Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai rencana tersebut. Bahkan, rencana renovasi yang akan dilakukan itu, tidak terlepas dari banyaknya keluhan yang dirasakan tamu, terutama mengenai kondisi area penerimaan tamu.

“Banyak keluhan soal penerimaan tamu yang kurang. Desainnya untuk menyambut tamu kurang memadai,” kata Wawali Ali, Kamis (27/11/2025) tadi.

Diuraikannya, bahwa tempat ruang tamu tersebut satu jalur dengan kamar utama. Sehingga, tatkala bertamu akan mengundang rasa sungkan.

“Ruang pertemuan masih satu jalur dengan kamar utama. Sehingga, masyarakat kadang sungkan masuk,” tambahnya.

Wawali Ali menambahkan, bahwa untuk desain diserahkan sepenuhnya kepada organisasi perangkat daerah teknis. Dengan pertimbangan, kebutuhan renovasi lebih kepada penataan ruang agar lebih representatif untuk menerima tamu dan kegiatan kedinasan.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan jika rencana renovasi rumah dinas Wawali Kota telah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar. Renovasi tersebut dilakukan, juga karena bangunan tidak pernah mengalami perbaikan besar selama lebih dari 10 tahun.

“Memang perlu renovasi dan itu sudah lama sekali tidak dilakukan. Anggarannya Rp 2 miliar dan itu untuk fisik. Jadi, peruntukan bukan untuk meubeler. Renovasi juga bukan rombak total, tapi penyesuaian ruangan,” ucapnya.

Dandung juga menegaskan, bahwa renovasi tidak melibatkan penambahan lantai. Sehingga, rumah dinas tetap satu lantai dengan perbaikan tata ruang dan penggantian elemen bangunan yang sudah usang.

Ditambahkannya, bahwa alokasi anggaran yang disiapkan juga untuk Rumdin Wali Kota Malang. Hanya saja, untuk anggarannya hanya sebesar Rp 400 juta, karena alokasi yang disiapkan untuk perbaikan atap yang sudah lama tidak mengalami pemeliharaan.

“Untuk rumah dinas Wali Kota hanya atapnya. Usuk (kayu, red) dan genteng sudah lama tidak diganti. Sementara Pak Wali, tidak perlu pindah karena pekerjaan akan dilakukan saat musim kemarau 2026,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai bahwa renovasi rumah dinas sebagai hal wajar. Menurutnya, rumah dinas Wakil Wali Kota memang sudah lama tidak diperbarui dan masih menggunakan tata ruang lama.

“Renovasi rumah dinas itu normal, ya. Rumdin Wawali sudah lama tidak direnovasi. Layout depannya juga kurang representatif. Wajar saja karena tidak dilakukan setiap tahun,” imbuh Mia-sapaannya. (rsy/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa penataan tersebut bukan merupakan relokasi permanen. “Kami melakukan inventarisasi untuk mengidentifikasi dan memploting area mana yang akan digunakan. Ini bukan relokasi, tapi penempatan sementara,” kata Eko, Senin (30/06/2025) tadi.

Eko juga menjelaskan, bahwa langkah tersebut sesuai dengan arahan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Yakni agar jembatan dan jalan di kawasan tersebut bisa difungsikan secara maksimal. Karena selama ini, kawasan tersebut kerap menjadi titik kemacetan dan banyak dikeluhkan masyarakat.

Baca juga :

“Para pedagang juga sudah menyatakan kesediaannya untuk dipindahkan sementara. Bahkan mereka meminta bantuan pembongkaran dan pemasangan lapak,” tambahnya.

Eko juga menegaskan bahwa pedagang yang dimaksud bukanlah Pedagang Kaki Lima (PKL), melainkan pedagang eksisting yang menempati sisi selatan jembatan. Dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,3 miliar.

“Penataan ini untuk jangka pendek dulu, dengan anggaran kurang lebih Rp 1,3 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, untuk pembangunan Pasar Induk Gadang tetap menjadi rencana jangka panjang. Sebab, saat ini pasar tersebut masih terikat kontrak dengan investor atau pihak ketiga. ”Sambil jalan untuk revitalisasi, kami masih menunggu penyelesaian dengan pihak ketiga. Penanganan jangka pendek ini berkaitan dengan keluhan masyarakat terkait kemacetan dan bau di jalan depan pasar,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gubernur Jatim, adalah bukti konkret hadirnya negara dalam menjaga keselamatan masyarakat di tengah ancaman bencana. “Ini adalah kabar yang sangat melegakan. Kami merasa diperhatikan dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Keputusan Ibu Gubernur untuk mengalokasikan anggaran ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang rasa aman dan masa depan warga kami,” kata Bunda Indah, saat mendampingi Gubernur Jatim, Minggu (25/05/2025) tadi.

