Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono, mengatakan bahwa skema angkutan pelajar dinilai mampu memperbaiki kesejahteraan sopir yang selama ini hanya mengandalkan tarif umum dengan pendapatan terbatas. Menurutnya, pihak Angkot mengusulkan tarif layanan sebesar Rp 6.000 per kilometer, dengan hitungan jarak tempuh minimal 16 kilometer.

“Per hari sopir Angkot dapat memperoleh sekitar Rp 90 ribu. Kalau dihitung satu bulan mengikuti hari sekolah, pendapatan sopir bisa mencapai Rp 1,8 juta. Ini tentu sangat membantu karena selama ini pemasukan sopir relatif kecil,” ujar Ipung-sapaannya, Senin (18/05/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, tarif tersebut bukan semata untuk meningkatkan keuntungan, melainkan agar sopir memiliki pendapatan layak sehingga mampu menjaga kualitas layanan dan kondisi armada. Selama ini, menurutnya banyak sopir hanya memperoleh pemasukan dari pelajar sekitar Rp 2 ribu tanpa memperhitungkan jarak perjalanan, sehingga kesejahteraan sopir sulit meningkat.

“Dengan pendapatan yang lebih pasti, sopir bisa melakukan perawatan kendaraan dan pelayanan kepada pelajar juga akan lebih baik,” tegasnya.

Selain peningkatan pendapatan, program ini juga akan menerapkan sistem kontrak kerja bagi sopir Angkot. Skema tersebut memastikan pengemudi mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan koperasi angkutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pembahasan teknis angkutan pelajar gratis kini memasuki tahap akhir. Ada sekitar 70 hingga 80 armada Angkot untuk program tersebut. “Kemungkinan akan beroperasi dalam waktu dekat setelah dasar hukum berupa SK Gubernur Jawa Timur diterbitkan,” imbuh Jaya, sapaannya. (rsy/sit)

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa silaturahim ini menjadi ajang menguatkan tali persaudaraan. Kebersamaan bersama warga, merupakan hal penting dalam membangun daerah. Masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari beragam etnis dan latar belakang, diharapkan terus rukun dan bahu-membahu memajukan kabupaten. 

“Ini salah satu upaya menguatkan tali persaudaraan. Sekaligus, menjalin harmoni dengan agar ke depan kita bisa tandang bareng membangun Banyuwangi yang lebih hebat lagi,” kata Bupati Ipuk.

Dalam momen itu, Bupati Ipuk juga terlihat berdialog untuk menyerap aspirasi dan harapan para pengemudi. Termasuk, menyalurkan bantuan helm kepada masyarakat.

Baca juga :

“Semoga bermanfaat. Saya pesan, helm-nya dipakai saat bekerja. Selalu utamakan keselamatan,” papar Bupati Ipuk.

Pemberian bantuan tersebut, pun disambut baik oleh para penerima. Salah satunya Selamet, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek di kawasan pengkolan Gedung Wanita. Dirinya mengaku senang, mendapat bantuan helm baru dari bupati.

“Alhamdulillah. Ini bisa buat ganti yang di rumah,” ujarnya.

Sebelumnya di lokasi yang sama, Bupati Ipuk juga menggelar halal bihalal bersama ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Kegiatan itu, diawali dengan apel pagi dan dilanjutkan dengan saling bermaafan bersama dengan seluruh pegawai yang hadir. (kom/bwi/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa masih banyak titik sekolah yang tidak dilalui oleh angkutan umum. “Pasti ada titik-titik tertentu yang tidak bisa dijangkau Angkot. Otomatis masih membutuhkan Elf kita,” ucap Suwarjana, Kamis (26/02/2026) tadi.

Menurutnya, keberadaan Angkot gratis justru diharapkan saling melengkapi dengan layanan transportasi sekolah yang sudah ada, bukan menggantikan sepenuhnya. Sebab di beberapa sekolah, seperti SMP Negeri 27 Malang dan SMP Negeri 22 Malang, berada di kawasan yang tidak dilalui trayek Angkot.

