Hal itu, ditegaskan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menyerahkan Alsintan kepada Brigade Pangan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Senin (06/04/2026) tadi. Penyerahan dua unit combine harvester dan satu unit drone pertanian kepada Brigade Pangan itu, menjadi sinyal kuat bahwa transformasi yang didorong bukan bersifat parsial, tetapi menyasar efisiensi hulu hingga hilir. Di mana, teknologi ditempatkan sebagai pengungkit produktivitas sekaligus pengendali biaya.

Bunda Indah juga mengatakan, bahwa modernisasi harus menjawab persoalan klasik pertanian. Yaitu, tingginya kehilangan hasil, rendahnya efisiensi tenaga kerja, serta ketergantungan pada pola budidaya konvensional yang tidak lagi adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar.

“Modernisasi tidak boleh berhenti pada distribusi alat, tetapi harus memastikan perubahan nyata pada sistem produksi dan peningkatan kesejahteraan petani,” kata Bunda Indah.

Penggunaan combine harvester, tambahnya, tidak hanya mempercepat panen. Akan tetapi, secara signifikan menekan post harvest loss yang selama ini menjadi ‘kebocoran tersembunyi’ dalam rantai produksi. Artinya, peningkatan produksi tidak selalu harus berasal dari perluasan lahan, tetapi dari optimalisasi hasil yang sudah ada.

Sementara itu, drone pertanian menghadirkan pendekatan baru berbasis presisi. Penggunaan input produksi, seperti pupuk dan pestisida yang tidak lagi seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi spesifik lahan. Ini bukan hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga langkah strategis menuju pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun, modernisasi berbasis teknologi membawa konsekuensi serius kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa literasi teknologi yang memadai, Alsintan berpotensi menjadi aset pasif yang tidak memberi nilai tambah.

Baca juga :

“Yang kita bangun bukan sekadar alat, tetapi ekosistem, mulai dari SDM, kelembagaan hingga tata kelola agar teknologi benar-benar memberikan dampak ekonomi,” tambah Bunda Indah.

Karena itu, penguatan kelembagaan menjadi titik krusial. Brigade Pangan tidak cukup hanya berfungsi sebagai pengguna alat, tetapi harus berevolusi menjadi manajer sistem, mengatur jadwal penggunaan, memastikan perawatan hingga membangun skema pembiayaan operasional yang berkelanjutan.

Menurut Bunda Indah, transformasi ini menyentuh perubahan paradigma, dari pertanian berbasis tenaga kerja ke pertanian berbasis manajemen. Petani tidak lagi sekadar pelaku produksi, tetapi menjadi pengambil keputusan yang didukung data dan teknologi.

“Di sinilah pentingnya integrasi kebijakan. Modernisasi Alsintan harus diikuti dengan penguatan akses pembiayaan, jaminan pasar, serta dukungan infrastruktur pendukung. Tanpa itu, efisiensi di tingkat produksi tidak akan terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan petani,” imbuhnya.

Dengan kontribusi sektor pertanian sekitar 32 persen terhadap PDRB, ujarnya, tentunya langkah ini memiliki implikasi luas terhadap struktur ekonomi daerah. Modernisasi bukan hanya soal meningkatkan hasil panen, tetapi menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi pangan dan memperkuat ketahanan daerah terhadap gejolak eksternal.

Lebih jauh, transformasi ini membuka peluang regenerasi petani. Masuknya teknologi dapat menarik minat generasi muda untuk kembali melihat pertanian sebagai sektor yang modern, produktif dan menjanjikan.

Namun tantangan ke depan tidak ringan. Risiko ketimpangan akses teknologi, potensi ketergantungan pada alat, hingga kesiapan ekosistem pendukung menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, keberhasilan modernisasi tidak diukur dari jumlah Alsintan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana sistem produksi benar-benar berubah lebih efisien, lebih adaptif dan lebih berkelanjutan.

“Alsintan hanyalah pintu masuk. Yang sedang dibangun Lumajang adalah fondasi baru pertanian yang tidak lagi bertumpu pada kebiasaan lama, tetapi pada sistem yang terukur, terintegrasi dan berorientasi masa depan,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Pelaksanaan sendiri, terasa sangat istimewah, karena di momen itu juga dilakukan menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan benih padi kepada petani di Kabupaten Kediri. Secara keseluruhan, total ada 51 bantuan traktor roda empat yang diberikan. Dengan uraian, 34 unit diserahkan tadi pagi dan 17 unit diserahkan pada 2025.

