Dalam kesempatan itu, Mas Ipin-sapaan akrabnya, menyampaikan alasannya mengeluarkan edaran bagi ASN agar membeli beras dari petani lokal Trenggalek. “Tujuannya, karena ingin menggerakkan ekonomi lokal Trenggalek. Dengan membeli beras petani lokal, maka akan tercipta pasar untuk beras beras lokal Trenggalek. Tinggal para petani bagaimana cara menekan ongkos produksi, sehingga mereka tidak merugi,” kata Mas Ipin, Rabu (02/08/2023) siang.

Dijelaskan Mas Ipin, kelangkaan dan mahalnya pupuk maupun pestisida, bisa disikapi petani dengan membuat pupuk pestisida sendiri. Makanya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengajak seluruh Paguyuban Gapoktan se-Kabupaten Trenggalek untuk melakukan Studi banding dengan Paguyuban Gapoktan Tani Bersinar di Gandusari.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Percuma kalau menggunakan pupuk kimia, bila hasilnya tetap seperti itu-itu saja. Bahkan, membuat tanah semakin keras. Dengan membuat pupuk sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada disekitar, diharapkan ongkos produksi benar-benar bisa ditekan. Murah karena bahan bakunya berasal dari limbah yang ada di sekitar kita,” tambahnya.

Beras sendiri, sambungnya, merupakan salah satu kebutuhan pokok. Sehingga harganya tidak mungkin mahal. Bila harganya mahal, tentunya pemerintah akan melakukan upaya-upaya tertentu untuk menekan harga beras ini.

Apalagi kenaikan harga beras akan berpengaruh pada inflasi, maka turunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. “Ini teman teman Gapoktan saling belajar dengan paguyuban. Jadi, syarat belajar bagaimana caranya menghasilkan beras yang kualitasnya baik,” kata suami Novita Hardiny.

Pada dasarnya selain sosialisasi, ujarnya, Pemkab juga sudah membuat surat edaran kepada ASN itu membeli beras dari petani lokal. Sebenarnya edaran ini semata-mata dalam rangka menggerakkan ekonomi lokal.

“Pak Presiden sendiri saja pingin TKDN, produk-produk dalam negeri itu diserap lebih, apalagi ini di level petani. Kita tahu siapa yang menjamin petani terkait pemasarannya. Mereka kalau tidak kena ijon, harganya juga murah. “Jadi yang harus melindungi pertama kali, ya kita sebagai abdi negara. Kita yang selama ini digaji oleh rakyat juga harus peduli kepada rakyat dengan membeli beras petani lokal kita,” paparnya. (mil/sit)

Hanya saja, tingginya harga seragam di sekolah, terkadang menuai keluhan wali murid. Seperti, keharusan membeli dua jenis seragam dengan harga Rp 500 ribu.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menghimbauan agar tidak memaksa membeli seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Pihaknya memberikan kebebasan kepada wali murid, dalam memilih sumber pembelian seragam.

“Untuk seragam, biasanya tersedia di koperasi sekolah. Namun, jika ingin membeli di sekolah atau bahkan di pasar, semua boleh. Yang penting, seragam tidak akan menyulitkan, karena pasti tersedia di pasaran,” kata Suwarjana, Jumat (14/07/2023) tadi.

Baca juga :

Selain itu, Suwarjana juga menyampaikan keraguan terhadap harga seragam sebesar Rp 500 ribu. Menurutnya, dengan hanya dua jenis seragam (olah raga dan batik, red), harga tersebut tidak masuk akal.

“Jika hanya terdiri dari dua jenis seragam (olah raga dan batik), tidak mungkin harganya mencapai Rp 500 ribu,” ungkapnya.

Suwarjana juga menekankan, bahwa siswa baru yang belum menggunakan seragam baru, agar tidak menjadi masalah. Karena, tidak ada ketentuan yang mengharuskan siswa menggunakan seragam baru dalam waktu tertentu.

