AKD – Memontum

Paripurna Pergeseran Alat Kelengkapan Dewan, Ketua Bapemperda DPRD Trenggalek Diganti

Memontum 2 — Wed, 18 Jan 2023 16:40:00 +0000

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek resmi mengganti posisi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Trenggalek. Pergeseran posisi melalui rapat paripurna itu, kontan merubah komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD.

Dikonfirmasi seusai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, mengatakan jika pergeseran AKD DPRD, murni atas usulan atau permintaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Hari ini kita menggelar rapat paripurna dengan agenda pergeseran AKD, yang salah satunya Ketua Bapemperda DPRD. Perlu disampaikan, jika usulan ini murni atas permintaan dari fraksi yang bersangkutan (PKB, red),” jelasnya, Rabu (18/01/2023) sore.

Diketahui, pergeseran AKD ini merujuk pada keputusan DPRD Nomor 5 tahun 2022 tentang susunan pimpinan dan anggota AKD. Hasilnya, Ketua Bapemperda yang sebelumnya dijabat oleh Kholis Widodo, digantikan Amin Tohari, yang sebelum menjabat sebagai sekretaris Komisi II DPRD.

Baca juga:

“Pergeseran anggota di AKD ini, juga mengacu pada Tata Tertib (Tatib). Dimana, setiap tahun anggaran diperbolehkan menggeser anggota. Dan bisa dilaksanakan di awal tahun 2023 ini,” terang Agus Cahyono.

Mengingat Kholis Widodo dan Amin Tohari merupakan anggota DPRD dari fraksi yang sama, maka untuk posisi sekretaris Komisi II DPRD, diisi oleh Kholis Widodo. Disingung soal ketentuan pergeseran AKD ini, Agus mengaku sempat ada dinamika. Namun, setelah dilakukan pencermatan, hasilnya tidak ada masalah.

“Kalau sesuai Tatib DPRD, masa jabatan pimpinan AKS adalah 2 tahun 6 bulan. Namun, ini tidak ada kata maksimal, minimal dan wajib. Sehingga, ada kelonggaran ruang pergantian,” imbuhnya.

Pada aturan yang lain, sambungnya, jika mengharuskan terjadi pergeseran pimpinan. Maka sifatnya hanya meneruskan jabatan saja dan bukan pada konteks rolling. Intinya pergantian anggota AKD boleh dilakukan setahun sekali. Sedangkan pergantian ini juga telah sah secara aturan dan telah disahkan dalam paripurna.

Politisi PKS ini menyebut, jika DPRD masih memiliki sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum terselesaikan di tahun 2022. Meski demikian, Raperda tersebut sudah masuk dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

“Jadi untuk tunggakan Raperda yang belum selesai di tahun 2022 kemarin akan kita bahas pada rapat pimpinan awal 2023 ini. Dan targetnya akan selesai dalam waktu dekat,” tegas Agus Cahyono.

Dirinya menegaskan, adanya tunggakan Raperda yang belum terselesaikan di tahun 2022 lalu, ini tidak ada kaitannya dengan pergeseran pimpinan Bapemperda yang terjadi saat ini. Pihaknya berharap, pembahasan Raperda yang belum terselesaikan, bisa segera dituntaskan. “Kita akan kebut pembahasannya di tahun ini. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dengan baik,” paparnya. (mil/sit)

Ikuti Dengar Pendapat, AKD Trenggalek Tegaskan Aset Desa Jangan Disertifikatkan Jadi Milik Pemkab

Memontum 2 — Mon, 11 Apr 2022 19:02:09 +0000

Memontum Trenggalek – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa (12/04/2022) tadi. Kedatangan rombongan AKD sendiri, diterima langsung Wakil Ketua DPRD, Komisi II dan Komisi IV DPRD. Kedatangan sejumlah Kepala Desa tersebut, yakni untuk menegaskan bahwa aset yang digunakan untuk bangunan sekolah maupun Puskemas Pembantu (Pustu), agar segera dicarikan solusi terbaik.

“Hari ini kita melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II dan IV juga Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Bagian Aset Sekda Trenggalek. Tujuannya adalah untuk meluruskan dan mencari titik terang bahwa pengajuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terkait aset desa, itu harus bersertifikat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, Selasa (12/04/2022) siang.

