Bupati Rio dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemkab Situbondo beserta Kodim 0823 Situbondo, sudah merencanakan untuk panen raya padi pada tanggal 16 lalu. Namun, pelaksanaan kemudian mundur dan disesuaikan dengan agenda pemerintah pusat.

“Hari ini kita sedang melakukan panen raya padi serentak di 14 provinsi bersama pemerintah pusat melalui virtual meeting via zoom. Situbondo sendiri memiliki target 65 ribu luasan hektar untuk ketahanan pangan kita. Insyaallah ini tercapai. Cuman memang, tadi ada data BPS tadi ada angka prediktif, potensinya angkanya bisa bertambah,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa data dari BPS sebesar 5,47 perubinan dengan ukuran 2,5 meter persegi (2,5 m x 2,5 m). “Kalau rata-rata biasanya, 7 ton perhektar bisa sampai 8 ton perhektar. Untuk meningkatkan, itukan butuh anggaran dan itu akan kita coba sesuaikan di anggaran perubahan untuk maksimalkan di pertanian,” ungkapnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, pria 41 tahun ini mengungkapkan banyak usulan dan berbagai masukan terkait pertanian, utamanya soal pengairan. “Soal saluran irigasi itu multi case. Setiap kecamatan, saya kira berbeda-beda masalahnya. Memang betul substansinya bagaimana pengelolaan air itu bisa menambah kapasitas produksi pertanian. Cuman di Panarukan, tadi memang ada case khusus, karena ada pengalihan dari kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Karena untuk memitigasi banjir, nah itu terdampak ke pertanian. Nanti, itu kita akan simulasikan seperti apa dan kita akan ajak bicara BBWS Brantas supaya bisa akomodatif lagi terhadap aspirasi petani di Panarukan,” jelasnya.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0823/Situbondo, Letkol Inf Alexander AB, mengatakan bahwa saat kuarter pertama sampai Maret, sudah mencapai target. Capaian target dari kementerian pertanian beberapa bulan kemarin, itu selalu mencapai target.

“Kendala kita di Situbondo ini adalah masalah pengairan, irigasi tersier utamanya. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan kegiatan irigasi pompanisasi, pipanisasi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo, untuk meningkatkan jumlah tambah tanam maupun area persawahan itu sendiri, khususnya daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan, lahan tadah hujan kita jadikan sasaran pipanisasi,” ungkapnya.

Dandim 0823/Situbondo juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal harga gabah sesuai HPP yang ditentukan oleh kementerian pertanian yakni Rp 6.500 per kilogram. “Kami sifatnya pengawalan dan mengawal stabilitas harga gabah Rp 6.500. Nah, selep-selep sudah kami warning untuk menerima gabah dari petani Situbondo dengan harga HPP Rp 6.500. Termasuk yang dari luar, yang coba-coba masuk ke Situbondo dan mengambil harga di bawah HPP, itu yang sedang kita kejar bersama-sama agar tetap di harga Standar Rp 6.500,” paparnya. (kom/her/sit)

“Kali ini, kami (Pemkot, red) mengakomodir sebanyak 50,4 persen dari jumlah usulan yang masuk atau total berjumlah sekitar 7.682 usulan,” kata Wawali Ali Muthohirin.

Terkait dengan usulan yang bakal diakomodir, dirinya mengurai bahwa usulan Musrenbang RKPD tahun 2026 mengalami peningkatan sekitar 2,1 persen bila dibanding dengan tahun 2025. Adapun jumlah usulan yang diakomodir di tahun sebelumnya, yakni ada sebanyak 3.790 usulan.

“Karena jumlah usulan yang masuk kali ini jumlahnya lebih besar, maka untuk usulan yang kami akomodir tahun ini juga lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Ditambahkan Ali, demi pembangunan yang inklusif, pihaknya juga mengakomodir usulan tematik. Usulan itu, meliputi tematik anak, Lansia, perempuan, pemuda dan disabilitas.

