Diuraikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar gelar administratif, melainkan bukti nyata dari komitmen kolektif pemerintah daerah dan tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bermutu, manusiawi dan inklusif. “Hari ini saya sampaikan dengan bangga, bahwa 100 persen Puskesmas dan rumah sakit di Lumajang telah terakreditasi Paripurna. Ini bukan sekadar simbol, tapi cerminan kerja keras seluruh tenaga kesehatan serta reformasi pelayanan yang kami dorong sejak awal,” kata Bunda Indah.

Di balik akreditasi, tambahnya, Pemkab Lumajang juga tengah melakukan transformasi menyeluruh dalam layanan kesehatan. Seluruh Puskesmas kini dilengkapi fasilitas ramah anak dan ramah Lansia, termasuk ruang tunggu khusus yang nyaman serta layanan prioritas bagi kelompok rentan. Bahkan, pengolahan limbah medis turut diperkuat demi memastikan standar kesehatan yang berkelanjutan.

Baca juga :

Gebrakan terbesar hadir, lanjutnya, juga melalui digitalisasi layanan kesehatan. Pendaftaran pasien rumah sakit kini dapat dilakukan secara daring, sehingga memangkas antrean panjang, terutama bagi kalangan lanjut usia. Dengan sistem ini, Lansia tidak lagi harus berdiri lama menunggu giliran. Melainkan, cukup mendaftar dari rumah atau melalui petugas yang terhubung langsung dengan sistem digital.

“Lansia kini tak perlu lagi berdiri lama di antrean. Semua sudah digital. Mereka cukup daftar dari rumah atau melalui petugas, langsung masuk sistem dan mendapat pelayanan tanpa hambatan,” jelas Bunda Indah.

Capaian ini, lanjutnya, menjadikan Lumajang salah satu kabupaten pelopor dalam digitalisasi layanan kesehatan berbasis inklusi. Dimana kemajuan teknologi, dipadukan dengan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, Akreditasi Paripurna di seluruh fasilitas kesehatan Lumajang mencerminkan arah kepemimpinan daerah yang progresif, menjadikan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses secara adil, merata dan bermartabat. Dengan lompatan besar ini, Lumajang menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya mengejar pencapaian di atas kertas, tetapi juga menghadirkan layanan kesehatan publik yang berpihak, berdaya dan mencerahkan kualitas hidup warganya. (kom/adi/gie)

Dalam momen itu, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bukti nyata komitmennya memajukan pendidikan di Madura, seusai dirinya kembali terpilih memimpin pemerintahan di Jawa Timur. “Ada 6 ribu lebih beasiswa Pemprov. Ini bisa diakses melalui perguruan tinggi juga melalui pesantren. Tetapi di Madura, yang menerima masih sedikit,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga menyebut, dampak dari sedikitnya penerima beasiswa Pemprov di Madura, ini karena terkendala akreditasi. “Karena terkendala akreditasi, maka dari pendampingan ini harus ada progres dengan jangka waktu yang harus ditentukan. Dan juga ada WA group, alamat email untuk membantu komunikasi,” jelasnya.

Khofifah menambahkan, diharapkan ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut dan nantinya Pemprov Jatim akan memfasilitasi di Surabaya, untuk mengetahui problem yang dihadapi ketika proses akreditasi. “Ke depan kerja sama seluruh pengelola dan pengasuh, dengan melakukan percepatan akreditasi, kami fasilitasi,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim Soebahar, mengatakan kegiatan ini pertama kali diadakan LPPD, khususnya di wilayah Madura. “Karena kami baru tahu, Madura ada 33 perguruan tinggi, namun yang bisa mengakses program Pemprov hanya lima. Untuk Ma’had Aly jumlahnya 5 dan penerima program Pemprov hanya 2,” paparnya.

Abdul Halim menambahkan, LPPD turun ke Madura agar berdampak signifikan. Kemudian, ada tindak lanjut berupa proposal laporan dari peserta sebulan usai kegiatan ini.

“Diharapkan ini akan berdampak signifikan sebulan yang akan datang. Dengan catatan, proposal keadaan terakhir, progres nya hasil ini untuk dibawa ke Jatim,” jelasnya.

Di saat yang sama, perwakilan Ma’had Al-hamidy Banyuanyar, Abbas Muhammad Katandur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jatim dan LPPD. “Kami berterimakasih pada Ibu Gubernur dan LPPD yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di pesantren kami,” paparnya.

