Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri menyampaikan bahwa kontrak kinerja tersebut berisikan dokumen yang memuat penugasan dan target yang harus dicapai jajaran OPD dalam menjalankan program sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu penting, karena terkait dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

“Misalkan di Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Pemukiman), punya tanggung jawab menyelesaikan stadion dalam 5 tahun. Tahun pertama dengan anggaran sekian, bangunan yang harus dikerjakan sekian. Kemudian speknya seperti ini, itu selesai atau tidak,” kata Mas Dhito, dalam Rapat Paripurna di Gedung Graha Sabha Canda Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (06/03/2025) tadi.

Mas Dhito menegaskan, jika kepala OPD tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai kontrak kinerja, bupati muda berusia 32 tahun ini tidak segan-segan untuk melakukan mutasi jabatan. “Kalau tidak diselesaikan, maka jangan harap menjadi kepala OPD di periode berikutnya. Memang konsekuensinya dimutasi,” tegas Mas Dhito.

Baca juga :

Terkait visi dan misi kepemimpinannya di periode kedua, Mas Dhito menyampaikan bahwa arah pembangunan tidak akan jauh berbeda dari periode pertama. Pun, program pemerintah daerah diharuskan sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, termasuk menyesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai Asta Cita.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen fokus pada 17 program prioritas. Diantaranya, realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan akses pendidikan serta kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Garis linier inilah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kediri, di lima tahun yang akan datang,” ungkapnya.

Hadir dalam rapat paripurna itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, jajaran anggota DPRD Kabupaten Kediri, Forkopimda dan Kepala OPD Pemkab Kediri.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menambahkan bahwa meskipun terdapat instruksi efisiensi anggaran, namun pihaknya mendorong Pemkab Kediri supaya konsen menjalankan program prioritas 5 tahun mendatang tanpa mengganggu program pelayanan publik. “Jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Kita maksimalkan kinerja dengan anggaran yang ada,” tambahnya. (pan/gie/kom)

Penyerahan LKPD itu, merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu menyampaikan rasa terima kasih atas peran BPK dalam mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Penilaian laporan keuangan semakin detail, standarnya juga ikut meningkat. Perlu diingat, bahwa kehadiran BPK untuk memberikan ruang dalam membantu mengarahkan dan memberikan solusi terkait permasalahan LKPD yang dihadapi pemerintah daerah. Kehadirannya tentu sangat berarti bagi kami,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tak hanya itu, Pj Wali Kota juga menegaskan bahwa tujuan utama penyerahan LKPD, bukan hanya untuk mendapatkan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi juga, untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

“Predikat Opini WTP dalam penilaian LKPD penting untuk dipertahankan. Namun kita jangan hanya berhenti pada pencapaian WTP saja. Lebih jauh dari itu adalah bagaimana upaya kita sebagai pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” jelasnya.

Nantinya, laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada empat aspek. Diantaranya, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sebagai informasi, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subhan serta jajaran Inspektorat Kota Malang, turut hadir mendampingi Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (kom/rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan, tentu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Penyaluran dana Bosnas melibatkan pembelian barang-barang aset. Dengan menggabungkan kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dan asistensi dalam laporan triwulan I tahun 2023, diharapkan dapat terjadi sinkronisasi. Dengan demikian, setelah laporan keuangan diverifikasi, laporan aset juga dapat segera ditindaklanjuti,” kata Suwarjana, Kamis (15/06/2023) tadi.

Melalui kegiatan tersebut, dirinya juga dilakukan rekonsiliasi belanja modal menggunakan dana Bosnas untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang lebih baik serta akurat. “Dengan melakukan rekonsiliasi secara rutin, Disdikbud Kota Malang berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan aset secara terintegrasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pelayanan pendidikan dan kemajuan pendidikan di Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasubag Umum Disdikbud Kota Malang, Diah Kusarini, menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan adalah rapot pendidikan. Karena setiap sekolah menerima dana Bosda dan Bosnas. “Pengelolaan dana Bosda sudah mengikuti aturan karena diberikan oleh Pemerintah Kota. Namun, dana Bosnas mengikuti aturan pusat. Jika perencanaannya baik, saya yakin kita dapat membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan harapan kita,” papar Diah.

Dalam tahap pertama penerimaan dana Bosnas, Diah menyampaikan jika telah dilakukan dan untuk mencapai tahap kedua, operator sekolah minimal harus mengajukan SPJ 50 persen dari dana yang telah diterima sebelumnya. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses di masa depan.

“Operator sekolah telah membuat laporan, tetapi belum sesuai dengan aturan. Kami akan mengubah dan menyesuaikan aturan terlebih dahulu, meskipun harus memenuhi target yang ditetapkan. Kami akan berkoordinasi dengan laporan keuangan untuk membuat laporan yang baru. Dengan demikian, target pencairan 50 persen dari tahap 1 dapat tercapai dan sesuai dengan aturan,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)