Fasilitas yang dimaksud, diantaranya menyetujui usulan nelayan terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan unit kapal untuk mendukung aktivitas melaut. “Nanti kita hadirkan SPBN di sini. Saya minta tolong Ibu Bupati Ipuk untuk menyiapkan lahan guna SPBN nelayan,” kata Menteri KKP.

Dirinya juga menjelaskan, Program SPBN tidak hanya direalisasikan di Banyuwangi, melainkan juga di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih di Indonesia. “Itu tidak hanya di Banyuwangi, tetapi di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih akan kita pasang SPBN,” tambahnya.

Diurai Menteri KKP, bahwa rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait alokasi kuota bahan bakar bagi nelayan. “Nah, itu sudah kita bicarakan dengan Pertamina dan juga dengan BPH Migas terkait alokasi kuota yang diberikan kepada nelayan,” ungkap Menteri Trenggono.

Ketika berdialog bersama nelayan, Menteri Trenggono juga menanyakan jumlah dan kapasitas kapal yang dimiliki. Karena diketahui, terdapat lebih dari 100 nelayan di kawasan tersebut, dengan mayoritas kapal berukuran kurang dari 1 Gross Tonnage (GT).

Baca juga :

“nanti akan kita bantu kapal juga. Insyaallah tahun ini bisa direalisasikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di sini,” papar Menteri KKP.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengaku siap mendukung dengan menyediakan lahan untuk pembangunan SPBN di kawasan KNMP. “Kami sudah siapkan lahannya di sekitar KNMP, karena masih tersedia area yang bisa dimanfaatkan untuk SPBN nelayan,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menyambut baik, dukungan Menteri KKP atas bantuan kapal bagi nelayan Banyuwangi. Dirinya juga berharap, dukungan tersebut mampu mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

“Terima kasih Pak Menteri atas dukungannya. Semoga perhatian Pak Menteri ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat nelayan kita semakin sejahtera,” ujar Bupati Ipuk.

Sebelumnya, Menteri KKP mengapresiasi pembangunan KNMP Banyuwangi karena memiliki desain dan penataan kawasan yang baik serta representatif. Kawasan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti pabrik es, dermaga, tempat sandar perahu, tempat pendaratan ikan, balai pertemuan, 20 kios, hingga unit pengolahan hasil perikanan. (kom/bwi/gie)

Dalam sambutannya, Sekda Budiar mengatakan bahwa memasuki tahun 2026, para wajib pajak mulai melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax DJP. Pajak sendiri merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional.

Ditambahkannya, hampir seluruh program strategis pemerintah, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, bertumpu pada kontribusi penerimaan pajak. “Oleh karena itu, kepatuhan pajak bukan semata kewajiban administratif, melainkan wujud nyata partisipasi kita dalam membangun bangsa dan daerah,” kata Sekda Budiar.

Baca juga :

Menurutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga menjadi teladan dalam menaati peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaporan SPT Tahunan. “Kepatuhan kita dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat serta mencerminkan integritas birokrasi yang kita bangun bersama,” jelas Sekda Budiar.

Sekda Budiar menegaskan bahwa kehadiran layanan Pojok Pajak ini merupakan langkah konkret untuk mempermudah proses pelaporan SPT, mempercepat layanan, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

“Di era digital saat ini, pelaporan SPT semakin mudah melalui sistem Coretax. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan literasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi, sehingga kewajiban dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel,” imbuhnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Budiar mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pendampingan kepada seluruh pegawai. “Semoga momentum ini memperkuat budaya tertib administrasi dan kepatuhan fiskal, sehingga pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan tepat waktu, lengkap dan benar,” tegasnya. (pro/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa aktivasi Siskamling menjadi langkah strategis dalam menciptakan suasana kota yang aman, tertib dan kondusif. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan wilayah tidak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat.

“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara warga dan pemerintah. Siskamling bukan hanya rutinitas, tetapi garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama pada momentum-momentum penting seperti akhir tahun,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP Kota Malang, yang dinilai konsisten melakukan pembinaan serta penilaian Siskamling secara berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian warga terhadap lingkungannya.

Baca juga :

Kegiatan yang diinisiasi Satpol PP Kota Malang ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Malang, perwakilan Polresta Malang Kota, Kodim 0833, kepala perangkat daerah, Forkopimcam, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur Linmas se-Kota Malang.

Pada puncak acara, dilakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba Siskamling dalam rangka program ‘Jogo Kampung Berkelas’. Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, tampil dominan dengan menyabet juara di kategori pembina maupun pelaksana Siskamling.

