Itu karena, dalam serangkaian pelaksanaan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis lima unit ambulance untuk Puskesmas. Sejumlah unit itu, adalah hasil pengadaan dari alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pasuruan tahun 2025.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pasuruan, dr Ani Latifah, menjelaskan bahwa lima ambulance itu masing-masing diberikan kepada Puskesmas Prigen, Gempol, Bangil, Purwosari dan Puskesmas Bulukandang. Pemilihan kelima puskesmas itu, didasarkan pada faktor urgensitas kebutuhan Puskesmas yang lokasinya berada di depan jalan raya maupun Puskesmas di kawasan wisata.

“Karena tingkat kebutuhan pasien yang berkunjung ke Puskesmas dekat jalan raya maupun kawasan wisata lebih banyak bila dibanding Puskesmas lainnya,” jelasnya.

Baca juga :

Dikatakan Ani, dari lima ambulance tersebut, ada yang menggantikan ambulance yang sudah ada di Puskesmas, salah satunya di Bulukandang. Untuk ambulance yang lama akan ditarik kembali dan pemanfaatannya bisa diperuntukkan bagi pondok pesantren (Ponpes) atau tempat-tempat lain di Kabupaten Pasuruan yang sangat membutuhkan bantuan mobil ambulance.

“Ada yang menggantikan kendaraan sebelumnya, tapi ada juga yang memang untuk menambah jumlah ambulans yang sudah ada, jadi tinggal bagaimana mempush layanan di puskesmas tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Shobih Asrori berharap agar bantuan ambulance dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama, untuk mobilitas pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit atau ke tempat lainnya yang bersifat urgent.

“Tidak ada lagi alasan untuk tidak mengantarkan orang sakit, baik dari puskesmas ke rumah sakit ataupun yang lainnya, dan semuanya gratis,” harapnya.

Selain penyerahan ambulance, Puncak Peringatan HKN ke 61 juga diisi dengan senam bersama, penyerahan hadiah bagi pemenang lomba vlog kesehatan dan senam Dharma Wanita Persatuan (DWP) UP Dispendikbud Kabupaten Pasuruan, hingga skrinning kesehatan, donor darah, serta pengundian hadiah. (kom/pas/sit)

Dijelaskan, bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk melengkapi alat kesehatan (Alkes) yang perlu peremajaan. Hal ini dilakukan, untuk menunjang kinerja atau penguatan layanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Asembagus Situbondo.

“Anggaran itu, digunakan untuk pengadaan Alkes, obat-obatan, bahan habis pakai hingga pengadaan prasarana Ambulance. Kemudian, untuk pengadaan prasarana UPS, pemeliharaan sarana gedung dan pemeliharaan atau kalibrasi rutin Alkes,” jelas dr Sudharmono, Rabu (05/06/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, sambung dr Sudharmono, anggaran DBHCHT juga akan dibelikan beberapa Alkes untuk mengganti peralatan yang rusak karena faktor usia dan pemakaian. “Pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan Kelas C serta pengadaan mobil ambulance emergency untuk pelayanan rujukan dan ATS (Asembagus Trauma Service),” jelas dr Sudharmono.

Dirinya juga menegaskan, bahwa dengan alat-alat kesehatan yang baru dan lebih canggih, maka pelayanan kesehatan RSUD Asembagus semakin maksimal. “Alhamdulillah, pada tahun ini kami mendapat alokasi DBHCHT. Kami akan gunakan untuk membeli sejumlah alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata dr Sudharmono.

Dikatakannya, anggaran DBHCHT sebesar kurang lebih Rp 5 miliar juga akan digunakan untuk pemeliharaan sarana gedung, pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai. “Dengan adanya kelengkapan alat kesehatan di RSUD Asembagus yang dibeli menggunakan anggaran DBHCHT tahun 2024, kami bisa memberikan pelayanan kesehatan masyarakat lebih maksimal,” tambahnya. (her/gie/adv)

“Saya sudah minta Satpol PP terkait Linmas ada shift-shiftan. Jadi, besok KPPS dilantik saya juga minta pada Pak Camat dan lurah, untuk memberikan pengertian. Tujuannya, agar kondisi fisik mereka harus dijaga supaya saat hari H Pemilu, kondisi mereka fit,” jelas Wahyu, Rabu (24/01/2024) tadi.

Apalagi, tambah Pj Wali Kota Wahyu, kemungkinan untuk menghitung surat suara bisa saja terjadi hingga tengah malam. Mengingat, ada lima kertas suara yang harus dihitung dalam Pemilu Februari mendatang.

