Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa kebijakan tersebut menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran pemerintah daerah. Sehingga, hanya dapat menjangkau sekitar seribuan siswa prasejahtera.

“Yang jelas, tahun ini yang sudah ada di anggaran kami baru seragam gratis untuk anak prasejahtera,” ujar Suwarjana, Rabu (22/04/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, penerima bantuan tidak ditetapkan langsung oleh Disdikbud, melainkan melalui pengajuan dari masing-masing sekolah yang mengetahui kondisi ekonomi siswanya. “Prasejahtera itu ada syaratnya. Yang mengajukan adalah sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu siswa tersebut layak atau tidak,” jelasnya.

Baca juga :

Jika pada tahun sebelumnya program seragam gratis menjangkau lebih luas, termasuk rencana perluasan ke sekolah swasta, tahun ini cakupan bantuan harus dipersempit. Suwarjana menyebut, anggaran pengadaan seragam mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi.

“Sekarang sekitar Rp 2 miliar. Kalau dahulu sekitar Rp 8 miliar,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, maka program seragam gratis tidak lagi diberikan secara menyeluruh kepada seluruh siswa baru, seperti tahun sebelumnya. Sementara untuk mekanisme penyaluran bantuan, tetap dilakukan melalui sekolah.

Seragamnya sendiri, rencana dibagikan setelah kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru dimulai. Disdikbud juga mengupayakan, bahwa bantuan diberikan dalam bentuk seragam jadi, atau bukan kain seperti beberapa program sebelumnya.

“Kami usahakan jadi. Untuk siswa SD misalnya mendapat dua stel, yakni merah putih dan pramuka. Kemudian juga lengkap dengan atribut dasar seperti dasi dan kelengkapan lainnya, meski tidak bisa seperti kemarin yang sampai mencantumkan nama sekolah,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menyesuaikan kategori usia. Sebab, anak-anak dan remaja itu berbeda. Program tersebut, berlangsung sejak akhir Juli 2025 dan ditargetkan rampung selama Agustus 2025.

“Kelas 1 SMP dan Kelas 1 SMA itukan sudah remaja, jadi item pemeriksaannya beda. Anak-anak ada sekitar 6 sampai 8 item, remaja ada 12 item. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Puskesmas di masing-masing wilayah, disesuaikan jadwal UKS sekolah,” ucap Husnul, Selasa (05/08/2025) tadi.

Jenis pemeriksaan sendiri, tambahnya, meliputi pemeriksaan mata, telinga, gigi, fisik umum, hingga pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Program tersebut, sejalan dengan instruksi pemerintah pusat terkait pemeriksaan kesehatan pelajar secara lebih rinci dan berstandar nasional.

“Dahulu pemeriksaan UKS hanya sebatas fisik ringan, tanpa laboratorium. Sekarang sesuai program pemerintah, ini lebih detail dan lengkap,” ujarnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa pemeriksaan itu penting sebagai baseline data kesehatan siswa baru yang akan menjadi acuan pemantauan selama satu tahun pelajaran. Hasilnya, akan direkap dan disampaikan ke sekolah dalam bentuk rapor kesehatan siswa.

“Kita jadi punya gambaran status kesehatan siswa sejak awal. Misalnya, apakah berat badan kurang, ada karies gigi, anemia, atau lainnya. Dari situ bisa ditindaklanjuti oleh puskesmas,” jelasnya.

Setelah pemeriksaan awal selesai, Dinas Kesehatan akan menyerahkan data rapor kesehatan ke sekolah dan memastikan tindak lanjut melalui Puskesmas wilayah. Pemeriksaan itu juga terintegrasi dengan buku rujukan UKS.

“Harapannya, selama kelas 1, kondisi siswa bisa dipantau dan ditangani. Jadi saat naik kelas 2, pemeriksaan berikutnya sudah menjadi bagian dari pemantauan berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan itu, Dinkes juga telah melakukan hal serupa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16 Kota Malang. Dalam pemeriksaan itu, telah ditemukan beberapa kasus ringan seperti karies gigi dan satu kasus anemia.

“Yang di SR itu hasilnya mayoritas bagus. Kasus yang ditemukan bisa langsung ditangani puskesmas. Di SR sendiri juga ada pos kesehatan yang terus memantau,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim, menyampaikan bahwa kegiatan MPLS tahun ini mengacu pada panduan terbaru yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. “Memang ada tambahan dari Kementerian dan sudah dikeluarkan panduan di MPLS. Ada ketentuan dari hari pertama sampai hari kelima,” ujar Adhim-sapaannya, Senin (14/07/2025) tadi.

