Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan, jika kebijakan dua arah akan diberlakukan khusus bagi para sopir angkot, mulai Selasa (21/02/2023) besok. Sebab, jika dilakukan pada hari ini, atau Senin (20/02/2023), maka Pemkot Malang masih belum melakukan persiapan terkait dengan rambu-rambu.

“Malam ini kita buatkan analisa dan harus menyiapkan untuk pasang rambu. Jadi, dimana wilayahnya para sopir Angkot ini. Intinya, tetap kita lakukan dua jalur bagi teman-teman Angkot,” kata Wali Kota Sutiaji, saat menemui ratusan sopir angkot dalam Aksi Damai, Senin (20/02/2023) tadi.

Selain itu, nantinya para sopir Angkot juga akan diberikan subsidi BBM. Yakni, sebesar Rp 600 ribu, di Maret dan April. Sehingga, dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan bisa membantu perekonomian dari para sopir angkot.

“Kami akan lakukan subsidi, biar yang merasakan sopir Angkot. Jadi, keputusan ini bukan hanya untuk hari dan esok, tapi kesejahteraan supir, karena mereka punya keluarga. Nanti kita anggarkan Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliaran,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut ditambahkan, jika nantinya Pemkot Malang juga akan melakukan analisa terhadap bus sekolah. Jika bus sekolah dinilai tidak efektif, maka anggaran akan dialihkan untuk angkutan umum.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika terkait dengan kebijakan dua arah yang akan dikhususkan bagi sopir angkot, itu menurutnya bersifat insidentil. Namun, pihaknya akan segera melakukan rapat Forum Lalin untuk mencari solusi bagi sopir angkot.

“Yang paham adalah Forum Lalu lintas. Kami, Dishub ini hanyalah melaksanakan amanah apakah nanti Forum Lalin ini menyatakan secara teknis penerapan satu arah ini efektif, aman, nyaman, ini nanti forum yang menyatakan. Mengenai contra flow juga masih kami pertimbangkan nanti,” jelas Widjaja.

Tidak hanya itu, Widjaja juga menuturkan hal yang sama dengan Wali Kota Malang, terkait dengan subsidi yang akan diberikan pada sopir Angkot. Yakni pemberian subsidi BBM, dan pengalihan anggaran dari hasil analisa keefektifan Bus Sekolah untuk digunakan angkutan umum.

“Kita berbicara peraturan Menteri Dalam Negeri. Subsidi kepada sopir Angkot yang terdampak inflasi. Kedua adalah dengan menggunakan subsidi dari hasil analisa terhadap bus sekolah. Jadi itu nanti akan dianalisa apakah selama ini bus sekolah efektif atau tidak. Katakanlah tidak efektif, maka akan dialihkan ke angkutan umum,” imbuh Widjaja. (hms/rsy/sit)

Sopir Angkot Jalur AG, Hendra, mengatakan jika aksi damai digelar untuk menolak kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam menerapkan uji coba satu arah di wilayah Kayutangan Heritage. Sebab, hal itu dinilai merugikan para sopir Angkot.

“Sekali lagi, kami seluruh sopir Angkot menolak adanya penerapan satu arah. Mohon kebijakan dari Wali Kota Malang, untuk merubah dan membatalkan satu arah ini. Karena yang jelas, para sopir Angkot mencari rezeki ini sulit. Kok mau ditambah susah lagi,” jelas Hendra, dalam orasi yang dilakukan.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika Pemkot Malang tidak pernah melakukan musyawarah atau bermediasi terkait dengan penerapan satu arah, kepada para sopir Angkot tersebut. Sehingga, hal itu membuat para sopir bersatu melakukan aksi damai.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita bersatu untuk menolak satu arah, karena kita ini saudara. Di sini bersama-sama menuntut hak. Karena kita sebenarnya tidak pernah diajak oleh pihak Pemkot, untuk melakukan musyawaran satu arah ini,” katanya.

Senada dengan itu, sopir Angkot Jalur AG, Dwi Suryanto, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dampak pemberlakuan satu arah ini, mengakibatkan pendapatannya berkurang. Kemudian, harus memutar arah, ditambah akan menghabiskan BBM. Apalagi saat ini, harga BBM dirasa semakin meningkat.

“Dampaknya pertama pendapatan kurang, kedua karena muter-muter jadi bensinnya makin mahal. Rawan gesekan dengan sesama jalur juga. Ini dari paguyuban Angkot Malang Raya,” ujar Dwi.

