Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam kesempatan itu memberikan kepastian administratif yang sangat dinantikan oleh para pejuang akademisi di Bumi Pandhalungan. Kepastian ini bukan sekadar janji lisan, melainkan diwujudkan dalam sebuah agenda formal berskala besar yang dikemas secara hangat.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, secara resmi mengundang seluruh mahasiswa penerima manfaat untuk menghadiri acara silaturahmi yang dijadwalkan, Sabtu (28/03/2026) besok. Pertemuan ini, dirancang sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat, memastikan bahwa setiap regulasi dipahami dengan baik tanpa meninggalkan kesan birokrasi yang kaku.

Baca juga :

“Agenda ini adalah momentum krusial. Kita tidak hanya ingin sekadar berkumpul, tetapi melakukan percepatan administrasi yang nyata,” kata Gus Fawait, dalam keterangan resminya, Jumat (27/03/2026) tadi.

Fokus utama pertemuan tersebut, urainya, adalah melengkapi persyaratan teknis yang selama ini menjadi variabel penentu kecepatan pencairan dana. Gus Fawait menyadari, bahwa di balik setiap dokumen yang tertunda, ada kebutuhan operasional mahasiswa yang mendesak untuk segera dipenuhi.

Sinergi pemerintah terlihat jelas, dengan hadirnya dukungan teknis dari Dinas Pendidikan Jember. Plt Sekretaris Dinas Pendidikan, Nurul Hafid Yasin, menekankan pentingnya validasi data melalui penandatanganan dokumen langsung di lokasi. Langkah preventif ini diambil, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, distribusi dana ke rekening masing-masing mahasiswa dapat berlangsung tanpa kendala hukum atau administratif di kemudian hari.

Melalui pendekatan yang inklusif ini, Pemkab Jember berharap program beasiswa 2026 menjadi tonggak keberhasilan peningkatan kualitas SDM daerah. Pendidikan bukan lagi menjadi beban, melainkan investasi bersama yang dikawal langsung oleh pemerintah dengan hati yang melayani. (rio/gie/adv)

Pertemuan ini, bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan sebuah forum konsolidasi kebijakan publik yang bertujuan mengurai persoalan krusial di daerah melalui pendekatan berbasis komunitas religi. Langkah ini, sebagai upaya memperkuat struktur sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam pemaparannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menekankan bahwa pemerintah daerah memerlukan mitra yang memiliki pengaruh akar rumput (grassroots) yang kuat. Menurutnya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan episentrum perubahan sosial.

Oleh karena itu, Pemkab Jember berencana membentuk Forum Komunikasi Khusus yang bersifat terstruktur. Rantai komando forum ini, direncanakan akan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) di tingkat kabupaten, yang kemudian akan terintegrasi secara vertikal hingga ke tingkat kecamatan melalui koordinasi dengan para camat di 31 kecamatan di Jember.

Fokus utama dari sinergi ini, lanjutnya, adalah penanganan kemiskinan yang menurut data statistik masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan mampu menjadi kunci untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Sementara santri dan lembaga pesantren, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui program-program pemberdayaan yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga :

Selain aspek ekonomi, isu kesehatan masyarakat menjadi agenda prioritas dalam forum ini. “Jember masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting,” tegasnya.

Gus Fawait menginstruksikan, agar pesantren menjadi garda terdepan dalam sosialisasi kesehatan dan gizi. “Edukasi mengenai kesiapan rumah tangga bagi para santri sebelum lulus, menjadi langkah preventif untuk menekan angka pernikahan dini, yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu akar penyebab tingginya angka kemiskinan dan masalah kesehatan reproduksi,” imbuhnya.

Bupati Fawait juga menyoroti, mengenai aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui penyelarasan dengan program nasional terkait SMK Global, lulusan pesantren diharapkan tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri global. Hal ini penting, agar santri Jember memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional.

