Dalam aksi jilid III ini, massa aksi lebih keras dalam pekikan suara ketiadakdilan. “Apakah kita akan mempercayakan kabupaten yang kita cintai ini pada pemimpin pengecut? Yang kalau rapat sembunyi-sembunyi. Yang kalau ambil keputusan sembunyi-sembunyi. Bahkan yang menyulap rapatnya belum terjadi, keputusan rapatnya sudah ada dan akan mereka jual pada pihak lain?,” ujar orator aksi massa, Imam.

Imam dalam aksinya itu, kembali mempertanyakan pejabat atau jin? Mari viralkan bupati telah membiarkan anak buahnya mengelola pemerintahan dengan sembarangan. Sehingga, nanti hasil kebijakan hukumnya bias, dipastikan bersumber dari jin yang bersarang di kantor ini.

“Hari ini, kita semua berdiri di sini disatukan oleh keinginan yang sama. Yaitu, tegaknya keadilan yang sudah dirampas oleh Yati (Inspektur), Hizbul Wathan (Kabag Hukum) dan Moh Ramli (Kepala DPMD). Saudara, kembali saya tanya, pantaskah kita tunduk pada kedzoliman?,” ujarnya bertanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Biar rencana dan akal bulus mereka lebih mendapat legitimasi, Wathan dan Ramli mengkonsultasikan putusan pengadilan ke Mendagri. Lalu hasil konsultasi dengan orang yang diduga oknum Kemendagri, itu mau dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menggagalkan perintah pengadilan.

“Astaghfirullahal Adzim.

penting untuk dicatat wahai yang terhormat bapak bupati. Ini adalah awal, karena kami akan terus bergerak untuk menuntut keadilan dengan cara kami sendiri. Keluar bupati. Kita ingin ajak bupati berdialog di kursi pengadilan rakyat ini. Agar supaya bupati tidak selalu mereka sesatkan, atau bahkan pura-pura tersesat?,” kritik Imam.

Sementara perwakilan Pemkab Sumenep, Moh Ramli dan Hezbul Wathan, mengatakan bupati tetap tunduk pada putusan pengadilan. Buktinya, SK Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 2 Desember 2019 sudah dicabut. Lalu untuk melantik Kades Rasidi, masih menunggu balasan surat dari Kemendagri pasca konsultasi ke Kemendagri. (edo/sit)

Sementara dalam gelombang aksi ini, pengunjuk rasa kembali menyasar Kantor Bupati Sumenep, Senin (10/01/2022). Peserta unjuk rasa geram, karena perintah putusan PTUN, terkesan diabaikan begitu saja oleh Pemkab Sumenep.

Korlap aksi, Moh Witri, mengatakan unjuk rasa besar-besaran ini dipicu oleh tidak dilantiknya Ahmad Rasidi, menjadi Kepala Desa Matanair dalam kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tahun 2019. Padahal, dalam putusan PTUN no: 79 PK/TUN/2021 seperti tertuang pada poin 4 memutuskan, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

“Selama Bupati Sumenep tidak melantik Ahmad Rasidi sebagai Kades, jangan harap kami akan diam. Justru kami memastikan mereka tidak akan bisa tidur nyenyak dengan aksi kami kedepan,” ujarnya.

Menurut Witri, jika aturan hukum dibuat mainan dan sesuka hatinya, pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran dan keadilan. “Jangan membuat aturan sendiri. Mengacu pada putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 tertuang dalam poin 4, sudah jelas isinya menerangkan agar Bupati segera melantik Ahmad Rasidi, masih mau nunggu apalagi,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Kurniadi, selaku kuasa hukum penggugat, menegaskan aksi itu dan aksi selanjutnya dipicu dari ketidakpuasan. Ini bentuk protes masyarakat Desa Matanair kepada Bupati Sumenep, lantaran disinyalir ada yang menyesatkan. “Diduga kuat ada yang menyesatkan Bupati,” ungkapnya.

Dirinya melanjutkan, justru beliau-beliau ngotot di rapat itu, agar Desa Matanair di PAW. Padahal, cara itu tidak dibenarkan di Perbup, karena yang boleh melaksanakan PAW yakni bagi desa yang kepala desanya berhalangan tetap,” terang Kurniadi.

Parahnya lagi, tambahnya, ketika kliennya Ahmad Rasidi yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, namun justru masih dikonsultasikan. “Aturan seperti ini akan kacau,” tegas Kurniadi.

Sekedar diketahui, aksi protes terhadap Pemkab kali ini dilakukan dengan cara cukup unik. Sebab, ratusan massa tersebut membawa satu unit mobil pick up penuh dengan bibit pohon Bidara. Bahkan, ada yang dilemparkan ke dalam halaman pagar.

Menurut Witri, bibit Pohon Bidara tersebut merupakan simbol tanaman yang ditakuti bangsa Jin. Dengan diletakkannya pohon berduri itu, diharapkan roh-roh dan mahluk halus yang membayangi Pemkab segera lenyap. Sehingga, bisa memberikan solusi atas polemik Pilkades di Desa Matanair.

“Kedatangan kami ke sini menagih janji, karena sampai sekarang Pemkab belum mengambil tindakan atas hasil Pilkades sesuai putusan pengadilan,” ujar Korlap. (dan/edo/sit)