Dari pantauan wartawan Memontum.com, di depan ruangan Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria Lantai 2 Mapolres Jember, sudah ada sembilan pejabat yang diperiksa secara maraton. Tampak dari luar ruangan rapat yang ditutup pintu kaca, satu persatu mereka diminta untuk menunjukkan data yang dibawa dan juga dari laptop yang sudah disiapkan.

Kemudian, para pejabat yang menjalani pemeriksaan, tampak keluar-masuk dari ruangan Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria. Mereka tampak sibuk, menunjukkan data yang diminta oleh anggota polisi dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Beberapa pejabat yang tampak batang hidungnya diperiksa polisi, diketahui bernama Danang Andriasmara dan Syahrul Kumaini. Danang di era bupati lama atau Bupati Faida, menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Kabag Umum di Pemkab Jember.

“Senin (21/03/2022) kemarin tiga pejabat. Selasa (22/03/2022) ada empat pejabat dan hari ini ada dua pejabat. Tapi ini masih proses. Total sementara ada 9 pejabat yang diperiksa,” ujar sumber wartawan di kepolisian yang minta namanya tidak ditulis.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Terkait proses pemeriksaan yang dilakukan maraton. Terpantau oleh wartawan, dilakukan sejak sekitar pukul 08.00 hingga selesai.

Tampak pula, Syahrul Kumaini dengan memakai seragam warna putih, memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.00. Namun pejabat itu tidak langsung diperiksa polisi. Dirinya tampak berada di luar teras ruang pemeriksaan.

Terkait proses pemeriksaan yang dilakukan anggota polisi dari Polda Jatim, tidak ada yang berkenan untuk dikonfirmasi secara rinci. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Arya Wiguna, saat dikonfirmasi terpisah juga masih enggan memberikan informasi.

“Untuk soal pemeriksaan Rp 107 miliar dari rekan-rekan Polda (Jatim) pendalamannya. Kami (Polres Jember, red) hanya ketempatan untuk pemeriksaan. Jadi, maaf kami juga masih maraton gelar perkara intern,” ujar AKP Yogi, saat dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp.

Dari informasi yang dihimpun wartawan ini, untuk nama pejabat yang menjalani pemeriksaan oleh Polda Jatim di Mapolres Jember. Diantaranya, Penny Arta Media, Yuliana Harimurti, Anang Dwi Resdianto, Syahrul Kumaini, Harifin, Budi Untoro, Mat Satuki, Srilaksmi, Fitria Ningsih dan Danang Andriasmara. (rio/gie)

Sejumlah ruangan diobok-obok petugas untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumen pendukung dugaan kasus korupsi uang pemakaman Covid-19. Diantaranya, seperti ruang Kepala Badan (Kaban) BPBD) Jember, ruang Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan ruang Sekretariat.

Baca Juga:

• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri
• Bupati Jember Instruksikan Penindakan Tegas untuk Praktik Penyelewengan BBM Bersubsidi
• Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial, Pemkab Jember Gandeng Kalangan Pesantren

Penggeledahan itu, dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. Usai penggeledahan, polisi terlihat membawa dan menyita berkas-berkas dokumen dan data. Namun, Kasat Reskrim tidak menjelaskan rincian dokumen dan data apa saja yang telah dikumpulkan.

Menurut Yogi, dokumen dan data-data tersebut dibutuhkan untuk mendukung proses penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. “Kita melakukan proses-proses kepolisian. Salah satunya yang kita lakukan hari ini, yang kita butuhkan untuk proses-proses tersebut. Dengan mengumpulkan dokumen dan data yang dibutuhkan. Kita lakukan penggeledahan dalam pengumpulan data, baik softcopy ataupun hardcopy,” katanya.

Lebih lanjut Yogi menyampaikan, dokumen yang disita polisi berkaitan dengan penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan BPBD Jember. Data itu, yang berkaitan dengan honor pemakaman korban Covid-19 yang mencatut nama Bupati Jember Hendy Siswanto, Sekda Mirfano.

Plt. Kepala BPBD Jember M. Jamil, dan Kabid 2 Kedaruratan dan Logistik Penta Satria.

“Ya dokumen-dokumen itu (terkait honor pemakaman), produk tentang pengelolaan anggaran, dan ini kita fokus menganalisa,” katanya.