“Di Tahun 2026 ini, kita masih akan menyalurkan 150 hingga 190 bantuan Alsintan lagi, sesuai kebutuhan petani,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, seusai mencoba mengoperasionalkan traktor roda empat yang diserahkan ke petani. 

Untuk mendukung kebutuhan mengolah lahan, tambah Mas Dhito, selain traktor roda empat, petani juga membutuhkan traktor roda dua. Untuk itu, dalam acara tasyakuran tersebut juga diserahkan pula bantuan 15 traktor roda dua, dimana 2025 lalu juga telah diserahkan sebanyak 4 unit.

Selain traktor, bantuan Alsintan lain yang telah diserahkan yakni 11 unit combine harventer, 6 pompa air dan 11 handprayer. Kemudian, untuk bantuan benih padi, setelah 2025 lalu menyalurkan 75 ton, pagi tadi kembali diserahkan sebanyak 73 ton.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Kediri, papar Mas Dhito, berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian. Baik melalui peningkatan infrastruktur, pendampingan teknis, maupun penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Penyerahan bantuan Alsintan dan benih padi tersebut, merupakan salah satu upaya untuk membantu petani. Melalui bantuan tersebut, diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi dan dapat mempertahankan capaian swasembada pangan termasuk gula yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

“Kabupaten Kediri bisa memberikan bantuan Alsintan yang cukup banyak di tengah kondisi efisiensi anggaran, karena kami bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk memenuhi target dari Bapak Presiden,” ungkapnya.

Di Kabupaten Kediri, pada tahun 2025 luas tanam padi 49.743 Ha dengan jumlah produksi 307.000 ton Gabah Kering Giling (GKG). Untuk jagung, luas tanam 55.807 Ha dengan jumlah produksi 373.000 ton jagung pipil kering. Adapun untuk tebu, luas tanam 20.683 Ha dengan jumlah produksi 1.985.302 ton.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga mendorong anak muda untuk mau menjadi petani. Pihaknya memberikan bantuan kepada delapan petani di bawah usia 30 tahun, sebagai bentuk apresiasi karena mau terjun menggarap lahan pertanian di usia muda.

“Harapan saya, petani tidak lagi didominasi usia 50 tahun ke atas, tapi 40 tahun ke bawah, dan tadi sudah terlihat embrionya,” paparnya. (pan/sit)

Capaian pertanian di Kabupaten Lamongan, juga diwujudkan dengan perolehan peringkat pertama pada produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) se-Provinsi Jawa Timur. Data ini, merupakan akumulasi dari penanaman padi selama tahun 2025. Tercatat pada tahun 2025, produksi padi mencapai 904,928 ton GKG. Sedangkan lahan panenya tercatat 175.832 hektar dengan provitas 7,33 ton. Sehingga, produksi sampai dengan 13 November 2025 adalah 1.285.000 ton.

“Pertanian di Kabupaten Lamongan terus membawa capaian. Tahun ini Kabupaten Lamongan menempati peringat pertama pada produksi padi GKG se Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini di Desa Plumpang berhasil melaksanakan panen raya ketiga dengan harga melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yakni Rp 6.500,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Usai panen raya, Bupati Yuhronur menyampaikan capaian Luas Tambah Tanam saat ini adalah 70 persen atau 134.480 hektar.

Sementara itu, Kepala Desa Plumpang, Sutikno, mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan selalu hadir untuk membantu terkait pengairan pertanian. Namun terkait dengan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan saluran pengairan, diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Karena keduanya, merupakan pendukung utama keberhasilan pertanian di wilayah Plumpang.

Bupati Yuhronur menyambut positif masukan tersebut, serta mengupayakan realisasi secara bertahap. Mengingat, keberhasilan pertanian merupakan komitmen Pemkab Lamongan yang telah tertuang dalam RPJMD Lamongan 2025-2030 yang berfokus pada transformasi ekonomi berbasis pertanian. Melalui program prioritas Lumbung Pangan Lamongan untuk menjadikan sektor pertanian lebih produktif, berkelanjutan dan berdaya saing. (kom/son/gie)

Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna M Saniputera, mengatakan bahwa hingga saat ini setidaknya petani di 32 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, sudah menanam tembakau. Secara keseluruhan, sejumlah petani tergabung dalam 132 kelompok tani (Poktan). Sementara dalam penyaluran bantuan Alsintan DBHCHT tahun 2025, yang mendapatkan bantuan ada sebanyak 47 poktan.

