Dalam kesempatan itu, Hj Zeiniye menyampaikan bahwa jika berbicara mengenai difabel, memang banyak hal yang tidak cukup waktu untuk didiskusikan. Karenanya, harus dieksekusi dalam hal-hal penguatan kapasita.

Hj Zeiniye menambahkan, penguatan peran politik disabilitas ini sangat penting, karena semua orang dengan kondisi fisik dan mental apapun, dilindungi hak-haknya oleh negara. Bahkan, dari semua aspek, baik pendidikan ekonomi, sosial, politik hingga hukum, sebagaimana dalam amandemen UU Pasal 28 huruf i dan h termasuk juga dalam UU Pemilu.

“Semua warga negara berhak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi termasuk sebagai penyelenggara Pemilu. Bagi pejabat pemerintah, seharusnya bisa lebih terbuka untuk melibatkan rekan-rekan disabilitas diberbagai lini sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki,” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ini.

Dirinya berharap, kepeda semua pihak jangan sampai memandang rendah atau memandang sebelah mata keberadaan penyandang disabilitas. “Jangan sampai masyarakat memandang rendah rekan-rekan disabilitas. Sebab, banyak kemampuan-kemampuan yang dimiliki rekan-rekan disablitas yang belum tentu dimiliki masyarakat pada umumnya,” tegas Hj Zainiye.

Lebih lanjut Hj Zainiye mengatakan, perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diharapkan serius dalam mendampingi para Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS). “Saat ini, sudah ada Perda Pemprov Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Disabilitas yang diperkuat dangan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 tahun 2018. Dengan adanya Perda tersebut, saya berharap pemerintah serius dalam mendamping PPDiS,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dari kegiatan Seminar Politik Inklusi ini, kata Hj Zainiye, banyak hal yg menjadi harapan dari kawan-kawan difabel. Diantaranya, agar semua instansi pemerintah menyiapkan infrastruktur ramah difabel termasuk toilet ramah difabel. Apalagi, Kabupaten Situbondo menjadi tuan rumah Inklusi Nasional tahun 2023.

Selanjutnya, kata Zainiye, pendataan difabel agar lebih masif. Dikarenakan, masih banyak masyarakat difabel belum bisa terakses program bantuan dari pemerintah seperti BLT, PKH, dan progaram sosial lainnya.

“Banyak bantuan perintah yang tidak sampai kepada reken-rekan Difabel Situbondo. Untuk itu, saya minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serius dalam mendampingi penyandang disabilitas di Situbondo,” tegas Zainiye.

Selain itu, terkait hak politik, diharapkan ketua partai politik mau terbuka bagi penyandang disabilitas untuk terlibat. Baik itu sebagai anggota atau pengurus Parpol, termasuk bagaimana kantor partai politik bisa ramah difabel. “Harapan saya, ketua-ketua Parpol di Kabupaten Situbondo, mau membuka peluang bagi rekan-rekan difabel,” ujar Srikandi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Situbondo ini.

Sementara itu, Luluk Ariyantiny Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), Luluk Ariyantiny, mengapriasi kegiatan Seminar Politik Inklusi yang dilaksanakan oleh Ketua DPC PPP Situbondo ini. “Saya mengapresiasi seminar yang melibatkan penyandang disabilitas Situbondo. Semoga langkah ini diikuti dengan Parpol lainnya di Kabupaten Situbondo,” kata Luluk Ariyantiny.

Dijelaskannya, kondisi difabel belum sepenuhnya menjadi bagian dari warga negara yang bisa hidup setara semartabat dengan warga negara non difabel. “Persoalan ini harus segera ditemukan, salah satu solusinya, yakni pemenuhan hak politik yang tertuang dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas,” kata Luluk Ariyantiny. (her/gie)

Dikonfirmasi seusai membuka acara pelatihan, anggota DPRD Dapil IV, Zeiniye, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kemitraan antara Komisi E DPRD dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim. Secara teknis untuk di tingkat kabupaten, ditindak-lanjuti oleh UPT BLK Situbondo.