Dijelaskannya, bahwa pada hari pertama, khususnya untuk jenjang SMP, siswa akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah serta organisasi yang ada di dalamnya. Selain itu, materi tentang penggunaan internet, media sosial sehat, serta penggunaan gawai secara bijak juga menjadi bagian wajib di hari pertama.

“Tahun lalu belum ada. Sekarang dimasukkan karena mengikuti perkembangan era digital, di mana anak-anak sudah terbiasa dengan teknologi,” katanya.

Hari kedua akan diisi dengan pengenalan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta materi mengenai kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Kemudian, pada hari ketiga, siswa akan mengikuti asesmen MPLS, materi literasi dan numerasi, serta sesi motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar.

Baca juga :

“Hari keempat ada penyuluhan bahaya judi online dan napza. Kami ingin mengingatkan anak-anak sejak dini untuk menjauhi hal-hal yang merusak masa depan mereka,” ucap Adhim.

Sebagai penutup MPLS, di hari kelima para siswa akan menyaksikan penampilan siswa berprestasi di sekolah masing-masing. Hal ini bertujuan memberikan motivasi dan semangat bagi siswa baru untuk ikut berprestasi.

“Untuk jenjang SD, karena usianya masih kecil, materi yang disampaikan cenderung lebih ringan. Disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak. Kalau SMP sudah mulai beranjak ke usia remaja dan mengenal banyak hal,” tambahnya.

Adhim juga menegaskan, bahwa pelaksanaan MPLS tidak boleh mengandung kegiatan yang menyimpang dari nilai pendidikan. Sekolah dilarang memberikan tugas membawa barang-barang aneh atau hukuman fisik.

“Apapun yang aneh-aneh tidak boleh, apalagi ini MPLS Ramah Anak. Tidak boleh ada permintaan tidak mendidik. Kami juga sudah siapkan tim pengawas dari sekolah, dinas, hingga provinsi untuk monitoring dan evaluasi,” imbuh Adhim. (rsy/sit)

Salah satunya, Batik Kinnara Kinnari. Industri batik yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, itu mengusung motif filosofi ajaran Buddha. Seperti corak Roda Dhamma, Daun Bodhi, Teratai dan sebagainya.

Batik Kinnara Kinnari ini, diproduksi oleh ibu-ibu Buddhis yang tergabung dalam kelompok Panca Vihara. “Awalnya kami mendapatkan pelatihan membatik di Vihara tempat kami melakukan Pujadharma. Dari sana, kami tercetus ingin membuat usaha batik bersama,” ujar salah satu penggagas, Indah Yuswaningtyas, saat menerangkan kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di sela kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), Selasa (25/06/2024) tadi.

Dirinya juga menceritakan, bahwa usaha batik yang dikembangkannya itu dimulai sejak tahun 2020, dengan melibatkan banyak perempuan Buddhis dari desa setempat. Sementara mengenai nama Batik Kinnara Kinnari, diambil dari nama Dewa Dewi Keharmonisan.

“Harapannya, ini bisa membawa berkah dan kebaikan bagi semuanya,” ujarnya.

Sejak berdiri, lanjutnya, mereka konsisten mengangkat corak-corak Buddhis dalam karyanya. Menurut mereka, ini adalah cara untuk terlibat dalam menghidupkan ajaran Buddha.

Baca juga :

Berjalan tiga tahun, kelompok ini telah memproduksi sedikitnya 25 corak yang mengkombinasikan batik tradisional Banyuwangi dengan motif Buddhis. Batik produksi mereka telah merambah ke pasar nasional, melalui penjualan online. Perlembar kain batik dibanderol dengan harga Rp 135 ribu hingga Rp 150 ribu.

“Jika ditotal, sudah ribuan yang terjual. Vihara-vihara dari seluruh Indonesia sudah pernah memesan batik Buddhis kami,” ungkap Indah.

Bupati Ipuk sendiri dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi kelompok perempuan Buddhis tersebut. Karena selain sebagai dharma, usaha Batik Buddhis menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kaum perempuan.

“Ini salah satu upaya peningkatan kemandirian ekonomi. Ibu-ibu rumah tangga diberdayakan menjadi perajin batik sehingga memilki penghasilan untuk menambah pendapatan keluarganya,” kata Bupati Ipuk. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga menyerahkan surat rekomendasi untuk memfasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual (HKI) produk batiknya. Hal ini, untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas karya mereka.