“Secara keseluruhan, total anggaran yang diterima DTPHP Kabupaten Malang tahun 2025, sekitar Rp 19,794 miliar. Adapun bantuan Alsintan yang diberikan, seperti cultivator sebanyak 21 unit, alat perajang tembakau 15 unit dan kendaraan angkut roda tiga ada 11 unit,” kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam (DPUSDA) Kabupaten Malang.

Ditambahkan Avi-sapaan akrab Kepala DTPHP, dari total anggaran tersebut, ada sekitar Rp 1,3 miliar, yang dialokasikan untuk pengadaan Alsintan. Adapun penyaluran yang diberikan, yakni secara berkala kepada petani tembakau yang ada di Kabupaten Malang.

“Penyaluran ini diberikan secara berkala. Sehingga, tidak setiap tahun semuanya dapat. Jadi di samping infrastruktur, mereka juga ada mitra di budidaya kawasan tembakau. Karena budidaya tembakau, ini juga ada mitra. Sehingga, nanti apa yang diminta pasar, maka komoditas akan ditanam,” tambahnya.

Baca juga :

Avi juga menambahkan, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pasar tembakau yang luar bisa. Mengingat, usaha produksi rokok yang cukup banyak, baik dari industri kecil hingga skala sesar.

“Malang ini cukup menjanjikan. Karena industri rokok kecil, menengah, sampai besar, itu cukup banyak di Kabupaten Malang,” papar Avi.

Melalui penyaluran Alsintan ini, Avi berharap agar kedepannya hasil tembakau produksi petani Kabupaten Malang, kian berkualitas. Sehingga, bisa diterima oleh pengusaha rokok yang ada di Kabupaten Malang.

“Salah satu harapannya, nanti perhektar itu bisa menghasilkan 10 ton daun basah. Dengan rendemen, kalau ini nanti tanamannya bagus, cuacanya mendukung, insyaallah 10 persen. Jadi, kurang lebih 1 ton perhektar tembakau kering,” terangnya.

Ketua Kelompok Tani Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kusnan, dalam kesempatan itu mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya pemberian bantuan Alsintan. Terlebih, dalam penerimaan bantuan tahun ini, pihaknya menerima bantuan berupa kendaraan roda tiga. Sehingga, dapat mempermudah dalam proses pengangkutan, pupuk hingga hasil panen tembakau.

“Bantuan ini tentunya sangat memberikan dampak positif bagi kami. Selain membawa hasil panen, tentunya juga seperti pupuk,” ujarnya. (sit/adv)

Sebelumnya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember dan jajarannya ngantor di Kecamatan Tanggul. Sedangkan dalam pelaksanaan kali ini, Gus Fawait ngantor di Kecamatan Silo, Jumat (27/06/2025) tadi.

Kegiatan sendiri, dimulai Gus Fawait dengan datang ke Kantor Desa Sempolan, Kecamatan Silo, untuk menggelar silaturahmi bersama dengan guru ngaji. Di lokasi itu, Gus Fawait memastikan bahwa Pemkab Jember akan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji.

“Dalam waktu dekat, Pemkab Jember akan mencairkan insentif guru ngaji. Selain itu, kami juga memberikan biaya pendidikan gratis kepada putra-putri guru ngaji,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Seusai menyapa guru ngaji, Gus Fawait dan sejumlah pimpinan OPD bergeser ke Lapangan Sempolan. Tujuannya, untuk menggelar apel kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

“Hari ini, kami hadir dengan membawa puluhan pelayanan untuk masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskan bupati, beberapa puluhan layanan itu, diantaranya seperti pasar murah, pelayanan Admindukcapil, pelayanan kesehatan gratis dan pelayanan pembuatan perizinan usaha. Berikutnya, Gus Fawait didampingi Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, juga mengunjungi sejumlah pasien di Puskesmas 1 Silo. Kepada sejumlah pasien, Gus Fawait memberikan motivasi agar para pasien lekas membaik.

“Kami datang untuk memastikan pelayanan kesehatan merata di Jember,” tambahnya.

