Inovasi itu sengaja digagas, untuk mendongkrak produk usaha di Kabupaten Lumajang, agar bisa dikenal hingga kancah internasional. Termasuk, menampung sejumlah pemikiran generasi milenial.

Bunda Indah, Calon Bupati Lumajang, mengungkapkan bahwa inovasi itu terbuka lebar bagi semua kalangan. Terlebih kalangan muda-mudi, yang diharapkan bisa menjadi wadah dalam menampung dan mengembangkan usaha baru serta ide-ide kreatif.

“Pusat inovasi atau digital center nantinya merupakan sumber inovasi dari seluruh sektor, seluruh kalangan baik itu anak-anak sekolah, anak muda atau milenial, pengusaha kecil hingga pengusaha besar. Termasuk, apakah itu di dalamnya usaha bidang pertanian (secara luas ya), UMKM, properti, pokoknya semua sektor. Dimana sumberdaya ini, tujuannya bisa melakukan inovasi di pusat digital yang terarah,” kata Bunda Indah, Minggu (27/10/2024) tadi.

Calon Bupati Lumajang ini berkomitmen, yakni mendongkrak perekonomian Lumajang, memperkuat pondasi berbasis teknologi hingga mengikuti perkembangan jaman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baca juga :

Di waktu yang sama, tim pemenangan Bunda Indah dan Mas Yudha, Agus Setiawan, menambahkan bahwa pihaknya siap merangkul dan memberikan bimbingan kepada generasi milenial. Sehingga, dengan sarana dan prasarana yang nantinya disiapkan, akan bisa lebih terarah.

“Kesempatan ini perlu kita rengkuh bersama-sama. Jadi nanti, teman-teman, anak muda bisa datang ke Gedung Soedjono melakukan pengembangan melalui sistem digital,” ungkap Agus.

Menariknya, selain menjadi ladang pengembangan usaha berbasis digital, wirausaha juga bakal berkesempatan memperoleh bantuan modal. “Misalkan ada kelompok pemuda sudah punya aplikasi, sudah punya tim tapi tidak punya modal, itu nanti bisa dibantu. Ada bantuan modal, terutama untuk pengusaha baru ya, wirausaha baru itu perlu support dari pemerintah,” imbuh Agus, pria yang kerap disapa Samco.

Lebih-lebih, meneruskan terobosan Bunda Indah, Samco mengutarakan pusat inovasi digital di Gedung Soedjono nantinya bakal dikemas ramah. Tidak kaku dan terlalu birokrasi, karena bertujuan agar pelaku usaha bisa krasan dan mengembangkan.

“Nanti bakal dikemas dengan nuansa milenial. Soal perkopian di Lumajang, nanti bakal diimbangi dengan inovasi teknologi supaya teman-teman bisa memasarkan produk usaha pertanian ke dunia internasional. Jangan lupa, nanti Gedung Soedjono akan dijadikan oleh Bunda Yudha dan Mas Yudha sebagai digital center pusat inovasi daerah,” papar Samco. (adi/sit)

Disampaikan, bahwa beberapa poinnya karena cukup bervariatif. Diantaranya, memang tidak mau sekolah, tidak ada biaya, sekolah jauh dari rumah, sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, menikah atau mengurus rumah tangga, mengalami perundungan atau kekerasan. Kemudian, juga ada karena masalah bekerja, pengaruh lingkungan atau teman, beranggapan sekolah tidak penting, tidak memiliki seragam sekolah, tidak memiliki akta kelahiran hingga masalah penyandang disabilitas.

“Saya menekankan, agar data ini harus selalu update dan akurat. Karena ini dasar identifikasi kita untuk melangkah lebih lanjut. Kita akan breakdown dan tuntaskan data ini untuk dimaksimalkan. Selanjutnya, kita tentukan skala prioritas dari keterangan 1 hingga keterangan 12 sebagai parameter intervensi. Selanjutnya, kita buat timeline dan target yang jelas agar semua langkah ini dapat terukur,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (18/10/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa intervensi yang dilakukan yakni dengan membantu kendala-kendala yang dialami. Seperti memberikan seragam secara langsung, apabila itu yang menjadi kendala. Kemudian, jika tidak mempunyai akta kelahiran maka akan dibuatkan.

