“Kita menyiapkan lahan di TPA Supit Urang, karena harus sesuai dengan rencana tata ruang. Tidak di tempat baru,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (20/08/2025) tadi.

Menurut Wali Kota Wahyu, rencana aglomerasi sampah Malang Raya, merupakan tindak lanjut arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Kebijakan tersebut juga merupakan instruksi langsung dari Presiden, mengingat Malang Raya termasuk wilayah yang masuk kategori indikatif untuk pengelolaan sampah regional.

Baca juga :

“Jadi yang diminta karena aglomerasinya sampahnya menjadi sampah regional,” tambahnya.

Pengolahan sampah nantinya akan menggunakan teknologi waste to energy yang dikelola oleh Badan Usaha Bersama Pemerintah (BUBP) bersama pihak ketiga. “Bisa dimaksimalkan dengan teknologi baru itu,” ujarnya.

Terkait potensi konflik sosial yang mungkin muncul, Wahyu menegaskan bahwa pemerintah daerah di Malang Raya akan memfasilitasi penyelesaiannya. “Ini program nasional dari kementerian. Jadi semua kepala daerah akan ikut menyelesaikan jika ada konflik sosial,” tegasnya.

Saat ini, rencana pengelolaan sampah regional tersebut masih dalam tahap penawaran teknologi dan kajian akademik oleh Universitas Brawijaya (UB). (pro/rsy/sit)

Dalam Kunker kesiapan itu, hadir tiga kepala daerah Malang Raya, yakni Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Bupati Malang, HM Sanusi dan Wali Kota Batu, Nur Rohman.

Menteri LH Hanif menyampaikan, bahwa pembangunan PSEL di Malang Raya merupakan perintah dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Itu karena, Malang Raya memungkinkan untuk dibangun waste to energy.

“Hari ini, sebagaimana diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui saya, untuk mengeksekusi penyelesaian pengolahan sampah, melalui waste to energy. Kami melihat bahwa Malang Raya, yang meliputi Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu, mempunyai profil yang sangat memungkinkan untuk dibangun. Sehingga dengan demikian, akan mampu mendorong penyelesaian sampah di Malang Raya ini,” jelas Menteri LH Hanif.

Menurutnya, hasil diskusi dengan tiga kepala daerah menunjukkan kesiapan masing-masing wilayah. Dirinya juga telah melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Batu dan Kota Malang, serta berencana meninjau TPA di wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Harapan saya tinggi. Mudah-mudahan dengan kekompakan tiga pimpinan daerah di aglomerasi Malang Raya, bisa menjadi contoh penyelesaian masalah sampah di Indonesia. Termasuk juga dengan dukungan Bu Gubernur Jatim, kami akan mempercepat. Jadi ini terkait aglomerasi, baru pertama kunjungan saya, baru di Malang dari rangkaian 33 target waste to energy di tanah air,” tambahnya.

Menteri Hanif menambahkan, penentuan lokasi PSEL masih menunggu kajian cepat yang akan dilakukan Universitas Brawijaya (UB). “Tempatnya sebenarnya sudah disepakati, tetapi kami ingin ada dasar saintifikasi melalui kajian UB. Setelah itu baru masuk studi kelayakan detail,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan kesiapan penuh dalam mendukung program nasional tersebut. Meskipun mengenai lokasi masih menunggu hasil kajian.

“Kesiapannya kita paling siap. Tapi nanti ada dari UB yang akan mengkaji lokasi mana yang tepat. Tadi disampaikan Pak menteri kita sudah mau selesai,” kata Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Malang Raya saat ini termasuk daerah indikatif yang ditunjuk Kementerian. Karena memiliki kerja sama yang cukup baik serta timbunan sampah yang besar.

“Proyeksinya ditargetkan rampung tahun ini, sesuai arahan Presiden. Seluruh anggarannya nanti bersumber dari APBN,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Strategis yang dimaksud Bupati Yuhronur, adalah bagaimana aglomerasi wilayah investasi tidak hanya terpusat di satu wilayah. Melainkan, merata dan menyesuaikan potensi wilayah masing-masing.

“Lamongan memiliki daya tarik investasi yang tinggi. Selain aglomerasi wilayah yang strategis, juga memiliki potensi yang baik secara geografis. Mulai dari pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya. Saat ini, sisa lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk Kawasan Peruntukan Industri adalah lebih kurang 6128,48 hektar. Kesemuanya, tersebar di wilayah utara, tengah dan selatan,” kata Bupati Yuhronur.

