Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin, menegaskan bahwa peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki peluang untuk diaktifkan kembali, apabila masih tergolong tidak mampu. “PBI yang dinonaktifkan, itu sesuai ketetapan Kemensos. Jadi, ini tidak perlu khawatir. Jika masyarakat tersebut masih tidak mampu, silakan melapor ke kelurahan melalui layanan CEKAT untuk dilakukan penilaian kembali,” ujar Hernina, Rabu (25/02/2026) tadi.

Menurut Hernina, proses reaktivasi akan mempertimbangkan posisi ekonomi peserta berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Apabila masih memenuhi syarat, peserta dapat diusulkan kembali sebagai penerima bantuan.

“Kalau memang desilnya di atas desil 5 maka silahkan mengajukan untuk perubahan alih segmen, menjadi peserta mandiri. Kalau sudah bekerja, bisa didaftarkan melalui pemberi kerjanya. Supaya kepesertaan JKN tetap aktif,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjarifudin, menegaskan bahwa tugas dari BPS adalah memperbarui pemeringkatan DTSEN yang dilakukan oleh BPS RI berdasarkan data dari Kemensos. Data tersebut berasal dari hasil pengecekan lapangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta laporan masyarakat melalui layanan Cek Bansos.

“BPS Kota Malang tidak melakukan pemeringkatan. Yang melakukan adalah BPS RI,” ucap Umar.

Namun, untuk saat ini BPS Kota Malang mendapat tugas melakukan ground checking terhadap 161 Rumah Tangga (RT) yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit katastropik atau kronis berat. Pengecekan tahap pertama dijadwalkan berlangsung mulai 27 Februari hingga 14 Maret 2026.

“Kemudian akan dilanjutkan tahap kedua oleh pendamping PKH Kemensos,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam kunjungannya itu, rombongan PMI Jatim, yang dipimpin oleh Sekretaris, Edy Purwinarto, didampingi Kepala Bidang Organisasi, Muchamad Taufik dan Komite Audit, Nurwiyatno, membawa pesan khusus dari Ketua PMI Provinsi Jatim, Imam Utomo. “Pak Imam minta agar klinik kesehatan pratama PMI dan pelayanan ambulans gratis dihidupkan kembali,” tegas Edy Purwinarto.

Dirinya menilai, penting bagi PMI Jember untuk segera menjawab alasan penutupan dan tidak beroperasionalnya layanan tersebut. Apalagi, hal ini merupakan momentum yang tepat bagi PMI Jember untuk menata ulang Unit Pelaksana Teknis (UPT) layanannya.

Baca juga :

Edy Purwinarto juga mengapresiasi kebangkitan PMI Jember, yang dinilainya sudah mulai aktif kembali dengan banyaknya kegiatan. Namun, dirinya juga berharap PMI Jember dapat segera move on dengan mengelola organisasi, UDD dan keuangan secara lebih baik.

Sementara itu, Ketua PMI Jember, Zainollah, menjelaskan berkaitan dengan pesan ketua PMI Jawa Timur tentang pengoperasian kembali Klinik Pratama Jember, PMI Jember akan melakukan kajian kembali bersama pengurus terkait layanan kemanusiaan tersebut. “Untuk menghidupkan Klinik Pratama di PMI Jember, akan melakukan kajian kembali meski telah diketahui ada beberapa substansi yang masih sulit ditembus serta analisa biaya operasional,” kata Zainollah.

Terkait kondisi finansial, Zainollah, melaporkan adanya perbaikan, meskipun beban utang warisan masih ada. “Kita dapat warisan utang Rp 13 miliar dan hingga sekarang tersisa Rp 7,6 miliar. Apabila piutang di sejumlah rumah sakit di jember terbayarkan semua maka hutang PMI Jember akan bisa terlunasi,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Menurut Wali Kota Wahyu, arahan Mendagri merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang sebelumnya, mengumpulkan ketua umum partai politik, pimpinan MPR, DPR dan DPD, serta hasil rapat kabinet. “Intinya, kita menyikapi situasi dengan kepala jernih dan tidak mudah terprovokasi. Menyampaikan pendapat itu hak warga negara, tetapi jangan sampai merugikan orang lain, apalagi dilakukan dengan cara anarkis. Presiden sudah jelas menginstruksikan, bila hal itu tetap terjadi akan ada tindakan tegas dan terukur,” jelas Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menambahkan, bahwa situasi di Kota Malang sejauh ini tetap kondusif. Deklarasi damai sudah dilakukan, pada Minggu (31/08/2025) malam, dan telah menunjukkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib.

Baca juga :

“Alhamdulillah, masyarakat Kota Malang selama ini damai dan tidak mudah diadu domba dengan provokasi. Semua bisa berjalan baik, aspirasi tersampaikan, dan suasana tetap aman,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengamanan, Pemerintah Kota Malang bersama Forkopimda akan kembali mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) serta mendorong Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa.