Sebagai informasi, delapan Jalur Angkot yang terdampak satu arah tersebut, yakni Landungsari – Dinoyo – Hamid Rusdi (LDH), Arjosari – Dinoyo – Landungsari (ADL), Madyopuro – Karangbesuki (MK), Arjosari – Landungsari (AL), Hamid Rusdi – Arjosari (HA), Madyopuro – Mulyorejo (MM), Arjosari – Hamid Rusdi (AH), Arjosari – Tidar (AT). (rsy/gie)

“Hari ini kita kedatangan dari tujuh perwakilan organisasi profesi, yang bernaung di Dinas Kesehatan. Yang mana, mereka menyampaikan aspirasinya ke Kantor DPRD,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi seusai menemui perwakilan organisasi profesi di Aula Kantor DPRD, Senin (28/11/2022) sore.

Adapun beberapa alasan yang membuat mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, tambahnya, salah satunya adalah Undang-undang harus mengikuti prosedur soal keterbukaan kepada masyarakat. Sedangkan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law, mereka sama sekali tidak tahu menahu terkait pembahasan itu. Bahkan, terkesan tertutup dan tersembunyi.

“Nantinya, diharapkan wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD, ini bisa meneruskan kepada pemangku kepentingan terkait RUU Omnibus Law Kesehatan,” imbuhnya.

Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan kali ini, ungkapnya, diantaranya dari profesi perawat yakni jika RUU ini disahkan. Maka, ini akan sangat merugikan. Misalnya, jika tenaga perawat asing yang dinilai kurang kompeten harus menggantikan posisi perawat yang sudah ada di Trenggalek.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dampak lain, jika tenaga perawat asing ini menggantikan posisi perawat yang ada. Tentunya, ini akan menyempitkan ruang tenaga perawat dalam negeri. Sehingga, menimbulkan permasalahan baru yaitu bertambahnya pengangguran yang ada di Trenggalek,” terang Samsul.

Selain itu, ujarnya, ada pula yang menyatakan jika Undang-undang terkait keperawatan yang baru saja disahkan di tahun 2014 dan baru ditindaklanjuti tahun 2019, dalam waktu yang singkat harus dijadikan satu dalam RUU Omnibus Law. Hal ini, dinilai sangat tidak efektif dan efisien.

“Oleh sebab itu, kami mencoba memberi ruang kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya melalui narasi dan diksi, yang nanti akan ditindaklanjuti di tingkat DPRD melalui masing-masing fraksi,” jelasnya.

Dengan demikian, ujarnya, diharapkan para pemangku kepentingan bisa mengakomodasi aspirasi yang disampaikan organisasi profesi yang ada di bidang kesehatan.

Dalam aksi damai itu, tidak hanya meneriakkan kata-kata orasi. Namun, bentuk penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law, yang dilakukan aksi masa adalah dengan membentangkan spanduk bertuliskan RUU Kesehatan Omnibus Law Mengancam Keselamatan dan Kepentingan Masyarakat, Menolak RUU Kesehatan Omnibus Law Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan Korbankan Hak Sehat Rakyat. (mil/sit)

Realita itulah, yang membuat koalisi mahasiswa Unitri, merasa keberatan dan terjadi timpang tindih dengan situasi pandemi Covid-19, yang saat itu kian meningkat dan berdampak pada kondisi ekonomi dari masing-masing mahasiswa.

Berdasarkan poin Surat Keputusan nomor 16/TB/KU.340/II/2022 tentang Kebijakan Sumbang Pembinaan Dan Pendidikan (SPP) Program Sarjana (SI) semester genap tahun 2021/2022 menyatakan bahwa pertama, rencana perkuliahan dilakukan secara blended (Gabung Luring dan Daring), sehingga pembayaran SPP Semester Genap tahun 2021/2022 normal (tidak ada potongan). Kedua, jika kemudian hari kondisi mengharuskan kuliah secara full online, maka pertimbangan kebijakan keringanan 20 persen SPP semester genap tahun 2021/2021, dialihkan untuk perkuliahan semester ganjil tahun 2022/2023.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dari kedua poin di atas, menurut Kordinator Lapangan II, Yohanes Boka Pega, menjelaskan bahwa sistem kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus tidak sesuai dengan harapan mahasiswa. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 dimana kondisi ekonomi juga ikut berdampak.

