Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika masyarakat saat ini juga telah memahami bagaimana sistem dari PPDB Zonasi tersebut. Yaitu, mengenai jarak dari titik tempat tinggal sampai dengan sekolah yang dituju.

“Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar dan baik. Masyarakat sudah paham bahwa jarak dari rumahnya menuju sekolah yang dituju itu sekian. Laporan dari teman-teman hanya sedikit banget yang bermasalah, karena kurang paham titiknya saja,” terang Suwarjana, saat dikonfirmasi, Kamis (15/06/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, jika ada beberapa masyarakat yang masih belum puas dengan sistem zonasi, juga bisa melakukan aduan ke posko sekolah yang dituju atau pun posko yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Veteran No 19, Kota Malang. “Kalau mereka kurang puas karena jaraknya dengan tetangganya, kok malah yang keterima tetangganya, monggo silahkan bawa ke posko sekolah. Kalau posko sekolah sudah tidak bisa menangani, silahkan ke posko kami di Jalan Veteran,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk saat ini mengenai data dari pendaftaran PPDB tersebut masih melalui proses pengolahan. Sehingga, pengumuman hasil akan dilakukan pada Jumat (16/06/2023) besok. Pihaknya berpesan, agar masyarakat tetap memperhatikan akun-akun milik sekolah.

“Mudah-mudahan besok kita umumkan, hari ini data masih kita olah. Untuk masyarakat yang sekarang mendaftarkan, itu dilihat akunnya di hp atau alatnya masing-masing, yang kurang apa dan jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah ditutup, kami sudah tidak bisa. Tadi malam kita tutup pukul 23.59 WIB dan kita beri kesempatan masyarakat,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit/adv)

Dua saksi itu, yakni Sekretaris PPP Bondowoso, H Barri Sahlawi Zain, yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Bondowoso dan Pengurus PPP, Ahmadi. “Semalam sebelum saya memenuhi panggilan polisi, saya melakukan konsultasi kepada bupati. Beliau memberi petunjuk, agar kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Ahmadi, Jumat (25/03/2022) tadi.

Hal yang sama diungkapkan Sahlawi-sapaan Sekretaris PPP. Pihaknya tidak akan melakukan mediasi, dalam kasus ini. Jadi, biarlah proses hukum tetap berjalan sampai titik keputusan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bupati, lanjut Ketua Fraksi PPP DPRD Bondowoso, yang mengaku mendapat 38 pertanyaan selama 2 jam dari penyidik, itu meminta agar kasus ini terus berjalan. Karena, ini menyangkut kehormatan diri.

Salah satu pertanyaan yang diajukan polisi, ujarnya, adalah penyebab langkah hukum yang diambil oleh pelapor. Dijawabnya, statement Ketua DPRD telah memunculkan stigma negatif pada Kyai Salwa atau Bupati Bondowosi. (zen/sit)

Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko SIK, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai pemanggilan untuk klarifikasi itu. “Kami memanggil pelapor, dalam hal ini Kyai Salwa, untuk mengklarifikasi terkait pengaduannya pada polisi,” kata mantan Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, Senin (21/03/2022) tadi.

Ditambahkannya, ada 30 pertanyaan yang diajukan penyidik Satreskrim terhadap pelapor, yang juga sebagai Pengasuh PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan Kecamatan Wonosari. Seluruh pertanyaan, dijawab oleh Bupati Bondowoso selama sekitar 1,5 jam.

“Hasilnya akan dianalisa oleh polisi dan akan dijadikan dasar pemanggilan saksi berikutnya,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Saksi yang akan diklarifikasi berikutnya, tambah Kapolres, adalah pihak yang mengetahui masalah tersebut. Bisa jadi, Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir, sebagai terlapor atau pihak lain. Tergantung hasil analisa.