Sinergitas ini, tambahnya, sudah berjalan cukup lama dan program MTU sangat membantu karena pelatihannya secara mobile terjun langsung ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tidak hanya dilakukan di kantor BLK.

“Kami selaku wakil rakyat bersama UPT BLK Situbondo memotret potensi yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya, akan disesuaikan dengan potensi masyarakat pada masing-masing wilayahnya untuk dijadikan menu pelatihan yang dapat ditindak-lanjuti. Kami berharap adanya pelatihan ini bisa memunculkan kemandirian ekonomi kreatif masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Zeiniye mengatakan, ketika mereka ada progres pasca mengikuti pelatihan ini, maka DPRD Provinsi Jatim akan mensupport beberapa peralatan atau sarana prasarana yang sekiranya dibutuhkan oleh peserta. Sedangkan untuk nara sumber dan seluruh sarana-prasarana pelatihan menjadi kewenangan UPT BLK Situbondo.

Alasan dilaksanakan pelatihan ini, tambahnya, karena hasil produksi pertanian cukup banyak dan ketika dijual harganya tetap murah sebab berupa barang mentah. Kalau hasil pertanian diolah menjadi produk kuliner, akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, sehingga dapat menambah pendapatan perkapita keluarga.

“Kami berpesan kepada peserta atau masyarakat agar terus berinovasi dan berkreasi dalam rangka kemandirian ekonomi. Disaat ini terbuka ruang lebar untuk mencapai kemandirian ekonomi karena pemasaran bisa dilakukan melalui media sosial,” jelasnya.

Kepala UPT BLK Situbondo, Pujianto, menambahkan bahwa pelatihan kejuruan pembuat olahan hasil pertanian diikuti sebanyak 16 orang peserta, yang berasal dari warga Talkandang. Pelatihan dilaksanakan selama 18 hari, yang anggarannya berasal dari dana DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

“Jumlah instrukturnya ada dua orang dari UPT BLK Situbondo,” singkatnya. (her/gie)

Mereka adalah Abd Aziz, Khairul Umam, Syafiuddin, Moh Zainal Arifin dan HM Lutfi kelimanya merupakan politisi PKB. Abd Rasyid Fansori, Ainol Yakin, Zamahsyari dan Ali Masykur yang merupakan politisi PPP juga tidak kebagian jatah pokir.

Baca Juga:

• 27 Pensiunan Perumdam Pamekasan Lakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan
• 21 Pejabat Eselon II Dimutasi, Bupati Pamekasan Sampaikan Demi Penyegaran
• Pemkab Pamekasan Salurkan BLT DBHCHT untuk Ribuan Petani Tembakau
• Gunakan Bahasa Madura, Bupati Pamekasan Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-495 Tahun

Politisi Gerindra terdapat 2 orang yang tidak menerima jatah. Keduanya adalah Doni Febrorur Rasyid dan Ismail A Rahim. Sedangkan Partai Demokrat berjumlah 3 orang. Yakni, Deajeng Pangestu, Heriyanto dan Ahmad Fauzi.

Politisi Golkar, PKS dan PBB yang tidak mendapatkan kue anggaran berjumlah masing-masing dua orang. Yaitu, Alfian Rhomadani (Golkar) dan Zainal Afandi. Disusul Juma’ah, Husnul Hidayat. Dan,  Moh Komarul Wahyudi dan Hamdi.

Sementara Mohammad Hamidi dari partai NasDem dan Nurul Ahmad Dian Permana Putra dari partai Perindo juga harus berpuasa anggaran pada tahun 2020. Semestinya, anggota yang baru masuk parlemen itu sudah menikmati pokir yang berjumlah sekitar Rp 1 Miliar per anggota pada tahun 2020 lalu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menjawab diplomatis. Umam mengaku hal tersebut tidak perlu dibahas. “Bukan dalam konteks dibicarakan,” katanya kepada media ini, Senin (03/05).