Abbas berharap, dengan adanya kegiatan tersebut bisa membawa kebaikan dalam bidang pendidikan utamanya di wilayah Madura. “Dengan adanya pendampingan ini lebih mewujudkan kebaikan Madura ke depan, semoga hal-hal yang kurang maksimal bisa teratasi,” tambahnya. (azm/gie)

Editor in Chief Lakpesdam MWCNU Palengaan, Abd Hannan, mengatakan bahwa timnya sudah mematangkan persiapan pengajuan akreditasi jurnal ke Sinta. “Alhamdulillah, tim jurnal sudah mematangkan persiapan untuk melakukan pengajuan akreditasi jurnal ke Sinta. Sejauh ini, persiapan pengajuan Akreditasi Jurnal Nahnu sudah bisa dikatakan 90 persen,” katanya, Senin (14/04/2025) tadi.

Dosen IAIN Madura itu menambahkan, bahwa setelah dua tahun berdiri, Jurnal Nahnu sudah memiliki cukup syarat untuk mengajukan akreditasi. Meskipun beberapa persyaratan yang bersifat teknis, terus dilengkapi.

“Tinggal melengkapi hal-hal yang sifatnya teknis,” tambah alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru, Kacok, Palengaan, Pamekasan itu.

Baca juga :

Hannan berharap, jika nantinya proses pengajuan akreditasi berjalan lancar dan memperoleh hasil maksimal. Tidak hanya itu, diharapkan agar Jurnal Nahnu ke depan bisa memberi manfaat secara kelembagaan maupun sosial.

“Terutama melakukan agenda-agenda pemberdayaan dan meneguhkan komitmen kelembagaan guna mengkaji isu-isu strategis seputar keislaman dan kebangsaan,” jelasnya.

Di temui di tempat berbeda, Ketua Lakpesdam MWCNU Palengaan, Muhsi, menyampaikan Jurnal Nahnu saat ini sampai pada titik penting perjalanan akademik dan siap ajukan akreditasi guna menyemarakkan khazanah di bidang penelitian. “Jurnal Nahnu siap untuk diajukan ke lembaga akreditasi. Kami percaya bahwa proses akreditasi ini akan membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan jurnal serta memperluas jangkauan pembaca di tingkat nasional maupun internasional,” paparnya.

Dosen IAI-MU Pamekasan itu berharap, ke depan Jurnal Nahnu semakin berkembang dan menjadi referensi bagi akademisi nasional maupun internasional. “Kami berharap, melalui akreditasi ini, Jurnal Nahnu dapat terus berkembang dan menjadi referensi penting bagi para akademisi, peneliti dan praktisi,” ujarnya. (azm/gie)

Dengan diraihnya sertifikasi tersebut, maka diharapkan nantinya dapat terus berkreasi meningkatkan inovasi. Sehingga, minat baca perpustakaan di Kota Malang bisa terus bertambah.

“Alhamdulillah, ini akreditasi yang kita terima. Mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena perpustakaan ini kan penting dan kita juga sudah meminta kepala Dispussipda untuk bisa berkreasi ke depannya, agar minat pembaca buku itu dapat bertambah,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Senin (18/03/2024) tadi.

Sementara itu, Kepala Dispussipda Kota Malang, Yayuk Hermiati, menyampaikan bahwa dalam penilaian akreditasi tersebut ada banyak faktor. Namun, yang paling utama yakni mengenai layanan perpustakaan, hingga koleksi-koleksi buku yang ada.

Baca juga:

“Jadi yang dinilai itu ada banyak faktor, hingga kami bisa mendapatkan akreditasi A tersebut. Namun, yang pasti itu terkait dengan layanan yang kita berikan, kemudian koleksi buku juga,” ucap Yayuk.

Kemudian, ditambahkan bahwa di tahun 2013 lalu Perpustakaan Kota Malang sudah pernah mendapatkan sertifikat. Namun, hanya Kantor Perpustakaan Umum Kota Malang saja, bukan mengenai pelayanan. Hingga akhirnya, di tahun ini Pemkot Malang dapat meraih sertifikat akreditasi tersebut.

“Jadi kita dapat sertifikat lagi setelah 10 tahun. Karena, kemarin itu problemnya ada salah satu persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satunya mengenai Perda Penyelenggara Perpustakaan. Nah, itu kan baru di dok oleh DPRD di bulan ini tahun 2024. Padahal kita mengajukan sertifikat itu di tahun 2023 lalu, tetapi saya sudah menyampaikan ke tim penilai akreditasi bahwa pembahasan itu kita sudah tinggal di dok saja,” jelasnya.