“HKI penting agar produk yang kita buat tidak diakui oleh pihak lain. Dengan HKI, daya saing dan jangkauan pasar juga lebih meningkat,” tambahnya. (kom/sit)

Hal tersebut dilakukan, sebab tugas dari BPIP sendiri adalah mendukung aktivitas-aktivitas yang selaras dengan ideologi Pancasila. Hal tersebut, dikatakan oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI, Kemas Akhmad Tajuddin, Sabtu (15/07/2023) tadi.

“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan advokasi ke sana dan melakukan pengambilan informasi, pengambilan data, kemudian juga berdiskusi dengan pengasuhnya seperti apa. Sehingga, yang kita harapkan seperti yang disampaikan Prof Mahfud MD, Ponpesnya tetap jalan, tapi kita jaga supaya materi yang disampaikan di sana tidak bertentangan dengan hukum dan nilai Pancasila,” jelas Tajuddin.

Baca juga:

Selain itu, BPIP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Agama, sebagai lembaga yang membina pondok pesantren, untuk melakukan sosialisasi dan antisipasi terhadap ponpes di berbagai wilayah. Hal ini, bertujuan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Tentu kami akan bekerjasama dengan Kementerian Agama sebagai lembaga yang membina pondok pesantren. Supaya nanti bisa kami lakukan semacam sosialisasi, diseminasi, kepada pengurus ponpes per wilayah,” katanya.

Ditambahkan Tajuddin, dengan kehadiran pondok pesantren itu juga sejalan dengan misi dari BPIP. Namun, jika terdapat isu atau aktivitas yang dapat mengancam kedaulatan ideologi Pancasila, BPIP akan mengamati dan mengadvokasi agar hal tersebut tidak terjadi.

“Dalam bulan ini tim kami akan melihat dan mengamati terhadap hal-hal demikian dengan mengadvokasi di sana, termasuk santri dan pengurusnya. Ponpesnya itu tetap kita harapkan berjalan tapi dengan melakukan pemeliharaan agar tidak ada yang menyimpang,” tegasnya. (rsy/sit)

Salah satu pembeli, Heni Fitriasari, mengatakan jika dirinya membeli seragam sekolah di tempat itu, rutin dilakukan selama dua tahun sekali. Sebab, diakuinya jika sang anak terus tumbuh dan berkembang. Sehingga, perlu adanya seragam baru yang digunakan ketika sekolah.

“Belanja seperti ini, itu mesti dua tahun sekali. Apalagi, anak juga tumbuh tambah besar. Selain seragam, pasti tas sama sepatu juga minta baru. itu tiap dua tahun sekali, setidaknya,” kata Heni saat ditemui.

Di toko tersebut, Heni hanya membeli tiga jenis pakaian atasan, untuk satu orang anaknya. Harga yang dijualkan, menurutnya relatif lebih murah, daripada harus membeli di sekolah.

“Tadi beli seragam atasan yang putih, pramuka sama batik. Karena bawahannya itu masih ada, yakni punya kakaknya. Harganya di sini lebih murah daripada di sekolah. Karena kalau untuk masuk SD, nilai Rp 500 ribu hanya cuma dapat batik sama baju olah raga saja,” ucapnya.

Baca juga:

Sementara itu, pemilik Toko Yulia Seragam, Ahmad Riyadi, menyampaikan jika toko miliknya ramai diserbu pembeli selama satu bulan ini. Bahkan, mendekati hari-hari masuk sekolah tahun ajaran baru, biasanya akan semakin ramai.

“Mungkin perhari ada 100 orang pembeli. Itu karena, seminggu sebelum masuk, itu biasanya jadi puncak-puncak pembeli. Apalagi H-1, 2 dan 3 tambah ramai sekali,” ujar Achmad.

Kemudian, ditambahkannya jika dirinya saat ini mampu menjualkan sekitar 50 pasang seragam perharinya. Angka penjualan tersebut, pun masih sama dibanding tahun lalu. Hanya saja, waktu libur saat ini lebih panjang dibanding sebelum-sebelumnya.

“Tahun lalu sebenarnya sama. Cuma tahun ini, liburnya panjang dan prosesnya agak panjang. Karena kita juga ada konveksi sendiri, sehingga kalau ada orderan kosong bisa langsung jahit dan langsung jadi. Jadi, masuk keluarnya hampir imbang,” lanjutnya.