Berdasarkan fakta di lapangan, ujarnya, masih banyak fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan yang berdiri diatas lahan milik Pemerintah Desa. Oleh karena itu, AKD meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas hak milik aset desa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan serta dinas terkait.

“Jadi seperti di Dinas Pendidikan, saat ini ada sekitar 200 bangunan sekolah yang berdiri di tanah desa maupun tanah masyarakat. Sehingga, Pemerintah Desa berkeinginan asetnya tetap menjadi milik desa,” imbuhnya.

Baca juga:

Akan tetapi, menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, ratusan calon sekolah yang akan menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK), status lahannya masih belum milik Pemerintah Daerah. Sedangkan di tahun 2022 ini, mempersyaratkan penerima DAK harus berstatus milik Pemerintah Daerah.

“Kalau di masa kepemimpinan Kepala Desa terdahulu, sistemnya pinjam pakai. Akan tetapi, aturan yang tahun 2022 harus bersertifikat. Makanya, nanti kita bersama Dinas Pendidikan dan Komisi IV akan mengawal ke pusat bagaimana sebenarnya mekanisme ini. Jangan sampai nanti gara-gara administrasi yang dirugikan adalah rakyat kita,” terang Doding.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek, Puryono, menolak jika seandainya status aset desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. “Kalau pun, seandainya aset desa ini harus disertifikatkan menjadi aset Pemkab, sampai kapanpun kami tidak boleh. Karena ini merupakan hak melekat di kewenangan desa kami, berdasarkan hak asal usul,” katanya.

Walaupun, sambungnya, hal itu digunakan untuk fasilitas pendidikan. Makanya, Dinas terkait harus mempunyai cara lain, dengan tidak mensertifikatkan aset tersebut ke Pemerintah Daerah.

“Dalam rapat tadi, ada tawaran harus pakai surat keterangan pinjam pakai atau pinjam aset. Mungkin ini masih bisa diterima, yang penting kami tidak didorong untuk mensertifikatkan atas nama Pemkab. Jadi kami mempertahankan aset desa, itu saja,” tegasnya.

Disingung hasil rapat dengar pendapat kali ini, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, ini mengaku belum puas. “Hasil rapat kali ini kami merasa belum puas, karena masih mengambang. Tadi disebutkan jika hanya ada jaminan yang tidak masuk di SIPD, tidak mendapatkan DAK. Dan akan dijamin di APBD 2, sedangkan APBD 2, fiskalnya berat karena banyak refocusing dan lain lain,” papar Puryono.

Selanjutnya, AKD akan menunggu keputusan dan akan ada mediasi dari Dikpora atau Dinas Kesehatan, ke Kemendagri untuk merubah aturan. “Saya tidak akan berandai andai, jika langkah tersebut akan berhasil karena SIPD itu aturan baku. Dan kami tetap pesimis kalau itu bisa berhasil,” terangnya.

Pihaknya menegaskan, jika desa tidak akan melepas aset dan pembangunan pun juga harus tetap berjalan. (mil/sit)

DPRD Situbondo Gelar Paripurna Pembentukan Susunan Keanggotaan AKD

Memontum 1 — Thu, 24 Mar 2022 16:10:03 +0000

Memontum Situbondo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna ‘Pembentukan Susunan Keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)’ di ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (24/03/2022) tadi. Dalam rapat paripurna tersebut, ada empat nama yang berhasil mengisi jabatan ketua komisi.

Untuk Ketua Komisi I dijabat oleh Hadi Prianto dari Partai Demokrat, Ketua Komisi II dijabat oleh Siswo Pranoto dari Partai Golkar, Ketua Komisi III dijabat oleh Arifin dari PPP dan Ketua Komisi IV dijabat oleh H Sahlawi dari Partai Demokrat.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, mengatakan bahwa proses rapat paripurna menentukan Ketua Komisi I hingga IV dan Badan Penghormatan sudah selesai. “Kami berharap, kepada seluruh alat kelengkapan DPRD yang baru dirotasi agar segera beradaptasi dengan tugas-tugas yang baru dan bekerja secara maksimal,” kata Edy Wahyudi, seusai memimpin rapat paripurna, Kamis (24/03/2022) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut Edy Wahyudi mengatakan, pimpinan AKD dilaksanakan setiap 2,5 tahun dan hari ini, sudah sampai ke jadwal pengantian pimpinan AKD. “Kalau pimpinan AKD itu dipilih oleh masing-masing AKD. Sedangkan, ketua komisi yang memilih anggota komisinya sendiri,” jelasnya.

