Hal itu, disampaiakan oleh Panitera Pengadilan Agama (PA) Situbondo, Khadimul Huda. Dijelaskannya, sejak Februri hingga April, angka cerai talak ada 119 perkara, sedangkan untuk cerai gugat ada 263 perkara.

Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, ada penurunan kasus perkara. Tahun lalu, cerai talak ada 125 perkara, sedangkan cerai gugat ada 262 perkara. “Dari data tersebut, kasus perkara yang paling banyak adalah seorang perempuan yang mengajak cerai suaminya,” ujarnya kepada Memontum.com, Jumat (25/03/2022) tadi.

Menurutnya, alasan dari perceraian tersebut sangat beragam. Namun, yang paling dominan adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, yang menjadi akar permasalahan adalah perekomian. Di samping, faktor gangguan dari pihak ketiga, baik suaminya ataupun sebaliknya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Orang yang berpisah, tidak melihat usia. Ada yang pasangan muda, ada pula yang pasangan tua. Kalau sudah ada konflik, saya rasa semuanya sama saja,” imbuh Huda.

Dirinya juga menyampaikan, untuk cerai talak yang sudah diputus, keseluruhan ada 85 perkara. Sedangkan untuk cerai gugat ada 183 perkara, dari putusan itulah orang yang sudah menjadi duda dan menjadi janda, total ada 500 an orang lebih. “Kalau yang janda, pasti ada sekitar 268. Sementara untuk yang duda, juga 268. Kalau di kalkulasi keseluruhan, ada sekitar 581 duda dan janda,” bebernya.

Hadimul Huda mengimbau, agar setiap permasalahan rumah tangga, diselesaikan tanpa harus menempuh jalur perceraian. Alangkah baiknya, setiap pasangan saling memahami jika ada sebuah persoalan.

“Kalau setiap persoalan rumah tangga diselesaikan dengan baik, insyaallah tidak akan berujung sampai ke ranah perceraian. Sehingga, rumah tangga yang diidamkan semua orang, yaitu keluarga Sakinah Mawadah Warohmah benar-benar dirasakan,” ujarnya. (her/gie)

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Penny Indriani, menjelaskan bahwa Sekolah Ibu terbukti sangat efektif untuk menekan angka perceraian dan pernikahan usia dini di Kota Malang. “Sekolah tersebut menyasar pasangan pranikah dan pasangan suami istri atau pascapernikahan. Berbagai materi disampaikan, seperti bagaimana membentuk keluarga yang sakinah dan bagaimana cara mendidik anak,” terang Penny, Jumat (17/12/2021).

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Perempuan berhijab itu menambahkan, terdapat syarat batas usia pasangan pranikah atau calon pengantin. Dimana untuk calon suami setidaknya berusia 25 tahun sedangkan calon istri 20 tahun.

“Jika usianya kurang dari angka tersebut, terang Penny, harus mengantongi persetujuan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang,” sambungnya.

Tahun 2022 mendatang, Sekolah Ibu masih akan menjadi salah satu program prioritas yang akan digencarkan oleh Dinsos-P3AP2KB. “Kami akan terus mengintensifkan Sekolah Ibu dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang maupun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota,” paparnya. (mus/sit)

“Untuk Januari hingga Juli 2020, itu ada 3.621 perkara. Sementara di tahun 2021, kasusnya sebanyak 3.487. Berarti, ada penurunan untuk tingkat percerainnya,” kata Panitera Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Abdus Syakur, Senin (02/08).

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Perceraian sendiri dibedakan dalam dua kategori tergantung siapa yang mengajukan permohonan, yakni cerai talak dan cerai gugat.

“Kalau suami yang mengajukan itu cerai talak dan istri yang mengajukan itu cerai gugat,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Kota Surabaya, jumlah rincian berkas bulanan tahun 2020 secara talak, yakni Januari 253 perkara, Februari 173 perkara, Maret 148 perkara, April 128 perkara, Mei 67 perkara, Juni 200 perkara, dan Juli 188 perkara.

Kemudian kasus perceraian secara gugat yakni, Januari 512 perkara, Februari 354 perkara, Maret 357 perkara, April 235 perkara, Mei 126 perkara, Juni 436 perkara, dan Juli 444 perkara.

Sementara itu, di tahun 2021 ini jumlah kasus perceraian secara talak, yaitu Januari 166 perkara, Februari 134 perkara, Maret 191 perkara, April 143 perkara, Mei 96 perkara, Juni 174 perkara, dan Juli 123 perkara.