Untuk selanjutnya, ujar Kasatreskrim, guna mendukung proses penyelidikan yang akan dilakukan. “Termasuk, juga dugaan pemotongan honor pegawai yang melakukan pemakaman,” sambungnya.

Komang Yogi kemudian menyampaikan bahwa polisi terus mendalami kasus yang sempat menghebohkan publik tersebut. Pihak Polres Jember juga akan didampingi Direskrimsus Polda Jatim.

“Saat ini kita butuh waktu mengkaji, untuk penyelidikan. Lebih lanjut kita dalami, termasuk semisal ada dugaan markup anggaran,” ucapnya.

Terkait penyelidikan itu, dirinya menjelaskan, akan berkoordinasi dengan Polda Jatim. Tujuannya, untuk melakukan pendampingan terkait proses (penyelidikan) yang dilakukan. (rio/sit)

Dalam orasinya, Nur Hayat, selaku orator mahasiswa menilai kinerja Satgas Covid-19 tidak serius dalam tugasnya. Dia mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran. “Berapa keseluruhan anggaran penanganan Covid-19 di Sumenep. Data konkret realisasi dana Covid-19 dimana?” tanya Hayat dalam orasinya.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Bahkan, karena tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban dari instansi terkait, mahasiswa menuding ada indikasi penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19. “Sampai saat ini, tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban dari instansi terkait. Hasil investigasi kami, ada indikasi terjadi penyimpangan penggunaan anggaran,” jelas Nur Hayat.

Lebih lanjut, mahasiswa menuntut Satgas Covid-19 di Kabupaten Sumenep agar dievaluasi. Hal tersebut karena anggaran Covid-19 yang sangat besar tidak jelas penggunaannya. “Anggaran Covid-19 sedemikian besar, tapi tidak jelas penggunaannya. Serapan anggarannya pun tidak maksimal. Satgas Covid-19 di Sumenep ini harus dievaluasi,” tegasnya.

Sebelum berorasi di depan gedung DPRD, massa juga berorasi di depan Kantor Pemkab Sumenep dengan tuntutan yang sama. Namun, karena tidak ditemui oleh Bupati, mereka melanjutkan orasi ke Gedung DPRD. “Sebelumnya kami sudah berorasi di Kantor Pemkab Sumenep. Karena bertepuk sebelah tangan, kami melanjutkan aksi ke DPRD,” ucap orator.

Massa aksi akhirnya membubarkan diri karena tidak ditemui oleh anggota dewan. Sebelum membubarkan diri, mereka mengancam akan melakukan demo lanjutan dengan peserta aksi yang lebih banyak.

Sementara itu, Tim Satgas Covid-19, Abd Rahman Riadi, saat menemui massa aksi menyampaikan  keseriusan tim satgas Covid-19 dalam penanganan virus tersebur. Salah satu bukti keseriusan Satgas Covid-19, adalah keberhasilannya menurunkan kabupaten Sumenep dari level 4 menjadi level 3.

Terkait dengan transparansi anggaran, Rahman menyampaikan, dari total alokasi sebesar Rp 56 milyar, baru terserap sekitar Rp 7,6 milyar. Namun, pihaknya tidak dapat menjelaskan rincian penggunaan anggaran Covid-19 itu. Sebab laporan realisasi serapan anggaran, baru bisa disampaikan ketika sudah selesai.

“Dari pagu anggaran Rp 56 milyar, baru digunakan Rp 7,6 milyar. Ini masih proses on going. Kita tidak tahu Satgas Covid-19 ini penanganan pandemi Covid-19 di tahun kedua 2021 berapa lama?” ujar Riadi. (roz/edo/ed2)

“Kami melihat ada hal yang mendesak untuk dipenuhi. Yaitu, alat pengolah darah dan trombosit. Di mana, kita masih mengirim darah yang baru diambil dari pendonor ke Bondowoso, Jember dan Banyuwangi untuk dipisahkan menjadi beberapa bagian. Diantaranya, trombosit, sel darah merah, plasma, frozen plasma,” ucap Abdu Rahman, Senin (21/06) tadi.

Baca juga:

• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras

Abdu Rahman menambahkan, harga alat tersebut berkisar diangka Rp 900 juta. “Kalau kita lihat di internet, itu harganya tidak sampai Rp 1 mikyar,” singkatnya.

Lebih lanjut Politisi PPP ini mengungkapkan, Kabupaten Situbondo juga masih belum memiliki alat pendeteksi darah (refrigerated). Dimana alat ini bisa memastikan darah yang baru diambil dari pendonor bisa terdeteksi apa terpapar virus HIV, Hepatitis dan sebagainya.