Harga yang ditawarkannya, pun juga relatif murah. Namun, tergantung dari model dan ukuran pembeli. Harga seragam yang berlengan panjang sendiri Rp 110 ribu perpasang dan yang berlengan pendek Rp 90 ribu sampai Rp 100 ribu. Toko Yulia Seragam sendiripun buka mulai pagi hingga sore hari. (rsy/sit)

“Bagi bupati dan saya, program ini adalah salah satu program utama kami. Hal yang membahagiakan bagi kami berdua dan masyarakat, bahwa bantuan ini luar biasa dampaknya. Bisa mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, karena kita tahu kain seragam tidak murah,” kata Wakil Bupati Lumajang.

Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang menambahkan, bahwa penyediaan bantuan seragam sekolah untuk jenjang SD, MI, SMP dan MTs, dianggarakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai pengampu program. Sedangkan untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA), dianggarkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lumajang.

Baca juga :

Bantuan seragam sekolah bagi siswa baru, ujarnya, merupakan salah satu dari 20 Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Melalui bantuan ini, diharapkan mampu meringankan beban pendidikan bagi wali murid baru, terutama bagi keluarga kurang nampu.

“Semoga dengan adanya berbagai bantuan pendidikan yang kami haturkan dan berbagai kemudahan pelayanan pendidikan, bisa menjadikan anak-anak Bunda semangat belajar. Lalu, memiliki kepribadian berakhlakul karimah, sukses dan harapan yang dicita-citakan bisa tercapai,” tambah Bunda Indah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Agus Salim, menambahkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, pihaknya telah menganggarkan belanja kain untuk jenjang SD/MI sebesar Rp 3,8 miliar dan jenjang SMP/MTs sebesar Rp 3,4 miliar.

Total, Pemkab menyediakan bantuan seragam sekolah untuk jenjang SD, MI, SMP dan MTs sebanyak 101.834 potong dan jenjang MA sebanyak 23.192 potong. (adi/sit)

“Yang penting Kecipratan/kena tempias, ” ujar Kiai Kholili beberapa waktu lalu, mengawali perbincangan.

Diuraikan, seperti shalat lima waktu,misalkan seseorang baru sempat menjalankan ibadah shalat magrib dan Isya,itu sudah kecipratan dua, maka shalatnya disebut miksagrib artinya Isya’ dan Maghrib.

Begitu halnya denga Al-Qur’an yang berjumlah sebanyak 30 juz itu, tidak mungkin semua orang orang bisa menghafalnya.Terpenting kecipratan,seperti hafal juz Amma,surah Yasin, sekalipun hanya surat Al Ikhlas. Terpenting kecipratan.

“Kesimpulannya, Islam itu tidak saklak,tidak semuanya global. Seperti Mbah Sunan Kudus dalam dakwahnya selalu mampu beradaptasi dengan nilai lokal. Seperti ‘Wehono teken marang wong kang wuto(kasihlah tongkat kepada orang yang buta)Wehono Mangan wong kang luwe(kasih makan bagi mereka yang sedang kelaparan) ‘Wehono sandang marang wong kang mudo(beri pakaian kepada mereka yang tengah telanjang), ” papar kiai Kholili mengutip penggalan da’wah Sunan Kudus kala itu.

Lanjutnya, ibaratkan masyarakat ini tengah masuki salah satu tempat maksiat.Terdapat sebuah perbedaan, jika mereka sedang masuk di pondok pesantren. Mereka akan diberi pelajaran tentang tata cara shalat, baca Qur’an, wirid dan lain sebagainya.

Bagaimana jika seseorang tengah masuk disalah satu tempat maksiat? Apalagi, masyarakat kita terdiri dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan pemabuk, penjudi. Karenanya, dalam memberikan dakwah itu harus Rahmatan Lil Alamin.

“Misalkan kita sedang memberi dakwah kepada seorang penjudi adu ayam.Kita anjurkan dengan untain kata selembut mungkin. Adu ayam itu sampai menang, tetapi bila dengar suara azan, kamu shalat dulu. Setelah itu diadu lagi.Karena itu memang hobbimu, ” paparnya dengan contoh santun.

Walaupun itu seorang bajingan tukang adu ayam,terpenting masih shalat. Di dalam sebuah kitab Nasolibat disebutkan, jika orang seseorang sudah bersujud,ada debu menempel di dahi, itu bisa meredam murkanya Allah.

“Siapa tahu,ketika mereka sedang adu ayam, terdengar suara adzan, lalu mereka sujud. Allah meredam marahnya. Sehingga mereka dapat hidayah, maunah. Akhirnya, berhenti dari perbuatan berjudi dan menjadi orang yang bertaubat, ” bebernya mengakhiri wawancara. (Sur/oso)