Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa perbaikan itu merupakan bentuk perawatan gedung sekaligus penyempurnaan fasilitas pelayanan publik yang telah berjalan. Karena, ada beberapa titik area plafon pelayanan yang mengalami kebocoran, sehingga hal itu telah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2026.

“Sebagian sudah teralokasikan di APBD 2026 dan sebagian lagi nanti di Perubahan Anggaran (PAK). Ini bagian dari perawatan gedung, insyaallah tahun ini kita selesaikan,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (30/03/2026) tadi.

Baca juga :

Selain perbaikan fisik bangunan, ungkapnya, Pemkot Malang juga akan menambah fasilitas pendingin ruangan (AC) guna meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mengakses layanan di MPP. Bahkan, MPP Kota Malang juga direncanakan menghadirkan layanan keimigrasian. Seperti, pelayanan pembuatan paspor sementara, yang akan dipusatkan di MPP menyusul renovasi Kantor Imigrasi di Jalan Suroso.

“Nanti akan ada pelayanan imigrasi di sini untuk pembuatan paspor, karena kantor pusatnya sedang diperbaiki,” katanya.

Sebagai pelengkap layanan, Pemkot Malang juga merencanakan kehadiran toko modern di kawasan MPP. Fasilitas tersebut, diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar dari area pelayanan.

“Ini untuk melengkapi pelayanan. Jadi masyarakat yang datang tidak perlu keluar lagi mencari kebutuhan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa program seragam gratis tahun ini berlaku untuk seluruh murid baru, bukan hanya untuk pelajar dari keluarga yang tidak mampu. “Tahun ini semua pelajar yang baru masuk atau kelas 1 SD dan 7 SMP, mendapatkan seragam gratis. Bantuannya sementara ini, khusus untuk SD dan SMP negeri dulu,” kata Suwarjana, Rabu (18/06/2025) tadi.

Baca juga :

Dari total 16.500 pelajar penerima bantuan, ujarnya, sekitar 7.500 diantaranya merupakan murid kelas 1 SD Negeri dan 9.000 sisanya adalah pelajar kelas 7 SMP Negeri. Penyaluran bantuan dilakukan melalui sekolah masing-masing.

“Kebijakan ini merupakan bagian dari visi dan misi bapak Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin yang mengusung prinsip kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 7 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025. “Itu sudah masuk APBD di Dinas Pendidikan tentang pengadaan seragam. Insya Allah nanti semua murid baru langsung menerima ketika sudah memasuki masa pembelajaran,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Dirinya menjelaskan, bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (Juknis) yang mengatur peran serta pemerintah daerah atau penggunaan APBD dalam program tersebut. “Sampai saat ini belum ada Juknis yang mengatur tentang peran Pemda atau APBD dalam MBG. Program ini dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional. Namun, jika nantinya Juknis mengatur perlunya kontribusi daerah, Pemkab Lumajang akan mengambil anggaran dari BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2025,” kata Sekda Agus.

Baca juga :

Ditambahkannya, pada tahun 2025, Pemkab Lumajang menganggarkan BTT sebesar Rp 15 miliar untuk berbagai kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana alam dan infrastruktur. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 3 miliar diperkirakan dapat dialokasikan untuk mendukung Program MBG.

Sekda Agus memastikan, bahwa kontribusi Pemkab dalam Program MBG tidak akan mengganggu program strategis lain. “Dana BTT memang disiapkan untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan. Sehingga, nantinya tidak membebani APBD. Hingga saat ini, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran,” terangnya.

Dengan kesiapan ini, Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat. Pemerintah daerah berharap petunjuk teknis segera diterbitkan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Rencana pengadaan itu, diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Trenggalek, pada sekretariat DPRD Trenggalek dengan nama paket belanja modal peralatan studio dan audio, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Pengadaan tersebut memiliki kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 48158763.

Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, saat dikonfirmasi mengatakan jika pada tahun 2024 anggaran DPRD mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. “Pada tahun 2023, anggaran DPRD sekitar Rp 56 miliar. Sedangkan tahun 2024, naik menjadi Rp 59 miliar. Penyebabnya, diantaranya karena adanya rencana pengadaan empat unit mobil jabatan pimpinan DPRD, peremajaan sound system ruang paripurna dan aula, serta sejumlah kegiatan lain,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (12/06/2024) tadi.

Disinggung soal alasannya melakukan pengadaan sound system ruang rapat, Muhtarom menyebut, jika sound yang ada saat ini sering terjadi trouble. “Jadi, sound system di ruang paripurna sering mengalami trouble. Sehingga atas permintaan anggota DPRD, minta menganggarkan untuk pengadaan sound system baru,” imbuhnya.

Baca juga :

Dalam data tersebut, tercatat nominal pagu anggaran sebesar Rp 832,5 juta. Anggaran tersebut, untuk pengadaan barang dan jasa sound sistem ruang DPRD. Sedangkan untuk jenis perangkat audionya, tercatat berupa paket lengkap sound sistem.

Lebih lanjut, Muhtarom menjelaskan bahwa spesifikasi sound system baru ini meliputi speaker aktif, subwoofer, mixer, dan seperangkat alat sound system lainnya. “Dengan peremajaan sound system baru ini, kualitas suara di ruang rapat DPRD Trenggalek akan semakin baik dan mendukung kelancaran jalannya rapat,” tambah Muhtarom.

Sementara itu untuk pengadaan empat unit mobil dinas baru yang diperuntukkan bagi pimpinan, DPRD Trenggalek menganggarkan sebesar Rp 2,2 miliar. Sedangkan untuk kegiatan kunjungan kerja (Kunker) pada tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp 16 miliar.

“Kalau untuk pengadaan mobil, dalam pagu sebesar Rp 2,2 miliar dan untuk empat unit. Spesifikasi sesuai dengan Permendagri dibatasi 2500 cc dan jenisnya harus sedan atau station wagon. Dan dalam pengadaan mobil dinas DPRD Trenggalek itu, secara spesifikasi berbeda. Spesifikasi untuk Ketua DPRD Trenggalek 2500 cc, sementara untuk wakil ketua dibatasi dengan 2300 cc,” terangnya.

Terakhir, untuk anggaran kunjungan kerja (Kunker) tahun 2024, Muhtarom menegaskan ada kenaikan sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya. “Angkanya naik sekitar 15 persen. Jika di tahun 2023 anggaran Kunker sebesar Rp 14 miliar, di tahun 2024 ini naik menjadi Rp 16 miliar,” papar Muhtarom. (mil/sit)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, melalui Wakil Bupati, Dewi Mariya Ulfa, menjabarkan bahwa pemerintah daerah bakal menggenjot dana hibah melalui Pola Tri Juang untuk mendukung percepatan Program PTSL pada tahun ini. Upaya percepatan itu, dapat dilihat pada meningkatnya jumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Rp 5 miliar. Sedangkan di tahun 2023, sebesar Rp 4 miliar.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Terutama, dalam hal memberi legalitas hak atas tanah.

“Karena memang masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan dan menanti-nanti program ini, sebagai salah satu harapan untuk memiliki sertifikat atas tanah mereka,” kata Wakil Bupati di Pendopo Panjalu Jayati, Kamis (01/02/2024) tadi.

Pihaknya menjelaskan, selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sertifikasi pertanahan juga berfungsi dalam menghilangkan permasalahan sengketa dan tumpang tindih lahan. Karenanya, menyikapi permasalahan yang mungkin terjadi, dirinya berharap capaian program sertifikasi pertanahan dapat meningkat. Baik Program PTSL maupun sertifikat hak aset dan wakaf di Kabupaten Kediri.

“Semoga di tahun 2024, ini kita bisa meningkatkan capaian untuk kepemilikan tanah oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, mengenai target capaian tersebut, tentunya menyusul pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto. Bahwa, Kabupaten Kediri hingga kini telah menyelesaikan legalisasi sertifikat tanah sebanyak 83 persen. Sebagaimana persentase itu, menjadi acuan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan sertifikasi guna mencapai predikat sebagai wilayah yang memiliki kelengkapan administrasi secara terorganisir.