Kerusakan tanggul sepanjang 280 meter di sisi utama dan tanggul pengarah lainnya, ujarnya, telah mengancam pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Melalui kolaborasi erat antara Pemkab Lumajang dan Pemprov Jawa Timur, penanganan darurat kini dilakukan dengan pendekatan komprehensif dari evakuasi mandiri, pengerahan alat berat, hingga normalisasi saluran air.

Baca juga :

“Sejak awal, kami telah menetapkan status darurat infrastruktur. Kini dengan dukungan dana dan teknis dari provinsi, kita bisa bergerak lebih cepat dan sistematis. Saya tegaskan kepada jajaran kami agar tidak menunggu, tetapi terus bergerak dan menjalin sinergi dengan semua pihak,” tambahnya.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang juga mengapresiasi arahan Gubernur, terkait pentingnya keterlibatan pelaku tambang dan kesadaran lingkungan di sekitar wilayah rawan. “Peringatan Ibu Gubernur soal tambang menjadi refleksi penting bagi kita semua. Ini momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan,” ujarnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Lumajang juga telah menyiagakan perangkat desa, khususnya di Sumberwuluh dan Jugosari, guna memastikan evakuasi warga berjalan aman dan cepat jika kondisi memburuk. “Ini adalah kerja bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat. Kami ingin warga tahu, mereka tidak sendiri. Pemerintah hadir, bergerak, dan berjuang bersama,” tegas Bunda Indah.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Pemkab Lumajang berkomitmen mengubah krisis ini menjadi titik balik untuk memperkuat ketangguhan wilayah dan membangun kesadaran baru tentang pentingnya menjaga alam. (kom/adi/sit)

Khusus sektor ini, Disnaker mengalokasikan anggaran sekitar Rp 443,494 juta. Adapun sasaran pengunaannya, ditargetkan lebih maksimal dibandingkan di tahun 2024.

Plt Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menjelaskan bahwa sasaran serapan penggunaan alokasi dana nantinya ditargetkan lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Dengan rincian, bahwa di tahun sebelumnya terserap sebesar Rp 177,878 juta. Adapun peruntukannya, menjangkau 2647 petani tembakau.

“Untuk mekanisme pemberian BPJS Ketenagakerjaan, itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkue). Artinya, BPJS hanya diberikan kepada petani tembakau. Adapun tahapannya, yaitu koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Setelah proses verifikasi selesai, baru kemudian diajukan ke BPJS untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Ketika tahapan verifikasi selesai, baru dinas akan menggulirkan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Plt Kadisnaker Kabupaten Malang, Kamis (01/05/2025) tadi.

Baca juga :

Tahapan verifikasi ini, tambah Yudhi, sangat penting dilakukan agar benar-benar tepat sasaran. Sebaliknya, tatkala proses verifikasi butuh waktu lama, maka akan berdampak pada pengguliran BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk tahun ini, dinas mentargetkan Mei ini bisa segera berlangsung. Karena dari koordinasi terakhir, verifikasi sudah mendekati final. Sehingga, diharapkan bisa segera diberikan,” tambahnya.

Masih menurut Yudhi, jika target dinas bisa dilakukan pada Mei, maka akan ada estimasi untuk BPJS selama delapan bulan. Sehingga, ini akan memberikan dampak positif kepada penerima BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk tahun ini, estimasi waktu tentunya sudah menjadi nilai positif dalam pemanfaatan alokasi DBHCHT. Sehingga, tinggal menunggu berapa banyak sasaran petani tembakau yang bisa lolos verifikasi. Namun harapannya, tentu lebih dari tahun lalu,” paparnya. (sit/adv)

Kepala Bidang Usaha Mikro dan Industri Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang, Andri Aprian, mengatakan bahwa biaya sertifikasi uji nutrisi yang cukup besar menjadi kendala utama bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemkab Lumajang hadir untuk memberikan solusi melalui program fasilitasi sertifikasi yang telah berjalan sejak 2023.

“Kami memahami bahwa sertifikasi ini menjadi tantangan bagi UMKM, karena biayanya bisa mencapai belasan juta rupiah. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha mengalokasikan anggaran agar lebih banyak pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk ekspansi ke pasar global,” kata Andri, Sabtu (01/02/2025) tadi.

Baca juga :

Pada tahun 2023, lanjutnya, Pemkab Lumajang telah menganggarkan Rp 288 juta untuk membantu 18 pelaku usaha mendapatkan sertifikasi. Sementara itu, tahun ini kembali dialokasikan dana sebesar Rp 70 juta untuk mendukung empat pelaku usaha lainnya.