Baca juga :

“Begitu juga, ada beberapa Sekolah Dasar di pinggiran kota yang tidak dilewati jalur Angkot. Sehingga, tetap membutuhkan angkutan kami,” katanya.

Karena itu, operasional bus sekolah dan Elf akan tetap berjalan selama layanan angkot belum mampu menjangkau seluruh wilayah.

Saat ini, Disdikbud Kota Malang mengoperasikan total 13 kendaraan untuk layanan antar-jemput pelajar, terdiri dari enam bus sekolah dan tujuh unit Elf. Namun, hingga kini belum ada rencana penambahan armada baru.

“Bus ada enam, Elf tujuh. Total tiga belas. Penambahan belum ada, anggaran kan sekarang berkurang (efisiensi),” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pembahasan Perwal telah dilakukan dan kini tinggal tahap finalisasi teknis. “Prinsipnya anggaran sudah tersedia. Tetapi landasan peraturannya harus kami siapkan karena ini untuk jangka panjang. Mudah-mudahan bulan ini bisa terealisasi,” ujar Jaya-sapaannya, Jumat (13/02/2026) tadi.

Jaya memastikan, bahwa program tersebut akan segera berjalan. Saat ini, tengah dimatangkan sistem pelaksanaan, termasuk skema pengadaan melalui e-katalog dengan pola Buy The Service, yakni pemerintah membeli layanan angkutan dari sopir angkot melalui koperasi.

“Nama layanannya nanti Buy The Service. Jadi mereka bergabung dalam koperasi, lalu kita membeli layanannya,” tambahnya.

Dalam regulasi tersebut, juga diatur jam operasional, khususnya jam keberangkatan dan kepulangan siswa. Setelah memenuhi kewajiban layanan bagi pelajar, sopir Angkot dapat beroperasi seperti biasa.

Baca juga :

“Yang terpenting adalah mampu menyelesaikan tugas utamanya memberikan layanan kepada anak sekolah,” tegasnya.

Terkait trayek, Dishub akan mengombinasikan jalur eksisting dengan tambahan rute baru. Sebagian besar sekolah telah terlayani oleh trayek angkot yang ada, namun akan ditambahkan sekitar dua jalur untuk menjangkau sekolah yang belum tercover.

“Intinya semua lokasi menuju sekolah harus tercover. Jumlah armada yang disiapkan diperkirakan sekitar 80 unit angkot, tapi bisa bertambah menyesuaikan ketersediaan anggaran,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan Perwal saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif bersama paguyuban Angkot. Meski begitu, anggaran program sudah disiapkan.

“Kita evaluasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tata cara, jenis layanan, sampai jumlah angkotnya kita pastikan matang,” lanjut Wali Kota Wahyu.

Wali Kota Wahyu juga menargetkan, program Angkot gratis pelajar dapat berjalan sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Insyaallah bulan ini. Sebelum tahun ajaran baru sudah selesai,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa penyusunan SOP tersebut masuk dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKPAU). Regulasi itu menjadi fondasi transformasi angkot di Kota Malang, terutama bagi armada yang akan melayani pelajar.

“Betul, SOP baru sedang kami siapkan untuk menyambut 2026. Perwal dan SOP-nya sudah mulai kami susun, agar pelayanan angkot lebih baik dan memenuhi standar. Ada yang dikelola mandiri, ada yang disubsidi pemerintah,” ujar Jaya-sapaannya, Sabtu (08/12/2025) tadi.

Menurut Jaya, kebutuhan transportasi di Kota Malang sangat tinggi. Maka, seluruh angkutan umum, baik barang maupun orang, harus memenuhi standar keselamatan, termasuk armada angkot pelajar.

Baca juga :

“Untuk pengemudi angkot pelajar akan diatur ketat, dari tidak boleh merokok saat berkendara, tidak boleh bercakap-cakap atau menggunakan HP, tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang/NAPZA, tidak berkendara ugal-ugalan, mengikuti batas usia maksimal pengemudi yang akan diatur dalam Perwal. Ini wajib demi keamanan pelajar sebagai penumpang,” jelasnya.