Dengan terpilihnya pimpinan komisi yang baru, sambung Edy Wahyudi, kinerja DPRD Situbondo ke depan diharapkan lebih baik lagi dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tupoksi DPRD. “Di DPRD ada enam fraksi. Masing-masing fraksi berhak mencalonkan satu orang badan kehormatan dan sementara di tata tertib hanya ada 5 anggota badan kehormatan. Maka, harus ada satu yang tidak terpilih menjadi calon anggota badan kehormatan,” tuturnya.

Dikatakannya, perubahan susunan alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan hal yang biasa dan merupakan penyegaran terhadap tugas dan wewenang anggota DPRD dalam menjalankan kinerjanya. “Ketentuan mekanisme perubahan susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Situbondo, telah diatur secara explisit tentang tata tertib DPRD Kabupaten Situbondo yang menyatakan bahwa, perpindahan anggota DPRD ke alat kelengkapan DPRD lain, hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaan nya paling singkat 2 tahun 5 bulan, berdasarkan usul fraksi,” jelas Edy Wahyudi. (her/sit)

Pemdes Situbondo Realisasikan Enam Program AKD Jatim

Memontum 1 — Fri, 18 Mar 2022 14:11:03 +0000

Memontum Situbondo – Perwakilan pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Situbondo, hadiri acara Musda Jatim, yang diselenggarakan selama 2 hari, di salah satu hotel di Kota Batu.

Sekretaris AKD Situbondo, Samsuri Abbas, saat ditemui Memontum.com di ruang kerjanya, Jumat (18/03/2022), menjelaskan bahwa dalam Musda yang menjadi pembahasan adalah tentang AD/ART dan terobosan program AKD Jatim ke depan.

Antara lain, pertama program membuka agen mandiri setiap desa yang ada di Jawa Timur, kepala desa menjadi manager Bank Mandiri di desanya masing-masing. Lalu yang kedua diharapkan ada toko obat di desa. Program ketiga yaitu mendirikan Bumdesmart semacam swalayan dan yang mengelola adalah pihak pemerintah desa, sehingga 40 persen isi barang dagangannya adalah produk hasil desa.

Baca juga :

Program keempat yakni mendirikan Pertamina Desa (Pertades) pada masing-masing desa. Program kelima, seluruh desa membangun lumbung pangan yang tujuannya untuk menyediakan ketersediaan pangan di desa. Keenam adalah program dokter spesialis sambang desa. Nantinya ada dokter spesialis yang langsung datang ke desa untuk memeriksa warga, selama ini masyarakat kalau sakit datang ke tempat praktik dokter.

“Alhamdulillah, keenam program tersebut akan didukung oleh Pemprov Jatim. Mudah-mudahan interaksi antara Pemdes dan Pemprov terjalin dengan baik. Kita fokus pembangunan di masing-masing desa dan akan realisasikan keenam program tersebut untuk dilaksanakan secara bertahap. Saat ini masih dalam tahap proses,” jelas Samsuri, yang juga menjabat sebagai Kades Curah Cottok.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, semua program dikelola murni secara bisnis melalui agen Bank Mandiri dan tidak menggunakan anggaran desa. “Keenam program ini, kita tujukan fokus untuk pengembangan bidang ekonomi dan kesehatan di desa. Tentunya secara pribadi untuk penguatan kepala desa dan program tersebut tertuang dalam Musdah AKD Jatim,” ujarnya. (her/gie)

Sikapi Isu yang Berkembang, Unsur Pimpinan DPRD Trenggalek Gelar Rapat Koordinasi

Memontum 2 — Fri, 04 Mar 2022 07:28:19 +0000

Memontum Trenggalek – Dalam rangka menyikapi berbagai isu yang berkembang serta evaluasi pelaksanaan tugas, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), unsur pimpinan DPRD menggelar rapat koordinasi. Pelaksanaan sendiri, digelar di Ruang Banmus Kantor DPRD dan berlangsung secara tertutup.

“Jadi, agenda hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi pimpinan DPRD dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, menyikapi berbagai macam tugas pokok dan fungsinya. Utamanya, saat ini kita mulai mempersiapkan Musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi seusai rapat, Jumat (04/03/2022) siang.

Pihaknya meminta masukan dari masing-masing komisi, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang bersifat makro, terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah di tahun 2023. Yang mana, nantinya ada korelasinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadi kesepakatan bersama.