Namun, dengan begitu ke depan Yayuk berharap pelayanan perpustakaan kepada masyarakat nantinya dapat terus ditingkatkan. Sehingga, minat baca masyarakat dapat terus bertambah. Apalagi tugas dan fungsi (Tusi) dari Dispussipda sendiri adalah memberikan pembinaan, baik di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan masyarakat.

“Tantangan terbesarnya itu di perpustakaan masyarakat. Nanti kita rencana akan kerjasama dengan Diskominfo untuk membuat semacam aplikasi E-Perpustakaan. Sehingga nanti kita dengan jumlah pustakawan yang terbatas ini, bisa melakukan pembinaan hingga ke masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk Perpustakaan Masyarakat yang dimiliki oleh Pemkot Malang saat ini ada sebanyak 38 perpustakaan. Namun, karena keterbatasan jumlah pustakawan yang hanya terdiri dari 9 orang saja, maka pembinaan yang diberikan masih kurang. Sehingga, diharapkan nantinya dengan adanya kerjasama dengan membuat aplikasi E Perpustakaan dapat menjangkau hingga masing-masing kelurahan. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan sertifikat Akreditasi Paripurna tersebut menjadi tolak ukur bagi pemerintah. Karena, ini bisa berdampak positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu.

“Tentunya, status Akreditasi Paripurna yang diraih Puskesmas Sisir, harus dijaga dan dipertahankan,” terang Aries, Selasa (05/12/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Kartika Trisulandari, mengatakan bahwa sertifikat Akreditasi Paripurna memastikan Puskesmas Sisir telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dan, memberikan pelayanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat.

“Kualitas kesehatan yang baik di masing-masing Puskesmas, tentu akan sangat berdampak kepada kualitas kesehatan masyarakat Kota Batu, secara keseluruhan,” ujarnya.

Lebih dari itu, Kartika menyebutkan, tiga Puskesmas di tiga kecamatan saat ini juga menunggu penilaian dari Kementerian Kesehatan yang hasilnya keluar pada bulan ini. “Jadi, tiga Puskesmas di tiga kecamatan yaitu Puskesmas Beji, Kecamatan Junrejo, Puskesmas Batu, Kecamatan Batu dan Puskesmas Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, sekarang sedang menunggu penilaian yang hasilnya keluar pada Desember 2023 nanti,” jelasnya. (put/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota, bahwa sertifikat Akreditasi Paripurna yang diterima Puskesmas Junrejo, merupakan sebuah pengakuan yang menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi Paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi terhadap mutu pelayanan bagi fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama.

“Kami sangat bangga terhadap pencapaian Puskesmas Junrejo. Mereka telah berhasil meraih prestasi mendapatkan sertifikat Akreditasi Paripurna dari Kemenkes RI. Ini adalah bukti komitmen pemerintah terhadap pelayanan dasar kesehatan masyarakat,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin (06/11/2023) tadi.

Pj Wali Kota Aries menambahkan, bahwa jika kualitas kesehatan di masing-masing Puskesmas di Kota Batu, sudah baik. Hal itu tentunya sangat berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat Kota Batu, secara keseluruhan.

Baca juga :

“Dengan capaian itu, maka mutu peningkatan pelayanan dasar di Puskesmas menjadi komitmen dari Pemkot Batu,” tambahnya.

Untuk Puskesmas lain, harapnya, tentu dapat memperoleh sertifikat Akreditasi Paripurna. Sehingga, pelayanan di setiap Puskesmas semakin prima. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang tersedia, apakah sesuai standar pelayanan minimal (SPM) atau belum.

“Predikat ini harus menjadi pemicu dan pemacu semangat dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Terutama, bagi Puskesmas yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, drg Kartika Trisulandari, mengatakan dengan keberhasilan meraih sertifikat Akreditasi Paripurna, tentunya akan berdampak positif. Terutama, dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Batu.

“Dengan capaian ini, secara otomatis pelayanan kesehatan di Kota Batu, akan semakin meningkat. Sehingga, masyarakat dapat terlayani dengan baik,” jelasnya. (put/sit)

Disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono, sebenarnya dari pembangunan pelayanan uji kir tersebut sudah memenuhi persyaratan. Namun, untuk operasinya balai pelayanan itu, masih menunggu akreditasi dari Kementerian Perhubungan.

“Kalau persyaratan semua sudah memenuhi. Tetapi, untuk operasinya masih menunggu akreditasi dari Kementerian Perhubungan. Dimana, nanti ditentukan tipe apa yang didapat dari balai uji kir kita,” terang Imam, saat ditemui usai Musrenbang Kota Batu 2023 di sebuah hotel Kota Batu, Rabu (08/03/2023) tadi.