Politisi PKB itu mengatakan, selama itu urgent dan menjadi kebutuhan masyarakat pihaknya pasti memperjuangkan melalui kreasi-kreasi anggota DPRD.

“Saya fikir urgensinya kebutuhan dan kepentingan konstituen, kita perjuangkan melalui beberapa kreasi yang bisa kami lakukan. Kan tidak harus melalui dewan kan?,” jawabnya Diplomatis

Tidak hanya itu, kata Umam, komunikasi itu bisa ke Dinas terkait melalui reses. Sebab, kalau sangat dibutuhkan anggota dewan bisa melaporkan kepada Dinas terkait. “Bahwa masyarakat butuh gini,” terang Khairul Umam.

Selain itu, kebutuhan masyarakat itu didorong melalui beberapa tahapan. Misalnya, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

“Tingkat urgensi dan korelasinya masuk? Klo masuk pasti diperjuangkan,” paparnya.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan tidak membenarkan dan juga tidak mengiyakan. Namun, dia mengaku pada prinsipnya aspirasi konstituen bisa terpenuhi.

Wawancara media ini dengan Ali masykur, Politisi PPP yang tidak kebagian pokir anggaran 2020 mengaku sudah melupakan hal itu. Yang penting pokir tahun anggaran 2021 miliknya tidak direfocusing. Sebab, jika Pokir 2021 itu dipotong masyarakat yang akan rugi sendiri.

“Saya harap tidak direcofusing. Kalau itu direcofusing berat. Gigit jari. Masyarakat yang rugi bukan kami. Karena itu aspirasi masyarakat. Pokir adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang digelar tiga kali dalam setahun melalui reses,” dalihnya.

Legislator asal Dapil V (Galis, Larangan, Pademawu) itu mengatakan kalau pokir direcofusing bisa jadi aspirasi masyarakat tidak tersampaikan. Sebab, program yang kita usulkan ke Pemerintah berasal dari aspirasi masyarakat saat turun ke dapil melalui reses.

“Usulan kami catat. Dan, diusulkan ke Pemkab sehingga menjadi program. Kalau itu Pokir 2020, yang lalu biarlah berlalu, yang penting kita bahas masa depan,” ucapnya.

Ali mengaku, jatah Pokir yang 2020 tidak akan hilang. Sebab, meski masa jabatan berakhir 2024, programnya bisa berjalan ke 2025. Masih dapat jatah pokir melalui reses. “Melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang realisasinya 2025,” ucapnya. (adi/ed2)

Daftar Anggota DPRD Pamekasan yang tidak kebagian Jatah Pokir 2020.

Dapil 1 (Pamekasan-Tlanakan)

1. Abd Aziz (PKB)
2. Doni Febrorur Rasyid (Gerindra)
3. Alfian Rhomadani (Golkar)

Dapil 2 (Palengaan-Proppo)

1. Khairul Umam (PKB)
2. Ismail A Rahim (Gerindra)
3. Deajeng Pangestu (Demokrat)

Dapil 3 (Batumarmar, Pasean dan Waru)

1. Syafiuddin (PKB)
2. Juma’ah (PKS
3. Abd Rasyid Fansori (PPP)
4. Heriyanto (Demokrat)
5. Hamdi (PBB)

Hal itu, pun diungkapkan dengan pernyataan sikap pemboikotan pada rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Jombang tahun 2020. Rapat paripurna sendiri, sebenarnya agenda awal harusnya digelar pada Senin (19/04) lalu. Hanya saja, harus ditunda dan digelar hari ini.