Selain aspek pengemudi, aspek kendaraan pun ikut diperketat. Setiap angkot wajib memiliki kelengkapan surat-surat, kondisi fisik laik jalan (rem, lampu, ban, spion, seatbelt bila diperlukan), pemeriksaan rutin kelayakan dan keselamatan.

“Transformasi angkot tidak boleh setengah-setengah. Armada yang melayani pelajar harus memenuhi standar pelayanan aman, nyaman, terjangkau dan berkeselamatan,” tambahnya.

Dalam SOP baru tersebut, turut diatur sanksi bagi pelaku usaha angkot yang tidak mematuhi aturan. Tindakan penegakan hukum sepenuhnya berada pada Polresta Malang Kota, sementara Dishub fokus pada pembinaan dan sosialisasi.

“Penindakan adalah upaya terakhir. Yang utama adalah pembinaan berkelanjutan. Harapannya, di awal 2026 Perwal dan SOP sudah selesai dan bisa diterapkan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Samsul bercerita, sebelum menjadi pengemudi Trans Jatim, dirinya merupakan sopir Angkot jalur AMG. Namun, kondisi penumpang Angkot yang kian sepi,membuat pendapatannya tak menentu alias turun.

“Angkot sekarang sepi. Dahulu masih enak, masih ada yang naik. Sekarang kejar setoran saja susah. Kadang dari Gadang ke Arjosari, cuma dapat satu penumpang,” ujar Samsul, Sabtu (22/11/2025) tadi.

Melihat kondisi tersebut, dirinya memutuskan mendaftar sebagai sopir Trans Jatim. Samsul mengikuti proses seleksi, mulai dari tes hingga uji kemampuan mengoperasikan bus.

Baca juga :

“Saya daftar di Trans Jatim, ada tesnya. Mengoperasikan bus ini. Terus yang punya SIM-nya juga disesuaikan. Saya memang pingin ganti jadi sopir Trans Jatim,” katanya.

Menurutnya, bekerja sebagai sopir Trans Jatim, memberikan ketenangan pikiran. Karena dirinya tidak lagi harus mengejar setoran, seperti saat menjadi sopir Angkot.

“Kalau Angkotkan harus mikir setoran. Kalau tidak dapat setorankan pusing, buat makan susah. Sekarang dapat gaji, jadi lebih mudah dan mengurangi beban pikiran,” tambahnya.

Samsul akan bertugas mengemudikan Trans Jatim selama delapan jam perhari. Operasional layanan Trans Jatim, dimulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB. Sebagai pegawai baru, Samsul akan menjalani pekerjaannya dengan baik dan berharap pendapatan yang lebih stabil dapat membantu memperbaiki perekonomiannya.

“Sayakan baru, jadi mau dijalani dulu. Harapannya bisa lebih melancarkan perekonomian,” imbuh Samsul. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa kepastian itu diketahui setelah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menemui dirinya beberapa waktu lalu. “Kadishub Provinsi Jawa Timur ini datang menemui saya, menyampaikan akan ada beberapa jalur-jalur yang akan dilewati oleh Trans Jatim. Kami juga sudah sampaikan kepada para sopir Angkutan Kota (Angkot) dan paguyubannya. Mereka akan menerima dan mendukung, asal nasib dari para sopir Angkot ini diperhatikan,” jelas Wahyu, Sabtu (18/10/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa nantinya seluruh kru Trans Jatim, mulai dari sopir hingga teknisi, akan direkrut dari kalangan paguyuban Angkot Kota Malang. Pada tahap pertama, nantinya akan ada 15 armada Trans Jatim yang akan beroperasi.

“Dari sini ada driver yang selalu bergantian. Kami berharap, nanti mereka bisa diterima,” tambahnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan, layanan Trans Jatim nantinya akan menghadirkan kenyamanan baru bagi masyarakat. Para penumpang cukup membayar Rp 5 ribu, dari Terminal Hamid Rusdi sampai ke Kota Batu.