Secara makroekonomi, Gus Fawait melihat potensi Jember sebagai destinasi pendidikan pesantren nasional. “Jika Jember mampu menarik lebih banyak santri dari luar daerah, maka hal ini secara otomatis akan memicu peningkatan perputaran uang di masyarakat serta menarik lebih banyak alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah,” urainya.

Strategi ini, diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat Jember secara keseluruhan. Penutupan acara ini, ditandai dengan komitmen bersama bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan paduan antara kebijakan formal pemerintah dan pengaruh kultural pesantren. (rio/gie/adv)

Capaian ini, menjadi bentuk apresiasi pimpinan terhadap konsistensi Lapas Kelas I Malang dalam mengimplementasikan program prioritas kementerian secara nyata. Keaktifan dalam komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan terhadap program strategis nasional.

Prestasi itu, sekaligus memperkuat posisi Lapas Kelas I Malang sebagai satuan kerja yang adaptif dan progresif.

Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran. “Alhamdulillah, kerja keras ini melahirkan apresiasi yang tinggi dari pimpinan. Kami hanya berusaha melaksanakan Program Akselerasi dengan sebaik mungkin,” ujarnya.

Baca juga :

Teguh menegaskan komitmen Lapas Kelas I Malang, untuk terus mendukung kebijakan kementerian ke depan. “Di tahun 2026, 13 Program Akselerasi Menteri berkembang menjadi 15 Program Aksi. Kami akan tetap semangat dalam menyukseskan seluruh program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tambahnya.

Komitmen tersebut menjadi landasan Lapas Kelas I Malang untuk terus menjaga kinerja, integritas dan pelayanan publik yang optimal. Lapas Kelas I Malang selama ini memang dikenal memiliki beragam kegiatan pembinaan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pengembangan UMKM warga binaan.

Keberadaan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) L’Sima di Ngajum memberikan dukungan kuat terhadap salah satu indikator utama 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama dalam aspek ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan.

Selain itu, kekompakan seluruh jajaran Lapas Kelas I Malang menjadi modal penting dalam menyukseskan pelaksanaan program akselerasi di setiap bidang kerja. “Capaian tersebut merupakan hasil sinergi bersama. Penghargaan ini adalah buah dari kebersamaan dan kerja sama yang baik dari setiap bidang di Lapas Malang,” tegasnya. (gie)

“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari penyiar budaya. Dengan Wifi publik ini, masyarakat bisa langsung membagikan momen, menyebarkan semangat budaya Lumajang ke ruang digital yang lebih luas,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang, Mustaqim, Sabtu (28/06/2025) tadi.

Masing-masing titik Wifi yang disediakan, tambahnya, mampu menampung 250 hingga 300 pengguna, dengan kapasitas total hingga 2 ribu orang secara bersamaan. Fasilitas ini, disiapkan guna mengantisipasi gangguan sinyal akibat tingginya konsentrasi pengunjung di area pantai.

Baca juga :

Disampaikan Mustaqim, tim teknis juga disiagakan untuk memastikan stabilitas jaringan selama kegiatan berlangsung. Inisiatif ini, sekaligus mendukung transformasi digital daerah dan selaras dengan upaya Pemkab memperluas akses teknologi hingga ke wilayah pesisir.

“Ini bukan sekadar jaringan internet, tapi bagian dari upaya membangun ruang publik digital yang produktif dan kolaboratif,” tambahnya.

Event budaya Segoro Topeng Kaliwungu sendiri, merupakan ajang kolaborasi antara pelestarian budaya, pariwisata, dan lingkungan. Dengan dukungan infrastruktur digital, kegiatan ini diharapkan tak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki resonansi nasional melalui peran serta masyarakat dalam menyebarkan narasi kebaikan dari Lumajang. (kom/adi/sit)

“Kami sangat senang, karena Banyuwangi terus didukung BI dan Pemprov. Kami sudah diskusi potensi dan proyek-proyek apa saja yang perlu ditingkatkan dan difasilitasi oleh Pemprov dan BI,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Sabtu (03/05/2025) tadi.

Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Petrus Endria, sendiri telah bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani, di Banyuwangi guna membahas percepatan investasi Jawa Timur, Rabu (30/4/2025) lalu. Petrus hadir bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Jatim, Dyah Wahyu.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ipuk membeberkan sejumlah program yang membutuhkan intervensi lebih untuk dapat segera diselesaikan. Seperti, kereta gantung di Taman Wisata Alam Ijen, pengembangan pelabuhan Tanjung Wangi, jalur transportasi untuk pengangkutan gerbong produksi PT INKA hingga rencana pengembangan kawasan industri di Wongsorejo.

“Investasi tersebut rata-rata berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Secara garis besar, Banyuwangi terbuka untuk berbagai potensi investasi yang akan masuk,” tambah Bupati Ipuk.

Selain itu, Banyuwangi juga fokus investasi di sektor pertanian dan pangan. “Peluang investasi di sektor pangan dan pertanian terbuka lebar di Banyuwangi. Petani kami juga sudah banyak yang mengembangkan produk organik,” ujarnya.

Sementara itu, Petrus menjelaskan kedatangan BI dalam rangka menggali lebih jauh potensi investasi di Banyuwangi. Ini sebagai upaya pemenuhan target peningkatan ekonomi nasional, di angka 8 persen pada tahun 2029, sebagaimana diamanatkan dalam target kerja Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga :

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2024 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi non migas sebesar Rp 108.229,52 miliar, menempatkan Banyuwangi pada posisi PDRB tertinggi ke-8 di Jatim. Ini menjadikan Banyuwangi masuk dalam kategori daerah dengan potensi investasi besar.

“Kami melihat Banyuwangi sangat berpotensi untuk menjadi tujuan investasi utama di Jatim. Terlebih, Banyuwangi memiliki PDRB terbesar ke-8, banyak penduduk ke-5 dan wilayah terluas di Jatim. Banyuwangi juga memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, pariwisata dan potensi industri, karena memiliki laut dengan kedalaman yang cukup untuk pengembangan industri,” tambah Petrus.

Selain itu, infrastruktur Banyuwangi juga mendukung akselerasi pertumbuhan investasi. Di Banyuwangi ada pelabuhan, bandara, hingga pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Ditambah lagi jalan tol Trans Jawa yang ditargetkan menyambung ke Banyuwangi mulai tahun ini.

“Fasilitas ini menjadi nilai tambah bagi investor untuk masuk berinvestasi. Tentu ini akan menjadi pengungkit ekonomi di Banyuwangi,” ujarnya.

Kepala DPM PTSP Jatim, Dyah Wahyu, menambahkan dengan beragam potensi yang dimiliki, kinerja investasi Banyuwangi menjadi salah satu yang terbesar di Jatim. Pada 2024, realisasi investasi Banyuwangi menduduki peringkat ke-11 dari 38 kabupaten atau kota se-Jatim dengan total investasi sebesar Rp 3,4 triliun.

“Dengan nilai investasi yang menyumbang di urutan ke-11, maka Banyuwangi kami potret sebagai wilayah pengungkit investasi yang patut untuk dikembangkan,” ujarnya.

Dyah juga menyebut, DPMPTSP bersama BI Jatim telah memotret arah pengembangan perekonomian untuk Banyuwangi. “Selain pengembangan pariwisata yang memang sudah maju, Banyuwangi juga berpotensi besar untuk pengembangan industri hilir, penguatan rantai pasok logistik, serta distribusi barang dan transportasi. Pemprov akan membantu dan mendukung,” jelasnya. (kom/bwi/sit)

