Pria berusia 45 tahun tersebut, sebelumya mengalami sakit selama 3 tahun, akibat terjatuh dari pohon jati saat bekerja. Selama 3 tahun, Mamat hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sebab setelah jatuh dari pohon, tangan hingga kaki tidak bisa digerakkan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk langsung meminta pada Direktur RSUD Genteng, Sugiyo, yang turut dalam Bunga Desa, meminta Mamat segera dibawa ke rumah sakit agar mendapat terapi. “Nanti di rumah sakit bapak mendapat terapi, agar perlahan bisa berjalan lagi. Untuk biaya bapak tenang saja, karena sudah ditanggung negara. Bapak harus semangat untuk bisa sehat lagi. Ibu, tolong bantu doa, agar bapak bisa sembuh lagi,” kata Bupati Ipuk, kepada Mamat dan istrinya.

Selama ini, Mamat tinggal bersama istri dan 1 anak, yang masih kelas 3 sekolah dasar. Mamat juga kesulitan untuk berobat, karena istrinya harus bekerja di pabrik. Sehingga, tidak ada yang mendampingi.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga meminta Kepala Desa Purwoharjo, Fausi Amurulloh, agar turut mendampingi selama perawatan. “Untuk Pak Kades, saya minta ada petugas dari desa untuk mengantar dan mendampingi Pak Mamat menjalani terapi, karena istrinya harus bekerja. Bisa manfaatkan Mobil Siaga Desa yang memang fungsinya untuk mengantar warga yang sakit,” papar Bupati Ipuk.

Bupati juga meminta petugas Puskesmas, untuk memasifkan program layanan Jemput Bola Rawat Warga, dengan melakukan pemeriksaan ke rumah-rumah warga secara rutin, khususnya ke Lansia dan mereka yang tidak bisa berobat ke luar rumah.

Direktur RSUD Genteng, Sugiyo, mengatakan, Mamat akan mendapat terapi untuk melatih otot-otot terutama kaki dan tangan. “Selain terapi, kami juga akan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh termasuk organ dalamnya,” kata Sugiyo.

Selain menjenguk warga sakit, Ipuk juga menyerahkan bantuan alat bantu seperti kursi roda, walker dan kruk kepada 25 penerima di Desa Purwoharjo. Ipuk menyerahkab bantuan kursi roda pada perempuan difabel di Desa Karetan. (kom/bwi/gie)

Anggota Kelompok Tani Sido Makmur, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Sunarto, mengatakan bahwa harga tinggi memang membawa keuntungan. Namun, keuntungan itu tidak datang tanpa risiko.

“Petani memang sangat diuntungkan dengan harga yang tinggi. Tetapi dengan adanya musim hujan yang terjadi saat ini, hama juga sangat banyak,” kata Sunarto, Rabu (04/03/2026) tadi.

Menurutnya, hujan yang hampir turun setiap malam, mempercepat perkembangan hama thrips dan kutu kebul, yaitu musuh utama tanaman cabai. Sehingga, penyemprotan pestisida juga intens dilakukan. Jika pada musim kemarau cukup sekali dalam sepekan, kini harus menyemprot dua hingga tiga kali seminggu.

Baca juga :

“Kalau musim biasa seminggu sekali cukup. Sekarang bisa dua sampai tiga kali. Obatnya juga lebih banyak, hampir 100 persen lebih banyak dibanding musim tidak hujan. Sehingga, biaya produksi ikut melonjak. Keuntungan dari harga tinggi, sebagian terserap untuk membeli obat dan perawatan tambahan. Karena memang curah hujan lebat,” jelasnya.

Perjuangan itu, tambahnya, belum berhenti sampai di sana. Untuk mencapai panen puncak, petani harus bersabar. Dari lahan 2 ribu meter persegi tersebut, panen pertama hanya menghasilkan 19 kilogram. Panen kedua naik menjadi 80 kilogram. Produksi maksimal baru bisa dirasakan pada panen ke-9 hingga ke-11, dengan potensi mencapai 350 kilogram sekali petik.