Selain dukungan anggaran, pemerintah juga menegaskan pentingnya kesiapan administrasi dari para pelaku usaha. Sertifikasi halal dan izin usaha menjadi syarat utama dalam proses seleksi penerima bantuan ini. “Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Pemkab Lumajang mengajak seluruh pelaku UMKM untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang ini. Selain sertifikasi, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, serta akses jaringan bisnis agar UMKM Lumajang semakin kompetitif di kancah global.

Dengan dukungan ini, diharapkan semakin banyak produk lokal Lumajang yang tidak hanya berjaya di pasar nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional, membawa nama Lumajang ke tingkat global. (kom/adi/gie)

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, merinci bahwa pembangunan lintasan lari memakan biaya terbesar, yaitu Rp 5,4 miliar. Selain itu, perbaikan dan pengecatan fasilitas pendukung menghabiskan Rp 3,1 miliar, pengadaan scoring board berbasis videotron sebesar Rp 999 juta dan pengadaan lampu Rp 350 juta.

“Totalnya kurang lebih Rp 10 miliar untuk rehab Stadion Gajayana. Anggaran ini sepenuhnya menggunakan APBD 2025. Namun, untuk perbaikan rumput belum termasuk karena anggaran kami belum mencukupi,” jelas Baihaqi, Selasa (14/01/2025) tadi.

Pembangunan lintasan lari nantinya akan menggunakan material latex dengan standar seperti di Gelora Bung Tomo. Kemudian, tribun Stadion Gajayana akan dicat ulang dan cat lama yang rusak akan dikerok terlebih dahulu untuk hasil maksimal.

Baca juga :

“Untuk kursi tribun tidak akan diganti. Namun, toilet, ruang ganti dan atap tribun yang bocor akan dilakukan perbaikan dan scoring board akam menggunakan videotron,” tambahnya.

Renovasi tersebut direncanakan akan selesai dalam waktu lima bulan, dengan pekerjaan lintasan lari dan pengecatan memakan waktu paling lama, sekitar empat bulan.

“Waktu lima bulan saya kira cukup, karena tidak ada pekerjaan berat. Fokus kami pada lintasan lari, pengecatan dan perbaikan fasilitas agar stadion siap digunakan untuk Porprov Jatim 2025,” imbuh Baihaqi.

Sebagai informasi, renovasi tersebut dilakukan untuk mendukung Kota Malang sebagai tuan rumah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025. Stadion Gajayana akan menjadi lokasi upacara pembukaan dan venue untuk cabang olahraga atletik serta sepak bola. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa progres penataan parkir tersebut, saat ini telah memasuki tahapan appraisal. Kemudian, akan dilanjutkan dengan sosialisasi serta konsultasi publik.

“Saya tekankan pentingnya timeline yang jelas untuk setiap tahapan proyek, mulai dari penyelesaian lahan hingga pemanfaatan gedung parkir. Kami juga rencanakan agar lahan yang sudah dibeli dapat dimanfaatkan sebelum bangunan parkir selesai,” kata Pj Wali Kota Iwan, Rabu (06/11/2024) tadi.

Pj Wali Kota Iwan berharap, dengan dilakukan percepatan penataan parkir ini dapat segera memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun pengunjung di Kawasan Kayutangan Heritage. “Semua proses dipastikan berjalan dengan cepat, namun tetap mematuhi aturan yang berlaku. Harapannya ini juga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan, serta membuat kawasan semakin tertata,” tambah Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, optimis bahwa proyek tersebut bisa direalisasikan pada tahun 2025 mendatang. Walaupun, dalam pelaksanaannya dimungkinkan mundur dari waktu yang diharapkan.

“Kami upayakan secepatnya, tetapi memang tidak pasti di bulan Februari 2025. Karena ini proyeksinya kan juga untuk menambah pendapatan daerah Kota Malang,” ucap Jaya.

Mengenai anggaran yang akan dialokasikan untuk pengadaan lahan dan pembangunan fisik parkir ini mencapai sekitar Rp 48 miliar. Dengan rincian, Rp 27 miliar untuk pengadaan lahan dan Rp 21 miliar untuk pembangunan struktur serta fasilitas pendukung.

