Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, Jumat (12/12/2025) tadi. Menurutnya, sebelumnya setiap kecamatan juga telah dilengkapi motor roda tiga untuk mobilitas di gang sempit, serta perahu karet sebagai dukungan evakuasi.

“Jadi di setiap kecamatan sudah lengkap. Mulai dari pompa, senter sensor, perahu karet, tenda, helm, pelampung, hingga dapur umum semuanya sudah ada,” ujar Prayitno.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa untuk posko utama, saat ini BPBD mengoperasikan tiga titik, yakni di Kecamatan Blimbing, Lowokwaru dan Kedungkandang. Dua kecamatan lain, yakni Sukun dan Klojen, diarahkan untuk bersiaga.

Tidak hanya itu, BPBD juga sudah menyiapkan skenario terburuk jika hujan ekstrem kembali terjadi. Pada beberapa titik rawan banjir, potensi genangan bisa mencapai dua meter selama sekitar lima jam.

“Posko ini kami jalankan hingga 31 Desember dan personel akan saling mendukung dengan tim di pos pengamanan Nataru,” tambahnya.

Untuk SDM di tiap kecamatan juga telah diperkuat oleh empat personel relawan per sif, ditambah Linmas, TNI, Polri dan PMI yang siap diterjunkan sewaktu-waktu. “Kalau ada kejadian, bukan hanya petugas posko yang turun, tapi seluruh jaringan relawan di kelurahan dan kecamatan juga bergerak,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Tim Penanggulangan Bencana kini berada dalam posisi siaga maksimal untuk memastikan keselamatan masyarakat. “Kami sudah mengaktifkan seluruh unit Tim Penanggulangan Bencana, mulai dari TRC, tim evakuasi, logistik, hingga dukungan kesehatan. Semua bergerak terkoordinasi mengikuti rekomendasi PVMBG,” ujarnya, Kamis (20/11/2025) tadi.

Tim Penanggulangan Bencana tersebar di beberapa titik rawan, terutama di wilayah yang berhadapan langsung dengan potensi awan panas, lahar dan guguran material di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Tim bertugas untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman, pos pengungsian siap digunakan, serta alat komunikasi darurat dalam kondisi aktif.

Yudhi juga menekankan, bahwa kepatuhan warga terhadap rekomendasi PVMBG merupakan langkah paling menentukan dalam mitigasi keselamatan. Rekomendasi tersebut, antara lain larangan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 20 km dari puncak, serta larangan berada dalam radius 8 km dari kawah.

“Tim di lapangan terus mengingatkan warga. Kami mohon semua pihak menjauhi sempadan sungai minimal 500 meter karena potensi lahar bisa muncul tiba-tiba, terutama saat hujan di hulu,” katanya.

Baca juga :

Tim Penanggulangan Bencana juga memperkuat edukasi publik melalui berbagai kanal resmi. Upaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

“Dalam situasi seperti ini, informasi resmi adalah benteng pertama keselamatan. Kami mengimbau warga tidak menyebarkan kabar tanpa sumber jelas,” tambah Yudhi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan dukungan logistik, mobilitas relawan, hingga suplai kebutuhan dasar tetap tersedia di seluruh titik yang berpotensi menerima pengungsian. Kesiapsiagaan ini bertujuan memberi rasa aman, sekaligus menunjukkan bahwa mitigasi Semeru dilakukan secara terukur dan terencana.

“Kami ada di lapangan, kami bekerja untuk masyarakat. Selama warga mematuhi rekomendasi dan mengikuti arahan Tim Penanggulangan Bencana, keselamatan bisa kita jaga bersama,” tegasnya.

Melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, PVMBG, relawan dan masyarakat, upaya perlindungan warga di lereng Semeru diharapkan berjalan optimal. Semeru memang aktif, namun dengan kedisiplinan dan kebersamaan, risiko dapat ditekan dan keamanan tetap terjaga. (kom/adi/sit)

FOP ini dilaksanakan, guna mendorong Gen Z dan Alpha lebih aktif dan menjadikan olah raga menjadi bagian dari gaya hidup sehat.

Festival sendiri, diisi dengan beragam perlombaan dan kegiatan olah raga kreatif. Kompetisi tersebut, meliputi estafet halang rintang, lompat tali, bola keranjang, frog jump, goboy dan tic tac toe yang diikuti oleh sedikitnya 1 ribu peserta yakni 250 siswa SMA sederajat, 250 siswa SMP sederajat dan 500 siswa SD sederajat di Kota Kediri.

Tenaga Ahli Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Imam Gunawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong generasi muda untuk bergerak. “Dengan beragam perlombaan dan kegiatan olah raga kreatif, FOP bertujuan mengajak generasi muda berpartisipasi dan menjadikan olahraga bagian dari gaya hidup sehat, sekaligus membangun karakter positif di kalangan mereka,” katanya.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi setiap daerah untuk menyelenggarakan kegiatan serupa. “Kegiatan ini merupakan instrumen untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan, membangun jiwa, raga, mental dan karakter anak bangsa. Diharapkan, kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut di setiap daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kediri,” ungkapnya.

Kepala Disbudparpora Kota Kediri, Zachrie Ahmad, dalam momen itu menyambut baik kegiatan yang positif ini. “Kami sangat berterimakasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kemenpora RI. Sebab, tidak semua daerah mendapatkan kesempatan yang sama. Kami akan terus menjalin komunikasi dengan Kemenpora RI, sehingga harapannya FOP ini dapat menjadi agenda tahunan,” ujarnya.