Baca juga :

“Untuk mendorong yang terkendala biaya agar mereka kembali sekolah, maka kita kuatkan mekanisme sekolahnya, ini bisa disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” tambahnya

Di Kota Malang, menurutnya ada 22 PKBM yang siap menerima anak tidak sekolah dengan biaya gratis. Anak-anak itu nantinya akan ditempatkan pada PKBM terdekat dari rumahnya, sehingga meminimalisir kebutuhan biaya transportasi.

Selain itu, Pj Wali Kota Iwan juga menginstruksikan camat dan lurah untuk ikut terlibat dalam penanganan ATS ini. Sehingga, komunikasi dan advokasi yang dilakukan bisa lebih tepat intensitasnya kepada keluarga atau anak yang putus sekolah.

“Sehingga saya minta ada progress, targetnya saya ingin pada akhir 2024 tuntas, ini lebih bagus. Maka advokasi yang intensif, sosialisasi, maupun peran berbagai stakeholder saling berkaitan untuk menguatkan komitmen ini. Kita harus bergerak cepat dan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah di Kota Malang, ini yang perlu saya tekankan,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

“Harapan sebenarnya sederhana. Santri itu tahu, kenapa sosialisasi ini harus diadakan. Kenapa pernikahan usia anak itu membahayakan bagi mereka. Sehingga mereka itu tahu alasannya itu apa,” kata Novita, Selasa (24/10/2023) siang.

Dirinya berharap, agar santriwan santriwati bisa menjadi agen pelopor teman sebayanya akan ruginya menikah dini. Terlebih, menikah hanya dengan alasan cinta atau keterpaksaan.

“Yang kedua, saya berharap untuk santriwan santriwati, mereka tidak hanya menjadi agen perubahan tapi juga menjadi agen pelopor teman teman sebaya mereka. Untuk tahu menikah itu tidak hanya karena cinta atau dipaksa oleh orang tuanya. Tapi memang kesadaran membangun keluarga di masa depannya dengan basis ilmu pengetahuan yang cukup,” imbuhnya.

Baca juga:

Istri Bupati Trenggalek ini juga turut mengajak peserta sosialisasi, agar lebih berani membuka hati dan pikiran. Bahwa pernikahan itu hanya untuk orang-orang yang cukup usia dan cukup bekal untuk menapaki kehidupan rumah tangga.

“Saya tadi mengajak para pemuda yang ranahnya adalah masyarakat Gen C dari pondok-pondok pesantren. Kita harus berani untuk membedah cakrawala pikiran mereka, bahwa usia matang untuk menikah itu sangat baik bagi kehidupan di masa depannya,” terang Novita.

Tidak di usia matang saja, sambungnya, tetapi keuangan yang matang dan mental yang benar-benar matang pula. “Selain itu, saya juga mengajak santriwan santriwati untuk sibuk berwirausaha, sibuk untuk aktivitas yang positif, berdakwah melalui sosial media sehingga mereka tidak terpikirkan untuk menikah muda,” ujarnya.

Novita menambahkan, terjadinya stunting atau gagal tumbuh kembang anak terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah belum ideal atau cukup usianya seseorang saat menikah, sehingga berpotensi melahirkan bayi dalam kondisi stunting.

Keadaan tersebut, paparnya, terjadi akibat kurangnya wawasan dan pengetahuan seseorang terkait gizi serta kesehatan. Bahkan dari sebelum menikah, saat hamil, hingga melahirkan.

Ibu tiga anak ini berharap para santriwan santriwati dapat ikut mensosialisasikan program-program pemerintah dalam upaya penanganan stunting. Sebab, perihal bahaya stunting, penyebab, bahkan pencegahannya masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

“Intinya pernikahan anak maupun kasus stunting yang terjadi ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Dinas terkait. Namun harus kerja bersama, baik antara semua lapisan masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, menikah di usia yang benar-benar matang itu adalah kunci keharmonisan dalam sebuah rumah tangga,” tambah Novita. (mil/gie)

Menariknya, sejumlah tanya itupun juga enggan dijawab Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Aries Setiawan. Ditemui sejumlah awak media seusai pertemuan dengan warga Desa Tlekung, yang juga dihadiri Sekda Kota Batu, Asisten Pemkot Batu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Posramil, Polsek Junrejo di Kantor Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Aries hanya menjelaskan bahwa mengenai permasalahan TPA Tlekung menjadi prioritas Pemkot Batu. Sementara Pemkot Batu, menunjuk Tim Percepatan Penanganan TPA Tlekung.

