Pj Wali Kota Aries menyampaikan, dari enam tuntutan warga yang disampaikan dalam pertemuan itu, kesemuanya akan dirapatkan bersama seluruh kepala dinas. “Beri saya waktu satu bulan. Saya berjanji, kalau masalah sampah di TPA Tlekung ini tidak selesai, saya akan mengundurkan diri menjadi Penjabat Wali Kota,” tegasnya.

Menurutnya, dari enam tuntutan warga itu, yang bisa dijawab saat ini adalah bahwa masing-masing desa sudah menyiapkan TPS3R. Ini sudah disiapkan, supaya tidak terlalu banyak sampah yang dibuang di TPA Tlekung.

“Untuk perluasan area TPA, itu tidak ada. Tuntutan warga untuk memaksimalkan pengolahan sampah, akan kita lakukan sesegera mungkin,” tambahnya.

Dalam proses penyelesaian masalah sampah, imbuhnya, dirinya untuk sementara akan berkantor di TPA Tlekung. Sehingga, seperti untuk warga yang terdampak kesehatannya imbas dari bau sampah atau yang lain, diminta segera melapor ke Posko Kesehatan di Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan warga yang kekurangan air bersih, maka juga akan dipasok air bersih.

Baca juga :

“Mohon pengertian dari warga. Saya dengan Kapolres dan Ketua DPRD, menjamin akan menuntaskan ini. Karena ini terkait dengan investasi dan ekonomi Kota Batu. Kalau perlu, catatan enam tuntutan itu ditempelkan untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua RT01 RW03 Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Siari, menyampaikan jika enam tuntutan yang diberikan itu, diantaranya pertama yakni warga memohon untuk segera memaksimalkan proses pengolahan sampah yang sudah menumpuk begitu besar. Sebab, bisa berakibat pada pencemaran air bawah tanah, pencemaran udara, mencegah air lindi yang mengalir ke sungai dan mencegah longsor. Kedua, sampah yang masuk ke TPA Desa Tlekung, harus dikelola dengan mesin, tidak hanya dibuang dan ditimbun. Sehingga, ada pembatasan volume yang masuk.

Ketiga, ujarnya, warga menolak adanya perluasan TPA di Desa Tlekung, karena letak geografis yang tidak layak. Empat, warga meminta agar segera dilakukan kajian TPA selain di Desa Tlekung. Selanjutnya atau lima, warga mengusulkan di tiap-tiap desa atau kelurahan, tempat wisata, hotel, pasar, pabrik diwajibkan memiliki TPS3R dan tiap kecamatan memiliki TPA yang didasari oleh surat edaran/Perwali/Perda Kota Batu. Sehingga, agar volume sampah yang dikirim ke TPA Desa Tlekung, dapat berkurang. Serta, ada jaminan sosial dan keamanan bagi Desa yang ditempati. Ke enam, warga meminta adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang transparan di TPA Desa Tlekung untuk pengiriman sampah, pengelolaan sampah dan mencegah adanya polusi.

Mengenai janji Pj Wali Kota Batu yang sudah diungkapkan, tegas Siari, pihak warga mengatakan kalau memang masalah sampah di TPA Tlekung tidak tuntas, maka TPA Tlekung akan ditutup selamanya. “Kalau Pj Wali Kota mengundurkan diri, itu mungkin hanya jabatan saja dan terus kembali ke jabatan awal. Tetapi di TPA Tlekung, itu tidak kunjung selesai masalahnya. Dari sini, maka warga sepakat kalau tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan, maka akan kami tutup total untuk selamanya,” ujarnya.

Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya warga menutup total akses jalan masuk ke arah pembuangan sampah. Reaksi itu, dampak dari permasalahan TPA Tlekung. Namun, usai pertemuan antara warga dengan Pj Wali Kota Batu serta DPRD dan Polres, penutup jalan itu dibongkar. (put/gie)

Sekedar diketahui, beberapa masyarakat sempat mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan gas LPG subsidi di pangkalan-pangkalan pendistribusian. Ketersediaan yang langka, dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga secara tidak wajar. 