Lantaran, kata Hadi, apabila sinergisitas antara BPN dan pemerintah daerah, dalam membahas penyelesaian program agraria dan penataan aset terjalin dengan baik. Sehingga pihaknya meyakini, kesejahteraan rakyat juga akan meningkat.

“Untuk sertifikasi tanah yang sudah selesai kurang lebih 83 persen dan tinggal 17 persen. Artinya, seluruh bidang tanah di Kabupaten Kediri akan terdata, baik secara spasial maupun yuridis. Maka itu masuknya tidak ada Gap (celah),” jelasnya.

Menteri ATR/BPN sendiri, itu telah menyerahkan sertifikat kepada Pemerintah Kabupaten Kediri, sejumlah 348 sertifikat aset, Kodim 0809 sebanyak 8 sertifikat, Provinsi Jawa Timur 47 sertifikat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satker PPBS 25 sertifikat, Kementerian PUPR Satker PJR dua sertifikat. Kemudian, Kementerian Agama dua sertifikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) satu sertifikat, Nadhlatul Ulama (NU) Kabupaten Kediri 77 sertifikat, Pondok Pesantren Al Ma’ruf Pare satu sertifikat, dan satu sertifikat perorangan.

Selain penyerahan yang berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Mangli Dian Persada terhadap 200 kepala keluarga di Desa Puncu, Kabupaten Kediri. (pan/sit)

Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek, Muhtarom, mengatakan jika pihaknya telah menganggarkan pengadaan mobil baru dengan nilai Rp 2,2 miliar. “Pengajuan pengadaan mobil dinas baru ini dilakukan pada 2023 kemarin. Dengan nominal itu, maka kita tidak hanya membeli satu unit. Namun, untuk empat unit mobil dinas sekaligus. Jadi, rata-rata setiap mobilnya dianggarkan Rp 550 juta. Yang mana, nantinya akan digunakan oleh Ketua DPRD Trenggalek dan tiga Wakil Ketua DPRD,” katanya, Kamis (25/01/2024) tadi.

Dikatakan Muhtarom, rencana pengadaan mobdin baru nanti, itu karena usia mobil dinas sebelumnya sudah mencapai 5 tahun atau karena diserahkan pada tahun 2019 lalu. Artinya, sesuai ketentuan mobil yang sudah berusia lima tahun, maka dapat digantikan dengan mobil yang baru.

“Jadi, mobil dinas yang ada saat ini digunakan itu usianya sudah lima tahun. Maka sesuai ketentuan, mobil itu bisa diganti dengan yang baru atau bisa juga dilelang,” kata Muhtarom.

Disinggung soal status empat unit mobil dinas yang digunakan pucuk pimpinan DPRD saat ini, Muhtarom menyebut, akan mengembalikannya ke Bagian Aset Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya, akan dilakukan proses lelang atau bisa juga digunakan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Trenggalek.

Baca juga:

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, terkait spesifikasi mobil dinas baru tersebut dibatasi dari segi jenis maupun ukuran cc. “Kalau untuk jenisnya, yang diperbolehkan hanya jenis sedan dan station wagon,” tambahnya.

Untuk mobil dengan bahan bakar solar, sambung Muhtarom, dibatasi maksimal 2.500 cc bagi Ketua DPRD dan 2.300 cc bagi Wakil Ketua DPRD. Sedangkan untuk mobil dengan bahan bakar bensin, dibatasi maksimal 2.300 cc untuk Ketua DPRD dan maksimal 2.000 cc untuk Wakil Ketua DPRD.

“Fasilitas kendaraan dinas atau mobil dinas ini, itu diberikan karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi, meski kita sudah menganggarkan pengadaan mobil dinas ini, jumlah mobil dinas yang ada di DPRD tetap empat unit. Karena pengadaan empat mobil dinas di tahun 2019-2024 berupa Toyota Fortuner, itu akan dikembalikan ke Pemkab,” papar Muhtarom. (mil/sit)

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan, mengatakan bahwa dari total anggaran Rp 23 miliar tersebut bersumber dari APBD 2023 Kota Batu. Jika dirinci, penggunaannya terbagi di beberapa titik. Antara lain, dilaksanakan dinasnya melanjutkan pelebaran jalan Bromo-Semeru dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar.

