Salah satunya, seperti pelaksanaan pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang, yang dipublikasikan melalui akun media sosial resminya, Rabu (12/02/2025) kemarin, sebanyak 1.849 pelamar telah mendaftar dalam seleksi administrasi PPPK tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 1.435 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi, sementara 414 pelamar lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).

BKD Lumajang menegaskan, bahwa proses seleksi ini dilakukan dengan cermat sesuai ketentuan yang berlaku, guna memastikan bahwa hanya peserta yang memenuhi persyaratan yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, bagi peserta yang dinyatakan TMS, pemerintah tetap memberikan kesempatan melalui mekanisme sanggah yang dapat dilakukan melalui akun SSCASN masing-masing mulai 19 hingga 21 Februari 2025.

Kepala BKD Lumajang, Ari Murcono, menyampaikan bahwa masa sanggah ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam memberikan ruang bagi peserta untuk memastikan hak mereka dalam seleksi ini. “Kami membuka kesempatan bagi pelamar yang merasa ada ketidaksesuaian dalam hasil seleksi administrasi untuk mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang telah disediakan. Proses ini akan ditinjau secara objektif,” katanya, Kamis (13/02/2025) tadi.

Baca juga :

Oleh karena itu, pelamar diimbau untuk memanfaatkan kanal resmi pemerintah, seperti Website BKD Lumajang dan portal SSCASN BKN, untuk mendapatkan informasi yang valid. Hal ini penting, guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menyesatkan peserta seleksi. BKD juga mengajak seluruh pelamar untuk tetap optimis dan mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan semangat serta persiapan yang matang.

Selain itu, BKD Lumajang menegaskan bahwa seleksi ini bebas dari praktik kecurangan dan percaloan. Pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan seleksi berjalan secara profesional dan berbasis sistem Merit. Oleh karena itu, para peserta diingatkan agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Dengan adanya sistem seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, diharapkan nantinya PPPK yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan demi tercapainya pelayanan publik yang prima.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses seleksi ini, para pelamar dapat mengunjungi situs resmi BKD Lumajang di bkd.lumajangkab.go.id atau melalui laman SSCASN di sscasn.bkn.go.id. Dengan keterbukaan dan profesionalisme yang diterapkan dalam seleksi ini, diharapkan proses rekrutmen PPPK 2024 berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Karena itu, Pj Wali Kota Iwan meminta pada jajaran perangkat daerah untuk memetakan potensi PAD yang belum tergali. Itu dilakukan, guna mendukung target pendapatan Kota Malang secara berkelanjutan. 

“Pendapatan bukan sekadar angka, tetapi cerminan pengelolaan sumber daya daerah. Fokus utama adalah sektor pajak dan retribusi, karena sektor ini menopang pembangunan Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan, dalam arahannya, Sabtu (22/11/2024) tadi. 

Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat sebagai wajib pajak. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Kami juga harus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pendapatan Daerah Kota Malang 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi serta perangkat daerah terkait. Sekedar Erik menyampaikan, bahwa salah satu hambatan utama dalam mencapai target PAD adalah belum maksimalnya potensi pendapatan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong setiap OPD untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru. 

“Kita perlu menyeimbangkan aspek pendapatan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Rakor ini adalah langkah awal untuk membedah lebih jauh potensi di masing-masing perangkat daerah. Semangat entrepreneurship dalam batas regulasi harus tumbuh,” tegas Sekda Erik. 

Dalam Rakor tersebut, strategi peningkatan kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama. Pendekatan itu, sejalan dengan visi Pj Wali Kota Malang, untuk menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. “Harapan saya, semangat untuk mengembangkan entrepreneurship OPD dalam batasan regulasi yang jelas, dapat ditumbuhkan; yang bisa digali oleh tiap perangkat daerah. Semangat menumbuhkan potensi PAD inilah sebagai semangat proyeksi kita untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” imbuh Erik. (kom/rsy/sit)

“Arahan dari Presiden RI – Pak Jokowi, disebutkan bahwa WTP, baik yang diberikan kepada Presiden, Gubernur, Wali Kota dan Bupati, bukan semata sebuah penghargaan. Namun, sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua unsur pemerintahan, untuk bisa menjalankan semua kewajibannya dalam rangka melaksanakan pertanggung jawaban keuangan di daerah masing-masing,” jelas Pj Wali Kota Wahyu, seusai mengikuti acara Penyampaian Laporan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (08/07/2024) tadi.

Baca juga :

Dengan keberhasilan Kota Malang yang telah meraih WTP 13 kali berturut-turut, juga menjadi sebuah standart Pemkot Malang dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan baik dan sesuai kebutuhan. “Untuk Kota Malang yang sudah 13 kali berturut-turut, ini merupakan kebanggaan dan kewajiban tersendiri. Kita harus tetap konsisten melaksanakan pertanggung jawaban keuangan daerah dengan baik. Serta mempertahankannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, menurutnya Presiden RI-Jokowi, juga memberikan pesan bahwa WTP adalah sebuah kewajiban dari pemerintah daerah, untuk dapat menggunakan uang negara secara baik. “Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit dan diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan dan menjalankan APBD dan APBN secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkan dengan baik pula,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)