Hal itu, disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menghadiri kegiatan santunan kepada 50 anak yatim yang digelar Aliansi Lintas Konstruksi Kabupaten Lumajang, dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kegiatan tersebut, berlangsung di kawasan Pondok Asri, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Minggu (08/03/2026) tadi.

Menurut Bunda Indah, kepedulian sosial yang ditunjukkan para pelaku usaha melalui kegiatan santunan, tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak yatim, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama di Bulan Ramadan. “Terima kasih kepada Aliansi Lintas Konstruksi yang telah menunjukkan kepedulian kepada anak-anak yatim. Semoga rezeki bapak dan ibu semua diberikan keberkahan, bermanfaat bagi banyak orang, serta usia yang diberikan Allah SWT membawa manfaat bagi sesama,” kata Bupati Indah.

Bunda Indah berharap, kegiatan sosial semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Baca juga :

Selain itu, Bunda Indah juga mengingatkan para pelaku konstruksi untuk tetap menjaga kesehatan di tengah aktivitas kerja yang padat. Menurutnya, keseimbangan antara kerja keras dan menjaga kondisi fisik menjadi hal penting agar produktivitas tetap terjaga.

“Saya juga berpesan kepada para pelaku konstruksi, silakan bekerja keras untuk pembangunan daerah, tetapi jangan lupa menjaga kesehatan. Luangkan waktu untuk berolahraga, karena sekarang penyakit tidak mengenal usia,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bunda Indah juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku konstruksi yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi para pelaku konstruksi yang selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun Kabupaten Lumajang,” tambahnya.

Melalui kegiatan santunan tersebut, diharapkan tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, khususnya selama Bulan Ramadan. (kom/adi/gie)

Dalam percakapan yang beredar sebelumnya, yang bersangkutan mengaku sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Kediri dan menyebut telah bekerja sama dengan PWI Kota Kediri. Pernyataan tersebut, memicu klarifikasi resmi dari PWI Kediri Raya, yang menegaskan tidak pernah menjalin kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Kediri maupun pihak mana pun, terutama terkait upaya membackingi institusi tertentu.

Di hadapan Ketua PWI Kediri Raya, Bambang Iswahyoedhi, Sekretaris, serta perwakilan anggota PWI Kediri Raya, yang bersangkutan mengakui kesalahannya. Dirinya kemudian menandatangani surat pernyataan pengakuan bersalah dan permohonan maaf, secara tertulis.

Dalam surat pernyataan tersebut, yang bersangkutan menyatakan dan mengakui bahwa isi pernyataannya dalam percakapan WhatsApp tersebut tidak benar dan merupakan karangan pribadi semata. Dirinya juga menyatakan tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan, kerja sama maupun komunikasi dengan pengurus maupun anggota PWI Kediri Raya, sebagaimana yang disebutkan dalam percakapan tersebut.

Baca juga :

“Oleh karena itu, melalui surat ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), khususnya PWI Kediri Raya, atas pernyataan saya yang tidak benar,” tulisnya, dalam surat pernyataan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Kediri Raya, Bambang Iswahyoedhi, menegaskan bahwa PWI pada dasarnya tidak pernah menghalangi wartawan untuk melakukan peliputan atau kegiatan jurnalistik di mana pun, selama tetap tunduk pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Namun demikian, Bambang menegaskan bahwa mencatut nama organisasi profesi wartawan seperti PWI tanpa dasar yang sah, tidak dibenarkan dan bertentangan dengan aturan. Terlebih, jika digunakan seolah-olah untuk membackingi institusi tertentu.

“Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Wartawan harus bekerja secara profesional, sesuai aturan yang berlaku, memiliki kompetensi, serta menjunjung tinggi etika jurnalistik,” tegas Bambang.

Dirinya juga mengimbau pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menemukan kejanggalan terkait klaim yang mengatasnamakan PWI, agar tidak ragu melakukan konfirmasi langsung kepada pengurus PWI Kediri Raya. (pan/sit)

Dalam narasi itu, yang bersangkutan mengklaim bahwa Aliansi Jurnalis sepakat membantu Samsat-Samsat di wilayah Karesidenan Kediri, dengan dalih sebagai tempat mencari rezeki. Selain itu, narasi tersebut juga menyebutkan bahwa pemberitaan negatif terhadap institusi tertentu, dianggap dapat mempersulit jurnalis dalam mencari penghasilan dan bahkan diancam akan dilaporkan ke Dewan Pers.