Animo peserta yang luar biasa dalam giat ini, menandakan bahwa kegiatan semacam ini sangat dinantikan oleh siswa di Kota Kediri. Tidak hanya untuk aktualisasi diri melalui kompetisi, tetapi juga untuk membudayakan gerakan hidup sehat.

Zachrie berpesan kepada masyarakat, supaya sejak dini untuk selalu menggerakkan badannya dan tidak terlena dengan kemajuan teknologi yang ada. “Buang jauh-jauh mager, mari bergerak bersama, sehatkan jiwa dan raga,” tambah pria yang akrab disapa Ayik ini.

Sebagai informasi, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni Rabu (25/09/2024) untuk peserta SMP dan SMA sederajat, kemudian Kamis (26/09/2024) besok, bagi jenjang SD sederajat. (kom/pan/gie)

Menanggapi itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyampaikan jika pihaknya juga telah menerima laporan atau aduan dari warga terkait dengan tidak aktifnya BPJS Kesehatan melaui jalur PBI. “Iya, saya menerima banyak laporan dari warga terkait hal itu. Warga bertanya, kenapa BPJS nya tiba-tiba tidak aktif saat berobat,” kata Arief, saat dikonfirmasi Sabtu (12/01/2024) tadi.

Menurutnya, sudah ada sebanyak 30 warga Kota Malang, yang mengadu terkait dengan ketidakaktifan BPJS PBI tersebut. Namun, diperkirakan jumlah peserta yang terkena dampak itu lebih besar dari laporan yang masuk.

“Kalau saya meyakini, pasti lebih banyak yang tidak aktif. Karena informasi itu terungkap saat warga tersebut membutuhkan layanan untuk berobat,” katanya.

Baca juga :

Meskipun hal ini cukup mengkhawatirkan, Arief meyakini bahwa alokasi APBD Kota Malang tahun 2024 untuk BPJS, tidak mengalami perubahan. Menurutnya, kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif itu merupakan layanan yang diakomodir oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau APBD Provinsi Jawa Timur.

“Kalau APBD kita tidak ada perubahan, besarnya kurang lebih Rp 124 miliar. Penelusuran saya dari aplikasi Cekat, itu yang tidak aktif dari (PBI) APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Meskipun BPJS Kesehatan itu tidak diakomodir oleh APBN atau APBD Provinsi Jawa Timur, namun pihaknya yakin bahwa hal ini masih bisa difasilitasi oleh APBD Kota Malang. Terlebih karena status Kota Malang itu Universal Health Coverage (UHC).

“Hanya perlu dikomunikasikan saja. Karena semua juga berwenang memfasilitasi itu,” imbuhnya.

Diakhir, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak panik jika menemui kepersertaan BPJS PBI nya yang tiba-tiba tidak aktif. Sebab, hal itu bisa langsung dikomunikasikan dengan pihak kelurahan warga yang bersangkutan tinggal. (rsy/sit)

“Basic kita mengambil keputusan adalah data. Jadi, tidak mungkin ada ketepatan anggaran kalau update data tidak dilakukan,” kata Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri.

Mas Dhito mengingatkan, akan pentingnya melakukan update data dan ketepatan dalam penyusunan anggaran. Pihaknya menekankan, orientasi kerja tidak diukur pada serapan anggaran yang baik, melainkan pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Orientasi tolong benar-benar pada hasil,” ungkapnya.

Mas Dhito mencontohkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) diharapkan terus melakukan update data terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari 14.000 RTLH di Kabupaten Kediri, jumlah yang ada harus terus diupdate untuk mendapatkan angka yang pasti.

“Updating itu harus terus dilakukan, apakah hari ini 14.000 itu angka real. Ini tugas bapak ibu camat, juga untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa. Cek rumah tidak layak huni di kabupaten, itu ada berapa,” tuturnya.

Baca Juga:

Kemudian, update data juga harus dilakukan terkait stunting. Selain survei dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah harus aktif melakukan update data melalui kegiatan bulan timbang.

Tidak kalah penting, lanjut Mas Dhito, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data untuk program bantuan sosial pemerintah, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“DTKS ini juga harus dilakukan updating secara berkala,” tegasnya.

Mas Dhito juga mendorong tiap OPD bisa mengembangkan pilihan alternatif guna mencapai target kinerja dan tidak mengandalkan pada sumber anggaran daerah. Alternatif yang dimaksud baik, itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun sumber lain yang dibenarkan.

Terkait hal itu, Mas Dhito menekankan supaya DTKS terus diupdate setiap bulan guna meningkatkan skema PBI-JKN. Terlebih Kabupaten Kediri menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) 95 persen pada Desember 2023 mendatang.

“Camat minta desa setiap bulan secara rutin melakukan update usulan DTKS,” pesan Mas Dhito.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial telah mengajukan 38.119 jiwa yang masuk DTKS untuk mendapatkan orogram PBI-JKN. Dari jumlah itu untuk bulan Juli yang masuk kuota sebanyak 1.269 jiwa, sisanya 36.850 masih masuk daftar tunggu PBI-JKN.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri, Moch Salehudin, menambahkan bahwa capaian UHC awal Juli tercatat 81,19 persen dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Disebutkan, ada beberapa indikator guna mencapai target UHC diantaranya meningkatkan daftar tunggu PBI-JKN.

“Jadi camat ini memang diharapkan bisa memonitor usulan dari desa-desa,” tambahnya. (pan/sit/kom)