Memontum Lumajang – Wakil Kepala (Waka) Administratur/KSKPH Perhutani Lumajang, Marhaendro Bagyo Sungkowo, akhirnya ikut angkat bicara terkait penebangan kayu yang dilakukan di kawasan Alas Burno Hutan Damaran area Wisata Siti Sundari, Kabupaten Lumajang.

Saat dikonfirmasi memontum.com, dirinya mengatakan bahwa penebangan Kayu Damaran di Alas Burno tersebut, rencana awalnya adalah akan menebang seluas 7,5 hektare. Hanya saja, karena Perhutani Probolinggo membuat usulan baru. Sehingga dari usulan pertama, hanya terealisasi 3,3 hektare.

“Penebangan Kayu Damar di petak 16a RPH Senduro BKPH Senduro, berdasarkan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH), luas bakunya adalah 7,5 hektare. Tetapi, Perhutani KPH Probolinggo punya kebijakan dalam pengusulan Rencana Teknik Tahunan (RTT). Sehingga, tebangan hanya 3,3 hektare dan menyisakan 4,2 hektare atau 56 persen,” kata Marhaendro.

Dengan adanya sisa tersebut, tambahnya, maka bisa sebagai show window yang berfungsi daya penyangga terhadap erosi.

“Show window mempunyai fungsi erodibilitas (daya penyangga terhadap erosi). Adapun tebangan, telah dibatasi lebih kurang 30 meter, dari tepi jalan atau sampai pohon yg akan ditebang sepanjang lebih kurang 250 meter. Itu, merupakan jalur utama menuju Ranupani dan rencana pengembangan wana wisata Siti Sundari,” ujarnya menjelaskan. (adi/sit)

Memontum Lumajang – Pegiat Lingkungan Kabupaten Lumajang, Arsad Subekti, mengingatkan agar Perhutani tidak sembarang dalam melakukan penebangan kayu di kawasan Alas Burno Hutan Damaran area Wisata Siti Sundari, Kabupaten Lumajang. Namun, lebih mempertimbangkan faktor lingkungan seperti membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan kemungkinan ancaman bencana.

“Seharusnya, dalam melakukan proses penebangan, Perhutani lebih mempertimbangkan aspek kelayakan dan kepentingan secara umum. Apalagi, tempat itu lebih dekat dengan pemukiman masyarakat dan bisa membahayakan lingkungan. Sementara, penebangan juga dilakukan secara besar-besaran,” katanya kepada memontum.com.

Jadi, urainya, jangan hanya bermodalkan bahwa proses tersebut sudah sesuai prosedur. Namun, Perhutani juga mempertimbangkan aspek lain. Seperti, memilih tempat yang lebih aman yang lebih sesuai untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau di bawah banyak pemukiman masyarakat, sementara tanaman itu juga sebagai penyangga agar tidak terjadi longsor, lalu kenapa dipotong dihabiskan. Saya curiga, jangan-jangan ada indikasi lain dari tujuan terselubung dibalik penebangan itu,” tegas Arsad, Minggu (8/11) pagi.

Lebih lanjut Arsad mengungkapkan, kalau hutannya digunduli, sementara dibawahnya banyak pemukiman warga, kemungkinan terburuknya dampaknya akan terjadi longsor ketika musim hujan. Apalagi, sekarang sudah memasuki musim hujan. Seharusnya, Perhutani juga mempertimbangkan dampak-dampak itu.

“Sekali lagi, jangan hanya asal ngomong itu sudah prosedural. Terus, kemudian akan ditanami kembali. Untuk menanam atau kelangsungan pohon, itu membutukan waktu yang sangat lama. Sedangkan kepentingan masyarakat, tidak bisa ditunda karena hari ini sudah ada di situ. Kalau nanti setelah ditebang terjadi hujan besar lalu kemudian hutan penyangganya tidak ada, apakah ini tidak akan membahayakan masyarakat yang ada disekitarnya,” ungkapnya.

Dirinya menyarankan, seharusnya Perhutani bisa memilih dan memilah. Mana yang harus ditebang dan mana yang tidak. Karena bisa membahayakan kepentingan umum.

“Apa nggak bisa dipertimbangkan lagi. Jangan-jangan, Perhutani ini mempunyai tujuan lain, dibalik penebangan itu. Dengan dasar, bahwa prosesnya sudah prosedural. Yang pertanyaan sekarang, apakah iya pemerintah ini mau mengorbankan masyarakat sekitar hutan hanya demi kepentingan orang-orang yang punyai kepentingan,” ujarnya. (adi/sit)