Dalam sambutannya, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Yaitu, dengan menerima para petugas yang datang door to door ke rumah warga untuk melakukan pencacahan secara langsung.

“Kepada masyarakat, kami ingin semuanya ketika ada petugas sensus yang datang, bisa menerima dengan baik dan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai fondasi Sensus Ekonomi 2026 untuk nanti kita dapat mengambil kebijakan dalam pembangunan,” kata Bupati Pasuruan.

Dengan digelarnya apel siaga ini, tambah Bupati, maka menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, agar menghasilkan data yang akurat, berkualitas dan terpercaya bagi pembangunan daerah maupun nasional. “Mari bergerak serentak untuk mencatat setiap denyut ekonomi melalui pelaksanaan SE 2026, untuk Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” tambahnya.

Baca juga :

Kepada seluruh petugas, Mas Rusdi mengucapkan selamat bertugas sekaligus berpesan agar betul-betul detail saat melakukan pendataan. “Selamat bertugas. Selamat menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan hasil yang selengkap-lengkapnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Bagas Susilo, menjelaskan Sensus Ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kabupaten Pasuruan telah merekrut sebanyak 1.513 petugas. Dengan rincian, 1.335 Petugas Pencacah Lapangan dan 178 Petugas Pemeriksa Lapangan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 661 petugas merupakan laki-laki dan 852 petugas merupakan perempuan. “Seluruh petugas telah melalui proses seleksi yang ketat, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara,” terangnya.

Setelah dinyatakan lulus, para petugas juga telah mengikuti pelatihan selama tiga hari guna membekali mereka dengan pemahaman konsep, tata cara pendataan, serta penggunaan aplikasi pendataan yang akan digunakan di lapangan. Selanjutnya, pendataan lapangan secara door to door akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Tinggal melaksanakan tugasnya saja. Dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat dan pelaku usaha agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, saat membuka Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang III yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada Rabu (10/06/2026). Diuraikan, bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menyusun program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menentukan arah pembangunan. Sebaliknya, dengan data yang baik, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” ujar Sekda Erik.

Dirinya juga menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu basis data penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan fiskal, memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hingga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Baca juga :

Selain itu, data yang dihasilkan juga akan menjadi landasan pengambilan kebijakan di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. “Data yang akurat merupakan aset penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Pemkot Malang siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan tersebut akan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga unsur kewilayahan agar proses pendataan berjalan optimal.

“Pemerintah Kota Malang memiliki komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan seluruh unsur pemerintahan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” tutur Sekda Erik.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dinilainya menjadi tahapan penting untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan. Menurutnya, petugas sensus memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap lahir petugas-petugas sensus yang kompeten, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Data yang mereka hasilkan akan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai sektor,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Dikatakan Suwarjana, bahwa mekanisme SPMB tahun ini untuk jenjang TK, SD dan SMP negeri tidak banyak berubah dibanding tahun sebelumnya. Jalur maupun tahapan pendaftaran, masih menggunakan pola yang sama.

“Sama dengan tahun kemarin. Proses, jalur dan urut-urutannya hampir sama,” ujar Suwarjana, Sabtu (06/06/2026) tadi.

Dirinya juga memastikan, bahwa sistem yang digunakan pasti akurat. Dirinya mempersilakan masyarakat yang merasa dirugikan untuk datang langsung ke posko pengaduan agar dilakukan pengecekan bersama.

Baca juga :

“Saya yakini pasti akurat. Kalau ada yang merasa rumahnya lebih dekat tetapi tidak diterima, sementara yang lebih jauh diterima, silakan datang ke posko. Nanti kita lihat bersama-sama,” tegasnya.

Ditambahkannya, penentuan jarak dalam jalur domisili menggunakan sistem radius berbasis peta digital, bukan berdasarkan jarak tempuh kendaraan atau akses jalan yang dilalui calon peserta didik. Karena itu, masyarakat terkadang merasa lokasi rumahnya lebih dekat secara akses jalan, padahal berdasarkan perhitungan radius justru berbeda.

“Kalau ada masyarakat yang komplain, monggo dibawa ke kami. Nanti dilihat bersama-sama di posko. Saya yakin 100 persen akurat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pendaftaran SPMB jalur domisili untuk jenjang SD dan SMP negeri di Kota Malang dibuka secara daring mulai 8 hingga 10 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan pada 12 Juni 2026, dilanjutkan proses daftar ulang pada 12-13 Juni 2026. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa masih ada penerima bantuan dari kalangan mampu. Sementara itu, sebagian siswa dari keluarga kurang mampu, justru belum sepenuhnya terfasilitasi. Karena itu, dirinya menilai distribusi program harus diperbaiki dengan basis data yang lebih akurat.

“Malang ini punya banyak tools untuk mendistribusikan bantuan sosial. Salah satunya seragam sekolah. Tapi, kenapa masih ada yang membeli? Kalau memang itu teman-teman yang tidak mampu, mestinya bisa terfasilitasi,” kata Mia-sapan Ketua DPRD Kota Malang, Selasa (09/08/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, bahwa selama ini program memang difokuskan pada sekolah negeri. Namun, di sekolah negeri juga terdapat siswa dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, fakta ini perlu menjadi pertimbangan agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Memang kemarin prinsipnya yang penting sekolah negeri dapat gratis. Tapi jangan lupa, di sekolah negeri juga ada masyarakat lapisan bawah. Maka, distribusinya sebaiknya menggunakan pendataan yang akurat, misalnya lewat PDKSTAM,” tambahnya.

Mia menegaskan, DPRD Kota Malang akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan Pemkot, termasuk program seragam gratis. “Setiap kebijakan pasti butuh evaluasi. Nah, ini catatan sekaligus masukan dari DPRD agar ke depan bisa lebih tepat sasaran,” imbuh Mia. (rsy/sit)