“Kami sudah sampaikan ke camat dan lurah agar kembali mengaktifkan siskamling. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya. (rsy/sit)

Pengaktifan sentra PKL ini, menindaklanjuti instruksi Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang telah lama meminta supaya aset Pemkab Kediri yang selesai dibangun segera difungsikan. Mengingat dalam perkembangannya, sentra PKL belum difungsikan. Hal ini, kembali ditekankan Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, dalam acara pembukaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

“Di Simpang Lima Gumul, pembangunan lapak untuk PKL segera diaktivasi,” tegas Mas Dhito, beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Kediri, Santoso, mengungkapkan bahwa upaya untuk mengaktifkan sentra PKL itu telah dilakukan. Hanya saja, sejauh ini upaya memindahkan PKL khususnya pedagang kuliner yang ada di kawasan Simpang Lima Gumul ke lokasi tersebut menemui penolakan.

Baca juga :

Penolakan muncul, tambahnya, karena kekhawatiran pedagang mengenai sepinya pembeli. Lokasi yang baru, dianggap masih memerlukan waktu dan promosi supaya dikenal masyarakat luas. Di sisi lain, PKL butuh pemasukan harian sehingga cenderung memilih tempat yang langsung ramai pembeli.

Menyikapi hal ini, pihaknya mencoba menjadikan sentra PKL itu tetap berfungsi sekaligus lebih dikenal masyarakat luas dengan mengoperasionalkan pedagang hewan peliharaan. “Kita coba alihkan sementara untuk pedagang hewan peliharaan seperti ikan hias, burung dan sejenisnya,” urai Santoso, Minggu (22/06/2025) tadi.

Dari lapak-lapak yang tersedia, ungkapnya, dari pantauan lapangan setidaknya telah terdapat belasan pedagang hewan peliharaan yang bersiap beroperasi pada lokasi tersebut. Adapun pengisian lapak lain yang belum ditempati, akan dilakukan secara bertahap seiring dengan proses sosialisasi dan evaluasi.

Sementara itu, terkait aktivitas PKL di kawasan Simpang Lima Gumul, Santoso, mengaku bersama instansi terkait tetap berupaya melakukan penataan supaya kawasan tersebut lebih tertib. Penataan juga mencakup pembatasan jam operasional dan larangan berjualan di area-area terlarang.

“Untuk PKL tetap kita lokalisir supaya rapi,” tambahnya. (kom/pan/gie)

“Hasil rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, untuk warga tidak mampu di Kabupaten Malang sesuai data BPS sejumlah 251.360 jiwa atau 9,45 persen. Dari jumlah itu, yang mendapat bantuan segmen BPIN (Bantuan Pemberian Iuran Nasional) yang masih aktif sejumlah 121.826 jiwa, dan tidak tidak ada yang dinonaktifkan. Kebijakan penonaktifan beberapa waktu sebelumnya berlaku hanya pada BPID. Hal ini dikarenakan perlunya pemadanan data. Jumlahnya sendiri adalah sebanyak 129.534 jiwa,” kata Bupati Sanusi.

Menurutnya, pemberitaan yang menyatakan Bupati Malang menghentikan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin, itu tidak sepenuhnya benar. “Ini karena bantuan BPJS bagi orang miskin itu terbagi dua. Untuk, bantuan dari pemerintah daerah yang dinonaktifkan oleh BPJS, sedangkan bantuan dari iuran nasional masih tetap berlaku atau masih aktif. Dan setelah dilaksanakan rapat koordinasi hari ini diputuskan bahwa 129.534 jiwa ini akan diaktifkan kembali per 1 Mei 2024.” jelas Bupati Malang.

Dijelaskannya, bahwa anggaran yang diperlukan untuk mengcover bantuan tersebut mulai bulan Mei sampai Desember sebesar Rp 46.803.246.194, untuk meng-cover 129.534 jiwa. Sementara itu dananya sudah tersedia di APBD. Ada sebanyak Rp 53,62 miliar sehingga persoalan BPJS di Kabupaten Malang sudah tuntas selesai.

Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan dari tunggakan yang melebihi kuota kemarin, masih menunggu hasil rekonsiliasi yang dilakukan bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.

”Untuk PKS antara Pemkab Malang dan BPJS yang akan dibuat saat ini, sementara masih mengatur tentang kebijakan pengaktifan kembali BPID. Sedangkan terkait kewajiban finansial antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan menunggu nanti setelah ada hasil rekonsiliasi BPKP dan hal itu akan ada PKS lain,” jelas Sanusi.

Baca juga :

Dirinya kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan mengedepankan kemanusiaan dan bantuan kesehatan terhadap warga yang tidak mampu. Sumber dana sudah dianggarkan dan tersedia dari APBD 2O24 untuk membayar tiap bulannya.

