Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Febrina, menyampaikan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) menjadi indikator penting untuk mengetahui sumber tekanan inflasi. Baik itu dari sisi permintaan, serta memberikan gambaran perkembangan konsumsi masyarakat.

“Tiga kelompok komoditas dengan prakiraan peningkatan omzet penjualan tertinggi secara bulanan adalah makanan, minuman dan tembakau, suku cadang dan aksesori, serta kendaraan,” ujar Febrina, Rabu (17/09/2025) tadi.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat tumbuh 12,18 persen (mtm), atau meningkat dibandingkan Juli yang sebesar 9,95 persen (mtm). Kenaikan ini, terutama ditopang subsektor minuman yang tumbuh 17 persen (mtm).

“Kondisi tersebut, menurut responden survei, dipengaruhi karena tingginya aktivitas masyarakat pada momentum peringatan HUT ke-80 RI,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, kelompok suku cadang dan aksesori diprakirakan tumbuh 10,62 persen (mtm). Meski melambat dibandingkan Juli yang mencapai 16,59 persen, pertumbuhan ini masih ditopang tingginya permintaan suku cadang dan aksesori mobil.

“Dari responden pun juga mengatakan adanya program potongan harga 17 persen untuk suku cadang dan oli, sehingga turut mendongkrak penjualan,” katanya.

Adapun kelompok kendaraan juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,10 persen (mtm), meskipun lebih rendah dibanding bulan Juli yang tercatat 8,58 persen (mtm). Peningkatan tersebut didorong naiknya permintaan pada subsektor mobil, yang tumbuh 7,72 persen (mtm).

“Faktor pendorongnya antara lain program promo kemerdekaan dari dealer serta peningkatan pemesanan dari fleet user seperti rental, kendaraan dinas, perbankan dan niaga, lanjutnya.

Di akhir, Febrina menegaskan, bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. (rsy/sit)

Dalam momen ini, Bupati Fawait juga memastikan semua sarana dan prasarana siap digunakan. Diantaranya, mulai dari landasan pacu, ruang tunggu, hingga fasilitas pendukung lainnya.

“Setelah kami melihat semua kondisi Bandara Kabupaten Jember dan mengadakan rapat di dalam bandara, saya yakin pada tanggal 17 Agustus, kami siap melakukan soft launching penerbangan kembali Jakarta-Jember dan Jember-Jakarta,” kata Bupati Fawait, Rabu (13/08/2025) tadi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, optimistis keberadaan rute ini akan membawa dampak besar bagi Jember. Dirinya menilai, konektivitas udara langsung ke Jakarta akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi dan menguatkan sektor pariwisata.

Baca juga :

“Mudah-mudahan ini memberi manfaat konkret untuk kesejahteraan warga Jember. Semoga ikhtiar ini menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menyampaikan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti catatan hasil kunjungan Bupati. Salah satunya, membersihkan rumput di sisi runway sesuai arahan Otoritas Bandar Udara Wilayah III.

“Ada beberapa catatan dari otoritas, diantaranya rumput di sisi runway yang masih tinggi. Hari ini kita tuntas perbaiki agar soft launching berjalan aman dan lancar,” jelasnya.

Gatot juga menyebut, adanya dukungan personel dari Bandara Trunojoyo Sumenep, khususnya Tim Pemadam Kebakaran berlisensi ARFF, untuk memperkuat kesiapan bandara. Dukungan ini, dimungkinkan karena operasional Bandara Trunojoyo saat ini nonaktif. Dengan segala persiapan yang telah dimatangkan, penerbangan perdana pada 17 Agustus mendatang diharapkan menjadi langkah besar menuju ‘Jember Baru, Jember Maju’ di bawah kepemimpinan Gus Fawait. (kom/rio/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan CFD tersebut akan dibuka kembali, Senin (18/08/2025). Itu karena bertepatan dengan libur bersama, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

“Jadi nanti pada pelaksanaan CFD yang biasanya hari Minggu, kita ganti di tanggal 18 Agustus. Karenakan masih cuti bersama, kemudian dengan mengenakan dresscode merah putih dalam rangka memperingati proklamasi,” kata Wali Kota Wahyu, Selasa (12/08/2025) tadi.

Baca juga :

Kebijakan itu dilakukan, ujarnya, karena melihat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan CFD sangat tinggi. Dengan rata-rata kunjungan mencapai lebih dari 10 ribu orang, sebagian besar berasal dari luar daerah.

“Bahkan, ada pengunjung dari Jakarta yang datang untuk mengetahui suasana CFD di Kota Malang. Karena itu, pada 17 Agustus nanti CFD kita liburkan, untuk sama-sama memperingati HUT RI,” ujar Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menyampaikan bahwa keputusan tersebut juga sudah dikoordinasikan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak Polresta Malang Kota. “Khusus 17 Agustus, semua merayakan kemerdekaan dengan upacara. CFD akan digelar 18 Agustus, sesuai petunjuk Pak Wali Kota. Karena tanggal itu sudah ditetapkan sebagai cuti bersama melalui SKB Tiga Menteri,” kata Raymond.