Bambang Iswahyoedhi menegaskan, PWI sebagai organisasi profesi wartawan tidak pernah membenarkan praktik-praktik yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Dirinya memastikan, bahwa PWI Kediri Raya berdiri independen dan tidak terlibat dalam upaya perlindungan atau pembelaan terhadap institusi tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Baca juga :

“Kami tegaskan, PWI Kediri Raya tidak pernah bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Kediri atau pihak mana pun untuk membackingi institusi tertentu. PWI berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan independensi pers,” tegas Bambang, Minggu (28/12/2025) tadi.

Menurutnya, tugas utama wartawan adalah menyampaikan informasi yang benar, berimbang dan sesuai fakta, bukan menjadikan profesi jurnalistik sebagai alat untuk mencari keuntungan dengan cara menekan atau melindungi pihak tertentu. Dirinya juga mengingatkan, agar masyarakat dan instansi tidak mudah percaya terhadap klaim sepihak yang mencatut nama organisasi pers resmi.

Bambang menegaskan, setiap wartawan dan organisasi pers wajib tunduk pada Undang-Undang Pers serta mekanisme yang berlaku di Dewan Pers. “Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, jalur yang benar adalah menggunakan hak jawab atau hak koreksi, bukan dengan intimidasi atau ancaman,” paparnya. (pan/sit)

Salah satu perwakilan, Jonh Ment, menyampaikan bahwa tiga tuntutan tersebut, yakni pengusutan kasus pembunuhan dan penembakan aktivis, serta penyelesaian tuntas tragedi Kanjuruhan dan penembakan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Jakarta. “Yang kami bawa bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka keadilan dan luka demokrasi. Ini adalah aksi damai, aksi solidaritas, aksi yang tentram. Pemerintah juga menerima dengan aman, nyaman dan damai,” kata Jonh Ment.

Baca juga :

Dalam aksi tersebut, juga melibatkan mahasiswa, masyarakat pasar, hingga komunitas Ojol. Pihaknya juga menepis narasi yang berkembang di media sosial, bahwa demonstrasi berujung anarkis.

“Kami ingin menunjukkan, bahwa aksi ini tidak anarkis dan tidak dengan kekerasan. Kami menyuarakan aspirasi rakyat dengan damai dan santun,” imbuhnya. (rsy/sit)

Juru bicara Aliansi Perempuan dan Rakyat Melawan Malang, Femina, mengatakan bahwa aksi ini adalah rangkaian dari pelaksanaan sebelumnya, yang telah menggelar acara diskusi publik tentang keperempuanan. Yang mana, aksi ini bertujuan untuk menyuarakan tindak kekerasan dan ketidak adilan yang dialami perempuan.

“Kami elemen mahasiswa yang tergabung di aliansi ini, itu ingin menyuarakan hak-hak perempuan. Di mana, tindak kekerasan dan penindasan terhadap perempuan masih kerap terjadi,” kata Femina, Sabtu (08/03/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwasannya di Indonesia menurut data dari Komnas HAM Perempuan di tahun 2024, tercatat ada sekitar 244 ribu lebih kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Dan, kasus berbasis gender masih menjadi masalah serius di Indonesia.

“Kasus tersebut meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual, baik secara verbal maupun fisik yang tercatat. Dan terlebih lagi 30 persen kuota jabatan publik yang telah diatur, jauh dari kata merepresentasikan kesetaraan gender di jabatan publik,” jelasnya.

Kemudian, dirinya juga menjelaskan mengenai kondisi penanganan kasus perempuan yang terjadi di Indonesia, masih belum optimal. “Setiap kali korban mau mengajukan, meminta keadilan, meminta pertanggung jawaban ataupun pengawalan ke pihak yang bersangkutan, tidak mendapatkan pelayanan dengan baik,” ujarnya.

Dengan adanya aksi seperti ini, harapannya selain menyuarakan aspirasi tentang hak-hak perempuan, juga untuk membuka kesadaran masyarakat secara luas untuk memperhatikan kesejahteraan perempuan. “Kami berharap dengan adanya aksi damai ini, selain menyuarakan aspirasi, kami ingin masyarakat secara umum juga memahami dan saling peduli satu sama lain atas kesejahteraan perempuan,” paparnya. (cw1/sit)

Koordinator Lapangan (Korlap) AMT, Rian Firmansyah, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan dianggap merugikan masyarakat. “Kita tahu pemotongan atau efisiensi anggaran ini sangat mempengaruhi beberapa sektor. Namun yang kita tekankan adalah efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Karena dalam Inpres disebutkan pemotongan anggaran dilakukan minimal 20 persen,” kata Rian.

Dirinya juga menilai, jika pendidikan di Kabupaten Trenggalek selama ini belum merata terkait fasilitas dan kebutuhan. Jika efisiensi anggaran ini tetap dilakukan, maka kesenjangan pendidikan di kota dengan daerah pedesaan akan semakin jauh.