“Saya tidak bisa menyampaikan,” ujarnya, Selasa (29/08/2023) tadi.

Mengenai penanganan TPA Tlekung, ujar Aries, bahwa yang terjadi di TPA Tlekung, itu bukan hanya masalah DLH. Tetapi, persoalan lintas sektoral semua SKPD. “Masalah di TPA Tlekung, ini bukan hanya persoalan DLH saja. Tetapi, juga persoalan lintas sektoral semua SKPD yang masuk tim percepatan penanganan. Seperti, PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat), DPKP juga yang lain. Sehingga, harapannya penyelesaian TPA Tlekung cepat terlaksana,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Koordinator Desa Tlekung Tim Peduli Lingkungan, Syamsul Arifin, menegaskan bahwa tenggang waktu penanganan TPA Tlekung, itu sudah diberikan ke DLH hingga Rabu besok. Karenanya, tinggal melihat bagaimana di deadline itu.

“Besok kita lihat saja, apa yang terjadi. Ini sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ini merupakan salah satu solusi, agar seluruh Kota Batu berfikir tentang sampah,” tegasnya.

TPA Tlekung, paparnya, itu sudah overload sejak tahun 2015. Karena itu, apapun yang terjadi pada 30 Agustus 2023, semuanya harus sudah siap. Dan, berkomitmen bersama melakukan penanganan sampah di Kota Batu.

“Dalam permasalahan ini, tidak ada yang jadi provokator. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang diunggulkan dan tidak ada pahlawan kesiangan. Semuanya adalah pahlawan lingkungan hidup untuk keberlangsungan masyarakat Kota Batu,” paparnya. (put/sit)

Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)

Pria yang kerap disapa Made, menyampaikan jika tidak hanya Balai Kota Malang saja yang dianggap sebagai rumah rakyat. Namun, Gedung DPRD pun sama. Hanya sana, tentu tidak harus dengan melakukan pembongkaran pagar (depan, red).

“Kalau Pak Wali Kota menetapkan Balai Kota sebagai rumah rakyat, sebenarnya DPRD juga rumah rakyat. Tapi tidak harus dengan tidak ada pagarnya,” kata Made, Senin (07/08/2023) siang.

Ditambahkan Made, pembongkaran pagar tersebut tentunya juga akan menyatukan antara peserta dengan pejabat ketika dilangsungkan upacara di Balai Kota. “Memang setiap upacara, kita merasa terpisah antara VIP dengan peserta. Namun, itu sebenarnya intinya,” paparnya.

Kemudian, pihaknya juga telah menanyakan terkait dengan anggaran pembongkaran pagar tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPRPKP. Namun, tidak ditemukan anggaran tersebut.

Baca juga:

Meski demikian, Made berpendapat bahwa anggaran yang mungkin digunakan berasal dari perawatan umum (Bagian, red) atau perawatan gedung kantor. “Mungkin yang dipakai anggaran perawatan di umum, perawatan gedung kantor ada di umum. Karena pembongkaran itu tidak pakai biaya besar. Tapi nanti kita evaluasi,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai keberadaan pagar di Gedung DPRD Kota Malang, Made menyampaikan jika dirinya tidak sepakat ketika harus dibongkar. Karena menurutnya, DPRD Kota Malang menjadi saluran aspirasi yang dilakukan melalui aksi unjuk rasa dan audiensi. Sehingga, rawan ketika aksi massa langsung ke dalam gedung.

“Jadi masalah rumah rakyat terbuka dan tidak, itu bukan dari sisi pagarnya menurut saya. Tetapi, dari sisi penanganan. Menurut saya, penanganan gedung dewan ini sudah bagus. Sehingga, kalau dibuka pagarnya, maka posisi tanah terasiring di Balai Kota lebih tinggi. Kalau kami tidak sepakat, kalau gedung dewan tidak dipagar. Kalau diperindah, kami sepakat. Tapi karena tidak urgent, maka jangan dahulu,” imbuh Made. (rsy/sit)