Baca juga:

“Karena RPJMD merupakan perwujudan dari visi dan misi Bupati,” imbuhnya.

Selanjutnya, mengingat di tahun 2022 ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD banyak memiliki agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pasca fasilitas gubernur, maka Perda yang masih tersisa, diharapkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD segera menyelesaikannya. “Raperda yang belum selesai dan sempat tertunda ini ada lima. Oleh karena itu, kami mendorong kepada Pansus untuk segera menyelesaikannya. Mengingat dalam tata tertib DPRD, ketika masih menjadi bagian dalam pansus terdahulu, pansus baru tidak bisa dibentuk,” terang Samsul.

Dirinya berharap, mumpung masih dalam kwartal pertama tahun 2022. Lima Raperda sisa tahun 2021, harus secepatnya diselesaikan. Sehingga, kedepannya bisa melanjutkan pembahasan Raperda yang menjadi tanggung jawab DPRD.

Disinggung masalah Trenggalek yang masuk Level 3 Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Politisi PKB ini menyebut, jika kegiatan anggota DPRD harus tetap mempertimbangkan kondisi terkini. “Tadi juga sudah ada surat dari Permendagri, dan kami berharap kepada Sekretaris DPRD agar kegiatan-kegiatan baik rapat, Kunker atau apapun untuk tetap mempertimbangkan saran serta masukan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan, untuk menjaga agar aturan pemerintah tetap ditegakkan. Dan pandemi Covid-19 bisa segera hilang,” paparnya.

Perlu diketahui, hari ini juga ada agenda Badan Musyawarah (Banmus) yang akan membahas kegiatan anggota DPRD di Bulan Maret 2022. Terkait adanya kunjungan kerja di masa PPKM level 3 ini, juga akan diketahui apakah DPRD Trenggalek akan menjadwalkan kunjungan kerja luar daerah di bulan ini. (mil/sit)

Ketua Asosiasi Kepala Desa Jember Ditetapkan Tersangka dalam Dugaan Kasus Pupuk

Memontum 2 — Thu, 03 Mar 2022 08:11:31 +0000

Memontum Jember – Kepala Desa Bangsalsari, yang juga ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jember, Nurkholis, ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus pupuk oleh Polres Jember. Kepastian penetapan Nurcholis sebagai tersangka, dibenarkan oleh Kapolres Jember, AKBP Hery Purnomo, saat di konfirmasi, Kamis (03/03/2022) tadi.

“Iya betul, untuk lebih detailnya hubungi Kasat (Reskrim) AKP Komang,” katanya melalui pesan WA.

Menurut informasi yang dihimpun, pengungkapan kasus pupuk ini disupervisi langsung oleh Polda Jatim. Tersangka Nurkholis sendiri, ternyata pernah tersandung masalah serupa. Yakni, sekitar awal tahun 2014 lalu, polisi menggerebek salah satu rumah yang dijadikan pabrik insektisida palsu di Desa Karang Semanding, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan dua orang peracik bernama Buchori dan Mansur. Kedua peracik tersebut, kepada polisi mengaku bekerja atas perintah Nurkholis. Atas pengakuan dua tersangka tersebut, jajaran Satreskrim Polres Jember, kemudian menangkap dan menahan Nurkholis.

Baca juga:

Kala itu, Nurkholis belum menjadi kepala desa. Nurkholis terpilih menjadi kepala desa, dalam Pilkades serentak tahun 2019 lalu.

Sementara dalam aksinya dahulu, modus tersangka dengan mencampur atau mengoplos insektisida asli bermerek Furadan 3G dengan insektisida palsu bikinan mereka sendiri. Nurkholis di depan polisi mengaku, bahwa insektisida palsu bikinan mereka hanya terbuat dari pasir halus yang dicampur cat berwarna ungu dan air.

Insektisida bikinan mereka kemudian dioplos oleh para pelaku dengan insektisida asli dengan perbandingan 1 banding lima. Hasil oplosan tersebut kemudian di jemur atau disangrai. Setelah kering, insektisida abal-abal itu kemudian dikemas dengan kemasan Furadan 3G palsu yang dipesan di kota Malang. (rio/sit)

Gandeng Bank Mandiri, AKD Situbondo Gelar Sosialisasi Program Perbankkan

Memontum 1 — Sat, 26 Feb 2022 13:19:35 +0000

Memontum Situbondo – Untuk penguatan kepala desa di bidang ekonomi, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim bekerja-sama dengan Bank Mandiri mengadakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat kepada pengurus dan anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Situbondo, di salah satu hotel di Situbond, Sabtu (26/02/2022).