Dalam momen itu, Gus Fawait juga menggelar pertemuan dengan gabungan kelompok tani di Cafe Regar, Desa Garahan dan para RT/RW di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Di sana, bupati memberikan sejumlah bantuan. Diantaranya, penyerahan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) hingga penyerahan SK Pokdarwis. (kom/rio/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) tersebut merupakan bantuan dari Presiden RI, Probowo Subianto senilai Rp 500 juta. Yang mana, panen padi dengan menggunakan mesin tersebut dinilai jauh lebih efisien dibanding cara manual.

“Selisihnya luar biasa. Empat hektare bisa selesai hanya dalam dua hari dan langsung masuk karung. Sementara kalau manual butuh 16 hari. Sehingga dari segi waktu, biaya dan tenaga, penggunaan mesin ini sangat menguntungkan,” kata Wali Kota Wahyu.

Meski menggunakan tenaga mesin, dirinya juga berharap agar buruh tani tidak perlu risau. Itu karena, tenaga manusia masih tetap dibutuhkan untuk pengolahan lahan.

“Kalau di Kota Malang sendiri, kami kekurangan tenaga dan selama ini banyak memanfaatkan buruh dari Kabupaten Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Saat disinggung terkait kemungkinan pengadaan mesin panen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurutnya akan dipertimbangkan efektivitas dan skala prioritasnya terlebih dahulu. “Kalau memang efektif, tentu bisa kita anggarkan. Tapi kita tetap harus melihat efisiensi dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa hasil panen menggunakan alat tersebut sedikit lebih bersih karena proses pemisahan batang dan bulir dilakukan secara mekanik. “Tadi dapat satu karung, beratnya kurang lebih 60 kg. Kemudian setengah hektare kurang lebih dapar 60 karung. Kalau bobotnya sama dengan manual cuma kecepatan, penggunaan tenaga dan biaya lebih irit dengan menggunakan mesin ini,” ucap Slamet.

Untuk pengelolaan alat combine harvester, nantinya akan dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di empat kecamatan. Dengan menggunakan alat tersebut, menurutnya juga tidak akan mengurangi peran buruh tani sepenuhnya.

“Mereka tetap dibutuhkan pada tahapan pengolahan lahan seperti membrujul, melembutkan dan menanam. Kami juga melihat perlunya penambahan alat tersebut, minimal dua unit lagi agar bisa digunakan bergiliran saat musim panen serentak,” imbuh Slamet. (pro/rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa bantuan Alsintan tersebut merupakan bentuk perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, terhadap program ketahanan pangan di daerah. Walaupun Kota Malang sendiri, termasuk wilayah urban (perkotaan).

“Alhamdulillah, ini bentuk perhatian dari Bapak Presiden. Walaupun kita di perkotaan, tapi untuk menjaga ketahanan pangan yang ada, beliau memberikan satu unit alat pengolah padi,” kata Wali Kota Wahyu.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemkot Malang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menyalurkan berbagai alat dan benih pertanian kepada para Gapoktan di empat kecamatan, yakni Kedungkandang, Lowokwaru, Sukun dan Blimbing. “Ini juga sebagai bentuk perhatian dari Pemkot Malang untuk bisa menjaga ketahanan pangan dan swasembada pangan yang ada di Kota Malang,” tambah Wali Kota Wahyu.

Dengan diberikan bantuan tersebut, Wali Kota Wahyu memastikan bahwa Pemkot Malang akan terus menjaga produktivitas pertanian. Ditargetkan, hasil panen tetap stabil di angka 15.000 ton per tahunnya sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan intensifikasi, penambahan masa tanam dan penggunaan bibit unggul seperti padi dan jagung hibrida, insyaallah target ini bisa tercapai meski lahan terbatas,” lanjutnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa bantuan dari Presiden Prabowo, melalui Kementerian Pertanian, berupa combine harvester (alat panen padi modern, red) senilai Rp 500 juta. Itu, diyakini mampu memangkas waktu panen dengan drastis.

“Lahan seluas empat hektare bisa selesai dipanen dalam waktu dua sampai tiga jam dengan alat tersebut. Jika menggunakan tenaga manusia, bisa memakan waktu lebih dari 10 hari,” ucap Slamet.

Dari APBD Kota Malang, bantuan yang disalurkan antara lain, Hand tractor roda dua senilai Rp 43 juta perunit untuk mengolah tanah, Handsprayer elektrik untuk memudahkan penyemprotan tanpa pemompaan manual. Kemudian, Mulsa perak plastik guna menghambat pertumbuhan gulma di sekitar tanaman.