“Kalau sudah puncak bisa sampai 350 kilo sekali panen. Tapi itu nanti di panen ke sembilan sampai sebelas,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam pemetaan awal itu, diketahui bahwa banyak dampak signifikan di beberapa lokasi yang terdampak dari Gunung Semeru. “Dari pemetaan yang dilakukan, tercatat 22 rumah hancur, 1 sekolah hilang yakni SD Supiturang 02, serta beberapa tanggul mengalami kerusakan. Kondisi ini, menjadi fokus utama pemerintah untuk segera melakukan tindakan mitigasi dan penanganan darurat,” kata Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Kamis (20/11/2025) tadi.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang menegaskan, bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Tim BPBD dan jajaran terkait terus memantau kondisi lapangan, melakukan evakuasi dan menyiapkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak.

Baca juga :

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga dijadwalkan segera hadir di lokasi terdampak untuk meninjau secara langsung kerusakan infrastruktur dan memastikan koordinasi penanganan berjalan optimal. Kehadiran Gubernur Jatim, diharapkan memperkuat upaya mitigasi serta mempercepat pemulihan fasilitas vital.

Bunda Indah menekankan, pemetaan infrastruktur sangat penting agar setiap langkah penanganan terarah dan prioritas dapat ditetapkan dengan tepat. “Keselamatan warga adalah fokus utama kami, baru kemudian penanganan dampak fisik seperti rumah, sekolah dan tanggul. Kita tidak ingin ada jiwa yang terabaikan di tengah bencana ini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mematuhi arahan petugas di lapangan dan menjaga jarak aman dari lokasi terdampak. Dengan koordinasi cepat, mitigasi terstruktur dan perhatian pada kebutuhan warga, penanganan infrastruktur terdampak dapat dilakukan efektif tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. (kom/adi/gie)

Menurut Husnul, dampak dari paparan frekuensi suara tinggi, tidak bisa dirasakan secara langsung. Gangguan pendengaran, baru mungkin terjadi setelah terpapar dalam jangka panjang dan dengan intensitas yang sering.

“Kalau sekarang kena paparan frekuensi yang melebihi batas normal, itu tidak bisa langsung. Butuh waktu dan intensitas yang lama, baru diketahui ada gangguan pendengaran,” kata Husnul, Senin (18/08/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, ada tiga faktor yang memengaruhi potensi risiko. Yakni frekuensi suara, jarak dengan sumber suara, serta lama durasi mendengarkan. “Kalau sehari mendengarkan 2 hingga 3 jam, maka dalam jangka 5 hingga 10 tahun ke depan bisa saja berdampak,” tambahnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa efek awal biasanya hanya berupa telinga berdengung. Namun, bila terjadi berulang dalam waktu lama, gangguan pendengaran bisa muncul. Meski begitu, Husnul menegaskan perlu ada pemeriksaan medis dengan tes khusus untuk memastikan adanya gangguan tersebut.

“Kalau kasus THT itu kan sudah ada. Tetapi apa penyebabnya, itu kan sampai sekarang ini belum ada yang penyebab satu-satunya karena sound horeg. Itu belum ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk kasus penyakit THT di Kota Malang, hingga saat ini masih didominasi oleh infeksi telinga seperti Otitis Media Purulenta (OMP), lalu perilaku salah dalam membersihkan telinga, serta faktor usia. “Kalau kasus penyakit THT ya tetap ada, tetapi lebih banyak itu tadi. Kalau usia itu juga memengaruhi kualitas pendengaran sehingga, kami sarankan untuk memakai alat bantu dengar,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Masalah ini, pun semakin memanas seusai mencuatnya isu koperasi mengalami kebangkrutan dan adanya dugaan pimpinan melarikan diri. Isu tersebut, memicu anggota melakukan penarikan dana besar-besaran sejak awal Desember 2024, yang akhirnya membuat koperasi kelabakan.

Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Trenggalek segera memfasilitasi mediasi antara pengurus koperasi, perwakilan anggota dan Dinas Koperasi setempat. Hasilnya, pengurus KSPPS Madani berjanji mencairkan dana simpanan yang jatuh tempo paling lambat pada 12 September 2025.

“Ini tadi sudah kita fasilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, masalah ini bisa segera selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M Hadi, saat dikonfirmasi, Kamis (12/06/2025) tadi.

Tidak hanya itu, DPRD juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan fakta di lapangan. Berdasarkan informasi yang mereka terima, angka kredit macet di koperasi tersebut disebut mencapai 96 persen, atau angka yang jauh di atas ambang batas wajar.

“Kalau dilihat dari laporan keuangan, memang terlihat normal. Tapi setelah kami dalami, ternyata kredit macetnya luar biasa, atau mencapai 96 persen. Ini jelas sudah masuk kategori koperasi tidak sehat,” ujar Hadi.

