Bantuan ambulans tersebut, diserahkan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian BRI terhadap kebutuhan layanan kesehatan, khususnya bagi para santri di lingkungan pondok pesantren (Ponpes). Sekedar diketahui, di Ponpes ini terdapat sekitar 1.200 orang santri.

Baca juga :

Pemimpin Cabang BRI Kepanjen, Herwansyah, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung fasilitas kesehatan. “Kami berharap, bantuan ambulans ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang layanan kesehatan bagi 1.200 santri di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2. BRI akan terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program sosial,” ujar Herwansyah, Selasa (28/04/2026) tadi.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2, KH M Hamim Kholili, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh BRI. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ambulans ini tentu akan sangat membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal bagi para santri,” ungkapnya.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI secara konsisten terus berupaya memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. (hms/sit)

Pimpinan Cabang Bank Jatim Situbondo, Didik Yanuardi, mengatakan bahwa bantuan ambulans tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat. “Bantuan satu unit ambulans ini merupakan wujud komitmen Bank Jatim, untuk mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Situbondo,” kata Didik, saat didampingi Direktur Keuangan Bank Jatim.

Sedangkan pemberian 1.000 bibit pohon mahoni, lanjut Didik, sebagai bagian dari upaya pelestarian dan kepedulian lingkungan. “Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di Situbondo. Harapannya, ini bisa menjadi langkah bersama dalam menjaga alam Situbondo dari potensi bencana,” tambahnya.

Baca juga :

Didik juga menjelaskan, dukungan Bank Jatim terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yakni dengan adanya Program Pinjaman Lunak dengan subsidi bunga nol persen dari Pemerintah Kabupaten Situbondo. “Program ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM agar lebih berkembang. Tentunya, tetap harus melalui mekanisme dan ketentuan perbankan yang berlaku,” jelas Didik.

Terkait dengan kebijakan penghapusan kredit kecil di bawah Rp 1 juta, lanjut Didik, pihaknya masih mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga belum dapat merealisasikannya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengapresiasi kontribusi Bank Jatim dalam mendukung pembangunan daerah, baik di sektor kesehatan, lingkungan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Saya berharap, ini menjadi sinergi antara pemerintah daerah dan dunia perbankan. Termasuk, bisa terus terjalin guna mendorong kesejahteraan masyarakat Situbondo secara berkelanjutan,” ujarnya. (her/gie)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa kesiapan layanan kesehatan dilakukan melalui koordinasi lintas daerah di wilayah Malang Raya. Yakni dengan melibatkan Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Karena ini kegiatan besar berskala Malang Raya, kami berkoordinasi dengan Pemkot Batu dan Pemkab Malang. Total untuk Kota Malang kami siapkan 33 ambulans dan 345 tenaga kesehatan. Kabupaten Malang telah mendaftarkan 15 unit ambulans dengan 180 tenaga kesehatan, sedangkan Kota Batu mengonfirmasi 5 unit ambulans dan 60 tenaga kesehatan,” jelas Husnul, Kamis (05/02/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa nantinya seluruh Nakes tersebut akan ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan PWNU Jawa Timur. Salah satu fokus utama adalah 27 titik tempat transit jemaah, yang masing-masing akan dijaga oleh satu tim kesehatan dan satu ambulans.

“Setiap tim kesehatan terdiri dari tiga orang, yaitu satu dokter, satu paramedis dan satu pengemudi ambulans,” katanya.

Baca juga :

Untuk di dalam Stadion Gajayana, Dinkes Kota Malang menyiapkan lima tim kesehatan yang didukung fasilitas mini ICU. Mini ICU tersebut akan ditempatkan di ruang ganti A dan B stadion, dengan dukungan tenaga medis dari RS Saiful Anwar (RSSA), RST Soepraoen, serta RS Bhayangkara Kota Batu.

Sementara itu, pelayanan kesehatan di luar stadion akan diperkuat oleh pos-pos kesehatan yang telah disiapkan sebelumnya. Dinkes juga mendapat dukungan dari Asosiasi Rumah Sakit NU (ARSNU) Jawa Timur yang menurunkan 22 tim kesehatan untuk membackup pelayanan medis selama kegiatan berlangsung.

“Kami akan mulai siaga sejak Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 12.00 WIB hingga Minggu, 8 Februari 2026 pukul 16.00 WIB,” tambahnya.