Seperti di wilayah Utara, diarahkan untuk kawasan perikanan tangkap, peruntukan industri, permukiman. Lalu di wilayah tengah, diarahkan untuk kawasan permukiman, peruntukan industri (skala UMK dan menengah) dan kawasan selatan diarahkan untuk kawasan permukiman, pertanian, peruntukan industri (pendukung kegiatan pertanian).

Tidak hanya itu, adapun kesiapan yang mendukung investasi yang disiapkan oleh Pemkab Lamongan yakni infrastruktur. Karena infrastruktur investasi yang memadai, akan memberikan ketertarikan tersendiri pada investor. Dengan iklim investasi yang baik di Lamongan, dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

Baca juga :

Terlebih Kabupaten Lamongan menjadi bagian dari Gerbang Kertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) atau daerah industri yang disiapkan sebagai konektivitas transportasi umum dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Serta, saat ini diusung Jawa Timur Gerbang Nusantara Baru. Yakni sebagai pusat ekonomi baru.

Pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan berhasil menduduki 10 besar se Jawa Timur dalam capaian realisasi investasi, yakni 2,4 persen. Realisasi investasi Kabupaten Lamongan Tahun 2024 mencapai Rp 2.138 triliun. Angka realisasi investasi terus bertambah dari tahun ke tahun, pada 2023 realisasi investasi Lamongan menempati angka Rp 1.979 triliun.

Tercatat hingga saat ini, ada 214 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) besar, 107 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menengah dan 36 Penanaman Modal Asing (PMA).

Pada kesempatan yang sama, orang nomor satu di Kota Soto, itu juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mencapai realisasi investasi tertinggi, yakni PT Kebun Tebu Mas yang bergerak di industri gula pasir. Dengan realisasi investasi sebesar Rp 7 triliun. Begitupun dengan perusahan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan tingkat kepatuhan tinggi diterima oleh PT QL Hasil Laut yang bergerak dibidang industri pembekuan ikan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Hamdani Azahari, mengatakan bahwa gathering investasi yang mengusung tema ‘Menjemput Investasi Upaya Peningkatan Ekonomi’ menjadi wadah diskusi dan kolaborasi antara investor dengan pemerintah daerah. Terlebih saat ini, situasi ekonomi yang tidak menentu dan tidak mudah menarik investor. Sehingga, selain menyiapkan infrastruktur dan aglomerasi wilayah yang strategis, komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memudahkan dan menjamin akuntabel perizinan harus terus ditingkatkan. (kom/son/sit)

Dari persyaratan tersebut, Kota Malang harusnya sudah bisa masuk kategori Level 1. Namun sayang, kebijakan pendekatan aglomerasi yang juga melekat membuat Kota Malang tertahan pada Level 3.

“Ditambah saat ini pendekatan aglomerasi kita tidak hanya Kabupaten Malang dan Kota Batu. Tapi Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan juga masuk aglomerasi kita,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin (11/10/2021)

Dalam Inmendagri No 49 Tahun 2021, penurunan kabupaten kota dari level 3 menjadi level 2 syaratnya adalah capaian total vaksinasi dosis pertama minimal 50 persen dan capaian vaksinasi dosis pertama lansia diatas 60 tahun minimal 40 persen. Kemudian untuk penurunan dari level 2 menjadi level 1, capaian vaksinasi dosis pertama minimal 70 persen dan capaian vaksinasi dosis satu lanjut usia di atas 60 tahun minimal 60 persen.

“Kota Malang dan Kota Batu sudah memenuhi syarat untuk turun menjadi level 1. Tapi itu semua tidak ada artinya karena Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo masih pada level 3,” terang Sutiaji.

Hal tersebut dikatakan pemilik kursi N1 itu sesuai ketetapan dalam Inmendagri Nomor 49 diktum ketiga, yaitu penetapan level juga berpedoman pada pendekatan aglomerasi. Dimana penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Serta untuk indikator capaian vaksinasi penilaian terhadap wilayah aglomerasi akan mengikuti kabupaten kota dengan capaian vaksinasi terendah aglomerasi.

“Kota Malang dan Kota Batu yang awalnya termasuk pada level satu harus mengikuti kabupaten kota dengan capaian vaksinasi terendah, menjadi level 3. Mau tidak mau harus kita ikuti,” sambungnya.