Polresta Malang Kota, pun dalam hal ini akan bekerja sama dengan Disperindag dan Pertamina Kota Malang, untuk menindak tegas segala praktik penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan gas LPG di Kota Malang. “Dalam situasi ini, kami mengharapkan peran serta agen pendistribusian, pelaku usaha dan masyarakat untuk sama-sama turut menjaga kestabilan serta ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” ujarnya, Kamis (27/07/2023) tadi.

Baca juga:

Dirinya pun memberikan imbauan kepada agen pendistribusian untuk tidak melakukan penimbunan dan menaikkan harga secara tidak wajar terhadap distribusi gas. “Kami mengimbau, kepada para agen pendistribusian tabung gas LPG bersubsidi untuk melakukan pendistribusian sesuai ketentuan dan kami harap tidak ada penimbunan,” tegasnya.

Di tengah situasi ini, tambahnya, masyarakat yang berada dalam golongan menengah ke atas diharapkan menggunakan gas LPG non-subsidi, sebagai langkah untuk mengatasi kelangkaan gas LPG subsidi yang di khususkan bagi warga yang membutuhkan. “Tak menutup kemungkinan, ke depannya kami bersama stakeholder terkait akan melakukan Sidak guna memastikan tidak ada penimbunan. Apabila ditemukan adanya penimbunan, maka kami akan melakukan tindakan tegas,” tambahnya. (gie)

Koordinator Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu, dr Susana Indahwati, mengatakan tingginya hipertensi di Kota Batu, karena banyak dipengaruhi perilaku berisiko. Yaitu, konsumsi gula, garam dan minyak yang berlebih, kurangnya aktifitas fisik, kebiasaan merokok hingga konsumsi alkohol.

“Kasus hipertensi di Kota Batu, masih tergolong tinggi,” terangnya saat dikonfirmasi via ponselnya, Senin (24/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Lebih dari itu, menurut Susana, faktor lain juga dikarenakan faktor keturunan yang ikut berperan. Tetapi, juga utamanya disebabkan pengelolaan stres.

“Pada tahun 2022, kasus hipertensi meningkat. Catatan ini, berdasarkan dari 30 Posbindu yang dibangun di tempat kerja dan sekolah yang melakukan pengecekan pada usia 15-59 tahun,” jelasnya.

Sementara, imbuhnya, terhitung hingga akhir Juni 2023, berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Hipertensi Puskesmas di Kota Batu total ada 20.375 penduduk yang mengalami Hipertensi, dari total 58,385 sampel penduduk yang dilakukan deteksi dini di Posbindu. “Untuk menghindari hipertensi, singkatnya masyarakat harus cek kesehatan rutin. Jauhi asap rokok dan alkohol, rajin aktifitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres,” paparnya. (put/sit)

Menurut keterangan Suharto, dirinya baru mengetahui tanaman tembakau miliknya rusak, pada Minggu sekitar pukul 06.00. Saat itu, seperti biasa dirinya mengecek sawah garapannya. Lokasi sawah sendiri, berada di perbatasan Desa Sumberlele dan Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

“Saat sampai di sawah, saya langsung terkejut melihat tanaman tembakau yang mulanya sangat bagus, sudah porak poranda dibabat oleh orang. Padahal, saat itu niat saya akan menyiram tembakau. Ternyata, tanaman saya dibabat orang,” katanya, Senin (24/07/2023) tadi.

Lebih lanjut Suharto menceritakan, ada sekitar 500 tanaman tembakau yang rusak oleh ulah pelaku. Sementara kerugian, ditaksir mencapai hingga Rp 2,5 juta. Karena, usia tanaman sudah menginjak sebulan lebih dan memiliki nilai jual perbatangnya seharga Rp 5 ribu.

