Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang, dr Nur Syamsu Dhuha, dalam kesempatan itu menekankan beberapa poin penguatan kolaborasi yang harus dilakukan. Itu karena, akan menjadi bagian dari upaya promosi kesehatan di Kabupaten Malang.

“Sinergitas menjadi strategi penting dengan melibatkan semua stakeholder. Kami ingin meningkatkan pengetahuan, membangun sikap dan membentuk perilaku masyarakat secara sadar untuk mendukung upaya kesehatan,” kata Syamsu.

Tidak hanya itu, menurutnya promosi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta membentuk perilaku positif yang mendukung kesehatan masyarakat. Efektivitas advokasi juga dinilai akan lebih kuat, jika terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman yang memadai terhadap isu kesehatan yang diangkat.

Baca juga :

“Alat komunikasi dan jaringan yang digunakan juga harus sesuai dengan sasaran serta metode dan media yang dipilih harus tepat untuk mencapai masyarakat secara efektif. Semua pihak memiliki peluang untuk berkontribusi dalam promosi kesehatan sesuai peran masing-masing. Advokasi menjadi salah satu strategi yang kami gunakan, dalam promosi kesehatan dan untuk efektivitasnya. Sehingga, diperlukan kemampuan komunikasi yang baik serta kesadaran akan pentingnya kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menambahkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam promosi kesehatan. Diantaranya, advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat.

“Advokasi untuk menjembatani dukungan kebijakan, bina suasana guna menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan penggerakan masyarakat agar berperan aktif,” ucapnya dalam sambutan.

Gunawan berharap melalui workshop tersebut, nantinya kolaborasi lintas sektor semakin kuat dan program-program kesehatan dapat lebih mudah diterapkan. Upaya promosi kesehatan yang melibatkan masyarakat secara aktif juga diharapkan dapat mengurangi beban penyakit serta meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Malang.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan mengenai upaya promosi kesehatan bagi mitra dalam mendukung program prioritas bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,  kemudian juga dukungan kemitraan yang dijelaskan oleh Bappeda Kabupaten Malang, perkembangan promosi kesehatan dan rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut. (rsy/sit)

Kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo, ini diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Kegiatan ini, juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Banyuwangi, Marwoto dan Tenaga Ahli Pendampingan Manajemen Risiko, Roy Martfiyanto.

Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan implementasi manajemen risiko di tingkat Kepala OPD dan camat. Hal ini, sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penguatan terhadap implementasi manajemen risiko. Karena saat ini indeks manajemen risiko pada level 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum maksimal,” katanya, Sabtu (09/11/2024) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa salah satu materi penting dalam kegiatan ini adalah mengingat kembali Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2024 tentang Piagam Audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Bupati Ugas Irwanto mengatakan pentingnya komitmen dalam pengelolaan manajemen risiko. Oleh karena itu setiap OPD diharapkan tidak hanya memahami, tetapi juga mengimplementasikan manajemen risiko secara maksimal.

“Kita harus berkomitmen dalam pengelolaan manajemen risiko Kabupaten Probolinggo, dan setiap OPD harus menerapkannya dengan serius. Untuk itu, kami akan terus mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis (Bimtek) manajemen risiko yang rutin dilakukan setiap tahunnya,” katanya.

Pj Bupati Ugas menugaskan Inspektorat untuk melakukan reviu mitigasi risiko pada level kabupaten dan OPD serta mendampingi Bapelitbangda untuk memastikan tindak lanjut hasil reviu mitigasi risiko di setiap OPD. “Manajemen risiko kita sudah berjalan dengan baik, namun dokumentasi yang belum rapi menjadikan penerapannya belum sepenuhnya efektif. Kita harus mengelola tantangan dan peluang ini dengan lebih baik agar tujuan pemerintah daerah bisa tercapai secara optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas mengingatkan, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern guna mendukung tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini juga untuk memastikan kehandalan laporan keuangan, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa pengelolaan manajemen risiko di Pemkab Probolinggo tidak hanya berjalan, tetapi juga terdokumentasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tambahnya. (kom/pro/gie)

Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, mendapat dukungan penuh dari Advokasi Perwakilan Unicef wilayah Jawa dan Bali Prasarana Pemukiman Wilayah, untuk meningkatkan sanitasi aman di Kabupaten Lumajang.

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menyampaikan bahwa berbagai langkah akan dilakukan oleh Pemkab Lumajang, agar mencapai goals atau tujuan kabupaten dengan sanitasi yang tak hanya layak namun juga aman bagi masyarakat. “Jadi di Kabupaten Lumajang ini telah tersedia fasilitas sedot tinja Gedang Mesem (Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat) yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang,” jelasnya.

Pj Bupati Lumajang juga berharap, agar Lumajang dapat mewujudkan kabupaten dengan sanitasi aman demi masyarakat yang sejahtera. “Beberapa langkah yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang untuk merubah sanitasi layak menjadi sanitasi aman,” ujarnya.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, bahwa rencana selanjutnya yakni dengan melakukan sosialisasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di masing masing instansi lintas sektor maupun masyarakat sekitar. “Selain itu, Pemkab Lumajang juga akan bekerjasama dengan BUMDes untuk kemudahan masyarakat mendapatkan akses sanitasi yang bersih dengan perhatian dari tim penggerak PKK di masing masing desa,” imbuhnya.

Sementara itu, Wash Officer Unicef Surabaya, M Afrianto Kurniawan, mengatakan bahwa banyak manfaat yang diperoleh ketika Kabupaten Lumajang, dapat menerapkan sanitasi yang aman. Dengan sanitasi aman, Kabupaten Lumajang dapat mengurangi angka stunting dan mengentaskan kemiskinan serta mendukung aksi mitigasi perubahan cuaca.