“Ada empat poin yang menjadi tuntutan kami hari ini. Yang pertama, kebijakan pencabutan SPP 20 persen itu dihilangkan. Kedua, pengkawalan pendaftaran mahasiswa baru melalui pihak ketiga. Ketiga, Fasilitas kampus Sekretariat dan akses WiFi dan keempat, atribut parkiran resmi,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan, menolak kebijakan kampus terutama terkait pencabutan pemotongan biaya SPP 20 persen, karena dinilai tidak relevansi dengan situasi ekonomi mahasiswa Unitri. “Kami bukan soal kuliah luring dan daring. Akan tetapi, kondisi ekonomi mahasiswa yang tidak memungkinkan. Soal SK rektor untuk pengalihan berikutnya, kami jelas menolak. Kami melihat kampus mencari aman,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr Totok Sasongko MM, menyampaikan bagi mahasiswa yang merasa keberatan terkait kebijakan SPP kembali ke 100 persen, akan diberikan perpanjangan waktu pembayaran SPP. “Sesuai yang disampaikan oleh Sekretaris Warek II tadi, akan diberikan tenggang waktu bagi yang tidak sepakat SPP kembali 100 persen. Akan tetapi, apabila sudah ada yang terlanjur membayar 100 persen, namun seiring berjalan ternyata perkuliahan kembali daring, maka SPP hanya dibayar 80 persen dan untuk 20 persennya dimanfaatkan untuk kebutuhan UKT lainnya dari mahasiswa tersebut. Itu untuk kesepakatan hari ini,” jelasnya.

Untuk menjawab keempat poin tuntutan dari pihak koalisi mahasiswa, Warek III Unitri, ini juga mengatakan akan diadakan audiensi bersama di ruang sidang bersama pihak rektor, BEM dan DPM beserta bersama tiga orang perwakilan dari pihak koalisi. “Besok (Rabu, red) pukul 12.30 di ruang sidang rektorat, akan diadakan diskusi bersama dengan rektor, BEM, DPM beserta 3 orang perwakilan dari pihak koalisi untuk menjawab dan mendiskusikan, empat poin tuntutan dari pihak koalisi tadi,” terangnya. (mg2/sit)

Dalam aksi itu, massa Apdesi ditemui Sekda Kabupaten Situbondo, H Syaifullah. Bahkan, sempat menerima koordinator aksi dan perwakilan kepala desa serta para pengurus APDESI yakni H.Samsul dan Samsuri Abbas, untuk menyampaikan aspirasi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam kesempatan itu, Sekda Syaifullah, menyampaikan bentuk dukungannya terhadap keberatan para kepala desa terkait pemotongan Dana Desa. Termasuk, akan menyampaikan keberatan Apdesi ke pemerintah pusat.

Setelah selesai melakukan aksi di Kantor Bupati Situbondo, peserta aksi dari DPC Apdesi se-Kabupaten Situbondo, melanjutkan long mach menuju ke Kantor DPRD Situbondo, sambil berorasi

Menolak dan menuntut revisi Perpres No.104 Tahun 2021.

“Kembalikan kewenangan desa kepada amanat UU Desa No.06 Tahun 2014,” ujar korlap aksi damai Apdesi, Taufik.

(her/sit)

Guna memberikan dukungan moral bagi siswa yang menjadi korban serta mengajak para pihak yang mengetahui kejadian tersebut untuk berani mengungkap kasus yang sedang ditangani Polda Jatim, Pemuda Pancasila beserta seluruh organisasi sayap melakukan aksi damai, Senin (07/06) tadi. Ketua Srikandi PP, Hj Dewi Kartika, menegaskan agar SMA Selamat Pagi Indonesia, bisa terbuka untuk membantu dalam proses penegakan hukum yang sedang dilakukan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami hadir di sini untuk memberikan dukungan moril kepada siswa yang masih tinggal di sini (SPI) dan mengajak pada para pihak, pengurus sekolah, siswa maupun pihak keamanan internal, supaya bisa dan mau memberikan keterangan sesuai yang diketahui. Sehingga, supaya kasus ini segera terang benderang,” ucap Kartika.

Wanita yang juga anggota DPRD Kota Batu ini, juga berjanji untuk adanya Perda inisiatif sebagai pengatur kebijakan pemerintah kota Batu. “Kalau perlu akan kami buatkan Perda, agar tidak ada sekolah yang eksklusif. Seperti Al Izzah dan Al Hikmah,” tambahnya.

Hal ini merupakan langkah preventif, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dirinya juga menegaskan, kondisi orang tua murid pada siswa yang masih bersekolah di sana, saat ini juga masih dalam keadaan gelisah karena adanya kabar tentang dugaan pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan verbal yang tengah dilaporkan di Polda Jatim.