Wakil Ketua I DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan bahwa DPRD Jatim sepenuhnya mendukung visi dan misi yang telah dipaparkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Dirinya juga menekankan, akan pentingnya akselerasi program yang telah berjalan agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Apa yang telah disampaikan hari ini, harus segera dijalankan dengan optimal. Lima tahun sebelumnya sudah ada kemajuan, maka lima tahun ke depan harus menjadi momentum untuk melanjutkan yang baik dan memperbaiki kekurangan,” kata Wakil Ketua Deni, Minggu (02/03/2025) tadi.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan juga menyoroti tantangan yang masih harus dihadapi, terutama dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. “Meskipun kemiskinan ekstrem berhasil ditekan, angka kemiskinan secara keseluruhan masih perlu terus dikurangi. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan menjadi fokus yang harus mendapat perhatian lebih serius,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya menekankan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prioritas agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. “Setiap rupiah yang dialokasikan harus dikelola dengan efektif untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim lainnya, Blegur Prijanggono, turut memberikan ucapan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, atas kelanjutan kepemimpinan mereka di Jawa Timur. Dirinya berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin solid guna membawa Jawa Timur menuju kemajuan yang lebih baik.

“Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Khofifah dan Mas Emil. Semoga dengan amanah baru ini, Jawa Timur semakin maju dan jaya,” ujar Blegur.

Dirinya juga menekankan, bahwa DPRD akan terus mengawal implementasi program unggulan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Jawa Timur dapat mencapai kemajuan yang signifikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi erat antara eksekutif, legislatif dan masyarakat, visi besar Jawa Timur 2025-2030 dapat diwujudkan dengan nyata.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung visi nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi. Dirinya juga menekankan, bahwa visi ini menjadi landasan bagi kelanjutan Nawabakti Satya yang telah dirinya jalankan pada periode pertama kepemimpinannya.

“Kami melanjutkan Nawabakti Satya periode kedua dengan keselarasan terhadap Astacita. Fokus utama kami adalah meningkatkan pemberdayaan desa melalui Program Jatim Puspa, Desa Berdaya, Desa Devisa dan penguatan BUMDes. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang memiliki komitmen dalam mendirikan 65.000 koperasi guna memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Khofifah, Sabtu (01/03/2025) kemarin.

Menurutnya, pembangunan berbasis desa akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dengan memperkuat desa, ia optimistis dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (kom/sby/gie)

Disampaikan pula oleh Bunda Indah, bahwa pihaknya sangat mendukung dan berkomitmen bakal mendukung akselerasi sound horeg Lumajang, jika dirinya ditakdirkan terpilih menjadi Bupati Lumajang. “Yang penting asasnya manfaat. Ada UMKM, ada seni, ada budaya dan ada juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Semua harus kebagian manfaat. Sehingga, bagaimana ekonomi itu berputar. Pokoknya Bunda I Love You untuk anak-anak ku,” kata Bunda Indah.

Berbicara Pilkada, Bunda Indah mengimbau agar masyarakat melaluinya dengan senang hati dan bahagia. “Memilih dengan hati nurani dan tidak boleh dipaksa serta terpaksa. Lumajang harus maju,” papar Bunda Indah.

Baca juga :

Di waktu yang sama, tim pemenangan, Agus Setiawan (Samco), menegaskan hal serupa untuk warga masyarakat Lumajang. Termasuk, mengenai perhatian Bunda Indah untuk owner dan pencinta sound horeg lokal asli Lumajang.

“Ke depan, tentunya juga akan disiapkan battle sound horeg tingkat kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana kampanye Akbar pada Sabtu (23/11/2024) besok, dirinya berpesan agar semua menjaga ketertiban. Sehingga, semua bisa berjalan dengan lancar dan tertib. “Untuk besok (Sabtu, red), mari sama-sama menjaga ketertiban. Pemilu harus damai, senang dan bahagia, sebagaimana yang disampaikan Bunda Indah,” paparnya. (adi/gie)

“Perlu menjadi gagasan kita bersama agar nantinya arsitektur dan roadmap SPBE bisa kita kembangkan dan bisa sebagai bentuk wujud bahwa rembug nyekrup diantara perangkat daerah dan pemerintah desa terintegrasi dan berjalan dengan baik,” kata Pj Bupati Lumajang, saat membuka Forum Koordinasi SPBE di Ruang Narrarya Kirana, Kamis (21/11/2024) tadi.