Baca juga :

“Karena dalam penghitungan itukan juga membutuhkan waktu yang agak lama dan panjang, maka dalam hal ini juga dibutuhkan peran serta dari Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Sehingga, dalam hal ini pihaknya meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Malang, agar menyiagakan ambulans yang bisa diakses oleh masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, pada saat hari H Pemilu, pihaknya meminta agar Puskesmas tetap buka selama 24 jam.

“Saya minta agar Puskesmas itu bisa buka sampai pada perhitungan suara selesai. Bisa jadi, 24 jam untuk hari H Pemilu itu. Ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada kejadian yang tidak terduga, supaya kita cepat menangani,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dari data sistem informasi rencana umum pengadaan (RUP) Dinkes Kabupaten Malang, diketahui bahwa September lalu rencana lelang untuk pengadaan mobil ini akan dilakukan. Namun, karena butuh waktu pemesanan yang cukup lama, sehingga rencana pengadaan dilakukan penundaan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa khusus rencana pengadaan PSC harus dilakukan penundaan di tahun 2024. Itu karena, antara rencana pengadaan dengan realisasi, butuh waktu lebih lima bulan. Sehingga, jika lelang dilakukan di September, maka realisasi bakal melebihi dari Desember 2023.

“Karena butuh waktu minimal hingga lima bulan, makanya rencana pengadaan unit ini harus ditunda di tahun 2024. Penundaan itu, karena semata-mata unit yang sulit didapat. Jadi, untuk mendatangkan unit ini, dari pesan hingga realisasi butuh waktu minimal lima bulan. Atau, harus inden dahulu, baru unit akan datang. Karenanya, sangat tidak mungkin dipaksakan di pengadaan di September,” kata Wiyanto, Selasa (21/11/2023) tadi.

Baca juga :

Meski dilakukan penundaan, papar mantan Kepala Puskesmas Pakis ini, namun untuk pengadaan unit tetap tidak ada masalah. Artinya, selain akan dilakukan 2024, untuk jenis pun juga sesuai spesifikasi.

“Jadi, kita tunda namun untuk unitnya tetap sama sesuai perencanaan. Rencananya nanti, itu tetap untuk jenis kendaraannya yaitu jenis Hiace. Sehingga, tidak ada perubahan sesuai perencanaan awal,” ujarnya.

Ditanya mengenai kebutuhan dinas, Wiyanto menjelaskan bahwa secara keseluruhan untuk Puskesmas di Kabupaten Malang, sudah ada unit kegawatdaruratan tersebut. Begitu juga, kendaraan yang standby di Kantor Dinkes. Sehingga, dengan pengadaan tersebut diharapkan sudah memenuhi kebutuhan untuk layanan kesehatan.

“Secara keseluruhan, kebutuhan unit PSC sudah cukup. Artinya, ada unit yang standby di Dinkes dan nantinya ada yang standby di Pendopo Agung,” paparnya. (sit)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa dari 39 Puskesmas di 33 kecamatan di Kabupaten Malang, hampir semua sudah memiliki ambulance. Bahkan, untuk jumlahnya sekarang sudah ada sekitar 43 ambulance. Termasuk, keberadaan kendaraan itu di tiga rumah sakit umum daerah, yakni RSUD Lawang, RSUD Kanjuruhan Kepanjen dan RSUD Ngantang.

“Kami ingin memastikan bahwa sarana komunikasi HT di ambulance dan mobil PSC, semua sudah ada. Karena peran dari alat komunikasi ini, sangat penting dalam menunjang komunikasi di lapangan,” kata Kadinkes Kabupaten Malang, Senin (21/08/2023) tadi.

Baca juga :

Selain mengenai peran HT, Wiyanto juga memberikan perhatian lebih kepada peran sopir dan petugas di dalam mobil ambulance. Karena selama ini, tidak jarang sopir masih berperan ganda, selain sebagai petugas pengantar pasien ke tujuan.

“Sopir biasanya masih berperan ganda. Sementara di dalam ambulance, pun biasanya bukan dokter dan perawat. Inilah yang bertahap ditata. Apalagi, PSC sendiri didesain layaknya UGD berjalan, sebelum sampai lokasi tujuan,” imbuhnya.

Karenanya, ini ke depan akan ditata. Termasuk, mengenai rencana pengadaan unit PSC di tahun.