Selain pos statis, Dinkes Kota Malang juga menyiapkan petugas kesehatan mobile, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4). Sebanyak enam unit kendaraan roda dua disiagakan untuk menjangkau area-area yang tidak dapat dilalui ambulans.

“Untuk di dalam stadion juga akan ada tim mobile dari mini ICU, sehingga respons terhadap kondisi darurat bisa lebih cepat,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Penyerahan bantuan tersebut, turut dirangkai dengan penandatanganan perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dinas operasional ambulans antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang dengan pemerintah desa di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah momentum penanda keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih cepat, aman dan merata, terutama bagi masyarakat desa. Dirinya juga menegaskan, bahwa Ambulans Desa bukan sekadar kendaraan operasional, melainkan bagian dari sistem penyelamatan nyawa masyarakat.

Ditambahkan Bunda Indah, keberadaan ambulans yang layak operasional menjadi penentu kecepatan dan ketepatan penanganan kasus kegawatdaruratan di tingkat desa. “Hari ini pemerintah daerah menyerahkan 29 Ambulans Desa sebagai pengganti ambulans lama yang kondisinya sudah rusak berat. Keputusan ini tidak mudah, karena di satu sisi kami ingin berlaku adil, di sisi lain kebutuhan desa sangat besar,” ungkap Bunda Indah.

Dirinya menjelaskan, penentuan desa penerima dilakukan melalui proses penilaian yang ketat dan objektif, dengan mempertimbangkan kondisi ambulans lama yang sudah tidak layak digunakan. Langkah tersebut diambil, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Bunda Indah juga menyampaikan harapannya, agar pembaruan armada Ambulans Desa dapat dilakukan secara bertahap hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Lumajang. Itu karena, idealnya setiap desa memiliki ambulans yang siap digunakan kapan pun dibutuhkan warga.

“Sebenarnya saya ingin semua Ambulans Desa diganti. Ambulans lama nantinya harus dibenahi terlebih dahulu dan selanjutnya dihibahkan. Mudah-mudahan pada tahun 2027 program ini bisa kembali dilanjutkan,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Bunda Indah menekankan, akan pentingnya tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga dan memanfaatkan ambulans sesuai peruntukan. Dirinya juga mengingatkan, agar ambulans desa benar-benar difungsikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Tolong kendaraan ini dijaga dengan baik. Ambulans Desa sangat dibutuhkan masyarakat. Gunakan sesuai fungsinya, jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyerahan Ambulans Desa tersebut. Dirinya mengakui, bahwa pada tahap ini belum seluruh desa dapat menerima bantuan, namun pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melanjutkan program secara bertahap.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan Ambulans Desa. Meski belum semua desa menerima, kami berharap kepala desa yang mendapatkan hari ini dapat menyampaikan kepada desa lain bahwa ada kriteria penilaian tertentu,” kata Mas Yudha.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki harapan besar agar ke depan seluruh desa dapat memiliki Ambulans Desa yang layak operasional. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan layanan kesehatan antar wilayah. “Sebenarnya keinginan kami semua desa mendapatkan ambulans. InsyaAllah ke depan hal ini bisa terwujud,” tambahnya.

Pengadaan Ambulans Desa ini memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mempercepat penanganan kegawatdaruratan pra-rumah sakit, mendukung sistem rujukan antar fasilitas kesehatan, serta mengatasi kendala transportasi bagi ibu hamil, bayi baru lahir berisiko tinggi dan kasus kegawatdaruratan lainnya. Upaya tersebut, diharapkan berkontribusi nyata terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lumajang.

Sebagai informasi, Ambulans Desa yang diserahkan merupakan barang milik daerah yang penggunaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/649/KEP/427.12/2025. Kendaraan tersebut dioperasikan oleh 29 pemerintah desa untuk mendukung pelayanan kesehatan dan transportasi pasien di wilayah masing-masing.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap pengelolaan dan pengoperasian Ambulans Desa dapat dilakukan secara optimal, transparan dan bertanggung jawab, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat sistem layanan kesehatan dari tingkat desa. (kom/adi/gie)

Dalam kunjungannya itu, rombongan PMI Jatim, yang dipimpin oleh Sekretaris, Edy Purwinarto, didampingi Kepala Bidang Organisasi, Muchamad Taufik dan Komite Audit, Nurwiyatno, membawa pesan khusus dari Ketua PMI Provinsi Jatim, Imam Utomo. “Pak Imam minta agar klinik kesehatan pratama PMI dan pelayanan ambulans gratis dihidupkan kembali,” tegas Edy Purwinarto.

