Saat ditemui, Mareta, mengatakan bahwa kejadian apes tersebut terjadi Senin (10/07/2023) lalu. Saat itu, dirinya masuk di hari ke enam melaksanakan magang. Sementara, aksi Curanmor tersebut baru diketahuinya saat akan pulang yaitu sekitar pukul 16.00.

“Saya tahunya hilang itu waktu pulang magang sekitar pukul 16.00. Saya cari-cari di sekitar saya parkir semula, kok tidak ada. Karena saya pikir, awalnya mungkin motor dipindah. Tetapi, setelah saya cari di parkiran sebelah lain, ternyata juga tetap tidak ada,” kata Mareta, saat ditemui Jumat (14/07/2023) tadi.

Setelah dicari-cari motor miliknya tidak ditemukan, Mareta menambahkan, kemudian berinisiatif untuk melakukan pengecekan melalui CCTV yang berada disekitar lokasi parkiran. Saat itulah, dipastikan motornya hilang dicuri maling.

Baca juga:

Sehingga, dirinya memutuskan untuk melaporkan kejadian ke Polresta Malang Kota. Sementara hingga saat ini, dirinya masih menunggu perkembangan laporan tersebut.

“Dari hasil CCTV itu, saya langsung melaporkan kejadian ke Polresta Malang Kota,” tambah perempuan asal Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Untuk kerugian yang dialami, korban mengatakan mencapai Rp 9 juta hingga Rp 10 juta. Pihaknya sendiri, mengaku pasrah dan semoga petugas bisa berhasil menangkap pelakunya.

“Sudah ikhlas. Orang tua juga tidak apa-apa, karena juga katanya salah saya sendiri tidak dikunci ganda motornya,” ucap Mareta.

Dirinya juga berharap, agar Pemkot Malang agar lebih memperketat kembali dalam pengamanan sepeda motor yang ada di lokasi tersebut. Sehingga, ke depan tidak ada lagi korban yang kehilangan motor seperti dirinya.

“Ya tentunya ini jadi pengalaman saya pribadi dan mungkin di sini harus lebih diketatkan lagi pengamannya biar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Karena kasihan, kalau harus ada korban lainnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, di hari pertama hingga ketiga pelaksanaan magang, dirinya memarkirkan sepeda motor di sisi Selatan Mini Block Office Balai Kota Malang. Tetapi, karena di Selatan berbayar, maka dirinya parkir di sisi Timur. Namun nahas, motornya malah dicuri maling. (rsy/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika mahasiswa Unitri tersebut juga sebagai bagian dari Negara Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya tidak melakukan kegiatan yang kontraproduktif atau merusak.

“Warga Kota Malang sendiri sudah arif dan bijak dalam bertindak. Semalam sudah sampai dilakukan pertemuan. Pagi ini juga sudah dilakukan pertemuan dari masing-masing mahasiswa dan telah dilakukan apel bersama di Unitri, untuk menjaga situasi yang kondusif ini,” ujar Wali Kota Sutiaji, Senin (26/06/2023) tadi.

Kemudian, tambah Wali Kota Sutiaji, agar budaya atau kebiasaan yang tidak baik dan melanggar norma-norma yang berlaku, juga tidak dilakukan. Meskipun, kegiatan tersebut mungkin dianggap baik dalam konteks tertentu, namun jika itu melanggar norma di wilayah Kota Malang, maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan.

Baca Juga :

“Perlu diingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Jika itu mengganggu orang lain, maka pihak yang melakukan kegiatan akan berurusan dengan aparat keamanan. Karena norma itu, apa yang terjadi di sana di kelompoknya baik, tapi kalau di sini tidak baik, ya jangan dilakukan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menekankan bahwa mahasiswa tersebut merupakan anak bangsa yang perlu diingatkan dan dididik dengan baik. Walaupun ada yang melakukan kesalahan, perlu untuk dibantu agar memperbaiki diri.