“Iya, tahun ini ada rencana pengadaan unit PSC,” tambah Wiyanto. (sit)

“Amal usaha Muhammadiyah, khususnya yang bergerak di sektor kesehatan, sangat aktif bersama-sama dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, khususnya untuk melakukan pengobatan dan vaksinasi,” kata Bupati Yuhronur.

Bahkan, tambahnya, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kabupaten yang sukses mengendalikan Covid-19. “Alhamdulillah, berkat kolaborasi yang baik ini dengan seluruh stakeholder yang ada, berhasil mengendalikan Covid-19 dan mengantarkan Kabupaten Lamongan menjadi daerah pertama di Pulau Jawa yang menerapkan PPKM level satu. Semoga, bantuan ini bermanfaat dan semakin meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucap Bupati Lamongan.

Ditambahkannya, Musyda Muhammadiyah ke-12 ini merupakan momentum pembangunan. Untuk itu, diharapkan dalam Musyda ini dapat melahirkan kepengurusan yang solid serta mampu membawa kemajuan Muhammadiyah. “Dalam Musyda ini, tidak hanya kita jadikan sebagai ajang untuk memilih pemimpin dalam organisasi. Tetapi kita jadikan musyawarah ini sebagai perekat silaturahmi antar sesama dan mampu membawa kemajuan Muhammadiyah,” tambahnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dalam kesempatan yang turut dihadiri Wakil Ketua PWM Jatim, Tamhid Masyhudi, di Universitas Muhammadiyah Lamongan, Bupati Lamongan juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif Muhammadiyah dalam membumikan Islam berkemajuan di Kabupaten Lamongan.

“Berbagai capaian yang diperoleh Lamongan tidak dapat dipisahkan dari sumbangsih amal usaha Muhammadiyah. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada PDM Lamongan yang telah mengantarkan umat berkemajuan di Kabupaten Lamongan melalui schooling, fiding, healing dan enterpreneurship nya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PDM Lamongan, Shodikin, mengungkapkan dalam perjalanannya, bahwa peran Muhamadiyah dalam membumikan Islam berkemajuan juga berseiringan dengan Islam nusantara. Untuk itu, perlunya menanamkan cara berfikir keagamaan sehingga bersama-sama hadir membawa keberkahan.

Shodikin juga berharap, Musyda ini mampu membawa organisasi Muhammadiyah lebih maju khusunya di Kabupaten Lamongan. “Semoga ke depan Muhammadiyah lebih maju dan bersama-sama dengan Ormas lainnya membawa keberkahan untuk kemajuan Lamongan,” ujarnya. (zen/gie)

Memontum Malang – Peningkatan layanan kegawatdaruratan kepada masyarakat, terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang. Jika di tahun 2019 atau sebelumnya telah menggelontorkan mobil ambulance PHC (Pra Hospital Care) 119 sebanyak 22 unit, maka dipenghujung 2020, akan menyiapkan mobil ambulance serupa sebanyak 10 unit untuk Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang.

“Untuk peningkatan pelayanan kegawat-daruratan dan antisipasi kejadian luar biasa, tahun ini akan disiapkan mobil ambulance PHC 119 sebanyak 10 unit. Sejumlah kendaraan itu, nantinya akan diberikan kepada Puskesmas-puskesmas, yang selama ini masih belum menerima bantuan ambulance PHC,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo.

Disinggung mengenai jenis kendaraan, mantan Direktur RSUD Lawang ini menerangkan, untuk jenis atau speknya sama dengan mobil ambulance PHC tahun 2019. Salah satu alasannya, karena selain besar juga luas. Sehingga, sangat bagus dan optimal dalam melayani kegawat-daruratan. Termasuk, dengan jenis sama, maka akan memudahkan tenaga medis dalam mengoperasionalkan alat-alat.

“Pemakaian kendaraan itu, juga karena sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.

Masih menurut Arbani, pemberian bantuan unit ambulance PHC 119, sifatnya akan menyeluruh di setiap puskesmas. Artinya, secara bertahap akan diberikan semua. Termasuk, nantinya di tahun 2021, untuk Puskesmas yang belum menerima unit kegawat-daruratan itu.

“Tahun 2021, rencananya juga akan dilakukan penggandaan kembali. Unit nantinya, juga akan diberikan kepada puskesmas yang belum menerima,” terangnya. (sit)

‘Mobil Ambulan yang membawa sabu dan menabrak polisi di banyuates dan berhenti di desa bundan ketapang. Tapi pengemudi lari tidak tertangkap,’. Status dalam akun ini sudah dibagikan ratusan kali, namun sepertinya saat ini sudah dihapus.

