Anggota DPRD – Memontum

Anggota DPRD Jatim Buka Pelatihan Pembuatan Olahan Hasil Pertanian di Situbondo

Memontum 1 — Wed, 24 Aug 2022 13:43:08 +0000

Memontum Situbondo – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye, meresmikan pembukaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, ‘Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Non Institusional MTU’ pada kejuruan pembuat olahan hasil pertanian. Pelatihan itu, diselenggarakan oleh UPT BLK Situbondo, di Balai Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Rabu (24/08/2022) tadi.

Dikonfirmasi seusai membuka acara pelatihan, anggota DPRD Dapil IV, Zeiniye, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kemitraan antara Komisi E DPRD dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim. Secara teknis untuk di tingkat kabupaten, ditindak-lanjuti oleh UPT BLK Situbondo.

Sinergitas ini, tambahnya, sudah berjalan cukup lama dan program MTU sangat membantu karena pelatihannya secara mobile terjun langsung ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tidak hanya dilakukan di kantor BLK.

“Kami selaku wakil rakyat bersama UPT BLK Situbondo memotret potensi yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya, akan disesuaikan dengan potensi masyarakat pada masing-masing wilayahnya untuk dijadikan menu pelatihan yang dapat ditindak-lanjuti. Kami berharap adanya pelatihan ini bisa memunculkan kemandirian ekonomi kreatif masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Baca juga :

Zeiniye mengatakan, ketika mereka ada progres pasca mengikuti pelatihan ini, maka DPRD Provinsi Jatim akan mensupport beberapa peralatan atau sarana prasarana yang sekiranya dibutuhkan oleh peserta. Sedangkan untuk nara sumber dan seluruh sarana-prasarana pelatihan menjadi kewenangan UPT BLK Situbondo.

Alasan dilaksanakan pelatihan ini, tambahnya, karena hasil produksi pertanian cukup banyak dan ketika dijual harganya tetap murah sebab berupa barang mentah. Kalau hasil pertanian diolah menjadi produk kuliner, akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, sehingga dapat menambah pendapatan perkapita keluarga.

“Kami berpesan kepada peserta atau masyarakat agar terus berinovasi dan berkreasi dalam rangka kemandirian ekonomi. Disaat ini terbuka ruang lebar untuk mencapai kemandirian ekonomi karena pemasaran bisa dilakukan melalui media sosial,” jelasnya.

Kepala UPT BLK Situbondo, Pujianto, menambahkan bahwa pelatihan kejuruan pembuat olahan hasil pertanian diikuti sebanyak 16 orang peserta, yang berasal dari warga Talkandang. Pelatihan dilaksanakan selama 18 hari, yang anggarannya berasal dari dana DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

“Jumlah instrukturnya ada dua orang dari UPT BLK Situbondo,” singkatnya. (her/gie)

Lantik Mantan Anggota DPRD Jadi Kades, Bupati Situbondo Ingatkan Perbedaan yang Akan Dihadapi

Memontum 1 — Tue, 24 May 2022 13:09:58 +0000

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, melantik Kepala Desa PAW Klatakan, Kecamatan Kendit, Selasa (24/05/2022) tadi. Kades yang dilantik tersebut, diketahui adalah mantan anggota DPRD Situbondo.

“Saya ingatkan, bahwa yang dihadapi sekarang sudah berbeda dengan yang dihadapi selaku anggota DPRD. Kalau anggota dewan, lebih banyak berhadapan dengan eksekutif, di mana sama-sama banyak pemahaman dan sama-sama punya keinginan yang sama untuk bagaimana peraturan ini dilaksanakan dengan baik. Cuma beda cara dan sebagainya,” kata Bupati Karna Suswandi, saat memberikan sambutan.

Bung Karna-panggilan akrab Bupati Situbondo, menjelaskan bahwa terkadang di dalam masyarakat, tidak memikirkan yang namanya dalil peraturan perundang-undangan. “Iya kalau di DPRD, dalil itu menjadi acuan. Namun kalau di masyarakat, pasalnya cuma satu yaitu pokoknya. Ini yang berat. Pasal pokoknya, kalau sudah dipakai ini berat. Oleh karena itu, bersabarlah jadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin, tidak semuanya cocok dengan selera masyarakat. Apalagi masyarakatnya banyak,” jelas Bupati Karna.