Baca juga :

Atas temuan tersebut, ungkapnya, DPRD Trenggalek merekomendasikan dua langkah penting. Pertama, koperasi diminta segera menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2025 untuk tutup buku 2024. Kedua, KSPPS Madani wajib melaksanakan audit eksternal oleh pihak independen untuk memastikan kondisi keuangan koperasi secara transparan.

“Kami sudah meminta RAT segera digelar. Selain itu, audit eksternal juga harus mereka lakukan supaya publik tahu kondisi sebenarnya. Jangan sampai laporan keuangan yang bagus hanya menutupi masalah besar di dalam,” tambahnya.

Sementara itu, Bendahara KSPP Syariah Madani, Nurkholison, menjelaskan bahwa koperasi tidak bangkrut dan kesulitan, bilamana terjadi lonjakan penarikan dana secara bersamaan. “Bukan hanya di koperasi, di bank besarpun jika ada penarikan secara besar-besaran pasti akan kesulitan untuk pencairannya. Akan tetapi seperti yang sudah disepakati dalam rapat hari ini, kami akan berjuang untuk melakukan pengembalian dana anggota hingga batas waktu 12 September nanti,” tambah Nur.

Dirinya menyebut, kondisi keuangan sebelum gejolak masih tergolong sehat, dengan dana anggota sebesar Rp 50 miliar dan penyaluran pembiayaan sekitar Rp 33 miliar. Sementara terkait tudingan tidak adanya Rapat Anggota Tahunan atau pembagian PHU, dirinya juga menegaskan bahwa RAT dilakukan menggunakan sistem perwakilan sesuai aturan dan PHU telah dibagikan langsung ke rekening anggota.

“Karena jumlah anggota kita ada 1.400, maka untuk RAT hanya sebagian saja yang diundang. Itupun, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan PHU, sebenarnya bisa dilihat di buku jika ada pembagian pasti akan muncul kode dan nilainya. Semua sudah jelas disitu,” paparnya. (mil/sit)

Sungai Leprak yang membelah wilayah tersebut, selama ini menjadi penghalang utama. Jembatan yang dahulunya menghubungkan antar wilayah, kini tidak dapat digunakan. Sehingga, membuat warga harus menyeberangi sungai dengan resiko tinggi. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga memperpanjang jarak mereka dari layanan publik.

“Warga di sini beberapa kali mengalami kesulitan menyeberang terutama saat air sungai sedang deras. Saya hadir untuk memastikan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat dan memberikan bantuan dan perhatian nyata,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, kepada warga.

Baca juga :

Kehadiran Bupati Indah sendiri bukan sekadar ritual pembagian bantuan. Lebih dari itu, kehadirannya sebagai simbol kepemimpinan yang hadir secara langsung di lapangan. Hal ini, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan solusi konkret di tengah kesulitan warga.

Momen ini, pun menjadi pengingat bahwa meskipun terisolasi oleh kondisi alam dan infrastruktur yang rusak, warga Dusun Sumberlangsep tidak sendiri. Bantuan dan perhatian dari pemerintah menjadi sumber kekuatan dan harapan untuk bangkit.

Warga setempat menyampaikan rasa terima kasih dan optimisme, berharap dukungan ini menjadi langkah awal perbaikan akses dan peningkatan kualitas hidup mereka. Pemerintah pun berjanji akan terus berupaya menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (kom/adi/sit)

Sebagaimana diketahui, gempa bumi terjadi di 43 kilometer barat daya Bengkulu dengan kedalaman 10 kilometer, Jumat, (23/5/2025) sekitar pukul 02.52 WIB. Saat terjadi gempa, sontak membuat kepanikan warga karena getaran gempa berlangsung cukup lama.

Berdasarkan data terbaru, ada beberapa lokasi terdampak gempa tersebut. Mulai dari Kelurahan Betungan, Kelurahan Pagar Dewa, Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan Pintu Batu, Kelurahan Jembata Kecil hingga Kelurahan Lingkar Timur.

Baca juga :

Untuk dampak kerusakan, yakni ada 174 rumah, satu fasilitas umum (Balai Buntar), satu kantor camat, satu masjid dan dua sekolah. Upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu pendirian posko penanganan gempa, membuka dapur umum, hingga memberikan bantua kepada para korban terdampak.