“Maka kami menghimbau kepada anak-anak untuk tetap terbuka, jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, juga menyampaikan agar pihak sekolah tidak tertutup dan terkesan menutupi. Tetapi, turut juga memberikan informasi kepada Polda Jatim yang sedang melaksanakan tugasnya. Selain itu, sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, pihaknya akan ikut memonitor perkembangan kasus ini dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Melihat kondisi yang ada di lingkungan sekolah, maka kami akan menyoroti izin bangunan berupa hotel dan lainnya yang berdiri si SMA SPI tersebut. Kami masih belum tahu bagaimana izinnya. Nanti perlahan akan kita pantau juga,” terangnya.

Sementara itu, salah satu guru SMA SPI, Ahiyat, mengutarakan kondisi sekolah dan siswanya masih aktif seperti biasanya. “Kami juga meminta maaf karena Kepala Sekolah dan Pembina, sedang menghadiri panggilan dari Polda Jatim. Kami juga akan terus melakukan evaluasi dan lebih terbuka kedepannya,” terangnya. (bir/sit)

Adapun isi ajakan itu, “Mengundang kaum muda dan segenap warga masyarakat Malang Raya suntuk melakukan aksi damai “Tolak PSBB Malang Raya” . Seruan Aksi Bersatu Menolak PSBB Malang Raya. Seruan Aksi Bersatu Menolak PSBB Malang Raya Sabtu, tanggal 16 Mei, Pukul 09.00 WIB, Titik kumpul Di depan SMA 3 Kota Malang-DPRD Kota Malang-Pemkot Malang.

HP dan WA, Sena Kogam tidak aktif. (gie)

“PSBB hanyalah siasat Pemda Malang Raya dan Pemprov Jatim untuk menghindar dari tanggungjawab melawan covid, dengan melimpahkan beban tanggungjawab ke publik untuk berhenti total melakukan kegiatan di luar rumah. Sementara mereka tidak mau menanggung konsekwensinya. Kami menuntut Pemda se Malang Raya dan Pemprov Jatim agar mencabut, membatalkan seluruh aturan daerah yang mendasari pelaksanaan PSBB,” salah satu inti dari pesan WhatsAPP tersebut.

Tertanda Korlap Sena Kogam.
Dengan munculnya pesan berantai di WhatsApp tersebut, petugas Polresta Malang Kota melakukan penjagaan dengan ketat di depan gedung Dewan. Namun hingga pukul 11.00, para pendemo tidak pernah muncul di depan Balaikota Malang-DPRD Kota Malang.

Kabag Ops Kompol Suyoto SH mengatakan bahwa surat pemberitahuan unjuk rasa ini, juga sudah tidak sesuai mekanisme. “Sesuai aturan pemberitahuan unjuk rasa minimal pemberitahuannya 3 x 24 jam. Pemberitahuan ini baru dikirim malam tadi. Itupun hanya melalui pesan Whatsapp. Saat ini situasi juga masih Physical Distancing,” ujar Kabag Ops Kompol Suyoto.

BACA : Beredar Ajakan Aksi Damai Tolak PSBB di Balai Kota Malang, Pagi Ini

Petugas yang melakukan penjagaan terdiri 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Polresta Malang Kota. “Ada 200 anggota polisi, 1 SSK Brimob, 1 SSK TNI, 1 SSK Dishub dan 1 SSK Satpol PP yang disiagakan.
Belum diketahui persis kenapa agenda unjuk rasa ini batal.

Pengunjuk rasa sendiri tidak hadir mengkipun sudah menyebarkan ajakan melalui pesan di grup-gruo WhatsApp. Saat Memontum.com menghubungi Korlap aksi Sena Kogam, yang tertera diajakan itu, belum ada konfirmasi jelas kenapa tidak jadi unjuk rasa. (gie/yan)

Ajakan terbuka yang beredar sebagai berikut:

Mengundang kaum muda dan segenap warga masyarakat Malang Raya untuk melakukan aksi damai “Tolak PSBB Malang Raya”. Seruan Aksi Bersatu Menolak PSBB Malang Raya Sabtu, tanggal 16 Mei, Pukul 09.00 WIB, Titik kumpul Di depan SMA 3 Kota Malang-DPRD Kota Malang-Pemkot Malang

Merebaknya wabah Covid19 di Malang Raya kita sadari telah melahirkan problem kesehatan yang parah. Himbauan menggunakan masker, “jaga jarak” dan “di rumah saja” telah diikuti oleh mayoritas masyarakat, namun telah langsung menimbulkan krisis ekonomi massa dan melemahnya ketahanan pangan keluarga.

Kita saksikan runtuhnya sendi2 ekonomi kerakyatan dan diikuti potensi konflik sosial. PHK massal, penutupan tempat usaha dan mandeknya ekonomi daerah mengakibatkan maraknya kejahatan, meningkatnya kemiskinan, ancaman kelaparan dan gejolak sosial. Program Bansos PemDa sama sekali tidak menjamin seluruh kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak.