Pembina AKD Jawa Timur, Dwi Putra Sulaksono, mengatakan kegiatan hari ini untuk menyegarkan kembali organisasi AKD Jatim, agar lebih berperan aktif. Karena, sebelumnya sempat vakum selama tiga tahun, akibat adanya pandemi.

Fungsi pemerintah desa, tambahnya, adalah untuk memakmurkan warganya harus tetap berjalan. Sehingga, Bank Mandiri membuat program bagi seluruh kepala desa di Jatim agar bisa menjadi manajer atau agen bank. Jadi, semua fungsi dan layanan perbankan yang ada di Bank Mandiri, bisa diaktualisasikan oleh kepala desa. Artinya, Kades dapat melayani fungsi pemerintahan dan perbankan.

Diharapkan, dengan langkah ini, pemerintah desa dapat membantu warganya dengan cara memberikan bantuan pinjaman dana dan lainnya, untuk usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki usaha, cukup dengan rekomendasi dari kepala desa dan Bank Mandiri bisa mengajukan pinjaman KUR senilai Rp 50 juta, tanpa agunan dan tentunya dengan prospek yang benar. Dalam hal ini, kepala desa akan berperan dalam memverifikasi dan pihak bank yang menentukan.

Baca juga :

“Kalau program ini sudah berjalan, nanti kedepannya kami akan membentuk unit usaha Bumdesmart. Jadi, setiap desa mempunyai market mart dan 40 persen isinya dari produk desa,” ucapnya.

Ketua Apdesi Situbondo, H Juharto, menerangkan bahwa di Kabupaten Situbondo, total ada 132 desa. Tetapi hari ini, yang hadir mengikuti acara perjanjian kerja-sama ada sebanyak 60 kepala desa dan sisanya akan berlanjut.

Pembahasan sosialisasi saat ini, ujarnya, adalah terkait penguatan kepala desa agar ada persiapan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yakni, dalam melakukan transaksi jasa perbankan.

“Jadi, warga tidak perlu jauh-jauh lagi, karena kepala desa bisa sebagai manajer Bank Mandiri di setiap desanya masing-masing,” paparnya. (her/sit)

Gali Informasi Soal Kinerja AKD, DPRD Trenggalek Terima Kunjungan Kerja DPRD Kulonprogo

Memontum 1 — Thu, 20 Jan 2022 09:15:00 +0000

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta bersama Badan Kehormatan (BK) dan Badan Musyawarah (Banmus), menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Trenggalek. Kunker itu dilakukan, guna menggali informasi terkait evaluasi kinerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Pelaksanaan itu, diterima langsung Sekretaris DPRD Trenggalek, Mohtarom.

Dijelaskannya, dalam kunjungannya itu, DPRD Kulonprogo mengajak Badan Kehormatan (BK) hingga Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kulonprogo. “Hari ini kita mendapat kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Mereka yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan terkait evaluasi kinerja AKD di Trenggalek,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, saat dikonfirmasi seusai menerima Kunker di Aula Gedung, Kamis (20/01/2022) siang.

Dikatakan Mohtarom, saat ini di Kabupaten Trenggalek, masih menunggu rapat paripurna terkait kinerja DPRD. “Evaluasinya masih menunggu dari paripurna terkait kinerja DPRD. Jadi, sampai sekarang kita dalam tahap penyusunan dokumen untuk kinerja DPRD untuk diparipurnakan,” imbuhnya.

Selanjutnya setelah semua tersusun, terangnya, akan segera diparipurnakan. Dari hasil paripurna nanti, akan muncul penyikapan dari masing-masing pimpinan untuk meningkatkan kinerja.

Ditanya soal pokok pikiran (Pokir) yang sempat disinggung dalam kunjungan tersebut, Muhtarom menyebut, jika kemampuan setiap daerah itu berbeda. “Kalau Pokir yang ditanyakan tadi, apakah di Trenggalek semuanya bisa ditampung atau tidak. Tentunya, karena kemampuan keuangan masing-masing daerah berbeda, maka menyesuaikan dari daerah itu,” terang Muhtarom.

