Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono, dalam kesempatan itu melakukan audiensi dengan tiga perwakilan pengungsi yaitu Muhammad Alif, Muhammad Asbari dan Asad. Alif yang sekaligus sebagai translator, mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan pihak Kanwil Kemenkumham Jatim untuk menemui perwakilan pengungsi. Alif menyampaikan tujuannya, bahwa pihaknya membutuhkan bantuan agar bisa segera berangkat ke negara ketiga. “Kami sudah 11 tahun berada di Indonesia, namun belum mendapat keputusan kapan segera berangkat,” ujar Alif.

Lebih lanjut Alif menceritakan, bahwa selama ini pihaknya telah menyuarakan aspirasi ke Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) sejak 2011. Namun, selama itu pula pihaknya selalu diberikan janji-janji.

“Sebenarnya kami ke Indonesia hanya untuk transit saja. Tapi selama ini menunggu sudah belasan tahun,” keluhnya.

Baca juga :

• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu

Selain itu, Alif menjelaskan, para pengungsi khususnya dari Afghanistan merasa cemas. Apalagi, melihat situasi politik di negara asalnya yang semakin tidak menentu.

“Kami percaya bahwa sekarang merupakan waktu yang tepat untuk mencari perhatian negara donor. Sehingga, mereka dapat membantu kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkuham Jatim, Jaya Saputra, juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami para pengungsi. Pihaknya berharap persoalan yang dialami pengungsi bisa cepat mendapatkan jalan keluar.

Jaya mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan pengungsi. Aspriasi itu selanjutnya akan disampampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, Jaya juga menegaskan bahwa posisi pihaknya adalah sebagai fasilitator saja.

“Karena bukan porsi kami untuk mengambil kebijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait masalah ini. Karena yang berwenang memproses ke negara ketiga bukan pemerintah Indonesia.

“Kami juga mendorong agar ada kantor perwakilan UNHCR di Surabaya, agar para pengungsi tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk melakukan koordinasi,” ujarnya.

Saat ini, total ada 396 pengungsi internasional dari 14 negara di Jawa Timur. Paling banyak berasal dari Afghanistan dengan 283 orang. Mereka tersebar di Pusat Akomodasi Puspa Agro, Pusat Akomodasi Green Bamboo maupun Pengungsi Mandiri. (ade/gie)