Kasat Narkoba Polres Lumajang AKP Ernowo saat dikonfirmasi wartawan memontum.com, Jumat (31/1/2020) siang. Mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan lidik terkait hal tersebut dan sudah berkomunikasi dengan kasat Narkoba Polres Sampang.

“Itu masih lidik mas, memang kami dapat info di fb. Udah kita tindak lanjuti, sementara masih lidik. Kita sudah koordinasi dengan Sampang, itu awalnya kecelakaan. Cuman dari pihak Sampang juga sudah kami kontek memang tidak ditemukan apa-apa,” kata Ernowo di Kantornya.

Ketika ditanya terkait kabar membawa Shabu pihaknya belum bisa memastikan. Untuk Polisi yang di tabrak Informasinya kata Kasat Narkoba, Anggota Polsek.

“Masalah ini masih kita lidik, kita gali informasi sebanyak mungkin. Nanti kalau memang, ya semoga aja adalah, biar kita bisa tindak lanjuti. Mohon doanya. Tapi tetap kita lidik, upaya, karena ini sudah kita laporkan ke pak Kapolres. Kita masih lidik Cuma hasilnya belum maksimal karena banyak yang harus kita gali,” ujar Kasat Narkoba.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dr Bayu Wibowo IGN, ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (30/1/2020) sore terkait Ambulace tersebut mengatakan, Bahwa pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan kades Ledoktempuro. Anggota Polsek Randuagung serta terhubung langsung dengan Kanit Narkoba Polres Sampang, Bahwa tidak ada ditemukan obat terlarang(Narkoba)jenis apapun. “Cuma kasus kecelakaan biasa,” terang Bayu.

“Untuk sementara posisi Ambulance berada di Polres Sampang. Malam ini juga ada Tim yang berangkat ke Sampang,’ Imbuhnya.

Ketika ditanya terkait regulasi Ambulance Desa, Apakah boleh dibawa keluar kota. Bayu menyampaikan, sesuai juknis pemanfaatan Ambulance Desa terbatas mengantar orang sakit atau merujuk pasien dari desa ke puskesmas atau RS yang ada di Kab Lumajang. Tidak untuk merujuk atau membawa pasien ke luar kota.

“Maaf sesuai juknis pemanfaatan ambulan desa terbatas mengantar orangsakit atau merujuk pasien dari desa ke puskesmas atau RS yang ada di Kab Lumajang. Tidak untuk merujuk atau membawa pasien ke luar kota. Sudah kami sosialisasikan sewaktu penyerahan ambulance dan juknis kami serahkan ke Kades penerima,” jelasnya. (adi/yan)

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Lazisnu Plumbungan. Karena mampu menyediakan ambulance bagi warga yang membutuhkan,” terang Nur Ahmad Syaifuddin saat Launching Mobil Ambulance Layanan Umat, Rabu (25/12/2019) di Ranting Plumbungan.

Bagi Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini, adanya mobil ambulance itu sebagai prestasi Lazisnu Plumbungan. Hal ini menunjukkan kinerja sosial dalam memikirkan kebutuhan ummat sangat diperhatikan.

“Peresmian mobil ambulance ini luar biasa. Ini bukti Lazisnu berprestasi dalam masalah sosial. Sekaligus menunjukkan kekompokan masyarakat Plumbungan,” ungkapnya.

Bagi mantan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini, kekompakan dan prestasi yang sudah dibangun masyarakat dan Lazisnu Plumbungan harus tetap dijaga. Apalagi, melihat level ranting sudah mampu membeli mobil ambulance layanan umat secara mandiri.

“Ini catatan prestasi.luar biasa. Kami berharap kebaikan (prestasi) itu harus tetap dijaga secara istikhomah. Saya harap mobil ambulance layanan umat ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi warga Plumbungan,” tegasnya.

Sementara Perwakilan Lazisnu Sidoarjo, Lukman Hakim juga mengapresiasi kinerja Lazisnu Plumbungan. Apalagi, sudah mampu memberdayakan swadaya anggota dengan membelikan mobil layanan umat itu. Bagi Lukman Lazisnu Ranting Plumbungan merupakan satu-satunya ranting Lazisnu yang memiliki mobil operasional sendiri.

“Bagi kami ini prestasi yang luar biasa. Apalagi berdasarkan datanya, Lazisnu Plumbungan juga sudah menerapkan kartu berobat gratis bagi sekitar 400 warga kurang mampu,” tandasnya. Wan/yan