“Seharusnya, Pemerintah Kabupaten Jombang memprioritaskan pembangunan yang ada di desa-desa. Di Jombang, itu masih banyak infrastruktur pedesaan yang masih kurang layak,” ujar Naim.
Ditambahkan, bahwa dari pada untuk pembangunan megaproyek rehabilitasi di Jalan KH Wahid Hasyim dan revitalisasi Alun-alun Jombang, yang menelan anggaran puluhan milyar, lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

“Alun-alun Jombang yang menelan anggaran sebesar Rp. 10 Miliar dan Mega Proyek Rehabilitasi Drainase di Jalan KH Wahid Hasyim Jombang dengan anggaran sebesar Rp 20 Miliar,” tambahnya.
Menurut Naim, seharusnya proyek Jalan KH Wahid Hasyim dan Alun-alun Jombang ditunda dulu, dan semestinya Pemkab lebih memperhatikan suara dari 8 Fraksi DPRD Jombang, karena itu mewakili suara masyarakat.

Sikap pemboikotan Fraksi PDI Perjuangan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena menurut Naim hal ini murni aspirasi masyarakat dan yang mereka butuhkan.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

“Ini tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena ini murni menyangkut aspirasi masyarakat pembangunan infrastruktur pedesaan,” kata dia.

Disisi lain, Naim juga menegaskan selama ini pandangan umum dan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan tidak menjadi skala prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan prioritas pembangunan di Jombang.

“Kita siap boikot jika keadaan ini terus dilakukan dan tidak ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten,” pungkas Naim.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Jombang menunda rapat paripurna yang digelar, Senin (19/04). Penundaan dilakukan akibat jumlah anggota tidak memenuhi kuorum atau kurang dari setengah jumlah anggota DPRD. (azl/ed2)

Swab Test tersebut, menurut Kapolresta Probolinggo, dilakukan sebelumnya menerima arahan dari Kapolda Jatim, “Para Pejabat Utama serta seluruh Kapolresta jajaran di terapkan protokol kesehatan yang ketat melalui Swab Test oleh pihak Bid Dokes,” ujarnya.

Menurut AKBP RM. Jauhari, Swab Test antigen dilakukan dalam rangka antisipasi penyebaran wabah Covid-19. Hal ini sebagai upaya untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 dan mengantisipasi secara dini penyebaran virus corona terhadap anggota Polri di lingkungan Polres Pobolinggo Kota.

“Tentunya harapan kita dengan diadakannya Swab Test antigen kepada Personil Polres Probolinggo Kota penyebaran Covid-19 dapat segera terdeteksi. Dan apabila ada anggota Polri yang positif Covid-19 dapat segera di ambil langkah-langkah penanganan sesuai protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, hasil Swab Test antigen seluruh personel bebas dari Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta juga meminta kepada semua masyarakat untuk saling bekerja sama dengan baik, saling mendukung satu sama lainnya.

“Kami menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan menjaga jarak atau hindari kerumunan,” harapnya.

Upaya pencegahan penularan Covid-19, khususnya di lingkungan Mapolresta sendiri menurut RM Jauhari dilakukan secara intens diberbagai kegiatan yang diselenggarakan tanpa ada pengecualian.

Tentunya, kata Kapolresta, ini merupakan jawaban, bahwa pihak kepolisian dalam menangani kasus Covid-19 tidak main-main. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan Polresta sendiri sudah menjadi protab dan wajib ditaati oleh siapa pun. Kita tidak mau lengah sedikit pun terhadap Covid-19. Oleh karena itu, menutup ruang berkembangnya virus corona, deteksi dini seperti Rapid Test Antigen saat ini sudah seharusnya di laksanakan guna meminimalisir penularan Covid-19,” ungkapnya. (geo/ed2)

Dari data yang ada, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan jatah paling banyak diantara partai lainnya, yakni Rp 298.379.210.40. Perolehan terbanyak ke dua diisi oleh Nasdem dengan perolehan nominal Rp 45.763.011.90. Posisi ke tiga terbanyak penerima Banpal adalah PKB dengan Rp 167,114.298.60.

Lalu, PKS dengan nominal Rp, 98.411.284.80. Disusul Partai Golkar dengan angka Banpol Rp 76.497.359.40. Partai Gerindra sebanyak Rp106.134.668.10. Kemudian Partai Demokrat sejumlah Rp 177.194.781.00. PAN Rp 65.726.433.00.