Kini Malang Raya bersiap2 melaksanakan PSBB, yang akan melumpuhkan kegiatan ekonomi dan produksi warga. Ditambah dengan sejumlah aturan sanksi yang mencekik masyarakat ke dalam tekanan hidup yang jauh lebih sulit.

Apakah Pemda Malang Raya yang didukung Pemprov Jatim:

– Menjamin kebutuhan pokok seluruh rakyat yang terdampak PSBB?
– Apakah Pemda menjamin terciptanya stabilitas umum di seluruh wilayah Malang Raya? Dan – apakah Pemda menjamin pemulihan seluruh sektor ekonomi kerakyatan yang hancur selama PSBB di laksanakan?

PSBB hanyalah siasat Pemda Malang Raya dan Pemprov Jatim untuk menghindar dari tanggungjawab melawan covid, dengan melimpahkan beban tanggungjawab ke publik untuk berhenti total melakukan kegiatan di luar rumah. Sementara mereka tidak mau menanggung konsekwensinya.

Kami menuntut Pemda se Malang Raya dan Pemprov Jatim agar mencabut, membatalkan seluruh aturan daerah yang mendasari pelaksanaan PSBB!

Hingga berita ini dinaikkan, belum ada keterangan dari Pemkot Malang, apakah Walikota Malang, Sutiaji akan menerima kedatangan pengunjuk rasa. Mengingat agenda sosialisasi Walikota Malang, Sabtu 16 Mei 2020, cukup padat.

Humas Pemkot Malang melalui grup WA Humas Kota Malang, menginfokan agenda Walikota Malang, Sabtu 16 Mei 2020 ini, akan dimulai pukul 09.00. Agenda pertama ini, Walikota Malang, bersama Forpimda Kota Malang, akan meninjau Posko Check Point (Graha Kencana/Hawai dan Exit Tol Madyopuro). Maka bisa bersamaan dengan aksi damai penolakan PSBB.

Sementara itu, Sena Kogam saat dihubungi via WA oleh memontum.com memastikan aksi penolakan PSBB, akan dilakukan. Dia menyatakan jika sementara ini, pesertanya sebanyak 50 orang. “Gak banyak, 50an, “ujarnya. (yan)

Koordinator aksi, Bambang Puji Susilo mengungkapkan bahwa kedatangannya ke kantor wakil rakyat ini adalah untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.

“Agenda kita hari ini adalah untuk menyampaikan terkait buruknya pelayanan di RSUD dr Soedomo Kabupaten Trenggalek. Ada berbagai penyebab kualitas pelayanan yang ada di RSUD Dr Soedomo Trenggalek tidak sebaik di Rumah Sakit lainnya,” ungkap Bambang saat diwawancarai media, Rabu (19/02/2020) siang.

Pihaknya menyampaikan 6 tuntutan kepada anggota DPRD Trenggalek diantaranya mereformasi birokrasi yang ada di rumah sakit hingga ke tingkat yang paling bawah yakni Kepala Ruangan.

Selanjutnya, meminta agar ada sanksi tegas terhadap petugas baik dokter, perawat ataupun pegawai yang tidak disiplin atau tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

“Kami juga meminta kepada Bupati untuk membentuk tim dewan pengawas yang bertugas mengawasi tugas Dokter, perawat maupun seluruh petugas yang ada di RSUD,” imbuhnya.

Mengingat RSUD dr Soedomo Trenggalek ini adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati.

Bambang menuturkan, jika pihaknya meminta untuk membentuk tim khusus diluar pegawai internal RSUD dalam hal ini bisa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi atau apapun untuk membantu mengawasi tugas dan kewajiban petugas RSUD.

Selain itu, juga diperlukan adanya tim yang khusus menerima keluhan, aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat yang disebut tim independen.

“Kita tau selama ini kotak saran yang disediakan oleh RSUD tidak mendapatkan respon yang baik,” kata Bambang.

Masih terang Bambang, tuntutan yang terakhir yang disampaikan kepada wakil rakyat adalah meminta pelayanan yang humanis dan tidak arogan kepada pasien maupun keluarga pasien.

“Sekali lagi tugas dan kewajiban petugas yang ada di RSUD harus dilakukan dengan baik. Untuk Dokter Spesialis pun harus disiplin melakukan kunjungan ke ruang inap dan tidak mementingkan kepentingan di tempat praktek pribadi,” tegasnya. (mil/oso)