Hal itu di ungkapkan Bupati saat menjadi narasumber dalam Executive Meeting Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Bandar Lampung, Selasa (11/08/2020).

Di Kabupaten Lumajang diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Itu dilakukan seiring peningkatan kebutuhan pangan di masa mendatang membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian tetap produktif.

“Pilihan bagi kami adalah memastikan lahan pertanian tetap produktif salah satunya dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” jelasnya di hadapan Gubernur dan sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung.

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang mencatat sekitar 30 ribu hektar dari 32ribu hektar lahan keseluruhan telah masuk dalam LP2B. Langkah Pemkab Lumajang tersebut dijelaskan Bupati sebagai komitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi para petani di Lumajang. Bukan hanya untuk menjamin ketersedian produksi pangan, namun juga untuk menjamin akses petani atas lahan.

“Sebagai wilayah agraris, kami harus melindungi supaya lahan pertanian tetap menjadi lahan pertanian, dengan tujuan akhirnya adalah swasembada pangan,” jelas Bupati. (adi/syn)

Mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa potongan kayu jati. Kemudian dilanjutkan dengan do’a bersama dengan harapan, Perhutani sebagai pemangku menerima aksi demo dan segera menindak lanjuti tuntutan mereka.

Korlap Aksi Fathur Rohman mengatakan, di Blitar Selatan banyak lahan Perhutani yang seharusnya masih ditanami pohon Jati, justru dieksploitasi dijadikan kebun tebu oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Selain itu juga banyak penebang pohon liar yang masih bebas membawa kabur kayu dari hutan yang masuk menjadi wewenang Perhutani.

“Kondisi ini mengakibatkan bukit gundul, sehingga kalau musim kemarau masyarakat di sekitarnya mengalami kekeringan. Dan pada musim hujan banjir karena tidak ada tanaman yang mengikat tanah dan air,” kata Fathur Rohman, Kamis (16/7/2020).

Sementara salah satu warga Blitar Selatan yang ikut aksi unjuk rasa tersebut menyampaikan keluh kesahnya sambil menangis. Dia menceritakan, kondisi wilayahnya (Blitar Selatan) akibat alih fungsi lahan.

“Di tempat kami, jika musim kemarau air kering, sehingga kami susah dapat air bersih karena sumber-sumber mengering. Sedangkan pada musim hujan kami kebanjiran. Tolong pak, tolong bantu kami,” keluhnya di sela-sela aksi.

Massa aksi ditemui perwakilan Kantir Perhutqni Blitar. Perhutani mengaku, jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait tindak lanjut adanya pelaku pengerusakan hutan.

“Sudah ada beberapa laporan polisi yang dibuat oleh pihak Perhutani untuk menindak para oknum pengerusakan hutan tersebut,” tandas perwakilan Perhutani.

Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat puluhan personel kepolisian dari Polres Blitar Kota. (jar/yan)