“Itu harganya sekitar Rp 110 juta. Kira-kira kita butuh Rp 1,2 Miliar untuk dua alat tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut Abdurahman berharap, Pemkab Situbondo bisa menganggarankan pengadaan kedua alat tersebut di perubahan alokasi keuangan (PAK) tahun anggaran 2021. “Karena ini sangat mendesak, sehingga saya meminta perlu disegerakan,” paparnya. (her/sit)

Ditemui usai rapat lanjutan yang membahas terkait alokasi dana Covid-19, Ketua Banggar yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam mengatakan sesuai dengan pelaksanaan penyisiran anggaran, DPRD meminta penjelasan di masing-masing OPD terkait penyisiran kegiatan tersebut.

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

“Kami hanya ingin memastikan bahwa anggaran yang diambil untuk refocusing dari masing masing OPD sudah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan dalam rangka penurunan dan penyisiran anggaran penanganan Covid-19 di Trenggalek. Hari ini kita pun sudah berkoordinasi dengan TAPD juga OPD,” ungkap Samsul, Rabu (21/04/2021) siang.

Politisi Partai PKB ini menekankan, untuk fokus pada penyisiran anggaran di masing-masing OPD. Pasalnya OPD lebih mengetahui kegiatan yang mendesak yang harus didahulukan.

“Kaitannya dengan refocusing yang lebih jelas kan OPD masing-masing. Sehingga kita tadi terfokus pada penyisiran terkait anggaran di masing-masing OPD. Sebenarnya kita khawatir ketika ada hal yang urgent di OPD dan mendesak untuk dilaksanakan namun terpangkas, itu kan sia-sia,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta harus ada prioritas yang dipangkas serta yang dipertahankan, sehingga sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing OPD.

“Kita juga akan masuk pada distribusi anggaran di masing- masing OPD karena kemarin banyak anggaran yang sudah melekat di OPD masing-masing,” terang Samsul.

Ia menambahkan, belum tuntasnya pembahasan refocusing anggaran Covid-19 ini dikarenakan masih terkendala penelaahan data anggaran yang belum tuntas.

“Insyaallah dalam waktu dekat, proses finalisasinya akan segera tuntas,” pungkasnya.

Masih terang Samsul, pihaknya menekankan agar efisensi, akuntabilitas penyisiran anggaran untuk penanganan Covid-19 ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus menjadi komitmen bersama antara Banggar dan TAPD. (mil/syn)

Jumlah serapan anggaran tersebut terbagi menjadi menjadi dua. Yakni dari Belanja Tidak Terduga (BTT) terserap Rp 4,3 miliar dari total anggaran Rp 29,2 miliar dan dari DBHCT terserap 4,3 miliar dari angaran awal Rp 7,6 miliar.

Salah satu anggota Dewan dari komisi C, Didik Machmud menyayangkan bahwa penyerapan sangat minim, dengan besarnya anggaran yang tersedia. Kenapa anggaran untuk insentif nakes belum juga bisa disalurkan. Padahal sebelumnya Wali Kota Batu telah meminta agar insentif segera disalurkan pada minggu ini.

“Seharusnya insentif bagi nakes bisa segera disalurkan. Walikota dengan jelas minta minggu ini dicairkan. Selain itu dari banyaknya anggaran yang ada, kenapa hanya terserap Rp 8,7 miliar dari Rp 39,9 miliar. Ini namanya muspro,” ujar Didik kepada memontum.com.

Ia menerangkan, bahwa seharusnya Dinkes juga melakukan perubahan anggaran. Pasalnya anggaran yang dulu dimasukkan untuk Covid-19 bisa dibilang tak relevan lagi untuk penggunaannya.

“Misalnya shelter kan tidak terpakai sama sekali. Ini seharusnya bisa digeser untuk lainnya. Sehingga anggaran bisa dimaksimalkan bagi penanganan Covid-19,” terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan pengadaan biskuit untuk balita senilai Rp 700 juta, pengadaan susu dan biskuit untuk lansia senilai Rp 10.2 miliar, dan pengadaan susu untuk ibu hamil, senilai Rp 510 juta. Padahal setiap tahunnya ada anggaran regular untuk tiga hal tersebut.