Selanjutnya, juga terkait infrastruktur. Sebagaimana diketahui, di Trenggalek masih banyak kondisi jalan yang rusak parah.

“Artinya, jika perbaikan infrastruktur tidak diprioritaskan, justru akan menggangu sektor lain mulai dari perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Karena mau bagaimana pun, jika infrastruktur bagus tentu semua akan berjalan baik-baik saja. Tapi sebaliknya jika infrastruktur rusak, maka akan menggangu dan menghambat sektor lain,” tambah Rian.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pemerintah seharusnya memikirkan terlebih dahulu sebelum meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena seharusnya, sebelum MBG dikeluarkan sebagai program, mestinya terlebih dahulu berpikir lalu bekerja, bukan bekerja dahulu baru berpikir. Artinya, harus diinvestigasi dahulu berapa anak-anak yang membutuhkan. Namun, program MBG justru juga menyasar pada orang kaya, makanya anggarannya menghabiskan Rp 300 triliun.

Baca juga :

“Terus terang kami menolak MBG dan justru mendukung program sekolah gratis. Karena masih banyak mereka-mereka yang belum bisa menikmati bangku kuliah, utamanya di daerah pedesaan. Jadi mereka tidak butuh makan gratis, tetapi pendidikan gratis atau sekolah yang layak,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, program pendidikan gratis yang diharapkan AMT ini sejalan dengan misi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. “Bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas 2045, jika SDM nya saja tidak memadai. Anak-anak hanya lulus SD dan SMP, jadi bagaimana kita bisa menggapai Indonesia Emas itu,” tegas Rian.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek, Muhtarom, mengungkapkan jika kedatangan AMT tidak ditemui para wakil rakyat. Oleh karena itu, pihak sekretariat DPRD memfasilitasi mereka untuk berkomunikasi dengan Ketua DPRD secara daring.

“Jadi kedatangan mereka memang tidak diterima oleh anggota dewan, karena tengah berkegiatan di luar kantor. Makanya, tadi kita fasilitasi mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kepada Ketua DPRD secara daring,” ujarnya.

Dijelaskan Muhtarom, beberapa agenda pimpinan dan anggota DPRD diantaranya menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek di Jakarta. Sedangkan untuk Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan (BK), Bapemperda DPRD ada agenda di Yogyakarta.

“Untuk empat pimpinan DPRD, agendanya dari kemarin menghadiri pelantikan bupati dan wakil bupati. Memang belum pulang sampai hari ini. Yang jelas, Senin (24/02/2025) besok, para mahasiswa akan mengambil surat tuntutan yang sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD,” imbuh Muhtarom. (mil/gie)

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Yoga Saputra, menyampaikan bahwa aksi tersebut untuk menyerukan desakan kepada pemerintah agar lebih serius dalam menegakkan HAM di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, Indonesia belum mampu memenuhi kewajiban dalam melindungi dan menghormati hak asasi masyarakatnya.

Dalam aksi tersebut juga disoroti berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, seperti tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang, perampasan ruang hidup di Wadas, Jawa Tengah dan Pakel di Banyuwangi, serta kekerasan seksual yang masih marak terjadi. “Meski sudah ada berbagai undang-undang yang mengatur tentang HAM, pelanggaran masih terjadi baik di tingkat sipil maupun oleh aparat negara. Ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum menjadi prioritas serius,” ujar Yoga.

Baca juga :

Aliansi Malang Bergerak Jilid II juga menyampaikan sepuluh tuntutan utama, yakni mendesak agar negara menyelesaikan tragedi Kanjuruhan secara tuntas, mengusut pelanggaran HAM berat dan membawa pelakunya ke pengadilan, melakukan reformasi di tubuh Polri dan TNI, kemudian juga menarik perangkat militerisme dari Papua. “Tidak hanya itu, kita juga ingin meningkatkan perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menguatkan perlindungan perempuan dan anak sesuai UU TPKS, mendorong negara untuk berperan aktif dalam kemerdekaan Palestina, memenuhi hak penyandang disabilitas secara menyeluruh, menghentikan komersialisasi pendidikan di segala jenjang dan melaksanakan reforma agraria sejati untuk pemenuhan hak atas ruang hidup,” jelasnya.

Tentunya melalui aksi yang telah dilakukan tersebut, dirinya berharap agar dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Sehingga nantinya dapat segera dilakukan langkah konkret dalam menegakkan HAM di Indonesia. (rsy/sit)

Dalam aksinya itu, warga menuntut penghentian sementara operasional tambak udang di wilayah tersebut hingga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dibangun dan perizinan tambak terpenuhi. Tuntutan ini muncul, setelah mereka merasa lingkungan tempat tinggal mereka tercemar dan kesehatan warga mulai terdampak akibat limbah yang mengalir langsung ke sungai tanpa pengolahan.