“Masih berstatus pengaduan dan belum meningkat pada laporan. Polisi masih mencari alat bukti, unsurnya dan sangkaannya. Dan polisi siap, jika diminta melakukan mediasi oleh kedua pihak yang bersengketa,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, mengatakan ada 30 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Ketika disinggung apakah akan melakukan mediasi, dengan tegas Kyai Salwa menjawabnya, pasti. Sebab, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kondusifitas dan proses pembangunan. (zen/sit)

“Kami belum menerima pengaduan dari Bupati Salwa. Jadi, BK tidak bisa mengambil sikap,” jelas Ketua BK DPRD Bondowoso, Senin (14/03/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, tugas BK mengatur tata laksana dan perilaku anggota DPRD. Seharusnya, secara etika, sebelum Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, mengadukan anggota DPRD ke Polisi, harusnya diadukan terlebih dahulu pada BK.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jika ada anggota DPRD melanggar etika atau menyalahgunakan tugas dan fungsinya, adukan dahulu pada BK DPRD. Jangan langsung diadukan pada APH (Aparat Penegak Hukum),” ujarnya.

Jangankan bupati, lanjutnya, masyarakat boleh mengadukan anggota DPRD pada BK, jika memang menemukan dugaan anggota melanggar etika dan menyalahgunakan Tusinya sebagai anggota Dewan. Mekanisme ini, jika ada pengaduan dari masyarakat tentang prilaku anggota DPRD, BK langsung melaporkan pada pimpinan DPRD. “Kemudian, dirapatkan di Banmus (Badan Musyawarah) untuk diambil kesimpulan,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, diadukan ke polisi oleh kuasa hukum bupati, karena dinilai melanggar UU ITE. Dhafir-sapaannya, diduga melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. (sam/zen/sit)

“Kami menekankan pentingnya fast response demi menunjang pelayanan prima. Petugas pengaduan resmi kami selalu standby dalam menerima saran, menanggapi keluhan, serta memberikan update informasi secara aktual dalam hal pelayanan dan kebijakan perusahaan,” ujar Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas S.Pd, M.Si.

Tugu Tirta juga secara sustainable mengembangkan sistem informasi terintegrasi dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi terintegrasi yang dimaksud adalah Total Water Utility Integrated Network (TWUIN) yang mencakup direktorat teknik dan direktorat administrasi. 

Untuk aplikasi teknik terdiri dari Geographic Information System (GIS), Sistem Informasi Pasang Baru 2 Days Service (2 hari mengalir), Work Order, Sistem Informasi Buka-Tutup Pelanggan, Sistem Informasi Rekondisi Jalan (bekas galian), e-RAB, PASPAM (Perencanaan Aset), SCADA (monitoring pompa, reservoir dan lain-lain).

Untuk aplikasi administrasi terdiri dari Billing System, SiCater (Sistem Informasi Pembacaan Meter), e-Office (surat menyurat digital), e-Akuntansi (sesuai SAK-ETAP), Sistem Informasi Human Resource Development (master pegawai, payroll, lembur, otomatisasi performa berbasis kinerja, dll) yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi pada direktorat teknik.

Baca Juga : Pemilihan Askot PSSI Kota Malang Tetap Digelar, Penyelenggara Berdalih Sudah Menyerahkan Surat Pemberitahuan

“Kami juga berharap teknologi informasi yang dikembangkan dapat menginspirasi dan dapat dikembangkan di perusahaan daerah air minum lain di seluruh Indonesia. Semangatnya adalah bagaimana kita maju bersama-sama memberikan pelayanan air minum terbaik bagi masyarakat,” lanjut Muhlas. 

Ratusan karyawan dan karyawati perusahaan yang berkantor di Jalan Terusan Danau Sentani No 100 ini juga telah mengikuti tahapan vaksinasi Covid-19. 
Muhlas berharap, pemberian vaksin ini bisa meningkatkan imunitas seluruh pegawai sehingga bisa bekerja optimal dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat, meski di tengah situasi pandemi.

