Menyikapi kondisi tersebut, Allianz Indonesia menggelar Media Workshop bertajuk Peran Media dan Industri Asuransi dalam Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Ekonomi 2026, dengan menghadirkan pengamat ekonomi dan insan media.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Aviliani, memaparkan bahwa sepanjang 2025 ketidakpastian global masih membayangi. Pemilu di 57 negara, polarisasi geopolitik dan rivalitas AS, Tiongkok terus menekan iklim usaha global.

“Situasinya membuat kepastian ke depan justru adalah ketidakpastian itu sendiri. Pemerintah dan dunia usaha harus lebih agile, menerapkan GRC dan memperkuat manajemen risiko,” kata Aviliani, Rabu (10/12/2025) tadi.

Meski begitu, IMF mencatat revisi naik pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2 persen. Sementara, ekonomi Indonesia menunjukkan pola fluktuatif pada 2025, dari 4,87 persen di triwulan I, naik ke 5,12 persen, lalu melemah tipis menjadi 5,04 persen.

Baca juga :

Aviliani menilai, momentum pemulihan kepercayaan publik sejak Oktober 2025 menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan 2026. Penempatan dana SAL dan Silpa hingga Rp 276 triliun, stimulus 8+4+5, serta pembentukan Satgas P2SP menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka. Yang penting adalah pemerataan dan ekspektasi bahwa hari esok lebih baik dari hari ini,” tambahnya.

Sektor asuransi dinilai menjadi sektor yang tetap kuat di tengah tekanan ekonomi. Total aset industri mencapai Rp 1.181,21 triliun per September 2025, tumbuh 3,39 persen secara tahunan.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf, menyebut bahwa industri terus beradaptasi dengan regulasi baru OJK, mulai dari co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), hingga penguatan underwriting berbasis risiko. Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dan implementasi Lembaga Penjamin Polis (LPP) pada 2028, dianggap sebagai tonggak penting untuk memperkuat perlindungan konsumen.

“Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi Rp 15,2 triliun hingga kuartal III 2025. Ketahanan industri bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga persepsi publik. Karena itu sinergi pemerintah, industri dan media menjadi sangat penting,” imbuh Hasinah. (rsy/sit)

Meski ancaman begitu besar, kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi properti masih sangat rendah. Bahkan berdasarkan data Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (MAIPARK) 2023, mencatat dari total 64 juta rumah tinggal, hanya 0,1 persen atau sekitar 36 ribu unit yang sudah terlindungi asuransi.

Direktur & Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan. Namun, belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari strategi perlindungan aset.

“Tanpa proteksi, kerugian akibat bencana bisa berlipat ganda dan menghentikan aktivitas usaha secara tiba-tiba. Dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga kesinambungan ekonomi,” ujar Ignatius, dalam zoom meeting.

Baca juga :

Sehingga, dalam upaya mendorong kesadaran tersebut, Allianz Utama, menawarkan solusi Property All Risk dengan perlindungan luas. Dengan mencakup aset bisnis seperti kantor, pabrik, gudang, hingga risiko banjir, gempa, pencurian, dan kehilangan pendapatan pasca bencana. Dalam proses klaim, menurutnya didukung transparansi dan jalur khusus untuk bencana besar.

“Allianz percaya proteksi asuransi bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga kesinambungan bisnis dan stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen meningkatkan literasi agar pelaku usaha makin sadar pentingnya perlindungan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Strategic Planning & Risk Management Group Head MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, menambahkan bahwa risiko bencana di Indonesia bukan lagi potensi. Namun, itu merupakan ancaman nyata yang terus berulang.

“Kerentanan Indonesia terhadap bencana sudah terbukti. Tanpa langkah mitigasi yang kuat, termasuk perlindungan finansial melalui asuransi, kerugian yang ditimbulkan bisa sangat luas,” tegasnya.

Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 1.400 kejadian banjir di Indonesia, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 500 triliun. Angka tersebut belum termasuk risiko cuaca ekstrem, kebakaran hutan, hingga gempa bumi yang bisa memicu kerugian lebih besar. (rsy/sit)