Dimana, arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Sementara pemerintah daerah, akan terus berupaya mengoptimalkan penerapan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Baca juga :

“Tugas kita adalah memberikan pelayanan, bagaimana birokrasi di Lumajang bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi tujuan proses pembangunan bisa dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat di Lumajang. Kita perlu ada sebuah tool atau alat untuk mempercepat pelayanan, salah satunya mengunakan teknologi informasi melalui SPBE ini,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menjelaskan bahwa Forum Kolaborasi SPBE ini dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dirinya berharap, ada penyamaan persepsi oleh Tim Koordinasi SPBE di Lumajang.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan Forum Kolaborasi SPBE ini diharapkan semua OPD dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan kolaborasi dan sinergi penyelenggaraan SPBE di Lumajang. Sehingga dapat mengoptimalkan layanan pemerintahan dan pelayanan publik serta bisa meningkatkan indeks SPBE,” jelasnya.

Dalam hal ini, Diskominfo Lumajang menghadirkan nara sumber Retno Yuni Widayaningsih selaku Ketua Tim Kerja Tata Kelola SPBE Diskominfo Provinsi Jawa Timur, yang menyampaikan materi tentang pemanfaatan arsitektur SPBE untuk dapat melaksanakan keterpaduan layanan digital menuju era transformasi digital pemerintah. (kom/adi/gie)

“Kegiatan TMMD yang rutin dilaksanakan tahunan tentu sangat memberikan dampak bagi masyarakat Lamongan, baik dari segi fisik hingga non fisik. Saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih karena kegiatan ini sangat membantu Pemkab Lamongan dalam merealisasikan Program Desa Berjaya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang hadir dalam upacara penutupan kegiatan TMMD ke 119, Rabu (20/03/2024) tadi.

Pembangunan fisik yang telah dituntaskan, paparnya, seperti rabat beton sepanjang 1.052 meter dengan lebar jalan 4 meter dan tinggi beton 0,20 meter. Adanya rabat benton, tentu sangat membantu masyarakat dalam melakukan mobilisasi sosial ekonomi.

Baca juga:

Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, pun juga dilakukan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 10 rumah. Ini dilakukan, bertujuan untuk menunjang tempat tinggal masyarakat sehingga memenuhi kriteria aman dan sehat.

“Pembangunan jalan di sini tentu akan membantu masyarakat, salah satunya petani karena jalan yang mantap dan alus tentu mendukung percepatan kegiatan panennya,” kata Bupati Yuhronur.

Selanjutnya, orang nomor satu di pemerintahan Kota Soto ini menjelaskan, bahwa melalui Program TMMD juga telah mendukung peningkatan ketahanan pangan di wilayah Brengkok. Hal tersebut, diwujudkan dengan kegiatan pengerukan embung yang bertujuan menambah kapasitas air yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian. Sebagai lumbung pangan nasional, kegiatan tersebut diyakini sangat membantu menjaga ketahanan pangan.

Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli) Pangdam V/Brawijaya, Ramli, yang hadir mewakili Pangdam V/Brawijaya, mengatakan bahwa kebutuhan air untuk pertanian saat ini memang menjadi salah satu program prioritas TNI. Karena dengan kebutuhan yang tercukupi dipastikan bisa mempertahankan hingga meningkatkan kebutuhan pangan di Indonesia.

“Pengerukan embung yang dilaksanakan dalam TMMD ini tentu membantu program menjaga kebutuhan air untuk pertanian. Karena yang kita tahu Lamongan merupakan lumbung pangan nasional, namun ada beberapa daerah yang masih kekurangan air untuk melakukan kegiatan pertanian. Jadi kami harap TMMD dapat membantu menuntaskan permasalahan tersebut,” terangnya.

Dirinya turut berpesan, agar masyarakat menjaga infrastruktur yang telah rampung dituntaskan. Termasuk, keberlangsungan kegunaannya dapat berlangsung lama dan tentu dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. (kom/son/gie)