Koordinator Aksi Damai, Hanung Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah serius untuk mengatasi persoalan limbah tambak udang. “Kami sudah bertahun-tahun merasakan bau busuk ini, tapi tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Kami menuntut agar tambak ini dihentikan sementara sampai IPAL terpasang dan perizinannya lengkap,” ujarnya, Kamis (10/10/2024) tadi.

Selain itu, dampaknya dari limbah tersebut, membuat aliran sungai air payau di bibir pantai menjadi keruh dan berbau. Kemudian warga dan nelayan , juga sering mengeluhkan gatal bila terkena air itu. Pencemaran ini, juga menyebabkan biota seperti Kepiting, Sidat dan beberapa jenis biota yang lain sulit dijumpai. Tangkapan ikan juga semakin jauh, karena ikan semakin menjauh akibat pencemaran.

“Belum lagi saat ini sudah mulai musim penghujan. Ditakutkan sungai meluap atau terjadi banjir, sehingga mengakibatkan pencemaran semakin meluas dan mengganggu kesehatan warga,” imbuh Hanung.

Baca juga :

Dalam aksi itu, warga juga menyebut bahwa salah satu pengusaha tambak udang di daerah tersebut, juga sudah memiliki memiliki izin. Hanya saja, untuk pengelolaan limbahnya tidak memadai. Selain itu, ada juga yang tidak memiliki izin namun sudah beroperasi. Situasi ini, pun memicu perdebatan sengit antara warga dan pemerintah daerah yang hadir di lokasi aksi.

Pjs Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati, menanggapi keluhan warga mengatakan bahwa pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk memverifikasi masalah ini. “Kami berjanji, dalam waktu seminggu ke depan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi tambak. Kami akan memastikan apakah pengelolaan limbah sudah sesuai aturan atau tidak,” katanya.

Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek beserta jajaran, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, menanggapi soal perizinan tambak, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jatim ini menyampaikan untuk kondisi perizinan sendiri dari lima usaha tambak di Munjungan, dari angka itu ada empat sudah berizin dan yang satunya sudah berproses. “Untuk yang sudah berizin, tentu saja kita perhatikan IPALnya. Langkah terdekat kita langsung ke lapangan. Dan dalam kurun waktu yang kita sepakati tadi, kita akan melakukan satu keputusan. Untuk satu yang belum berizin tadi, kita akan menutup usahanya. Sedangkan untuk yang berizin tadi, kita beri waktu untuk seminggu ini dan kemudian menutup usahanya,” papar Pjs Bupati Trenggalek.

Perlu diketahui, aksi damai ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap lambatnya respon pemerintah daerah terkait persoalan limbah tambak udang yang sudah berlarut-larut. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas demi menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan di Kecamatan Munjungan. (mil/sit)

Ketua Aliansi Macan, Trio Rendrawanto, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan respons terhadap ketidakjelasan pengelolaan pajak bea cukai dan BPJS Ketenagakerjaan, yang merugikan para karyawan. “Terdapat dugaan bahwa beberapa cukai tidak terdaftar. Sementara dari sekitar 50 persen karyawan, itu belum didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan,” kata Trio.

Ditambahkannya, dari sekitar 700 karyawan Pabrik Rokok Tajimas, juga tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Termasuk, jaminan keselamatan kerja. Karenanya, hal ini mendorong Aliansi Macan untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut melalui aksi damai.

Baca juga :

Sebagai bentuk tindak lanjut, Aliansi Macan berencana mengirimkan laporan resmi kepada instansi terkait untuk mendorong melakukan penyelidikan masalah ini. “Hak-hak pekerja telah diabaikan dan kami berharap permasalahan ini segera diselesaikan,” tegas Trio.

Aksi yang digelar di depan Kantor Kejari Kabupaten Kediri, itu mendapat respon dari Kasi (Kepala Seksi) Intelijen Kejari, Iwan Nuzuardi. Dirinya mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kewenangan kejaksaan dalam menangani kasus ini.

“Kami akan mengkaji apakah masalah ini termasuk dalam kewenangan kami atau bukan. Jika masuk, tentu akan kami tindaklanjuti,” kata Iwan.

Ditambahkan, bahwa jika permasalahan ini tidak berada di bawah kewenangan kejaksaan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk memastikan penyelesaian kasus tersebut. “Prinsipnya, kami siap menerima dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat,” tambahnya. (pan/gie)