“Karena itu, saya minta untuk pengadaan tahunan atau regular untuk pengadaan biskuit dan susu untuk bumil, balita, dan lansia yang sudah selesai untuk segera didistribusikan dulu. Sehingga nanti tidak tumpang tindih dengan pengadaan biskuit yang dianggarkan bagi yang terdampak Covid-19,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, dr. Kartika Trisulandari menyampaikan bahwa dari anggaran yang terserap terdiri dari beberapa pengadaan barang dan jasa. Diantaranya pembelian alat rapid test, APD, dan suplemen multivitamin.

“Sedangkan untuk insentif nakes kami masih melakukan verifikasi. Karena masih ada tambahan nakes serta dibedakan mana yang dari Puskesmas, RS, petugas Lab, sampai relawan PMI. Kami sudah verifikasi dengan Kejari,” terangnya.
Saat ini, lanjut dia, insentif nakes yang tengah verifikasi pada Senin (15/6/2020) depan akan diajukan perwalinya dan membutuhkan waktu dua sampai tiga hari. Kemudian proses di bagian keuangan selama tiga hari.

Kemudian untuk tiga shelter yang tidak digunakan sama sekali, nantinya anggaran bisa digeser sesuai dengan masukan dari Komisi C. Kartika juga menegaskan jika semua anggaran untuk barang dan jasa sudah sesuai aturan melalui penunjukan langsung (PL).

“Untuk pengadaan barang dan jasa, kami sebagian besar melalui PL dengan syarat yang ditentukan dengan keterangan kewajaran harga dari pihak ketiga. Itu yang disyaratkan dari bagian layanan pengadaan (BLP) dan Kejaksaan,” pungkasnya. (bir/yan)

Anggaran APBD Rp 57 Miliar yang disediakan untuk penanggulangan Covid 19 itu dipertanyakan, sebab anggaran tersebut diduga tidak jelas jluntrungnya terkait penyerapan anggaran tersebut.

Aksi yang dilakukan oleh FORMASI itu juga membawa bener yang bertuliskan, Masker Kota Pasuruan untuk UMKM solo, Biaya miliaran rupiah kau hambur-hamburkan tanpa tujuan yang jelas, penguasa itu melayani bukan ngapusi, isolasi abal-abal.

Kemudian beberapa perwakilan aksi tersebut ditemui oleh team Gugus Tugas covid 19 dan Pansus DPRD Kota Pasuruan. Dalam forum itu H Khodir salah satu sesepuh Kota Pasuruan menilai pemerintah Kota hanya main-mainkan anggaran.

“Saya meminta pemkot harus transparan dalam penggunaan anggaran untuk penanganan covid 19, ini uang rakyat jangan digunakan aji mumpung untuk melakukan korupsi, kok sekarang sudah muncul telah terserap Rp 7 Miliar,” ucap H Khodir.

Hal senada juga disampaikan Ketua GM FKPPI Kota Pasuruan Ayik Suhaya itu mengatakan, jangan main-main terhadap anggaran covid 19, aturan itu jelas dan pihaknya meminta anggaran digunakan dengan baik dan disalurkan untuk masyarakat Kota Pasuruan.

“Sesuai UU KIP no.14 tahun 2008 dan pemerintah kota harus transparan terkait penggunaan anggaran covid 19, itu uang untuk rakyat dan harus digunakan dengan tepat dan benar,” ungkap Ayik.

Ia menambahkan pemkot harus menjelaskan secara rinci terkait penggunaan anggaran covid 19 dan pihaknya merasa pemkot masih kurang gamblang.

“Saya berharap OPD mampu memaksimalkan anggaran itu untuk masayarakat, misi kita adalah untuk memutus mata rantai covid 19 di Kota Pasuruan,” ungkap Ismail marzuki ketua DPRD Kota Pasuruan.

“Dalam menghadapi new normal kita harus dapat menyakinkan masyarakat, dimana hal itu dilakukan untuk menjalankan roda perekonomian di Kota Pasuruan,” tambahnya. (bw/arf)

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran Covid-19. Dari hasil pemanggilan ini ia mengetahui alur penggunaan dana tersebut.

“Ini hanya untuk mengkroscek saja, dana berapa terserap berapa dan untuk apa saja. Hasilnya sudah jelas, penggunaan sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya, Rabu (10/6/2020).

Diketahui, anggaran Covid-19 di Bangkalan sebanyak Rp 137 Miliar. Dari dana tersebut, Rp 88 Milyar digunakan untuk dana tak terduga dan sisanya digunakan masing-masing OPD.