“Kita berencana mendorong capaian sanitasi aman dan tidak hanya layak namun juga memenuhi syarat syarat higienitas. Salah satu mandat yang diminta oleh Bapenas, adalah bagaimana caranya mendorong sanitasi yang aman di Jawa Timur khususnya Lumajang,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Kepala DPPKB Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi, mengatakan bahwa MTs 1 Nganjuk merupakan lembaga pendidikan atau sekolah ke 11 yang menjalin kerja sama dengan Dinas PPKB terkait program SSK. Program SSK akan terus berlanjut secara bertahap ke seluruh sekolah tingkat SMP atau MTs, SMA dan SMK se Kabupaten Nganjuk.

“Ini merupakan sekolah kedua yang menjalin kerja sama terkait Sekolah Siaga Kependudukan Dinas PPKB. Dan nantinya, akan terus kita kembangkan ke seluruh sekolah di Kabupaten Nganjuk,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, program SSK ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta mengedukasi kepada peserta didik dalam hal ilmu kependudukan untuk menciptakan generasi muda yang berencana dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. “Program kita membangun sinergitas dengan lembaga pendidikan untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak tentang kependudukan. Kita ingin mewujudkan generasi emas karena 2045 nanti Indonesia sudah menjadi Indonesia Emas,” ujarnya.

Kepada siswa-siswi MTs Aisyiyah 1 Nganjuk, Kadis Nafhan memberikan motivasi bahwa sebagai insan pendidikan, harus selalu bersyukur dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki dengan semangat dan tetap menjalankan ibadah sungguh-sungguh. “Kalian harus bersyukur, karena dididik di tempat yang luar biasa dan kita tidak perlu berkecil hati atau minder. Karena semua memiliki potensi dan kesempatan sukses yang sama. Tetap berjuang semangat dan tetap menjaga ibadah salat lima waktu,” ungkapnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Sekolah MTs Aisyiyah 1 Nganjuk, H Aris Nasution, mengucapkan rasa terima kasihnya atas kerja sama yang terjalin antara Dinas PPKB dengan lembaga pendidikan yang dirinya pimpin. “Alhamdulillah, kami keluarga MTs Aisyiyah 1 Nganjuk sangat berterima kasih kepada jajaran Dinas PPKB yang telah berkenan menjalin kerja sama ini untuk memberikan wawasan kependudukan kepada anak-anak didik kami ini,” tambahnya.

Dengan motto ‘Mendidik Tanpa Diskriminasi’, pihaknya berharap supaya semua anak didiknya dapat memperoleh ilmu dan wawasan yang sama terkait kependudukan, stunting dan keluarga berencana oleh Dinas PPKB Nganjuk. “Kami sedang proses untuk menerbitkan buku tentang stunting, kemarin kita sudah ikuti lomba menulis essai. Dan alhamdulillah, sekolah kami sudah menerbitkan 12 buku, tentu ini pengalaman yang luar biasa bagi kami,” paparnya.

Dirinya juga berharap, kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dalam mengedukasi siswa/siswi MTs Aisyiyah 1 Nganjuk, yang dikemas seperti kegiatan kepanduan atau kepramukaan. “Harapan kami, melalui kegiatan ini bisa berlanjut. Kepada Dinas PPKB kami harap dapat meluangkan waktu untuk memberikan wawasan kependudukan lebih lanjut lagi seperti dalam bentuk kegiatan kepanduan dan kepramukaan,” harapnya.

Sebagai informasi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) antara Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dengan MTs Aisyiyah 1 Nganjuk serta dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kabid Dalduk dan Siga Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dr Cipto. (kom/sit)

Hal tersebut dilakukan, sebab tugas dari BPIP sendiri adalah mendukung aktivitas-aktivitas yang selaras dengan ideologi Pancasila. Hal tersebut, dikatakan oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI, Kemas Akhmad Tajuddin, Sabtu (15/07/2023) tadi.

“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan advokasi ke sana dan melakukan pengambilan informasi, pengambilan data, kemudian juga berdiskusi dengan pengasuhnya seperti apa. Sehingga, yang kita harapkan seperti yang disampaikan Prof Mahfud MD, Ponpesnya tetap jalan, tapi kita jaga supaya materi yang disampaikan di sana tidak bertentangan dengan hukum dan nilai Pancasila,” jelas Tajuddin.

Baca juga:

Selain itu, BPIP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Agama, sebagai lembaga yang membina pondok pesantren, untuk melakukan sosialisasi dan antisipasi terhadap ponpes di berbagai wilayah. Hal ini, bertujuan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Tentu kami akan bekerjasama dengan Kementerian Agama sebagai lembaga yang membina pondok pesantren. Supaya nanti bisa kami lakukan semacam sosialisasi, diseminasi, kepada pengurus ponpes per wilayah,” katanya.

Ditambahkan Tajuddin, dengan kehadiran pondok pesantren itu juga sejalan dengan misi dari BPIP. Namun, jika terdapat isu atau aktivitas yang dapat mengancam kedaulatan ideologi Pancasila, BPIP akan mengamati dan mengadvokasi agar hal tersebut tidak terjadi.

“Dalam bulan ini tim kami akan melihat dan mengamati terhadap hal-hal demikian dengan mengadvokasi di sana, termasuk santri dan pengurusnya. Ponpesnya itu tetap kita harapkan berjalan tapi dengan melakukan pemeliharaan agar tidak ada yang menyimpang,” tegasnya. (rsy/sit)