Namun yang menarik, hanya Komisi IV yang dilakukan pergantian Ketua. Yang semula Ketua Komisi IV adalah Adi Krisna, kini digantikan oleh Kukuh Rahardjo. Sementara Krisna-sapaannya, menduduki posisi Kukuh-panggilannya, sebagai Wakil Ketua Komisi III.

Dari pantauan memontum.com, seluruh fraksi mendapat jatah pimpinan alat kelengkapan DPRD. Baik itu untuk posisi Komisi, Badan Kehormatan maupun Bapmeperda. Sebaliknya, hanya Fraksi PPP yang sama sekali tidak mendapatkan jatah.

Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, menjelaskan bahwa sesuai aturan, yang mengusulkan anggotanya untuk menjadi anggota komisi adalah fraksi masing-masing. “Kemudian, setelah itu anggota komisi memilih pimpinannya yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris,” ujarnya Rabu (11/05/2022) tadi.

Hasil dari pelaksanaan itu, tambahnya, Ketua Komisi I, II dan III, tidak ada perubahan. Ketua Komisi I, tetap dijabat H Tohari dari Fraksi PKB, Ketua Komisi II dijabat Andi Hermanto dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Ketua Komisi III dijabat H Sutriono dari Fraksi PKB.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Fraksi Golkar sendiri, mendapat jatah Ketua Komisi IV, yaitu dengan menempatkan Kukuh Rahardjo. Dalam penempatan anggota fraksi pada komisi, ada yang protes yaitu Yondrik dari Fraksi PG yang ditempatkan di Komisi I, dari sebelumnya di Komisi III.

Di Badan Kehormatan, pun utusan Fraksi PPP terpental. Dari 45 yang hadir, 1 abstain tidak memilihnya. Ada enam calon yang diusulkan dan akan diambil lima, berarti satu harus gugur.

H Tohari dari Fraksi PKB dapat 9 dukungan. Bambang Mujiono dari FPDI-Perjuangan mendulang delapan suara. Perwakilan FPPP, Hj Siti Masyarafatul Manna Wassalwa hanya dapat satu suara.

Kemudian H Abdul Malik Attamimi dari PAN didukung tujuh suara, Ketut Yudi Kartiko meraup tiga suara dan Sukadi 16 suara atau total 44 pemilih. Jadi, yang tereliminasi dari BK adalah Ning Ufa. (sam/sit)

“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bersama Alat Kelengkapan DPRD, beserta pendampingnya. Tadi, kita membahas terkait evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022. Bagaimana serapannya dan seperti apa perkembangannya, yang nantinya ini kita jadikan tolak ukur untuk perkembangan dari bulan ke bulan sampai dengan akhir tahun 2022,” ucap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi, Rabu (02/02/2022) siang.

Dirinya menyebut, jika legislatif akan mendorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka pengawalan APBD tahun 2022. Juga, sekaligus dalam rangka menghadapi penyusunan RAPBD, mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan sebentar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Dalam hal ini, tentunya kami ingin masukan dari masing masing komisi, sebagai masukan kita kepada eksekutif nantinya. Karena ini sudah masuk pada tahun kedua RPJMD tahun 2023,” imbuhnya.

Selain itu, masih kata Samsul, hal lain yang paling penting adalah mendorong keaktifan anggota DPRD dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasannya. “Jadi fungsi kontrol, kita baik pelaksanaan APBD mohon untuk segera didorong dan ditingkatkan. Kedepannya, kita akan menyelenggarakan rapat rapat, kemudian kunjungan kerja di dalam daerah agar lebih dioptimalkan lagi,” terang Samsul.

Ditanya soal hal-hal yang krusial dalam pembahasan kali ini, Samsul mengatakan, jika masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. “Karena kita sudah 2 kali Musrenbang dan banyak hal yang kiranya menjadi masukan,” tegasnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Dicontohkan, hal yang sekiranya masukan dari anggota DPRD yang tidak masuk karena terkendala Covid-19. Sehingga, harus ada restrukturisasi APBD dan perlu didorong agar bisa teranggarkan di APBD tahun 2023.

Politisi PKB ini berharap, di tahun 2023 Covid-19 sudah berakhir atau sudah normal kembali. Sehingga, pelaksanaan APBD 2023 bisa berjalan. Pemulihan ekonomi bisa dipercepat, kemudian bagaimana program-program Bupati Trenggalek, seperti menciptakan 5000 pengusaha wanita, juga mewujudkan 100 desa wisata, bisa tercapai.

“Maka mulai sekarang kita realisasikan, karena bagaimanapun kita itu unsur penyelenggara pemerintahan, tanggung jawab bupati juga tanggungjawab DPRD,” kata Samsul.

Dirinya mengibaratkan, Pemerintah Daerah dengan DPRD itu adalah dua sisi sebuah mata uang yang saling berhubungan. Yang mana juga disebutkan dalam Undang-Undang tahun 23 tahun 2014.

Adapun catatan yang menjadi opini publik terkait kegiatan yang belum dibayar, lanjut Samsul, juga di dalam. Dan masing-masing komisi diminta untuk mendalaminya, apakah ada kendala. Jika memang ada, nantinya juga akan segera dicarikan solusi terbaik seperti apa.

“Ayo kita bergerak lebih aktif lagi. Apalagi, kita sebentar lagi menghadapi Pemilu. Sehingga, kesibukan kita pasti akan padat. Oleh sebab itu, sekarang kita dorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol sekaligus dalam fungsi penganggaran,” paparnya. (mil/sit)

“Alhamdulillah, fokus kita di tahun 2021 untuk menyelesaikan beberapa Perda sudah rampung. Dan hari ini, kita melakukan rapat bersama pimpinan DPRD dan juga ketua fraksi dalam rangka penataan ulang terkait AKD yang InsyaAllah dalam minggu depan ini akan segera kami paripurnakan,” ucap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi, Selasa (04/01/2021) sore.

Sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD, bahwa masa kerja masing-masing AKD adalah 2,5 tahun. “Jadi hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi agar seiring perjalanan bisa lancar,” imbuhnya.

Politisi Partai PKB ini berharap, kepada ketua fraksi untuk melakukan kompromi-kompromi politik. Dimana, mereka yang dulu sudah menjadi komitmen awal saat masuk dan menjadi bagian anggota DPRD Trenggalek dalam periode 2019-2024.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kemarin juga kita ingatkan kembali, agar kebersamaan ini harus dijaga sehingga kedamaian dan ketentraman tata kelola pemerintahan di Kabupaten Trenggalek bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan penyamaan persepsi itu sekaligus ploting dimasing-masing komisi untuk penyebutan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Samsul.

Terkait dengan kinerja-kinerja di Alat Kelengkapan Dewan, perlu adanya support agar lebih maksimal. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada pimpinan fraksi agar anggota yang sekiranya kemarin kurang maksimal untuk lebih ditingkatkan lagi. Atau bisa juga disupport dengan rolling (pergantian). Sehingga, kinerja di tahun 2022 ini bisa maksimal.

“Untuk mekanisme Alat Kelengkapan Dewan itu sendiri dipilih dari anggota dan oleh anggota. Akan tetapi karena ini merupakan kesepakatan jika dari masing-masing komisi itu ada kondusifitas kebersamaan, maka kita upayakan nanti untuk musyawarah dan mufakat,” ujar Samsul Anam. (mil/gie)