Lebih lanjut, nantinya CFD akan berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. “Durasi sekitar lima jam, saya kira tidak ada masalah,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan inisiatif dari Pemkot Malang sendiri. “Memang ini dalam rangka memperingati 17 Agustus, kami ada penghapusan administrasi baik itu PBB termasuk dari beberapa pajak-pajak yang lain. Harapannya, masyarakat hanya membayar pokoknya saja, tidak membayar denda,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (01/08/2025) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk perhatian dari Pemkot Malang kepada masyarakat. Termasuk bagian dari upaya mendorong kepatuhan dalam membayarkan pajak. “Ini merupakan inisiasi dari kami, Pemkot Malang. Tujuannya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Program ini tidak hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus saja, tapi sepanjang bulan Agustus,” ujarnya.

Sebagai informasi, penghapusan denda untuk PBB berlaku mulai tahun 1994 sampai Agustus 2025. Sementara itu, untuk pajak daerah lainnya penghapusan denda diberikan mulai Januari 1998 sampai bulan Agustus 2025.

“Untuk detail teknis pelaksanaannya nanti ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Merespon hal itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui berbagai kegiatan, termasuk juga sport tourism. Disamping itu, juga akan meningkatkan sarana dan fasilitas untuk menambah kenyamanan pengunjung.

“Melalui cara ini, diharapkan dapat meningkatkan durasi lama inap wisatawan di Kota Malang. Sehingga, nantinya juga dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (04/10/2024) tadi.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyampaikan bahwa TPK Kota Malang untuk Agustus 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPK rata-rata Provinsi Jawa Timur yakni 42,39 persen dan Nasional, 43,03 persen. “TPK hotel di Kota Malang 12,5 poin lebih tinggi dari TPK Jawa Timur dan 11,86 poin lebih tinggi dari rata-rata nasional,” kata Umar.

Baca juga :

Dari sisi Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) gabungan hotel bintang dan non bintang di Kota Malang selama Agustus 2024 tercatat sebesar 1,50 hari atau naik 0,03 poin dibandingkan dengan Juli 2024. Meski demikian, angka ini masih 0,05 poin lebih rendah dibandingkan RLMT nasional yang mencapai 1,55 hari.

“Namun untuk hotel bintang di Kota Malang, mencatat TPK sebesar 63,35 persen pada Agustus 2024 dan itu menurun 2,95 poin dari Juli 2024. Akan tetapi itu juga mengalami kenaikan 6,96 poin dibandingkan Agustus 2023,” jelasnya.

Sedangkan untuk TPK hotel non bintang tercatat sebesar 28,09 persen, turun tipis 0,41 poin dari bulan sebelumnya dan menurun lebih signifikan dibandingkan dengan Agustus 2023 yang mencapai 32,97 persen. Kendati demikian, angka tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan TPK hotel non bintang Jawa Timur yakni 23,12 persen dan nasional, 27,77 persen.

“Dari data tersebut mencerminkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dalam TPK dan RLMT, Kota Malang masih menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur dan nasional,” imbuh Umar. (rsy/sit)

Barang bukti yang dimusnahkan Tindak Pidana Umum, berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 28 perkara dengan berat total kurang lebih 6.215,418 gram, Sabu sebanyak 54 perkara dengan berat total 1.220,67 gram, pil dan obat-obatan terlarang sebanyak 1 perkara dengan jumlah total 1.655 Butir. Kemudian, ada Inex sebanyak 10 perkara dengan jumlah total 88 butir, HP dan timbangan elektrik dengan jumlah total 112 buah.

Sedangkan barang bukti yang dihancurkan dari Tindak Pidana Khusus, berupa 22.703 bungkus Bkc Ht jenis Skm dan Spm berbagai merk dengan total 450.520 batang rokok tanpa dilekati pita cukai dan 1 HP. Barang bukti ini baik dari Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Kusus dimusnahkan dengan beberapa cara, yakni dihancurkan, diblender dan dibakar.

Baca juga :

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Tri Joko, melalui Kasi PB3R, M Bayanullah, menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari proses hukum yang telah diputus oleh pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht),” ujarnya.

Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan pemusnahan barang bukti sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. “Dalam kegiatan ini, berbagai barang bukti disetorkan untuk dimusnahkan secara resmi, menandai komitmen Kejaksaan dalam menangani kasus dengan tegas dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” urainya.

Dengan pemusnahan barang bukti ini diharapkan dapat memberikan pesan yang kuat terhadap pelaku kejahatan dan mendukung integritas penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut, turut hadir Kepala Bea Cukai Malang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Wakasat Narkoba Polresta Malang Kota dan diikuti oleh Kasubbagbin, para Kasi dan Kasubsi serta jaksa fungsional Kejari Kota Malang. (gie)

Manager Pembangunan Tol Probowangi Paket I Gending-Kraksaan, Pujo Asmoro, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan proses penyelesaian Tol Paket I akan dirampungkan Agustus 2024. “Kami target penyelesaian di Agustus. Karena kontrak kami juga sampai Agustus,” terangnya, Minggu (02/06/2024) tadi.