Baca juga :

Dirinya menegaskan, jika kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek, cukup minim. Sehingga, tidak semua usulan itu bisa ditampung.

Sementara itu, pimpinan rombongan yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo, Lajiyo Yok Mulyono, menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Trenggalek. “Maksud kedatangan kami ke sini, antara lain untuk mencari referensi terkait kinerja DPRD Trenggalek, seperti apa. Kalau memang ada yang bisa diadopsi, nanti juga akan kita lakukan persamaan persepsi,” kata Lajiyo.

Terkait kinerja Badan Kehormatan DPRD, Politisi Partai Gerinda ini menyampaikan, jika BK merupakan wasit di DPRD. “Kita tahu tadi, jika mungkin ada satu perbedaan dan itu bisa diterapkan di DPRD Kulonprogo, kenapa tidak. Akan tetapi, semuanya masih sama,” lanjutnya.

Lajiyo menambahkan, jika pihaknya jarang sekali datang ke Trenggalek, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, ada beberapa hal menarik di Trenggalek yakni sektor pariwisatanya.

“Walaupun di Kabupaten Trenggalek wilayahnya pegunungan dan kecil, sama dengan Kulonprogo. Tetapi, untuk sektor pariwisata dan juga destinasi wisata yang ada tentunya tidak diragukan lagi,” pungkas Lajiyo. (mil/sit)

Sikapi Rangkap Jabatan Anggota di AKD, Unsur DPRD Gelar Rapat Pimpinan

Memontum 2 — Fri, 07 Jan 2022 05:00:00 +0000

Memontum Trenggalek – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar Rapat Pimpinan (Rapim), sebagai tindak lanjut hasil rapat paripurna dengan agenda persetujuan pergeseran keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD. Pelaksanaan sendiri, berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD dan rapat terbatas ini dilakukan karena ada beberapa anggota DPRD yang rangkap jabatan di Alat Kelengkapan DPRD.

“Hari ini kita melakukan Rapim. Rapat ini menyikapi hasil paripurna terkait dengan penetapan AKD untuk pimpinan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda). Yang kita tahu, dalam paripurna kemarin kita kurang teliti dalam memilih pimpinan dengan berdasarkan tata tertib yang ada,” ucap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Jumat (07/01/2022).

Dalam Tatib DPRD disebutkan, jika satu orang anggota tidak bisa merangkap menjadi pimpinan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi kembali untuk pengisian jabatan khususnya di Bapemperda.

“Alat Kelengkapan DPRD itu kan bersifat tetap. Sehingga, kemarin itu di Bapemperda muncul nama Sukarudin dan Pranoto sebagai ketua dan wakil ketua. Sedangkan keduanya sudah merangkap Ketua Komisi,” imbuhnya.

Ditanya soal hasil Rapim kali ini, Agus menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPRD, pengesahan ataupun keputusan dalam paripurna kemarin adalah batal. Dan sudah ada kesepakatan dari semua fraksi untuk mengagendakan ulang rapat paripurna pada minggu depan, tepatnya Rabu untuk melakukan perubahan penetapan pimpinan Bapemperda.

“Tadi kita sudah sepakat, karena pimpinan Bapemperda dari unsur PKB dan PDI-Perjuangan. Maka, untuk nanti tetap sepakat dari unsur pimpinan PKB dan PDI-Perjuanhan tetap menjadi pedoman untuk pemilihan Bapemperda yang akan datang,” terang Agus.

Terkait mekanisme pengisian pimpinannya, PKB dan PDI-Perjuanhan harus mempersiapkan personil yang kira-kira siap untuk memegang amanat di Bapemperda. Jika dalam rapat paripurna kemarin sudah diputuskan, maka akan diagendakan kembali rapat paripurna mengenai pembatalan keputusan dan pengambilan keputusan yang baru.

“Agenda paripurnanya akan dilakukan Rabu siang, khusus Bapemperda pembatalan keputusan DPRD, untuk di ambil keputusan yang baru,” katanya.

Masih terang Politisi Partai PKS ini, musyawarah mufakat dan Rapim ini bersifat memberi kemudahan dan memfasilitasi seluruh fraksi bagaimana antar faksi menghormati cara kerja hasil kemarin. Dan hasil kemarin yang menjadi unsur PKB dan PDI-Perjuangan dan fraksi-fraksi sepakat menghormati dinamika yang terjadi kemarin.