Untuk cerai secara gugat, pada Januari 376 perkara, Februari 360 perkara, Maret 406 perkara, April 312 perkara, Mei 271 perkara, Juni 509 perkara, dan Juli 226 perkara.

“Saya tidak mengatakan itu karena pandemi ya, tapi faktor penyebab itu pertama karena perselisihan pertengkaran. Kedua faktor penyebab karena faktor ekonomi,” urai Abdus Syakur. (ade/ed2)

“Menurut data kami, mulai awal tahun 2020 yaitu Januari hingga Februari paling banyak di cerai gugat yakni sebanyak 120 perkara dan dicerai talak 52 perkara,” bebernya kepada awak media.

Tak hanya itu, Mazir menjelaskan, beberapa faktor utama terkait tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan diantaranya dikarenakan faktor perekonomian yang cenderung lemah.

“Yang jelas, paling mendominasi masalah faktor perekonomiannya yang lemah,” tegasnya.

Selain itu, Mazir menyebutkan, mayoritas perkara perceraian juga lebih banyak diajukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

“Mayoritas perkara perceraian lebih dominan diajukan masyarakat yang berdomisili diwilayah perbatasan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Mazir menambahkan, guna menekan angka perceraian pihak pengadilan agama selalu memperioritaskan dan memaksimalkan dengan cara mediasi dalam penangani perceraian.

“Kami selalu mengutamakan mediasi agar masyarakat dapat berfikir positif dan lebih matang dalam mengambil tindakan,” ujarnya.

Ditandaskan Mazir, disetiap pasangan suami istri yang hendak mengajukan berkas perceraian ke Pengadilan Agama Lamongan, petugas menyarankan dan memfasilitasi lebih dulu diajak bermediasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, selain perceraian.

“Intinya, kami tetap memfasilitasi dan berupaya semaksimal mungkin agar keluarganya tidak sampai bercerai. Akan tetapi hasil dari upaya tersebut tergantung juga kepada kedua belah pihak,” tandasnya. (Aju/zen/yan)

“Silaturahim ini menjadi starting point kita untuk mengintervensi semaksimal mungkin untuk menurunkan angka perceraian dan nikah usia dini di Jatim,” ungkap Gubernur Khofifah saat menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya di Gedung Nagara Grahadi, Surabaya, Selasa (5/0 3/2019).

Maka demi meminimalisir hal itu, salah satu caranya yakni dengan memperkuat pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin). Dengan mengikuti suscatin, muda-mudi atau pasangan calon pengantin akan dibekali materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan tentang dinamika kehidupan berumah tangga.

“Masalah ini merupakan tanggung jawab kita semua, maka yang harus diperkuat adalah di sisi preventif dan promotif,” tegasnya.

Selain itu, untuk membangun komitmen bersama pihaknya akan membuat focus group discussion (FGD) terkait masalah ini di Kabupaten Malang yang angka perceraiaan dan nikah usia dininya masih tinggi. Sinergitas sangat dibutuhkan mulai dari Pemprov, Kemenag, Pengadilan Tinggi Agama serta pemda setempat untuk fokus menyelesaikan masalah ini.

“Saya ingin betul kita serius menangani hal ini, dan yang terlibat passion nya harus disitu. Jika kita sukses memberikan intervensi pada suatu daerah maka akan bisa jadi role model,” urai Khofifah.

Gubernur yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN ini, akan menyisir pelaksanaan istbat nikah untuk kepentingan pencatatan pernikahan serta melindungi hak-hak anak. Menurutnya, salah satu penyebab kemiskinan akut yang terjadi di pedesaan yakni karena belum adanya legalitas keluarga.

“Ketika sebuah keluarga miskin tidak memiliki legalitas, maka mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas dari negara seperti KIP atau KIS,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya H. Bahrussam Yunus menyambut baik tawaran baik gubernur Jatim, dan pihaknya akan siap untuk fokus mengurangi angka perceraian di Jatim. Berdasarkan data yang ada angka perceraian di Jatim mencapai sekitar 121 ribu, dan penyebab tertingginya antara lain karena ketidakharmonisan dan ekonomi.

“Kami akan membantu ibu, apalagi kami memiliki 37 pengadilan agama yang tersebar di Jatim,” tuturnya.

Disampaikan, selain angka perceraian yang masih tinggi masalah lain yang dihadapi Jatim yakni dispensasi kawin/diska atau pernikahan dini. Salah satu wilayah yang cukup tinggi untuk masalah ini yakni Malang selatan.

“Jika program suscatin bisa disosialisasikan dengan baik maka anak-anak muda akan paham terkait resiko pernikahan dini,” terangnya. (sur/ano/yan)