Baca juga :

“Jumlah usulan tematik terbanyak yang kami akomodir, itu tematik pemuda dengan jumlah sekitar 700 usulan. Sedangkan usulan tematik anak, berjumlah 144 usulan, Lansia sejumlah 77 usulan, perempuan sejumlah 278 usulan dan disabilitas berjumlah 165 usulan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyebut bahwa tahapan perumusan RKPD ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni salah satunya yaitu Musrenbang. Di mana usulan-usulan tersebut, sudah diverifikasi oleh perangkat daerah pengampu usulan, delegasi tematik serta delegasi kecamatan.

Ditambahkannya, bahwa selain daripada usulan dari eksekutif yang sudah disampaikan Wawali, terdapat usulan dari legislatif berupa (pokok pikiran) Pokir dari DPRD Kota Malang. Adapun jumlahnya, yaitu 4.020 usulan yang terakomodir dari jumlah total 4.318 usulan.

Ditambahkannya, bahwa dari keseluruhan usulan yang telah disampaikan itu, yang mendominasi adalah pembangunan fisik. Itu karena, masih banyak infrastruktur yang harus diperbaiki, seperti kondisi jalan, gorong-gorong dan lain sebagainya.

“Namun usulan konteks pemberdayaan masyarakat juga lebih banyak dibanding tahun lalu. Sehingga, bisa dikatakan imbang antara usulan fisik dengan pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dewi mengungkapkan, bahwa pelatihan-pelatihan sebagai fasilitas peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga lebih banyak. “Kami juga terus mengkoordinasikan perihal itu. Sehingga, bagaimana caranya nanti juga disediakan alat atau kalau perlu modal, agar bisa meningkatkan produktivitas masyarakat dan angka pengangguran juga bisa turun,” paparnya. (cw1/sit)

Dalam hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkap ada beberapa hal yang menjadi prioritasnya. Seperti soal pendidikan, kesehatan, insfratruktur dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi ini mengusung Indonesia emas pada tahun mendatang. Terkait juga dengan 4 sehat 5 sempurna yang harus dijalankan, kemudian stunting, inflasi, pelayanan publik, kemiskinan ekstrim dan ekonomi kreatif,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga:

Kemudian, ditambahkannya bahwa RKPD di tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045 itu menjadi patokan dan dasar untuk perencanaan pembangunan hingga 20 tahun mendatang. Apalagi dalam proses penghimpunan usulannya juga dilakukan bertahap, mulai dari lingkup paling bawah.

“Dari musrenbang tingkat kelurahan, kemudian Musrenbang pada tingkat kecamatan dan hari ini dikumpulkan semua. Disini merupakan hasil akhir dari semua dan inj memang agak berbeda seharusnya RPJPD dulu baru RKPD. Tapi karena ini khusus, jadi perujukan RKPD ini bersamaan dengan RPJPD,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa nantinya pada awal bulan April 2024, hasil dari Musrenbang tersebut, akan dibahas pada Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Tentu dengan adanya Musrenbang tersebut menjadi dasar pembangunan di Kota Malang.

“Dengan musrenbang sebagai dasar untuk pembangunan, karena musrenbang ini keinginan dari masyarakat kita tampung. Infrastruktur tadi ada 40 persen dan usulan dari disabilitas sejumlah 101 itu terpenuhi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa usulan yang diakomodir tersebut dari sejumlah 6.768 usulan. Sedangkan dari pokok-pokok pikiran (Pokir) dari 5.521 usulan, yang diakomodir ada sejumlah 4.152 usulan.

“Kemudian kalau Musrenbang Tematik yang anak dari 69 diakomodir 58, kemudian disabilitas 100 persen diakomodir ada 101 usulan. Untuk lansia dari 87 diakomodir 69, perempuan dari 135 diakomodir 129, kemudian yang pemuda ini paling banyak dari 661 diakomodir 583,” tambah Dwi.

Untuk perangkat daerah terbanyak, menurutnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). “Jadi sudah mulai merata, tidak hanya fisik saja yang diusulkan tetapi juga pemberdayaan masyarakat juga. Jadi pelatihan keterampilan itu banyak diusulkan,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)