Adapun pihak yang terlibat, mulai BMKG, BPBD Provinsi, BASARNAS, TNI, POLRI, Dinsos, Tagana, Damkar, Dinkes dan Baznas. Sementara untuk kebutuhan mendesak dan akan diberikan pemerintah ialah logistik sandang dan pangan, peralatan pembersih puing-puing, tenda pengungsi, dampur umum dan toilet portable.

Kepala BPBD Kota Bengkulu, Willhopi, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu. Kemudian, masyarakat diminta untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Terakhir, periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah,” ujarnya. (ip/bkl/sit)

Meskipun saat ini proses efisiensi masih dalam tahap pemangkasan anggaran di berbagai sektor di setiap kegiatan, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan bahwa hingga saat ini sudah terkumpul sekitar Rp 36 miliar dari total yang dibutuhkan. “Efisiensi masih gambaran, karena belum ada keputusan resmi dan sekarang ini terus berlanjut. Karenanya sekarang, kita lagi mengumpulkan sekitar Rp 36 miliar, sedangkan yang diefisiensi Rp 54 miliar,” katanya, Sabtu (22/03/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, meski pemotongan anggaran dari pusat mencapai Rp 54 miliar, pihaknya berusaha mengefisiensi berbagai kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menutup kekurangan tersebut. “Kendalanya adalah setiap OPD sudah menetapkan target-target tertentu. Sehingga, untuk menentukan apa yang bisa diefisiensi, sangat sulit. Teman-teman OPD khawatir, targetnya tidak terpenuhi,” tambah Doding.

Baca juga :

Sehingga, ungkapnya, saat ini pihaknya mengaku masih perlu melakukan pendalaman-pendalaman lagi sampai TAPD menyelesaikan progres nilai efisiensi. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk pemenuhan efisiensi anggaran, diantaranya untuk anggaran rapat, perjalanan dinas, konsumsi (Mamin) dan biaya konsultan, yang selama ini menjadi pos pengeluaran yang dapat disesuaikan.

“Efisiensi ini harus selesai setelah Hari Raya Idul Fitri, agar APBD dapat berjalan sesuai target,” imbuhnya.

Disinggung terkait dengan infrastruktur, Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa program prioritas untuk pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan meskipun anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) mengalami pemotongan. “Infrastruktur prioritas tetap berjalan, karena yang dipotong hanya DAK. Sedangkan angaran yang selain dari DAU, tetap tersedia untuk mendukung pembangunan,” papar Doding. (mil/sit)

Selain tanah gerak, permukiman warga hingga akses jalan utama di wilayah tersebut juga mengalami kerusakan. Sehingga, sangat membahayakan sejumlah warga.

Salah satu warga terdampak, Darmanto, mengaku kaget begitu melihat tembok rumahnya tetiba retak-retak. Selain itu, lantai keramik rumahnya juga pecah dan mengelupas dengan sendirinya.

“Kemarin lihat lantainya pecah dan mengelupas disertai bunyi keras. Tembok ruang tamu saya juga retak dan pecah,” ungkapnya, Kamis (30/1/2025) tadi.

Baca juga :

Kini, Darmanto dan puluhan warga lainnya terpaksa meninggalkan rumahnya demi keselamatan dan lima anggota keluarganya. “Mau balik ke rumah tapi takut longsor. Jadi mending ditinggal saja sementara,” singkatnya.

Menanggapi fenomena tanah gerak, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, menjelaskan bahwa fenomena tanah gerak ini memicu kerusakan parah pada 16 rumah warga yang lokasinya dekat dengan tebing. “Paling parah ada 16 rumah warga terdampak, dan posisinya kebanyakan dekat dengan tebing,” jelasnya.

Saat ditanya perihal jumlah rumah dan warga terdampak, Sugeng menerangkan bahwa ada 47 rumah warga terdampak tanah gerak. Dari jumlah tersebut, 16 rumah diantaranya mengalami kerusakan paling parah, sedangkan sisanya rusak sedang dan ringan. Sedangkan jumlah warga yang menghuni 47 rumah tersebut mencapai 176 orang.

“Kalau total KK nya ada 47 KK. Sedangkan yang parah ada 16 rumah dengan 57 orang penghuninya. Kalau total warga terdampak ada 176 jiwa,” ucapnya. 

Dengan kejadian ini, seluruh warga terpaksa diungsikan ke SDN Cowek 2 untuk sementara waktu sampai benar-benar aman. (kom/pas/sit)