Wabup Malang mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sangat mengapresiasi Ketua DMI bersama jajaran yang sudah bergerak memfasilitasi segenap disabilitas yang ada di Kabupaten Malang selama 12 tahun lamanya.

“Ini sungguh luar biasa. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk bersyukur kepada Allah SWT, karena telah diberikan kesehatan yang sempurna. Selain itu, kami juga selalu berdoa agar hadirin yang mendapatkan kekurangan, diberikan kekuatan oleh Allah Ta’ala ditengah keterbatasan yang ada, namun dengan karya yang luar biasa,” kata Didik Gatot Subroto.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dirinya juga mengatakan, bahwa bantuan Sembako seperti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota DMI Cabang Kabupaten Malang, meskipun hal tersebut dinilainya kurang sesuai. Didik juga mengingatkan, sudahkan PemkabMalang melalui Dinas Sosial memiliki program spesialisasi untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Malang.

“Saya meminta dengan sangat dan hormat, agar Dinsos untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat. Saya berkeyakinan, sebetulnya warga-warga ini tidak ingin kalau hanya diberikan Sembako, mereka ingin diberi ruang-ruang untuk bisa berkarya,” imbuhnya.

Oleh karenanya, lanjut Didik, Pemkab Malang ingin memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas untuk turut serta dalam berbagai program pembangunan daerah. “Sebenarnya kami malu kalau melihat seperti ini. Ini tanggung jawab dari kami. Sebenarnya, kita punya banyak tempat yang digunakan untuk beliau-beliau, perlu bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, agar dapat digunakan berkarya,” ujarnya. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas (Sekdin) Sosial Kabupaten Malang, Wendy Hermawan, Muspika Pakisaji, serta jajaran yang lain. (cw1/gie)

“Jadi ada empat jenis yang menurut kami jadi kebutuhan utama di masa pandemi. Yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan obat-obatan dan vitamin, pemenuhan alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan. Yang paling sulit itu pemenuhan alat kesehatan,” terang Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, Sabtu (21/08).

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Berdasarkan survei, sebanyak 40.45 persen responden kesulitan dalam pemenuhan alat kesehatan seperti oximeter, tabung oksigen, maupun nebulizer.

“Dari responden sebanyak 4.751 warga Kota Malang, untuk kategori pemenuhan alat kesehatan 21.9 persen merasa mudah, 37.65 persen merasa sedikit cenderung mudah, dan sebanyak 40.45 persen merasa kesulitan. Pada tiga kebutuhan lainnya, presentase kesulitan dalam pemenuhan bahkan tidak sampai 24 persen,” jelas Erny.

Sebanyak 54.15 persen responden merasa mudah dalam pemenuhan kebutuhan pokok makanan, lalu 30.29 persen merasa sedikit cenderung mudah, dan sebanyak 15.55 persen merasa kesulitan. Untuk pemenuhan obat-obatan dan vitamin, sebanyak 52.83 persen merasa mudah, 32.22 persen merasa sedikit cenderung mudah, dan sebanyak 14.95 persen merasa kesulitan.

“Terakhir, untuk kemudahan kebutuhan pelayanan kesehatan, 38.85 persen responden merasa mudah, 37.27 persen merasa sedikit cenderung mudah, dan sebanyak 23.88 persen merasa kesulitan,” tambahnya.

Ia berharap inovasi dan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengumpulan data dalam waktu singkat dari BPS Kota Malang ini, mampu membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Pasalnya, hasil survei tersebut bisa menjadi additional statistics untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan. “Pasang surut tingkat Covid-19 terus terjadi dan peningkatan prevalensi kasus pada pertengahan 2021, membuat pemerintah mengambil kebijakan PPKM. Oleh karena itu, sebagai penyedia data statistik, BPS berupaya turut hadir dan berperan untuk memberikan data dan informasi terkait penanganan pandemi. Kami harap penyajian yang ringan dalam bentuk infografis diharapkan mampu memberikan informasi yang mudah dimengerti seluruh kalangan. Karena, ringan namun informatif merupakan cara yang kami tempuh untuk menyebarluaskan informasi statistik data terkini,” papar Erny. (mus/ed2)