“Ada juga Paddy mower, alat potong padi yang mempercepat proses panen, Hammer mill sebanyak dua unit, digunakan untuk mencacah limbah pertanian dan kotoran ternak guna produksi pupuk organik dan Benih padi sebanyak 5.500 kg, serta benih jagung sebanyak 330 kg untuk petani di empat kecamatan, terutama Kedungkandang dan sebagian wilayah Sukun,” jelasnya.

Diakhir, Slamet menuturkan bahwa total bantuan tersebut berasal dari usulan petani yang disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Gapoktan, kelurahan dan kecamatan. “Nanti alatnya juga bisa digunakan oleh Gapoktan antar wilayah juga. Di Kota Malang ini ada sekitar 20 Gapoktan yang tersebar di empat kecamatan Kota Malang,” imbuh Slamet. (pro/rsy/sit)

Dalam kegiatan penyerahan bantuan itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menekankan bahwa Alsintan bukan milik pribadi, melainkan milik bersama dalam wadah brigade pangan. “Bantuan ini bukan milik pribadi. Gunakan untuk kesejahteraan bersama. Saya harap, setiap kelompok tani punya komitmen untuk merawat dan mengatur pemanfaatannya dengan bijak,” kata Bunda Indah, dalam arahannya di Kantor Dinas Pertanian, Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT).

Dirinya juga mengingatkan, bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya ditentukan oleh alat yang tersedia. Namun, juga kesadaran dan kedewasaan pengelola dalam membangun sistem kerja yang adil, transparan dan berorientasi jangka panjang.

Baca juga :

“Kalau alat ini dirawat dengan baik, digunakan bergantian sesuai kebutuhan dan dikelola dengan sistem yang terbuka, manfaatnya bisa dinikmati oleh semua anggota. Jangan sampai ada yang merasa lebih berhak atau justru tidak mendapat giliran,” tambahnya.

Semangat gotong royong dan keberlanjutan, lanjutnya, menjadi fondasi utama yang dirinya dorong agar keberadaan Alsintan tidak hanya menjadi simbol modernisasi. Namun, juga menjadi penggerak solidaritas antar petani dan kemajuan pertanian desa.

Bunda Indah juga mengajak Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Lumajang, untuk terus mendampingi kelompok tani dalam membangun tata kelola Alsintan yang efektif. Sekaligus, memberikan pelatihan teknis agar pemanfaatan alat benar-benar berdampak pada produktivitas dan efisiensi kerja.

Dengan pendekatan partisipatif seperti ini, Pemkab Lumajang berharap bantuan Alsintan bukan hanya menjawab tantangan pertanian hari ini, tetapi juga menjadi investasi sosial-ekonomi jangka panjang bagi masa depan ketahanan pangan daerah. (kom/adi/sit)

Dalam sambutannya, Gus Fawait mengatakan bahwa Jember adalah salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Bahkan, Kabupaten Jember juga menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia.

“Untuk itu, pertanian Jember perlu terus dikawal,” kata Gus Fawait.

Sebelumnya, pihaknya juga telah berfokus pada bidang kesehatan. Karenanya, sekarang pihaknya akan fokus pada bidang pertanian dan selanjutnya infrastruktur.

Gus Fawait menerangkan, bahwa ketersediaan pupuk masih menjadi masalah pelik di Jember. Padahal, stok pupuk tercukupi dari pusat.

Baca juga :

Oleh karena itu, dirinya mengajak jajaran Forkopimda dan seluruh pihak untuk mengawal ketersediaan pupuk di Jember. “Saya pastikan tak ada yang main-main soal pupuk di Jember. Kalau sampai ada, biar diproses oleh petugas,” lanjutnya.

Ditambahkan Gus Fawait, bahwa Jember juga memiliki kampus top yang memiliki Prodi (program studi) Pertanian. Untuk itu, produktivitas padi di Jember perlu dikembangkan.

“Ke depan, kami akan bekerja sama dengan setiap kampus untuk melakukan penelitian. Yakni, terkait dengan varietas padi apa yang cocok di Jember,” ungkapnya.

Dengan kolaborasi itu, imbuhnya, diharapkan dapat mempertahankan produksi dan merealisasikan ketahanan pangan di Kabupaten Jember. (kom/rio/sit)