Sehingga, tambahnya, seorang pemimpin harus pandai dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terbaik. Dan apa yang lebih baik, sebagai kebijakan yang harus diambil oleh seorang pemimpin.

Baca juga :

Sebab, ujarnya, seorang pemimpin menghadapi masyarakat yang memiliki harapan yang berbeda-beda, ekspetasinya berbeda-beda. Oleh karena itu, semakin banyak harapan, maka semakin banyak tuntutan tentunya lebih-lebih di masa sekarang. APBDesnya kecil, sementara harapan masyarakat semakin lama semakin besar.

“Masa sekarang, pandemi mulai akan berakhir. Ketika pandemi Covid-19 berakhir, tentunya harapan masyarakat kepada pemerintah, semakin banyak. Lebih-lebih ketika sekarang memasuki era dari pandemi menjadi endemi. Ini tentu akan banyak harapan-harapan yang akan di berikan oleh masyarakat dan ini tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk melakukan berbagai kebijakan,” terangnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa di dalam APBDES sama dengan APBD. Yang mana di dalamnya, ada gaji dan biaya operasional yang harus dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. (her/sit)

Sikapi Laporan Polisi, Ketua DPRD Tegaskan Bahwa Anggota DPRD Miliki Hak Imunitas

Memontum 1 — Tue, 22 Mar 2022 16:45:00 +0000

Memontum Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, menggelar jumpa pers di Wisma DPRD, mensikapi laporan dirinya oleh kuasa hukum Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, Selasa (22/03/2022). Dalam keterangannya, Ketua DPC PKB itu menjelaskan, bahwa laporan dirinya ke aparat penegak hukum (APH) adalah salah prosedural. Karena, anggota DPRD mempunyai hak imunitas yang dilindungi oleh Undang Undang (UU).

“Seluruh anggota DPRD kabupaten atau kota atau provinsi dan DPR RI, pendapat atau pernyataannya dilindungi oleh UU. Baik di dalam rapat maupun di luar rapat. Yang mana, itu dikenal dengan hak imunitas,” kata Dhafir-sapaan Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso.

Dijelaskannya, ketika mendapat informasi dirinya dilaporkan pada polisi, politisi senior itu menanggapinya dengan tertawa. Karena yang dilaporkan bupati, adalah kewenangannya sebagai anggota DPRD.

Trias politika itu, lanjutnya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini, mempunyai kewenangan masing-masing. Artinya, negara kita ini adalah negara demokrasi. Dari, oleh dan untuk rakyat.

Misalnya, tambahnya, kewenangan yudikatif. Ketika hakim memutuskan perkara, bukan hanya berdasarkan KUHPidana saja, tapi juga keyakinan. Ketika hakim memutuskan perkara tidak sesuai KUHPidana, tapi berdasarkan keyakinan, apakah itu salah.

Baca juga :

“Kewenangan anggota DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Karena, lanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, bupati mempertanggungjawabkan pada DPRD. DPRD bertanggung jawab pada rakyat. Seluruh pendapat, pernyataan dan pertanyaan yang berkaitan dengan Tupoksi DPRD, dilindungi oleh UU dengan hak imunitas.

Ditambahkannya, baik dilakukan di dalam rapat maupun di luar rapat. “Kalau misalkan saya mengatakan di Bondowoso marak jual beli jabatan, itu pendapat saya. Pendapat itu diperoleh dari apa yang dilihat, didengar dan dibaca,” paparnya.

Pendapat itu, terangnya, muncul setelah Komisi I saat itu mengundang Pansel Lelang Jabatan 14 OPD. Saat itu, dirinya memutar rekaman yang berisi percakapan dugaan jual-beli jabatan. Seluruh peserta sidang, tidak ada yang membantah.