“Tentunya, untuk lanjutan pelebaran Jalan Bromo-Semeru itu, satu paket dengan perbaikan drainase. Selain itu, juga revitalisasi trotoar sepanjang jalan itu. Maka, dianggarkan Rp 9 miliar,” terangnya, Rabu (03/01/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, tambahnya, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk lanjutan revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman sebesar Rp 7 miliar. Lalu, revitalisasi trotoar di Jalan Dewi Sartika Rp 1,3 miliar, revitalisasi trotoar di Jalan Patimura Rp 4,5 miliar dan Jalan Diponegoro sebesar Rp 1,2 miliar.

“Jadi, tahun ini dianggarkan totalnya Rp 23 miliar untuk lanjutan pelebaran jalan, perbaikan drainase dan revitalisasi trotoar. Anggaran ini belum termasuk proyek-proyek kecil seperti Pokir,” tuturnya.

Sedangkan mengenai wacana pembangunan Jurang Susuh yang berada di Desa Giripurno, dijelaskan sudah diusulkan dan tahap perencanaan. Sedangkan, untuk estimasi alokasi anggaran pembangunannya bernilai Rp 56 miliar bersumber dari APBN.

“Untuk pembangunan jembatan di Jurang Susuh, sudah kami usulkan. Sekarang masih perencanaan karena nanti juga ada pembebasan lahan milik warga. Estimasi anggaran yang dialokasikan, kami usulkan Rp 56 miliar yang bersumber dari APBN. Diasumsikan panjang 250 meter dan lebar 7 meter,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Adriyanto, mengatakan bahwa saat ini keberadaan fasilitas internet sangat diperlukan untuk menunjang pedagang. Salah satunya, dalam hal transaksi keuangan di pasar.

“Makanya, tahun 2024 kita anggarkan sekitar Rp 300 juta, untuk fasilitas internet di Pasar Induk. Dan, setidaknya kuota 256 Mbps nantinya dimanfaatkan pedagang untuk transaksi keuangan,” terang Onny, Jumat (24/11/2023) tadi.

Baca juga:

Selain sistem transaksi keuangan, ujarnya, sistem perdagangan juga ada yang melalui marketplace. “Fasilitas internet yang ada sekarang merupakan CSR dari Bank Jatim. Dan, CSR itu mulai dari kabel jaringan, hardware hingga router,” urainya.

Onny menambahkan, bahwa tahun depan pengelolaan fasilitas internet tersebut akan dialihkan ke Pemkot Batu. “Yang pasti, saat ini masih kerja sama dengan Bank Jatim. Dan, tahun depan akan dialihkan di pemerintah kota,” jelasnya. (put/sit)

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto, mengatakan bahwa saat ini Kota Batu bahkan daerah lain sedang mengalami inflasi. Dampak dari kondisi ini, itu mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

“Dalam kondisi inflasi ini, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Ini karena, harga sembako merangkak naik,” terangnya, di Kantor Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, Senin (20/11/2023) tadi.

Baca juga:

Sehingga, dirinya menambahkan, bahwa dinasnya berinisiatif mengadakan Gerakan Pangan Murah. Dengan harapan, nantinya daya beli masyarakat meningkat.

“Untuk November 2023 ini, kita gelar tiga kali gerakan Pangan Murah dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp 75 juta. Setelah hari ini di Kelurahan Ngaglik, nantinya atau lusa akan kita gelar di Desa Tlekung. Kemudian, di Desa Bumiaji,” ujarnya.

Untuk saat ini, jelas Heru, karena akhir tahun 2023 ini anggaran tidak banyak, maka di tahun 2024 diharapkan alokasi dana bisa lebih besar. Sehingga, upaya untuk menekan inflasi juga bertambah penyebaran titiknya.

“Gerakan Pangan Murah ini harapan utamanya adalah kita turunkan inflasi,” tegasnya. (put/sit)