Selanjutnya PBB dengan Rp 80.808.798.60. Terakhir, dengan perolehan Banpol terkecil adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan hanya Rp12.803.900.40.

Kepala Bakesbangpol Pamekasan, Imam Rifadi, mengatakan ada 10 partai politik yang berhasil meloloskan calonnya menjadi anggota DPRD. Sehingga, secara otomatis akan mendapatkan dana Banpol. Perolehannya, disesuaikan dengan suara yang dimiliki masing-masing Parpol.

“Besaran dana Banpol terhadap partai, tidak sama. Untuk tahun 2020, dana Banpol sudah terserap 100 persen dari 10 partai yang berhak mendapatkan,” paparnya.

Dana untuk pendidikan politik konstituen itu, sudah disesuaikan dengan perolehan kursi dari setiap masing-masing partai. Anggaran per suara dihargai dengan Rp 1.917.90. Dengan harga itu, PPP yang mendapatkan jumlah 12 kursi di DPRD, berhasil mengumpulkan total suara sebanyak 155.576.

Partai Nasdem yang berada diposisi kedua peraih banpol terbanyak mendapatkan dua kursi dengan total suara sebanyak 23.861. PKB dengan jumlah 7 kursi dan perolehan suara 87.134. PKS dengan jumlah 5 kursi dengan total suara 51.312. Golkar mendapatkan 3 kursi, dengan total suara sebanyak 39.886.

Sementara Partai Gerindra mendapatkan 4 kursi, dengan total suara sebanyak 55.339. Disusul Demokrat yang mendapatkan 6 kursi dengan total suara sebanyak 92.390. PAN mendapatkan 2 kursi dengan total suara 34.270, PBB mendapatkan 3 kursi dengan perolehan suara sebanyak 42.134, Perindo mendapatkan 1 kursi, dengan total suara 6.6676.

Mantan Kabag Hukum Setkab Pamekasan itu menjabarkan, dana Banpol bertujuan untuk penggunaan kepentingan penyadaran politik di daerah. Sehingga, bisa terus terbangun persatuan dan kesatuan untuk membangun kondusifitas.

“Kami harapkan untuk penggunaan sesuai dengan aturan yang ada. dan tak kalah pentingnya untuk merajut persatuan dan kesatuan di Pamekasan,” kata mantan Plt Dispora.

Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili, mengaku sangat berterima kasih terhadap Pemkab. Sebab, sudah memberikan banpol kepada partai peraih suara yang memiliki perwakilan di kantor DPRD.

Anggaran tersebut, tambahnya, sangat berguna untuk kepentingan partai dalam melakukan konsolidasi dan penguatan dalam memberikan pendidikan politik.

“Kalau di PPP itu sangat dirasa manfaatnya, karena dengan banpol kegiatan-kegiatan parpol bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.

Keterangan berbeda, justru disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi. Dirinya meminta, agar warga Pamekasan menggugat dana Banpol. Sebab, pendidikan politik di Pulau Garam masih banyak dikeluhkan kontituennya.

“Parpol memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik masyarakat. Sebab, tiap tahun partai memiliki dana untuk melakukan pelatihan kepada daerah pemilihannya. Hal itu, dihitung dari perolehan suara partai politik di tiap-tiap kabupaten,” ujarnya.

Mathur menilai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki fungsi terbatas. Parpol semestinya yang menjadi garda terdepan dalam pendidikan politik. (adi/sit)

Daftar Partai Politik Penerima Banpol

1- PPP Rp 298.379.210.40
2- Nasdem Rp 45.763.011.90
3- PKB Rp 167,114.298.60
4- PKS Rp 98.411.284.80.
5- Partai Golkar Rp 76.497.359.40
6- Partai Gerindra Rp 106.134.668.10
7- Partai Demokrat Rp 177.194.781.00
8- PAN Rp 65.726.433.00
9- PBB Rp 80.808.798.60
10- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rp 12.803.900.40.