“Apalagi, Wabup berstatemen di media bahwa di Bondowoso marak jual beli jabatan. Ada juga pengakuan dari ‘korban’. Informasi ini sebetulnya, pintu masuk APH untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya. (zen/sit)

Anggota DPRD, Komunitas ACD hingga Pemuda Pancasila Jombang Turun Jalan untuk Galang Dana Korban Semeru

Memontum 1 — Sun, 05 Dec 2021 05:00:00 +0000

Memontum Jombang – Perwakilan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Jombang, bersama Komunitas ACD, Kompi serta Pemuda Pancasila, menggelar aksi galang dana untuk membantu warga korban bencana awan panas guguran (APG) Gunung Semeru, Minggu (05/12/21).

Ketua DPC Partai Demokrat Jombang, Mohammad Syarif Hidayatullah, mengatakan bahwa kegiatan galang dana bagi korban APG Gunung Semeru ini, merupakan kerja sama antara perwakilan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Jombang bersama Komunitas ACD, Kompi serta Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang.

“Kegiatanan galang dana ini untuk membantu teman atau saudara kita yang tertimpa musibah di sekitar Gunung Semeru,” ujarnya.

Baca juga :

Semoga, tambah Gus Sentot-panggilan akrab Ketua DPC Partai Demokrat yang juga sebagai ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Jombang, melalui kegiatan galang dana ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.

“Saya atas nama Anggota Dewan DPRD Kabupaten Jombang, turut berduka atas musibah itu dan ingin turut serta melakukan aksi turun ke jalan. Semoga hal ini bisa ditiru oleh teman-teman yang lain kedepannya,” paparnya (azl/sit)

Anggota DPRD, Kabid Disdik, Kades dan Pihak Swasta Diperiksa KPK di Polres Probolinggo Kota

Thu, 28 Oct 2021 12:11:54 +0000

Memontum Probolinggo – Tim penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan secara marathon kepada sejumlah pihak, dalam kaitannya dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Bupati Probolinggo non aktif, PTS dan suami, Kamis (28/10/2021) tadi.

Dalam pemeriksaan kali ini, tim anti rasuah itu meminta keterangan enam orang yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

Dari enam orang tersebut, beberapa diantaranya adalah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Kepala Bidang (Kabid) Disdik Probolinggo. Lalu, beberapa saksi lain adalah kepala desa (Kades) dan pihak swasta.

“Hari ini (28/10) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, atas dugaan gratifikasi dan TPPU untuk TSK PTS dkk. Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota,” kata Plt Jubir (juru bicara) KPK, Ali Fikri.

Diuraikannya, ada pun saksi-saksi yang dipanggil, Supoyo, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo atau Mantan Kades Ngadisari Kecamatan Sukapura. Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Nurul Yakin. Lalu, swasta atau Kepala Desa (Kades), Jusit.

“Johannes Fransiskus Ferry, swasta, Yuni Rachmawati, swasta dan Totok Hariyanto, pegawai negeri sipil (PNS) atau pensiunan,” terangnya.

Dalam serangkaian pemeriksaan tim KPK, Ali Fikri juga menjelaskan, bahwa sehari sebelumnya atau Rabu (27/10/2021), tim penyidik KPK juga telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Probolinggo. Beberapa rumah tersebut, adalah milik Bupati Probolinggo non aktif.

“Penyidik KPK juga telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di tiga lokasi. Rumah kediaman di Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Rumah kediaman di Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rumah Kediaman di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo,” tegasnya.

Selain beberapa tempat itu, di hari Selasa (26/10/2021), juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

“Dusun Kranjan, Kelurahan dan Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Dusun Blimbing, Desa Gadingwetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.

Dusun Taman, Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Kelurahan Patokan, Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Kantor Keuangan Daerah Kab Probolinggo Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134, Kecamatan Kraksa, Kabupaten Probolinggo,” paparnya.

Ditambahkannya, dari seluruh lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya berupa berbagai dokumen dan alat elektornik yang diduga ada hubungannya dengan perkara.

“Selanjutnya akan segera diteliti mengenai keterkaitan bukti-bukti tersebut dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS dkk,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, PTS ditangkap bersama suaminya, dalam kaitannya dugaan jual beli jabatan, yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT). Dari dugaan itu, sebanyak 22 tersangka ditangkap dengan disangka sebagai pemberi dan penerima. (sit)