“Kalau dijual sekarang paling Rp5 ribu perbatangnya,” ujarnya.

Baca Juga :

Suharto mengaku, tidak tahu apa motif dari aksi pengrusakan tanaman tembakaunya. Apalagi, dirinya juga tidak merasa memiliki musuh ataupun selisih paham dengan orang lain.

Akibat kejadian itu, Suharto mengaku sangat kesal. Terlebih lagi, mengingat harga pupuk saat ini sangat tinggi, karena tidak lagi bersubsidi. Bahkan sangking kesalnya, dirinya mengatakan akan membunuh pelaku yang telah merusak tanaman tanpa sebab yang jelas itu.

“Kalau ketemu orangnya, paling saya bunuh. Saya ini tidak pulang-pulang dari sawah, kok dibabat seperti ini tembakau saya,” ujarnya kesal.

Sementara itu, Kades Taman Sari, Hosni, mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. “Sudah dilaporkan, mas. Kejadiannya di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan,” jawabnya melalui pesan singkat. (nun/pix/gie)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Muhammad Noor Fuad Fauzi, meminta agar jalan yang sudah rusak tersebut segera mendapat penanganan. Sehingga, tidak sampai mengganggu aktifitas dari warga.

Ditambahkannya, bahwa dampak banjir dan longsor di Kabupaten Malang, itu untuk infrastrukturnya sebagai adalah masuk wewenang Balai Besa Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim. “Dampak yang terbanyak, itu adalah normalisasi sungai,” kata Fuad, Senin (10/07/2023) siang.

Baca juga :

Ditambahkan mantan Kabag Prokopimda Kabupaten Malang ini, bahwa sementara untuk jalan desa yang rusak di Kabupaten Malang pasca banjir dan longsor, ada beberapa titik. Karena rusak, beberapa juga harus ditutup.

“Seperti jalan di Desa Sumbertangkil, Tirtoyudo, itu banyak yang rusak. Jalan tersebut, mulai hari ini sudah kita tutup total. Kendaraan roda empat dan roda dua tidak bisa melintas, karena memang kondisinya rawan longsor dan ambles,” terangnya.

Jalan yang rusak itu, imbuhnya, adalah akses utama masyarakat di tiga desa. Yaitu, Desa Purwodadi, Desa Pujiharjo dan Desa Sumbertangkil. “Dari Sumbertangkil, jalan yang rusak itu mengakses dua desa, yaitu Desa Purwodadi dan Desa Pujiharjo. Kemarin kita masih bisa mengirim bantuan ke sana dan hari ini sudah ditutup,” imbuhnya. (gie)

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Abu Rizal Hakim, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali lagi turun jalan. Reaksi ini adalah buntut dari aksi pertama atau Kamis (15/06/2023) siang, dimana pihaknya tidak bertemu langsung dengan Wabup Timbul ataupun Sekda Ugas Irwanto.

“Kami akan datang lagi untuk aksi ke dua di Pemkab Probolinggo. Karena saat ini, Wabup sama Sekda tidak menemui kami saat demo. Kami akan demo yang kedua kalinya dan bagaimana sekiranya kita ditemui untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Baca juga :

Hanya saja, kapan aksi susulan itu, dirinya masih belum mengagendakan. Hanya saja, aksi tersebut pasti dilakukan.

“Kita tunggu waktunya saja. Nanti kita akan mengajukan surat kepada pihak keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Kominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian, mengatakan terima kasih banyak atas aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan tertib dan aman. Terkait dengan Wabup Timbul dan Sekda Ugas, itu tidak dapat menemui peserta unjuk rasa karena masih ada acara pemberangkatan haji di enam titik. “Wabup dan Pak Sekda saat ini masih sedang melepas calon jamaah haji Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, menambahkan agar rencana aksi serupa dilakukan kembali dengan tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Sehingga, unjuk rasa bisa berjalan sebagaimana mestinya. (nun/pix/gie)