Dirinya menilai, penting bagi PMI Jember untuk segera menjawab alasan penutupan dan tidak beroperasionalnya layanan tersebut. Apalagi, hal ini merupakan momentum yang tepat bagi PMI Jember untuk menata ulang Unit Pelaksana Teknis (UPT) layanannya.

Baca juga :

Edy Purwinarto juga mengapresiasi kebangkitan PMI Jember, yang dinilainya sudah mulai aktif kembali dengan banyaknya kegiatan. Namun, dirinya juga berharap PMI Jember dapat segera move on dengan mengelola organisasi, UDD dan keuangan secara lebih baik.

Sementara itu, Ketua PMI Jember, Zainollah, menjelaskan berkaitan dengan pesan ketua PMI Jawa Timur tentang pengoperasian kembali Klinik Pratama Jember, PMI Jember akan melakukan kajian kembali bersama pengurus terkait layanan kemanusiaan tersebut. “Untuk menghidupkan Klinik Pratama di PMI Jember, akan melakukan kajian kembali meski telah diketahui ada beberapa substansi yang masih sulit ditembus serta analisa biaya operasional,” kata Zainollah.

Terkait kondisi finansial, Zainollah, melaporkan adanya perbaikan, meskipun beban utang warisan masih ada. “Kita dapat warisan utang Rp 13 miliar dan hingga sekarang tersisa Rp 7,6 miliar. Apabila piutang di sejumlah rumah sakit di jember terbayarkan semua maka hutang PMI Jember akan bisa terlunasi,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kebijakan baru itu, tertuang dalam Keputusan Bupati Pasuruan nomor 100.3.3.2/508/HK/424.013/2025 tentang pembebasan retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan khusus pelayanan ambulans dan mobil jenazah, pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan telah ditandatangi Bupati Rusdi Sutejo. Dalam Keputusan tersebut, pembebasan retribusi layanan ambulans dan mobil jenazah, dikhususkan untuk penduduk Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).

Disampaikan Bupati Rusdi, bahwa kebijakan ini penting untuk diberikan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, utamanya warga kurang mampu. “Banyak sekali keluh kesah yang saya terima. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang harus dirujuk dari Faskes satu ke Faskes lainnya, tapi terkendala biaya ambulans. Belum lagi ketika ada yang meninggal di RSUD, tapi bingung nyari biaya jasa ambulans. Inilah yang membuat saya harus mencari solusi,” kata Bupati Rusdi, Selasa (29/04/2025) tadi.

Dijelaskan Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, bahwa warga yang mendapatkan layanan ini terdiri dari pasien gawat darurat korban bencana alam, khususnya yang memerlukan evakuasi dan pelayanan stabilisasi dari tempat kejadian untuk kemudian dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan.

Baca juga :

Berikutnya, adalah pasien gawat darurat yang perlu dirujuk dari Faskes satu ke Faskes yang lain, baik rujukan secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan mobil jenazah, dipergunakan untuk mengangkut jenazah dari fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah duka atau sebaliknya.

“Intinya, semua warga tanpa terkecuali dapat menikmati layanan ini,” tambahnya.

Mengenai kapan kebijakan ini dapat dinikmati masyarakat, Mas Rusdi meminta agar seluruh Faskes untuk menyampaikannya ke masyarakat bahwa saat layanan tersebut dibutuhkan. Sebab, dirinya sudah menandatangi kebijakan yang dibuat itu per 21 Maret 2025 lalu.

Tidak berhenti sampai di situ, Mas Rusdi juga mewarning seluruh Faskes untuk tidak sekali-kali memanfaatkan kebijakan baru ini dengan tetap melakukan penarikan retribusi pada pasien maupun keluarga pasien. “Sekarang tugas Kepala Dinas Kesehatan bersama Direktur RSUD Bangil dan RSUD Grati dan seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pasuruan, untuk mengawal ini. Jangan sampai, ada yang memanfaatkannya dengan tetap melakukan penarikan,” tegasnya.

Lebih lanjut Mas Rusdi menegaskan, bahwa pembebanan biaya atas pembebasan retribusi jasa umum layanan ambulans dan mobil jenazah, sepenuhnya ditanggung RSUD dan Puskesmas. Sebab, kedua Faskes ini sudah BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

“Membebankan biaya atas pembebasan retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan, khusus pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Daerah kecuali yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” tambahnya. (kom/pas/sit)