“Lokasinya sudah ditetapkan di bekas gedung Bank Mandiri Syariah di kawasan Kayutangan. Untuk Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Panlok) yang seharusnya terbit pada akhir Oktober 2024, ini masih dalam revisi dan masukan yang perlu diperhatikan, sehingga penerbitannya mengalami penundaan,” imbuh Jaya. (pro/rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Mas Dhito-sapaan bupati, juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan dana hibah pola trijuang sebesar Rp 5 miliar. Dana itu, untuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024. Sementara besaran dana yang dialokasikan itu, meningkat dari tahun 2023. Hal ini, sebagai wujud komitmen bupati untuk menuntaskan sertifikasi tanah bagi warga Kabupaten Kediri.

“Harapannya, 2025 nanti Kabupaten Kediri sudah tuntas PTSL,” kata Mas Dhito.

Dalam penyerahan tersebut, Mas Dhito kembali menyampaikan komitmennya supaya sertifikat tanah bagi warga bisa cepat tuntas. Dengan begitu, warga memiliki jaminan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanahnya.

Baca juga :

“Makanya, tahun lalu kita alokasikan Rp 4,5 miliar dan tahun ini kita alokasikan Rp 5 miliar. Dan, tahun depan kita alokasikan lagi,” ungkapnya.

Dalam acara penyerahan sertifikat itu, Mas Dhito kembali mengingatkan kepada warga penerima sertifikat, untuk tidak menyerahkan sertifikat kepada rentenir sebagai jaminan hutang. Bilamana warga membutuhkan dana sebagai modal usaha, diimbau untuk menjaminkan ke bank daerah Kabupaten Kediri, yang memiliki suku bunga rendah dibandingkan bank lain.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Kediri, La Ode Asrafil, menambahkan jika keseluruhan sertifikat yang akan diserahkan bagi warga di Desa Panjer, ada sebanyak 600 bidang. Nantinya, secara bertahap akan diberikan dalam beberapa hari ke depan.

Pihaknya juga mengapresiasi komitmen Mas Dhito, yang selama ini telah mengalokasikan anggaran untuk hibah percepatan sertifikat tanah bagi warganya. “Perhatian beliau terhadap masyarakat sangat luar biasa, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Bahkan, hampir tidak ada yang sama seperti Kabupaten Kediri,” ujarnya. (kom/pan/sit)

Merespon kondisi itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa pemulihan kinerja ekonomi Kota Batu, selama ini berjalan sudah bagus. Sehingga, berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan angka pengangguran.

“Penurunan angka pengangguran di Kota Batu tahun 2023 ini, itu sangat signifikan. Faktor pendukungnya yaitu kondisi inflasi yang semakin terkendali. Juga, langkah intervensi dari Pemkot Batu kepada masyarakat,” terang Pj Wali Kota Batu, Jumat (10/11/2023) tadi.

Jika di lihat di tahun sebelumnya, ujarnya, angka pengangguran cukup tinggi. Ini disebabkan, karena terjadi shifting atau perpindahan tenaga kerja. Dari lapangan usaha pertanian ke lapangan usaha pendukung sektor pariwisata.

Kemudian, ketika sektor pariwisata mulai pulih, banyak tenaga kerja yang dapat bekerja kembali di sektor pariwisata maupun sektor turunannya. Walaupun belum optimal sampai level pra pandemi, namun grafiknya sudah bagus.

Baca juga :

“Contohnya seperti ini, mereka yang dahulu sebelum pandemi Covid-19 bekerja di sektor pariwisata, kemudian saat terjadi pandemi mereka berhenti bekerja. Lalu, mereka berpindah ke sektor pertanian. Seiring berjalannya waktu, beransur-ansur mereka kini kembali ke sektor pariwisata karena selesai Covid,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Disnaker Kota Batu, Adiek Iman Santoso, mengatakan bahwa di tahun 2022 dan merujuk dari data BPS Kota Batu, angka pengangguran di atas angka sekitar 10 ribu jiwa. Jumlah itu, untuk angka sekitar 8,43 persen, pada data tahun 2022 atau dari jumlah penduduk.

“Untuk merespon kondisi itu, di tahun 2023 ini ada sekitar Rp 10 miliar, alokasi anggaran untuk melakukan intervensi. Jumlah itu, salah satunya dimanfaatkan untuk pelatihan dan sebagian untuk meningkatkan keahlian kerja masyarakat,” paparnya.

Untuk mengatasi secara total pengangguran di Kota Batu, ujarnya, tentu masih ada prosentase angka sekitar 4,52 persen. Jumlah ini, tentu saja berkisar di sekitaran 4 ribu jiwa dan akan menjadi PR di tahun 2024.

“Semoga saja situasi selalu baik dan inflasi terjaga. Sehingga, pergerakan ekonomi kian bagus dan harapannya di semester awal 2024, jumlah pengangguran kian turun drastis kembali,” lanjutnya. (put/gie)