Baca juga :

• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan

Teknis pelaksanaan uji kir unit kendaraan, tambahnya, menggunakan sistem digital. Kendaraan masuk yang diatur dengan sistem Drive Thru. Dimana, nantinya dengan kecepatan waktu ditargetkan dalam sehari melayani 30 unit kendaraan.

“Ini nanti, kita memakai sistem digital. Kendaraan masuk diatur dengan sistem Drive Thru. Sehingga, ditargetkan 30 unit kendaraan dalam sehari kita harus bisa melayani. Dan, tanpa pembatasan wilayah,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Dishub Kota Batu menargetkan Balai Uji KIR bakal menyumbang Rp 1,5 miliar setiap tahun. Selama ini, angkutan umum di Kota Batu, melakukan pengujian kendaraan harus ke Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Hal ini, mengakibatkan biaya Uji KIR bagi warga Kota Batu, semakin tinggi dan membuang banyak waktu.

Proyek Balai Uji KIR ini, dikerjakan oleh pihak ketiga yakni PT Mandiri Langgeng Gemilang asal Desa Pandanrejo, Kota Batu, dengan harga kontrak Rp 3,8 miliar. Kontrak tersebut lebih rendah dari Pagu lelang sebesar Rp 4,5 miliar. (put/sit)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, melalui Kabid Pembinaan SD Disdikbud Jombang, Rhendra Kusuma, menyampaikan bahwa akreditasi sekolah merupakan proses evaluasi dan penilaian terhadap mutu serta kualitas yang dilakukan pada penyelenggara pendidikan. “Pelaksanaan akreditasi ini dilakukan oleh Badan Akreditas Nasional Sekolah dan Madrasah, dengan merujuk atau mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ujarnya.

Terkait hal itu, dirinya meminta agar setiap sekolah atau satuan pendidikan fokus dan teliti pada isian data-data Dapodik. Apalagi, proses pengambilan data oleh badan akreditasi tidak diketahui kapan akan dilakukan.

Baca juga :

• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan

“Satuan pendidikan fokus pada isian data-data yang ada pada Dapodik. Pada saat mengisi data di Dapodik, itu harus lengkap dan harus benar. Pengisian Dapodik, merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah wajib meneliti sebelum akhirnya data-data tersebut diunggah dan disinkronisasikan ke Dapodik,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan para guru agar selalu memperhatikan kondisi masing-masing siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. “Berikan materi pembelajaran sesuai keadaan anak-anak, sesuai dengan apa yang ada di kurikulum merdeka,” ujarnya.

Di tempat sama, nara sumber BANSM, Nursamsu, menjelaskan bahwa akreditasi sekolah dasar dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi). “Visitasi akan dilakukan menurut data kinerja sekolah yang turun,” jelasnya. (azl/gie)

Tahun ini sudah 6 perpustakaan sekolah menyandang akreditasi A. Keenamnya yaitu Universitas Negeri Malang (UM), SMK Telkom, SMAN 9, SMPN 3, SMPN 13, dan SD Anak Saleh.

Akreditasi itu langsung diserahkan secara ceremonial oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, Selasa (23/03) di salah satu hotel Kota Malang.

“Tahun ini ada 6 perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Sebenarnya tiap tahun pasti ada akreditasi perpustakaan, tapi tidak ada ceremony. Tahun ini ada ceremony karena dirapkan mampu menjadi pelecut sekolah yang lain,” ujar Plt Kepala Dispussipda, Suwarjana.

Baca juga: Pinjam Buku di Perpustakaan Umum Malang, Bisa Drive-Thru

Selain itu, keseriusan membina perpustakaan sekolah di tahun 2021 ini juga menjadi faktor diadakannya ceremony penyerahan akreditasi.

Bahkan disampaikan pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) ini, Kota Malang termasuk daerah dengan perpustakaan berakreditasi terbanyak se Jawa Timur.

“Standarisasi akreditasi A macam-macam. Memang kita bina, harus ada pustakawannya, judul bukunya beragam. Dan sekolah pun juga boleh meminjam buku yang ada di Perpustakaan Kota, nanti kami antar, jemput,” bebernya.

Suwarjana menegaskan, pihaknya menargetkan tiap tahun minimal 15 perpustakaan sekolah terakreditasi.

“Sekarang kami pakai trik berbeda, kalau dulu hanya mengundang pengurus atau pustakawan saja untuk upaya peningkatan literasi. Sekarang kami langsung menyasar kepala sekolah,” jelasnya. (mus/ed2)