Dijelaskannya, total ada 125 RTLH yang akan diperbaiki di tahun ini. Jumlah tersebut, lebih banyak bila dibandingkan tahun lalu, yakni 49 RTLH. Sementara untuk bantuan perbaikan RTLH, berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan alokasi, perumah mendapatkan bantuan yang sifatnya stimulus, masing-masing sebesar Rp 20 juta.

Baca juga :

“Alhamdulillah, tahun ini rencananya ada 125 RTLH yang akan kita perbaiki. Bantuan ini, bersifat stimulus. Jadi uang Rp 20 juta untuk memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak dengan skala prioritasnya yang mana. Kalau lebih, ya bisa dibantu swadaya masyarakat,” kata Eko, Selasa (06/01/2026) tadi.

Mengenai kapan pelaksanaannya, Eko meminta agar para penerima bantuan untuk bersabar. “Karena ini masih awal tahun, terpenting tahun ini dan nanti, akan kami sampaikan kepada seluruh penerima,” ucapnya. (kom/pas/gie)

Berdasarkan hasil rapat, fokus utama agenda DPRD Trenggalek bulan ini adalah menyelesaikan pembahasan penyampaian nota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Ada beberapa kegiatan pada Juni. Namun, kita akan fokus pada penyampaian Nota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025,” terangnya, Senin (02/06/2025) tadi.

Selain itu, DPRD juga akan menggelar pembahasan terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru melalui panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk. “Kami juga akan konsentrasi menyelesaikan pembahasan RPJMD dan juga pembahasan SOTK yang baru melalui Pansus. Ini penting karena menyangkut arah pembangunan dan struktur organisasi ke depan,” imbuh Hadi.

Politisi PKB ini menambahkan, selain pembahasan strategis soal nota RPJMD dan SOTK, perjalanan dinas (Perjadin) anggota dewan juga tetap dijadwalkan. Namun pelaksanaannya, dilakukan dengan prinsip efisiensi, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah.

Baca juga :

“Kunjungan kerja masih ada, itu merupakan bagian dari tugas dewan. Tapi kami menyadari ada keterbatasan anggaran, sehingga dilakukan efisiensi. Kunjungan dalam daerah pun bersifat tentatif dan akan menyesuaikan dengan situasi di lapangan,” tambahnya.

Meski berbagai agenda telah ditetapkan, dirinya mengungkapkan bahwa pembahasan percepatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) belum masuk dalam jadwal kerja bulan ini. Namun, dirinya menegaskan bahwa pembahasan PAK akan mulai dilakukan bulan depan.

“Percepatan PAK memang belum dijadwalkan, tapi kami menargetkan mulai dibahas bulan depan. Ini akan kami susun dalam agenda berikutnya,” kata Hadi.

Disinggung terkait rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama eksekutif yang tertunda, dirinya sangat menyayangkan hal tersebut dan dirasa kurang baik. “Sebetulnya, itu mengecewakan. Karena RPJMD sangat penting dan harus cepat dibahas pada Juni ini. Paling tidak awal Juli,” paparnya.

Pihaknya berharap, agenda kerja Juni bisa berjalan maksimal agar pembahasan program strategis daerah dapat segera dituntaskan dan diimplementasikan untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. (mil/sit)

“Pembentukan fraksi hingga menyusun tata tertib (Tatib) DPRD, akan mulai diagendakan. Ini penting untuk mengatur seluruh kegiatan dewan, termasuk kode etik,” kata Aris Wibawa.

Selanjutnya, Aris menambahkan, DPRD Lamongan juga akan membentuk alat-alat kelengkapan DPRD. Baik itu mulai Banggar (Badan Anggaran), Bamus (Badan Musyawarah), BK (Badan Kehormatan) dan  Komis-komisi yang ada di DPRD.

“Karena alat itu adalah roh-rohnya DRPD. Itu semua kita target,” ujarnya.

Baca juga :

Aris juga menjelaskan, bahwa target utama DPRD adalah memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lamongan 2025 bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Mengingat tenggat waktu yang mepet, DPRD akan bekerja secara efektif dan efisien.

“Kami optimistis bahwa pada Oktober mendatang, semua struktur DPRD sudah terbentuk dengan lengkap. Ini akan memungkinkan kita untuk segera fokus pada pembahasan APBD dan program kerja lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aris menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab dan DPRD Lamongan. “Harmonisasi yang baik antara bupati dan DPRD selama lima tahun terakhir akan terus kita jaga. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan,” tambah Aris. (son/sit)

Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek, Nanang Eko Prasetyo, mengatakan pengadaan logistik pemilu berjalan lancar. “Untuk logistik baik pengadaan yang dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota semua sudah ada di gudang masing-masing. Mulai (07/01/2024) kemarin, juga sudah dilakukan proses sortir lipat surat suara. Dan pada prinsipnya semua proses itu berjalan lancar, tanpa kendala dan sesuai jadwal,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/01/2024) sore.

Disinggung adanya surat suara yang rusak, Nanang menyebut, ada beberapa kerusakan seperti percikan tinta, gradasi warna hingga robek. Meski demikian, pihaknya masih menutup jumlah surat suara yang mengalami kerusakan.

“Sesuai dengan aturan, surat suara yang rusak maupun yang kelebihan akan dimusnahkan sehari sebelum pencoblosan atau pada 13 Februari 2024,” kata Sekretaris KPU Trenggalek.

Nantinya, lanjutnya, KPU setempat akan meminta pengganti surat suara yang rusak ke percetakan yang ada di provinsi. Sementara untuk tahapan selanjutnya, KPU akan melakukan setting packing surat suara per Dapil yang akan didistribusikan ke PPK di masing-masing kecamatan dengan kendaraan tertutup.

Baca juga :

“Terkait distribusi, kewajiban KPU adalah menyalurkan logistik Pemilu tersebut ke TPS melalui PPK. Meski ditujukan langsung ke TPS, namun tanda terima (bukti penerimaan) melalui PPK, kemudian PPS dilanjutkan ke KPPS. Proses setting packing ini juga akan dilakukan per Dapil. Kalau di Trenggalek kita ada 6 Dapil,” terang Nanang.

Sesuai dengan surat edaran KPU No 1395 tahun 2023 tentang Teknis Tata Kelola Logistik, maka KPU akan berkoordinasi dengan instansi terkait, Bawaslu dan Forkopimcam. Terkait wilayah mana saja dengan lokasi TPS terjauh akan dilakukan pengawalan bersama Bawaslu Kecamatan dan Forkopimcam yang melibatkan Koramil juga Polsek yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

“Dengan demikian setelah kita prediksi, maka logistik -logistik yang lokasinya paling jauh akan diprioritaskan. Supaya H-1 semua kebutuhan Pemilu sudah siap dan berada di masing-masing TPS,” ujarnya.

Masih kata Nanang, jika sebelumnya secara maraton KPU Trenggalek sudah melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda. Disusul, di hari berikutnya, Rakor bersama Camat, Danramil maupun Kapolsek. Sehingga terkait pengamanan logistik Pemilu sejauh ini sudah tercover.

“Sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam pers release beberapa waktu lalu bahwa distribusi logistik akan dilakukan mulai 15 Januari hingga H-1 atau 13 Februari 2024,” tambahnya. (mil/gie)