Saat ini, ujarnya, pihaknya sedang menjalani proses penyelesaian tanah dasar tol dan penyelesaian pengecoran. “Saat ini sudah selesai untuk tanah di bagian dasar yang akan di cor. Kemudian, tinggal cor untuk jembatannya,” ujarnya.

Baca juga :

Selain itu, pihaknya juga menyalurkan bantuan berupa Sembako ke warga terdampak pembangunan tol. Diantaranya, untuk Desa Selogudik Wetan, Kecamatan Pajarakan, Desa Satreyan, Kecamatan Maron dan Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.

“Ada 800 paket Sembako yang dibagikan ke warga terdampak. Karena kami juga peduli kepada warga yang terdampak, untuk proses pembangunan ini. Ini merupakan program dari perusahaan kami yaitu PT Adhi Karya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Satreyan, Antoni, berharap agar pihak tol juga memikirkan warga yang terdampak dan memberikan bantuan lebih sering lagi. “Kalau bisa lebih sering lagi bagi-bagi seperti ini. Karena warga juga kasihan terdampak debu. Dapat bantuan seperti ini, itu sudah alhamdulillah senang sekali. Terima kasih sudah peduli sama warga yang terdampak,” ujarnya. (nun/pix/gie)

PWI Kalsel selaku pelaksana daerah, pun langsung bekerja secara maraton mempersiapkan segala sesuatu terkait porwanas. Mulai dari rapat pleno hingga melaporkan kepada pemerintah daerah.

Secara khusus, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, melaporkan penetapan Kalsel sebagai tuan rumah tersebut kepada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, sedari awal mendukung penuh Porwanas 2024, pun menyambut baik penetapan tersebut.

Bahkan, dirinya langsung menginstruksikan jajaran untuk menindaklanjuti dan mendukung Porwanas 2024. Begitu pula dengan rencana pelaksanaan, pada Agustus yang bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Kalsel sangat disetujui Paman Birin.

“Pelaksanaannya di bulan Agustus tepat, sehingga PWI berkoordinasi dengan jajaran untuk mempersiapkannya,” ujar Paman Birin, Rabu (13/12/2023) malam.

Baca juga :

Sejalan dengan semangat PWI Kalsel, pun memperkenalkan olah raga berbasis kearifkan lokal. Paman Birin juga mendukung olah raga rekreasi ditandingkan saat Porwanas mendatang.

“Ya misalnya Balogo bisa ditandingkan, agar banyak orang mengenal olahraga kearifan lokal tersebut,” katanya.

Sementara itu, Zainal Helmie, menambahkan Porwanas 2024 dipusatkan di Kota Banjarmasin. Pembukaan dirancang di Gelanggang Olah Raga (Gelora) Paman Birin di komplek perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru. Sementara penutupan dirancang di Siring Nol Kilometer. 

“Insyaallah sebelumnya kontingen PWI se-Indonesia dijadwalkan terlebih dahulu dijamu dalam Gala Dinner oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, di Gedung Mahligai Pancasila di Banjarmasin,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Seksi Wartawan Olah Raga (SIWO) PWI Kalsel, Irwansyah, mengatakan dirinya bersama pengurus SIWO telah memulai rapat awalan persiapan pelaksanaan. Menurutnya, sebagai tuan rumah Kalsel punya dua tugas utama, pertama sebagai pelaksana dan kedua sebagai peserta.

“Pada Porwanas ini kami akan mengusulkan 15 cabang yang dipertandingkan. Termasuk satu cabang olah raga kearifan lokal. Mudah-mudahan nanti disetujui SIWO se Indonesia,” ujarnya. (pan/sit)

Kepala DPMPTSP, Dwi Muji Leksono, mengatakan sejak diberlakukannya PBG di wilayah Kota Batu, sudah ada 32 persetujuan yang sudah diterbitkan. Satu diantaranya, adalah PBG usaha pengisian bahan bakar di Jalan Sukarno, Kota Batu.

Baca Juga :

Dari total 32 PBG itu, tambahnya, 29 PBG diantaranya dari perumahan. Kemudian 2 PBG, adalah dari usaha pengisian bahan bakar dan satu PBG yang sudah diterbitkan awal (pengisian, red). “Jadi, totalnya kita sudah menerbitkan 32 PBG,” katanya, Rabu (06/09/2023) tadi.

Muji menegaskan, PBG merupakan izin dasar untuk mendirikan sebuah bangunan. Sebelum mendapatkan PBG, pemohon harus mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR). Pelaksanaan PKKPR, ini merupakan perizinan dasar yang dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini berlaku pada kota dan kabupaten yang memiliki RTRW.

“Poin penting untuk mendapatkan PBG, harus ada persetujuan lingkungan, memiliki UPL dan memperhatikan lalu lintas (lalin),” paparnya. (put/sit)