“Angkanya nanti tetap akan menyesuaikan dengan fakta dan keadaan, artinya masih berfluktuasi. Mungkin di tahun kedua, itu ada peserta baru, ada yang meninggal, ada yang sudah menjadi kaya, maka otomatis akan berkurang. Selain itu, atau juga data kemiskinannya justru bertambah maka nanti akan kita tambahkan. Atau masyarakat miskinnya bermutasi ke daerah lainnya sehingga tidak lagi jadi bebannya Pemerintah Kabupaten Malang,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Malang juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Malang akan tetap menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu atau warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis akan tetap diberikan dengan catatan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan Kecamatan.

“Mereka ini dapat dilayani di Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kabupaten Malang meliputi RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang. Anggarannya sudah disiapkan Rp 10 miliar untuk cadangan bantuan kesehatan bagi warga tidak mampu yang belum terakses atau tercover BPJS Kesehatan,” urainya.

Pihaknya akan berikan pengarahan kepada para camat dan seluruh kepala desa serta lurah bahwa jika ditemui masyarakat atau warga tidak mampu dan ternyata belum terakses ke BPJS Kesehatan, maka mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan menyertakan surat keterangan dari kepala desa dan camat.

Bupati Malang yakin dan berharap semuanya terakses di angka 251.360 sesuai dengan yang diberikan Badan Pusat Statistik. ”Jika nunggu mengurus BPJS dulu kan lama, sedangkan orang sakit di Kabupaten Malang wajib mendapat pelayanan dari pemerintah Kabupaten Malang. Kita layani dan tangani dulu, selanjutnya kita akses lagi ke BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dengan dana cadangan dari APBD itu,” tegasnya. (pro/gie)

“Pompanisasi ini adalah untuk mengaktifkan sawah-sawah tadah hujan pada masa musim tanam kedua dan ke depan ini April hingga September, yang memaduki musim tanam. Selama ini, tadah hujan di musim tanam dua ini tidak bisa tanam,” kata Dirjen PSP Ali Jamil.

Dirinya menjelaskan, secara nasional program pompanisasi ditargetkan 1 juta hektar lahan tadah hujan. Dengan uraian, 500 hektar di wilayah jawa dan 50 hektar di wilayah luar jawa.

Baca juga:

“Lamongan menjadi luas baku sawah terbesar nomor satu di Jawa Timur, karena lebih dari 95 ribu hektare. Sementara luas baku sawah di Jatim, sekitar 1,21 juta hektar dan ada sekitar 30 ribu tadah hujan di Lamongan. Jadi, 30 ribu hektar tadi mohon diusulkan pompanya dan bisa disebutkan pompanya atau sekalian rumah pompanya, ukurannya dan berapa unit,” tambah Dirjen PSP.

Dukungan penuh itu, pun mendapat respon Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi. Dirinya mengapresiasi sekaligus menyambut baik, program pompanisasi yang diharapkan dapat menambah musim tanam masyarakat.

“Dari 95.460 lahan baku ada 30.000 lahan yang tidak bisa ditanam atau tadah hujan, sehingga kita menyambut baik apa yang disampaikan Pak Dirjen, kita akan segera mencari titik-titik itu dan saya yakin akan disambut baik oleh petani 30.000 lahan tadah hujan ini bisa meningkatkan IP-nya (indeks pertanaman) setidaknya menjadi dua,” kata Bupati Yuhronur.

Sebelumnya, Dirjen PSP Kementan Ali Jamil didampingi Bupati Lamongan dan jajaran Forkopimda, juga meninjau secara langsung pompa air di Desa Pringgoboyo Maduran. Pompa tersebut, mampu mengcover 224 hektar lahan di Desa Pringgoboyo dan Desa Turi, menggunakan sistem saluran yang dibuat untuk menaikan air dari sungai Bengawan Solo ke saluran irigasi yang dialirkan ke saluran tersier untuk mengairi lahan pertanian.

Sementara itu, menyambut musim tanam kedua April – September, Kementrian Pertanian memberikan bantuan benih padi inbrida untuk 16 ribu hektar senilai Rp 5,443 miliar. Kemudian, benih jagung hibrida untuk 12 ribu hektar senilai Rp 10,8 miliar, 2 pompa air 8 dim, serta asuransi pertanian senilai Rp 69,24 juta. (kom/son/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, menyampaikan bahwa diaktifkannya kembali warung tekan inflasi karena inflasi Kota Malang per 1 Maret 2024 di atas rata-rata nasional, yakni 0,5 persen. Angka tersebut telah mengalami kenaikan, dari yang sebelumnya Kota Malang mengalami deflasi.