“Mereka itu juga anak bangsa dan perlu kita ingatkan. Jangan terus kita apriori. Tapi, harus tetap kita ingatkan,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan perangkat wilayah setempat, baik RT maupun RW, menurutnya sudah berjalan dengan baik. Di mana mereka (perangkat wilayah) sudah meminta untuk tidak ada tindakan sweeping yang dilakukan oleh siapa pun. Kecuali dari pihak berwenang yang memang diperlukan.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dalam mencari pelaku dan melakukan penertiban di tempat-tempat yang menjadi sumber kerusuhan. Untuk konkretnya organisasi daerah nya nanti mau kita kumpulkan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, bahwa kegiatan ini merupakan momen untuk mendorong remaja putri konsisten mengkonsumsi tablet tambah darah guna mencegah anemia. Dimana, hal tersebut berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi juga stunting.

“Ini supaya konsisten menjaga, mengawasi, supaya Ferrous (tablet tambah darah) ini benar-benar diminum. Sensus kesehatan nasional, dari 76 persen yang sudah diberikan kepada anak-anak ini tidak diminum, hanya 1,4 persen yang memang diminum, kadang tidak konsisten. Artinya masih jauh sekali kesadaran anak-anak dan tentu kita sebagai orang tua juga pendidik harus menjaga konsistensi agar anak-anak semua terbebas dari anemi dan stunting,” kata bupati.

Baca juga:

Ditambahkan Bupati Yuhronur, bahwa stunting adalah suatu hal yang harus diselesaikan dan dihadapi bersama. Juga, membutuhkan komitmen dari berbagai pihak terkait untuk menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.

“Kita mencanangkan sekaligus untuk mengingatkan kita semua agar selalu mengingatkan remaja putri supaya konsisten, setiap minggu pada hari Rabu khususnya, sepanjang tahun untuk minum tambah darah ini. Kita tahu, masih banyak remaja putri yang kekurangan zat gizi. Sehingga, mengakibatkan angka stunting yang tinggi. Jadi, kita siapkan remaja putri untuk zero stunting ke depannya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Taufik Hidayat, menambahkan bahwa salah satu permasalahan gizi di Indonesia adalah anemia (kurang darah). Berdasarkan dari Survei Riskesdas (riset kesehatan dasar) tahun 2018, 3 anak dari 10 anak remaja putri di Indonesia menderita anemia. Sebagaimana yang diketahui, anemia adalah salah satu komponen yang menyebabkan capaian kurang baik untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, juga stunting.

“Capaian minum ferrous atau tablet tambah darah untuk Rematri (Remaja putri) di Kabupaten Lamongan, baru mencapai 71,63 lebih bagus. Dan sudah di atas standar yakni 70 persen. Capaian minum tablet tambah darah untuk ibu hamil di Lamongan, sudah 92,35 persen. Meskipun capaian ini cukup bagus, tetapi untuk menjaga penurunan angka kematian ibu dan bayi serta stunting,” ujarnya.

Launching inovasi Ferrameg ini, diikuti serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan. Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan komitmen upaya penanganan stunting mencegah kematian ibu dan bayi dari OPD dan Organisasi terkait di Kabupaten Lamongan. (zen/gie)

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Abu Rizal Hakim, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali lagi turun jalan. Reaksi ini adalah buntut dari aksi pertama atau Kamis (15/06/2023) siang, dimana pihaknya tidak bertemu langsung dengan Wabup Timbul ataupun Sekda Ugas Irwanto.

“Kami akan datang lagi untuk aksi ke dua di Pemkab Probolinggo. Karena saat ini, Wabup sama Sekda tidak menemui kami saat demo. Kami akan demo yang kedua kalinya dan bagaimana sekiranya kita ditemui untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Baca juga :

Hanya saja, kapan aksi susulan itu, dirinya masih belum mengagendakan. Hanya saja, aksi tersebut pasti dilakukan.