“Artinya, jika siswa belum menggunakan seragam baru, itu tidak masalah. Misalnya, siswa SMP dapat menggunakan seragam SMP hingga mereka mendapatkannya. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa seragam SMP harus digunakan dalam waktu satu bulan, hal itu tidak berlaku,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ribuan mahasiswa ini, berkumpul menjadi satu di lapangan komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan itu, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, berpesan kepada mahasiswa agar KKN yang dilaksanakan tidak hanya sekadar kegiatan seremonial. Tetapi, harus ada hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Jangan sampai KKN itu hanya sekadar seremonial. Jangan sampai KKN hanya memenuhi permintaan akademik,” kata Mas Dhito, Selasa (04/07/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Mas Dhito, KKN mahasiswa harusnya bisa memotret kondisi masyarakat. Karenanya, pihaknya pun meminta ribuan mahasiswa ini dapat berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan camat untuk mencari masyarakat miskin.

Selanjutnya, potret yang dihasilkan dapat dirumuskan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kediri. “Karena hari ini, Kabupaten Kediri sedang berjuang mengangkat derajat masyarakat yang paling miskin yang ada di desa-desa,” ungkap bupati berkacamata ini.

Sementara itu, Wakil Rektor II IAIN Kediri, Muhammad Muhaimin, mengatakan bahwa penerimaan mahasiswa oleh pemerintah daerah baru pertama kali dirasakannya. Sedangkan terkait pemilihan Kabupaten Kediri sebagai wilayah sasaran KKN, disampaikan karena 60 persen dari sekitar 14 ribu mahasiswa IAIN Kediri, merupakan warga Bumi Panjalu.

Menurut Muhaimin, tema membangun desa berkelanjutan berbasis moderasi agama dan kearifan lokal yang diusung, dirasa cocok dengan tagline yang digalakkan Mas Dhito. “Kita juga ingin ikut membangun, ingin berpartisipasi memajukan Kabupaten Kediri,” terangnya. (kom/pan/sit)

Ketua KONI Kota Batu, Sentot Ari Wahyudi, mengatakan pihaknya memaklumi dengan kondisi Stadion Gelora Brantas, yang saat ini digunakan untuk lahan relokasi pedagang dari Pasar Induk Among Tani. Hanya saja, perubahan sementara itu sifatnya sementara dan setelah selesai pemanfaatan, maka wajib stadion dilakukan perbaikan kembali seperti semula.

“Adanya usulan Stadion Gelora Brantas dijadikan area parkir terpusat, itu yang jelas saya tidak setuju. Karena, sesuai rencana bahwa setelag stadion digunakan untuk lahan relokasi, itu diperbaiki menjadi sarana olah raga kembali,” terangnya di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (21/06/2023) tadi.

Baca juga :

Kawasan sekitar Stadion Gelora Brantas, tambahnya, sejak dahulu sudah menjadi kawasan olah raga untuk masyarakat. Lebih dari itu, stadion itu sangat dekat dengan sekolah. Sehingga, sangat berperan penting untuk kegiatan berolahraga.

Untuk itu, tegas Sentot, konsep apapun seharusnya Pemkot bersama sejumlah pihak untuk sharing terlebih dahulu bersama KONI atau minimal dengan masyarakat olah raga. “Syukur-syukur, pemerintah daerah ini mampu menciptakan kawasan olah raga,” imbuhnya.

Mengenai sharing ini, tambahnya, itu tidak hanya terkait dengan rencana pengembangan stadion. Namun, juga mengenai cabang olah raga lain seperti bela diri atau tenis meja dan yang lain bisa menjadi satu kawasan yang berada di stadion itu.

“Jadi, yang sudah ada ini jangan diwacanakan. Karena, di sini seharusnya disempurnakan. Dan, usulan Stadion Gelora Brantas dijadikan area parkir ini sangat tidak relevan. Sebagai orang Batu dan Ketua KONI, sangat tidak menyetujui,” jelasnya. (put/gie)