Pelaksanaan vaksinasi ini bukan hanya memberi jaminan rasa aman dan nyaman bagi internal perusahaan, namun juga pihak luar, mitra kerja, serta para pelanggan yang tatap muka dengan karyawan dan karyawati Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.
Di dalam maupun di luar kantor, karyawan-karyawati juga menerapkan protokol kesehatan ketat dan disiplin ‘5M’ dalam keseharian, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Di triwulan awal 2021 ini, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang juga pro aktif dalam optimalisasi potensi untuk membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha lainnya, tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada pelanggan sebagai prioritas. Termasuk menjalin kerjasama dengan PT Adaro Tirta Mandiri terkait studi kelayakan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM). Ke depan, Pemkot Malang melalui Perumda Air Minum Tugu Tirta memang konsentrasi dalam pembangunan dan pengembangan SPAM sebagai upaya menjaga ketersediaan air minum di Kota Malang untuk jangka panjang. (Hum/ed2)

Guna menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi IV DPRD Trenggalek lakukan percepatan solusi dengan menghadirkan sejumlah OPD dan Tim Gugus Tugas Covid-19.

“Hari ini kami menerima tamu dari komunitas seni Kabupaten Trenggalek yang menyampaikan ada 2 tuntutan. Yang pertama agar Pemerintah Daerah segera membuka atau mengijinkan kembali kegiatan resepsi pernikahan atau event di era New Normal,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, Rabu (17/06/2020) sore.

Dikatakan Obeng sapaan akrabnya mengingat selama Pandemi Covid-19, para pekerja seni di Trenggalek tidak mendapat job dan merasa dirugikan. Mereka menuntut agar Pemerintah Daerah segera mengijinkan kembali sejumlah kegiatan masyarakat atau pentas seni.

“Selain itu, mereka juga menjadi salah satu kalangan yang terdampak secara langsung sela pandemi Covid-19. Dan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah,” imbuhnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa saat ini masih ada anggaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Untuk pemberian ijin hajatan atau pentas seni, lanjut Obeng, yang melibatkan banyak orang dimungkinkan bisa dilakukan. Namun prosesnya juga bertahap dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada.

“Mungkin bisa kembali dilakukan event-event tersebut. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan guna mencegah peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Trenggalek,” kata Obeng.

Komisi IV juga menekankan agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti keluhan sejumlah pekerja sor terop Trenggalek, agar mempersiapkan Standar Operasional (SOP).

Masih terang politisi Partai Demokrat ini, bentuk tindak lanjut atas keluhan para pekerja seni ini adalah dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati Trenggalek agar kembali memberi ijin kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang.

“Kami juga akan mengingatkan agar Pemerintah Daerah mempersiapkan SOP nya terlebih dahulu,” tegasnya.

Rencana pemberian ijin sejumlah kegiatan masyarakat ini yang tau persis adalah Pemerintah Daerah dan Tim Gugus Tugas Covid-19. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti juga harus melibatkan Gugus Tugas, mulai tingkat Kabupaten hingga Desa. Guna mengawasi dan memastikan kebijakan Pemerintah Daerah bisa berjalan sesuai SOP. (mil/oso)

Hal itu disampaikan oleh Moh Taufan salah satu perwakilan masyarakat Desa Macajah. Menurutnya, selama ini DPMD maupun pihak kecamatan tak memberikan materi sosialisasi secara gamblang. Akibatnya, beberapa informasi diketahui secara tertutup dan segelintir orang yang mengetahuinya.

“Materi untuk sosialisasi hampir mayoritas desa pesisir di Kecamatan Tanjung Bumi tidak menerima. Maka kami minta untuk diulang seluruh prosesnya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Mujiburrohman menyampaikan sore ini memanggil pihak DPMD. Pihaknya akan membahas pelaksanaan BPD dan memutuskan untuk menunda atau tetap melakukan pemilihan BPD.

“Kami akan membahas dengan BPD akan dilakukan serentak rabu besok atau ditunda. Sore ini kami akan bertemu,” terangnya.

Iapun berharap, pemilihan BPD tetap dilakukan bagi desa yang telah siap dan tidak bermasalah. Sebab, jika ditunda secara keseluruhan, maka desa yang telah siap melakukan pemilihan akan dirugikan.

“Kalau sudah siap sih mestinya tetap lanjut. Karena mereka akan dirugikan karena telah melakukan persiapan. BPD ini kan juga untuk perencanaan anggaran desa, jadi akan berdampak langsung pada desa masing-masing,” tambahnya. (Isn/nhs/yan)