“Kita akan terus genjot ini melalui Dinas Perikanan dengan Program ‘Kolega’ atau kolam lele keluarga,” kata Mas Dhito, Jumat (07/07/2023) tadi.

Program Kolega ini, tambah Mas Dhito, disediakan rata-rata 10 kolam lele dalam satu wilayah Posyandu, agar masyarakat mudah untuk mendapatkan ikan berkumis itu. Harapannya, dengan ketermudahan masyarakat mendapatkan Lele bisa dimanfaatkan sebagai menu makanan untuk mencegah stunting.

Selain ikan segar, papar Mas Dhito, masyarakat juga didorong untuk membuat diversifikasi produk Lele. Tujuannya, agar anak-anak bisa lebih tertarik mengkonsumsi Lele tersebut.

Baca juga :

“Kalau jual Lele, jangan Lele (segarnya, red) saja yang dijual. Tetapi juga jangan lupa olahannya,” tambahnya.

Senada dengan Mas Dhito, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya untuk melakukan hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi ini bisa dilakukan dengan membuat pengembangan Lele yang ramah dikonsumsi untuk anak-anak.

“Hilirisasi Lele sebetulnya sudah dilakukan di banyak tempat yang itu sangat friendly untuk dikonsumsi bagi anak-anak,” katanya.

Pihaknya juga menyebutkan, dengan perkembangan teknologi saat ini, diversifikasi Lele bisa dibuat dengan jangka waktu yang lebih panjang. “Bisa delapan bulan tanpa bahan pengawet, ini yang harus terus dikembangkan,” tambahnya. (kom/pan/sit)

Dalam laporan yang dibacakan Wawali Sofyan Edi Jarwoko, disampaikan bahwa pendapatan daerah Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 2,68 triliun dan mampu terealisasi Rp 2,171 triliun, atau sebesar 104,98 persen. Sehingga, angka tersebut melampaui target, yaitu sebesar Rp 103 miliar. Dari angka tersebut, hampir 90 persen atau 85,96 persen mampu terserap untuk belanja daerah.

Baca juga:

“Tadi disampaikan bahwa pendapatan mencapai 104 persen dari rencana yang sudah disepakati bersama dan hampir 90 persen belanja bisa terserap. Namun, ada bagian penting yang tidak terserap, itu karena ada efisiensi, kedua karena ada program yang tidak terealisasi,” jelas Bung Edi-sapaannya.

Pihaknya memberikan contoh, apabila program yang tidak terealisasi yaitu seperti pembebasan lahan parkir yang berada di kawasan Kayutangan Heritage. Hal tersebut, menurutnya bagus, sehingga Pemkot Malang dianggap tidak mengalami kesalahan.

“Itu sudah dianggarkan tetapi ketika pelaksanannya ada kesalahan, contohnya pembebasan lahan tadi, sebaiknya tidak dilaksanakan dan itu adalah bagus. Sehingga kami tidak mengalami kesalahan,” katanya.

Sehingga, menurutnya mulai dari proses perencanaan, hingga proses pelaksanaan itu harus betul-betul benar. Mulai dari sisi pendapatan, dan belanja harus dilakukan kontrol pengawalan. Baik di setiap bulannya, atau pun ditiap triwulannya.

“Saya kira ini butuh dukungan bersama terutama dari bapak ibu DPRD Kota Malang. Kita harapkan nantinya dari tahun ke tahun pelaksanaan APBD ini semakin baik, semakin bagus, sehingga menjadi dasar dalam rangka untuk penyusunan, pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik, masih menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang masih diangka Rp 460 miliar, dimana itu dianggap masih cukup tinggi. Sehingga, perlu didalami apa penyebabnya dan bagaimana dengan perencanaan yang dilakukan Pemkot Malang.

“Sehingga harapan kami Silpa itu semakin menurun sehingga dana itu betul-betul terserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat atas ketepatan dalam perencanaan kita dalam anggaran setiap tahunnya. Ini masih kita dalami, dan kita juga mau membandingkan per tahunnya,” ujar Asmualik.

Kemudian, dikatakan jika Silpa tersebut dari awal sudah mulai di soroti. Di tahun ketiga ini, menurutnya sudah mengalami penurunan. Namun, angka tersebut masih tinggi, sehingga perlu dilakukan pendalaman kepada komisi-komisi DPRD Kota Malang.

“Sebenarnya sudah mulai turun, karena kan dulu sempat hampir Rp 700 miliar. Nah, ini sudah di bawah Rp 500 miliar. Memang masih besar, tapi ada kecenderungan turun. Makanya ini kita dalami dan petakan terus. Karena harapannya dapat semakin turun,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Melihat capaian yang ada di Kabupaten Lumajang, indikatornya itu di mulai 2019, 2020 hingga 2021. Itu karena, saat itu ada Covid. Dari situ, pengangguran kita semakin tinggi dan berdasarkan dari hal itu, kami akan coba nantinya untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait. Yakni, bagaimana upaya yang harus dan telah dilakukan,” terangnya kepada Memontum.com, Minggu (25/06/2023) tadi.

Rencana ini, tambahnya, karena secara kedinasan hanya terlihat rutinitas. Sehingga, perlu langkah-langkah ril.

“Karena kalau cuma hari ini, mereka itu hanya melaksanakan rutinitas saja terhadap progam dan kegiatan yang ada di OPD. Akibatnya, masalah pengangguran tidak ada penanganan nyata,” tambahnya.

Baca juga :

Wakil Ketua DPRD berharap, jika dalam penanganan hal ini kalau hanya OPD saja yang bergerak, maka itu sangat tidak mungkin. Sehingga, semua harus saling kolaborasi, di bawah satu komando. Karenanya, bupati harus memanggil semua stakholder yang ada dalam melakukan penanganan.

“Kalau hanya retorika saja, ya nggak bisa. Ini harus ada langkah nyata dan tindakan nyata,” tegasnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang pada 2021, jumlah penduduk miskin di Lumajang mencapai 105.250 jiwa. Sedangkan 2022, menurun jadi 95.040 jiwa atau 9,06 persen dari total penduduk Lumajang.

Namun, penurunan jumlah kemiskinan itu, berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan hingga 9.179 penduduk. Pada 2021, jumlah pengangguran terbuka di Lumajang mencapai 19.439 orang. Sedangkan, tahun 2022 jumlah pengangguran naik hingga 9.179 atau menjadi 29.158 jiwa. (adi/sit)