Rizal Morris selaku kepala BPBD yang memiliki tugas memverifikasi anggaran tersebut mengaku, hingga saat ini pihaknya mencatat ada Rp 3,1 Milyar terserap. Penggunaan itu ia katakan untuk RS dan dinkes serta OPD teknis terkait.

“Kami hanya mengverifikasi dan dari hasil verifikasi memang anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.

Sementara itu Kabid Anggaran BPKAD, Waki mengatakan, pihaknya belum melakukan rekap secara keseluruhan. Sebab, rekap masing-masing OPD ditangani bidang lain.

“Bisa ke pak Yudi, kalau saya belum tau untuk serapan diluar 88 M itu,” singkatnya. (isn/nhs/yan)

Menurut bupati Jember dr Hj Faida Mmr dengan adanya Kerja sama bisa memperlancar kegiatan konsultasi hukum antar – personel gugus tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19.

“Anggaran tersebut memang perlu untuk dikawal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti monitoring pasca kegiatan,” ujar bupati usai mengikuti focus group discussion di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (20/5/2020) siang.

Selain itu, perlunya pendampingan hukum, sebab anggaran penanganan wabah sangat besar, apalagi saat ini adalah tahun politik, banyak pihak yang menduga-duga penggunaan anggaran untuk kampanye terselubung.

“Kami secara administratif mengajukan secara formil, meskipun, tidak diminta, sebenarnya kejaksaan dan kepolisian mempunyai tugas terkait Covid-19,” imbuhnya.

Terkait dengan anggaran penanganan Covid-19, bupati kembali menjelaskan bahwa dana sebesar 479,4 milliar berasal dari alokasi belanja tidak terduga (BTT) di APBD kabupaten Jember tahun 2020, refocusing anggaran, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Khusus refocusing, bupati menyebut sejumlah program pembangunan yang harus dibatalkan karena anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid-19, diantaranya pembangunan asrama haji, pembangunan Pasar Tanjung dan lima pasar lainnya.

“Juga pembangunan poliklinik empat lantai di RSD dr Soebandi, gedung cancer centre dan anggaran lain yang dipindah ke kegiatan penanganan Covid-19 yakni anggaran perjalanan dinas. Jelasnya apakah anggaran itu harus habis. Tidak,” tegas Faida.

Anggaran itu dialokasikan untuk penanganan Covid-19, manakala Covid-19 sudah habis dan dana masih sisa banyak, maka dana itu bisa direfocusing kembali untuk kegiatan-kegiatan pembangunan lagi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr Prima Idwan Mariza SH MHum, menegaskan Kejari Jember telah membentuk gugus tugas yang merupakan penjabaran dari perintah Jaksa Agung.

Gugus tugas ini terdiri dari seksi tindak pidana korupsi, seksi intelijen, seksi perdata dan tata usaha negara, dan seksi pidana umum.

“Gugus tugas ini akan mendampingi diminta maupun tidak oleh Pemkab Jember, Itu adalah bagian dari sumbangsih kami terhadap kondisi Covid-19,” ujar Prima.

Terkait dengan anggaran penanganan Covid-19, Prima mengaku telah mendapatkan penjelasan asal muasal dana sebesar 479,4 miliar yang dialokasikan untuk penanganan wabah Virus Korona.

“Namanya alokasi itu tidak harus habis,” Katanya, Dana itu tidak hanya untuk saat wabah berlangsung, dana itu juga diperlukan dampak pasca wabah, seperti untuk pemulihan ekonomi, ” imbuhnya.

Kajari pun berjanji benar-benar mengawal penggunaan anggaran tersebut, karena itu, Kejari Jember memerlukan keterbukaan agar jaksa lebih memahami dan bisa membantu pemerintah Daerah.

Dalam penggunaan anggaran bencana non-alam tersebut sambung Prima, pihaknya berpesan agar memperhatikan tiga hal yakni tidak melakukan mark up, tidak melakukan kegiatan fiktif, dan duplikasi kegiatan.

Sementara Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Fran Dalanta Kembaren, mewakili Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono mengatakan, kepolisian akan mendampingi pelaksanaan percepatan penananan Covid-19.

“Karena personel di lapangan memang butuh pendampingan, supaya menjalankan tugas dengan tidak ada beban,” jelasnya.(bud/yud/oso)