“Kalau inflasi kita di atas rata-rata nasional atau di atas provinsi, berarti kita sudah harus ada warung tekan inflasi ini. Kalau sekarang ini, inflasi kita naik sedikit 0,5 persen. Ini nanti akan kita proses dan insyaallah minggu ini akan jalan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Senin (04/03/2024) tadi.

Baca juga:

Dikatakan Pj Wali Kota Wahyu, jika Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes itu digelar secara insidentil. Apabila digelar secara terus menerus, maka akan berimbas pada pedagang pasar.

“Kitakan harus tahu jurusnya untuk bisa menekan. Namanya saja ini warung tekan inflasi, kalau inflasi normal ya kasihan pedagang pasarnya,” katanya.

Untuk mengaktifkan kembali Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes, menurut Wahyu, akan menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT). Untuk saat ini, hal tersebut masih akan terus berproses.

“Kalau Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes ini kita aktifkan terus, ya habis BTT kita (Pemkot, red),” ucapnya. 

Sebagai informasi, dengan adanya Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes tersebut, sebelumnya mampu mengatasi persoalan inflasi Kota Malang di akhir tahun 2023 lalu. Itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Kemendagri.

“Kemarin kita deflasi itu diacungi jempol, karena bisa menekan. Padahal untuk menekan inflasi itu tidak mudah. Tetapi tergantung jurusnya dan intervensinya,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Karenanya, program pelaksanaan yang menjadi leading sektor PKK itu, akan disupportnya. “Jadi, Gerakan Aktifkan Posyandu ini leading sektornya adalah TP PKK. Karena pelaksanaan sendiri sangat berhubungan langsung dengan masyarakat, makanya akan terus kita support. Karenanya, kapanpun perencanaan itu akan digelar, akan kita dukung,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, Minggu (13/08/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan SDM. Sementara kegiatan ini, salah satunya untuk mendorong program Posyandu Lansia dan Balita menjadi satu.

Baca juga :

“Kegiatan ini untuk percepatan gerakan Posyandu. Dimana, Posyandu itu akan dijadikan satu antara Posyandu Lansia dan Posyandu Balita. Itu nanti jadi satu tempat, jadi percepatan itu tujuannya adalah untuk supaya tidak ada kata Posyandu bagi Lansia,” paparnya.

Sehingga, nantinya bisa menjadi Posyandu mandiri, yang difasilitasi pihak pemerintah desa setempat. “Ketika ini nanti menjadi satu, maka hanya tinggal membedakan waktu pelaksanaannya saja. Karena untuk Balita, sudah pasti harus menunggu ibu-ibunya. Sementara untuk Lansia, itu bisa menyesuaikan atau kapanpun,” lanjutnya.

Sebagaimana disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Anis Zaidah Sanusi, bahwa gerakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Malang, untuk menekan kasus kematian pada anak dan ibu. Sementara sasarannya, yakni pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini.

“Gerakan ini juga untuk menekan tingkat kematian ibu dan anak serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita,” kata Anis Zaidah Sanusi, beberapa waktu lalu. (sit)

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa Gerakan Aktifkan Posyandu ini adalah sebuah gerakan yang menggabungkan semua kategori Posyandu dalam satu tempat. “Melalui kegiatan ini, seperti Posyandu Balita, Posyandu Anak hingga Posyandu Remaja dijadikan di satu tempat. Jadi, tidak terpisah-pisah. Dengan waktu pelayanan diatur, sehingga pelayanan posyandu dapat diberikan secara maksimal,” kata Kadinkes, Kamis (10/08/2023) tadi.

Bahkan, paparnya, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menyediakan tempat kegiatan pelayanan Posyandu. “Posyandu merupakan kegiatan yang mengandalkan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, akan didukung penuh oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Tapi jika untuk kriteria Posyandu mandiri, maka desa berperan menyediakan tempat. Bukan lagi mengandalkan rumah warga,” tambah mantan Kepala Puskesmas Pakis ini.

Baca juga :

Masih menurut Wiyanto, bahwa Dinkes tetap berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan memperkuat lembaga Posyandu melalui peralatan dan fasilitas lain. “Kualitas pelayanan akan terus ditingkatkan secara maksimal,” urainya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaidah Sanusi, dalam kesempatan itu mengajak masyarakat untuk aktif dalam Posyandu. “Ini judulnya mengaktifkan Posyandu. Apakah selama ini belum aktif? Tidak demikian. Posyandunya aktif, para kader juga aktif. Namun, masyarakatnya yang masih kurang aktif,” ungkapnya.

Ketua TP PKK memberikan apresiasi kepada Dinkes Kabupaten Malang, yang menggelar kegiatan ini dan mensosialisasikan kepada masyarakat. “Posyandu ini penting keberadaannya. Karena di Posyandu dapat mencatat riwayat kondisi masyarakat, baik ibu-ibu maupun Balita. Di Posyandu juga dapat memberikan pelayanan kesehatan dan lainnya,” ungkapnya. (gie)