Untuk kategori Pembina Siskamling Terbaik, diantaranya diraih oleh Bripka Mohamad Rheza Firmansyah (Bhabinkamtibmas Kelurahan Jatimulyo), Peltu Fatkur Arif (Babinsa Kelurahan Jatimulyo), Sertu Agus Sutriyono (Babinsa Kelurahan Jatimulyo) dan Lurah Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru.

Sementara, pada kategori Pelaksana Siskamling Terbaik, diantaranya untuk terbaik pertama diraih RT 02/RW 02, Kelurahan Jatimulyo, terbaik kedua yakni RT 07/RW 05, Kelurahan Arjowinangun, terbaik ketiga yakni RT 04/RW 04, Kelurahan Bandulan dan harapan satu yakni RT 03/RW 04, Kelurahan Madyopuro, serta harapan dua yakni RT 02/RW 02, Kelurahan Kasin.

Wali Kota Wahyu berharap, prestasi tersebut tidak berhenti pada penilaian semata, namun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dirinya juga menekankan bahwa Siskamling harus menjadi ruang komunikasi warga, sarana deteksi dini persoalan lingkungan, sekaligus penguat nilai gotong royong.

“Jadikan Siskamling sebagai bagian dari budaya warga. Dengan kebersamaan dan kepedulian, stabilitas keamanan, terutama menjelang tahun baru dapat terus terjaga,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Dalam hal ini, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang.

“Pemerintah daerah sebenarnya memiliki banyak alat untuk mengatasi ini, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Puspaga harus menjadi tonggak utama dalam membantu keluarga menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat, bukan dengan jalan pintas menikahkan anak yang masih di usia sekolah,” kata Amithya, Selasa (25/02/2025) tadi.

Menurutnya, masih banyak orang tua yang memilih pernikahan dini sebagai solusi. Tentunya, keputusan tersebut justru menempatkan anak pada tantangan yang lebih berat di usia. masih muda.

Baca juga :

“Sebenarnya dengan pernikahan dini yang dijadikan solusi, anak memasuki tantangan yang lebih berat. Dibandingkan jika mereka diarahkan kembali untuk masuk dalam koridor yang benar, bahwa di usia belajar ya harusnya belajar. Bukan menikah,” ujarnya.

Sehingga, dalam hal ini Mia menekankan pentingnya sinergi dari berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini. Termasuk, juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak.

“Pemerintah daerah, PKK, Puspaga, kelurahan hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus bergerak bersama. Puspaga saat ini mulai aktif kembali dan kita harus percaya program ini bisa membantu memutus rantai pernikahan dini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mia juga menegaskan perlunya peta jalan yang jelas untuk mengurangi angka pernikahan dini secara bertahap. “Target kita memang zero pernikahan dini, tapi yang terpenting adalah mengurangi jumlahnya sedikit demi sedikit dengan konsep penyelesaian yang terarah,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa tempat reservoir itu memang berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, namun dalam hal ini DPUPRPKP Kota Malang siap mendukung apabila dilakukan aktivitas tersebut. “Hutan Malabar itukan kewenangannya ada di DLH, karena ada di dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Termasuk reservoir atau resapan airnya itu. Jadi, itu kalau diaktifkan lagi bisa menampung banyak air,” kata Dandung, Selasa (08/10/2024) tadi.

Dalam hal ini, menurut Dandung, DPUPRPKP Kota Malang juga siap memberikan masukan jika DLH Kota Malang membutuhkan. Terlebih, jika belum bisa membangun embung yang baru.

Baca juga :

“Paling tidak itu bisa untuk daerah tangkapan air. Karena kalau misalnya itu diaktifkan, maka potensinya akan bisa mengatasi masalah genangan air di kawasan Bareng. Kan yang dari utara nanti ditangkap di reservoir Hutan Malabar dulu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, mengungkapkan bahwa reservoir Hutan Malabar terakhir aktif sekitar tahun 1990-an. Dalam pengaktifan ini menurutnya penting untuk dilakukan koordinasi antar instansi, mengingat pengelolaan dan fungsi reservoir terkait erat dengan penanganan banjir.

“Jadi kami akan koordinasi dengan DPUPRPKP Kota Malang. Makanya kan di setiap OPD ada Tugas, Pokok dan Fungsinya (Tupoksi),” tambah Laode.

Lebih lanjut, Laode juga mencontohkan bozem yang berada di Tunggulwulung, juga berada di lahan Kebun Bibit DLH namun dikelola oleh DPUPRPKP untuk menampung air. “Memang lokasinya ada di kami, tetapi kan yang membangun dan mengelola adalah PUPR, karena fungsinya untuk menampung air di kawasan sekitar,” imbuh Laode. (rsy/sit)