“Kita tunggu waktunya saja. Nanti kita akan mengajukan surat kepada pihak keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Kominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian, mengatakan terima kasih banyak atas aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan tertib dan aman. Terkait dengan Wabup Timbul dan Sekda Ugas, itu tidak dapat menemui peserta unjuk rasa karena masih ada acara pemberangkatan haji di enam titik. “Wabup dan Pak Sekda saat ini masih sedang melepas calon jamaah haji Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, menambahkan agar rencana aksi serupa dilakukan kembali dengan tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Sehingga, unjuk rasa bisa berjalan sebagaimana mestinya. (nun/pix/gie)

Saat orasi, Koordinator Aksi, Abdul Rozak, mengatakan bahwa pemerintah setempat tidak dapat mengelola APBD di tahun 2021 hingga 2022. Dan bahkan, serapan APBD dinilai tidak tepat sasaran. Akibatnya, Kabupaten Probolinggo menempati urutan nomor empat kabupaten dengan nilai kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dengan data yang telah dikaji, pihaknya menilai perlu dilakukan aksi, karena Pemkab dianggap gagal mengentas kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

“Kabupaten Probolinggo katanya dapat penghargaan desa tanpa kemiskinan. Tapi nyatanya, masih banyak rakyat yang tidak sejahtera,” katanya.

Tidak hanya itu, APBD yang dianggap tidak tepat sasaran itu dibuktikan dengan hasil APBD di tahun 2021-2022 sejumlah Rp 2,4 triliun. Jumlah tersebut, sama persis dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di tahun 2023.

Baca juga:

Dalam keterangan rilisnya, Pengurus Cabang PMII Probolinggo menilai pemerintah setempat gagal dalam pengolahan anggaran dan gagal dalam mengentaskan kemiskinan, pemerintahan setempat tidak berpihak kepada rakyat dan PC PMII Probolinggo, mendesak untuk transparan mengolah anggaran. Dalam hal tersebut, mahasiswa yang melakukan aksi meminta kepada Wakil Bupati, HA Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah, Ugas Irwanto, untuk menemui para mahasiswa yang turun jalan.

Dalam aksi ini, mahasiswa ditemui Staf Ahli Bupati, Agus Mukhson. Sementara itu, Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, mengatakan terima kasih kepada peserta demo yang telah menjaga ketertiban bersama saat berlangsungnya unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Terima kasih karena demo berjalan lancar tanpa kericuhan. Saya harapkan ketertiban selalu terjaga seperti ini tanpa adanya kericuhan,” katanya. (nun/pix/gie)

Korlap aksi perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pamekasan, Siti Maimunah, menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menolak RUU Kesehatan yang dikabarkan akan masuk Prolegnas.

“Kita IBI sudah menurunkan angka stunting terutama di Pamekasan. Akan tetapi hari ini pemerintah pusat mulai melemahkan kami organisasi profesi melalui RUU Omnibus Law yang akan dimasukkan Prolegnas,” paparnya.

Mantan aktivis PMII itu mengatakan, demo tersebut dari lima organisasi profesi. Yaitu, terdiri Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pamekasan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pamekasan, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Pamekasan, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pamekasan dan IBI Pamekasan, bergerak bersama untuk menolak RUU Kesehatan.

Baca juga:

• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi
• Cek Kesehatan Sopir Bus Jelang Mudik, Wali Kota Malang Temukan Sejumlah Catatan

“Sudah ada UU Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019, yang sudah mengatur dan memperjuangkan nasib kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi bidan melalui skill dan sebagainya. Tetapi itu akan diputus oleh RUU Kesehatan berupa Omnibus Law. Kami menolak,” tegasnya.

Menemui masa aksi, Wakil ketua DPRD Pamekasan, Khoirul Umam, mengatakan bahwa pihaknya akan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo Nakes di Kabupaten Pamekasan dan akan menindaklanjutinya.

“Terima kasih, atas aspirasi RUU Kesehatan yang disampaikan. Kami bertugas menerima seluruh aspirasi memperjuangkan pada DPR RI, demi keadilan pada semuanya, terutama pada teman-teman Nakes,” singkatnya. (azm/gie)