Namun Sutiaji menegaskan bahwa meski terkendala level PPKM , pihaknya telah bersurat ke Pemerintah Pusat untuk meminta pelonggaran aturan. “Kami minta kelonggaran , misal boleh membuka taman tetapi tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan Protokol kesehatan (Prokes) ketat,” jelasnya.

Terakhir, politisi Partai Demokrat itu meminta kemakluman berbagai pihak atas stagnannya level PPKM di Kota Malang. “Inilah kendala di lapangan mohon dimaklumi, kita sudah berupaya maksimal. Angka positif saja sampai saat ini hanya 19 orang, dan itu semua tanpa gejala. Maka tracing terus akan kita kuatkan. Semoga ini menjadi kekuatan dan support kita bersama,” ujarnya lagi. (hms/mus/gie)

Selain itu, Eri mengatakan, seperti tracing, testing, treatment, positive rate Surabaya sudah di bawah 5 atau 0,4 persen. Terkait dengan BOR treatmentnya Surabaya 14 yang seharusnya 60.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Ada lagi tracingnya 1 banding 14, kita sudah 1 banding 20. Angka kematian kita yang harusnya di bawah 1, kita 0,6 per 100 ribu penduduk per satu minggu,” terangnya.

Sedangkan untuk rawat inap, lanjut Eri, sudah di bawah 5 atau 3,6. Dan angka konfirmasi juga di bawah 20 atau sudah angka 8. Untuk kebijakan yang sedang berlangsung, Pemkot Surabaya, tetap menaati peraturan dari Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021.

“Ayo kita jaga Level 1 ini, sehingga surabaya ini bisa terus berkembang, meskipun harin ini kita masih terikat dengan inmendagri yang mengatakan kita di level 3.Karena insyaallah aturan di inmendagri ditambahkan terkait dengan vaksinasi,” terangnya.

Lebih lanjut Eri Menambahkan, untuk menuju turun Level, bahwa pelaksanaan vaksinasi sebuah wilayah harus minimal 50 persen agar bisa mencapai Level 2. “Untuk capai Level 1, harus mencapai 60 persen. Padahal Kota Surabaya pada vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 100 persen dan vaksin dosis 2 sudah 60 persen,” ujar Eri.

Sementara itu, karena Surabaya bagian cakupan Surabaya Raya yang terikat dengan Kabupatrn Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Pemkot Surabaya bantu vaksinasi di wilayah aglomerasi. “Kami koordinasikan dengan Gresik an Sidoarjo, karena kita aglomerasi. Kita akan membantu dari sisi nakes dengan vaksin yang sudah ditambah untuk wilayah Gresik dan Sidoarjo,” terangnya. (ade/sit)

“Alhamdulillah, ini bertahap, karena kita kan aglomerasi,” ungkapnya, Rabu (08/09).

Meski begitu, ia sempat berfikir bahwa Kota Malang bisa turun level. Melihat protokol kesehatan (prokes) sudah berjalan sangat bagus di masyarakat dan kasus covid-19 tidak sedang meningkat tajam.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas

“Kemarin sempat telfon pak Menteri karena saya dengar Kota Surabaya turun level 2, jadi saya pikir Kota Malang juga harusnya bisa turun. Ternyata Kota Surabaya juga dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 masih masuk kategori PPKM Level 3,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan orang nomor satu di Kota Malang itu, terdapat beberapa parameter yang menyebabkan Kota Malang masih bertahan pada status level 3.

“Ada beberapa faktor memang, tapi bukan karena positif ratenya tinggi. Kemarin disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kalau kesembuhan tinggi bisa menurunkan presentase kematian. Tapi kematian kita akumulatif,” terang Sutiaji.

Untuk kelonggaran kali ini dikatakan politisi Partai Demokrat tersebut tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Contoh saja, di PPKM Level 3 saat ini, durasi makan di tempat atau dine-in diperbolehkan hingga 60 menit.

“Tetap, tidak jauh beda, bisa lihat di Inmendagri,” singkatnya.

Namun ia menjelaskan bahwa akan pelan-pelan menggeliatkan sektor pariwisata. “Wisata pelan-pelan ya, jangan sampai ada euforia dari masyarakat. Taman saja masih saya tutup. Walaupun suatu saat nanti kita masuk level 2, tetap pelonggarannya akan sedikit-sedikit,” ujar Sutiaji. (mus/ed2)