“Semua armada nanti kami siapkan ber-AC, ada WiFi, tepat waktu dan tidak menunggu penuh,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurutnya Pemkot Malang juga menyiapkan langkah penataan ulang trayek Angkot (rerouting) agar tidak tumpang tindih dengan rute Trans Jatim. “Trayek lama seperti GA dan AG itu sudah tidak optimal. Nanti kami evaluasi agar bisa menyesuaikan dengan koridor baru Trans Jatim,” kata Wali Kota Wahyu.

Untuk mendukung sistem transportasi yang terintegrasi, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan feeder dan program peremajaan. Untuk anggaran awal akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara kebutuhan lanjutan akan diusulkan melalui APBD tahun 2026.

“Feeder itu butuh anggaran, nah masih kami hitung. Di awal ini akan kami gunakan BTT untuk yang paling prioritas, mana dulu. Kemudian nanti tahun depan akan ada melalui APBD,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa para sopir menilai program Trans Jatim berpotensi menghambat perkembangan Angkot. Terlebih, sopir Angkot juga belum dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

“Selama ini mereka tidak pernah diajak bicara resmi. Artinya, belum ada masukan dari sopir angkot sebagai stakeholder transportasi publik,” kata Ketua DPRD Kota Malang.

Kemudian, dikatakannya bahwa sejumlah aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Termasuk petisi yang juga disampaikan oleh para sopir Angkot.

“Ini sudah jadi bahan diskusi di tingkat provinsi. Komisi C dan Komisi D DPRD Kota Malang juga akan menindaklanjuti dengan rapat koordinasi. Artinya, persoalan ini memang harus lebih dulu dibicarakan di tingkat provinsi untuk menentukan landasan atau fondasinya. Setelah itu, barulah bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kondisi di Kota Malang,” jelasnya.

Baca juga :

Meski begitu, Mia menyebut wacana menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim bisa menjadi langkah awal solusi. “Karena jalan-jalan kecil di Kota Malang tidak bisa dilalui bus besar, pasti tetap dibutuhkan feeder. Tapi, prosentase penggunaan angkot sebagai feeder ini yang masih belum jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Angkot, Stefanus Hari Wahyudi, menegaskan bahwa seluruh sopir angkot di Kota Malang sepakat menolak dengan adanya Trans Jatim. Terlebih, saat ini menurutnya sudah terdampak dengan trasnportasi online.

“Kekhawatiran kami jelas, nantinya akan menghancurkan rekan-rekan angkot yang masih bertahan. Pemerintah selama ini sering memberi angin segar tanpa realisasi nyata. Ngobrol non-formal pernah, tapi secara resmi belum pernah duduk bersama. Jadi, kalau sekarang tiba-tiba ramai di media bahwa Trans Jatim segera meluncur, ya wajar kalau kami resah,” tuturnya.

Hari juga menyinggung kondisi perekonomian sopir angkot yang saat ini kian sulit. Karena pendapatan yang diterimanya tidak menentu. “Meskipun kami tetap berupaya melayani warga. Ditambah lagi hanya sekitar 60 persen armada yang dinyatakan layak. Makanya, kami sedang berbenah dengan pemutihan dan uji kir gratis yang difasilitasi pemerintah. Tapi justru muncul wacana Trans Jatim,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa penolakan itu disampaikan dengan harapan pemerintah dapat mengkaji ulang rencana tersebut. “Kami tidak mau angkot benar-benar habis. Kalau memang mau memperbarui trayek, silakan saja, asal jangan menambah masalah baru sebelum yang lama selesai,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa para sopir Angkot menginginkan adanya kebijakan re-routing (mengubah rute, red) jalur yang mampu meningkatkan layanan Angkot. “Angkutan kota itu bertrayek, jalurnya terbatas. Sementara angkutan online tidak ada batasan wilayah. Maka wajar jika supir angkot merasa kalah bersaing. Ini menjadi aspirasi yang perlu kita respon,” kata Jaya-sapaan Kadishub, Jumat (04/07/2025) tadi.

Menurut Jaya, opsi re-routing menjadi langkah yang paling memungkinkan saat ini. Apalagi Dishub Kota Malang juga telah memiliki kajian teknis yang mendukung hal tersebut. Pemetaan ulang trayek akan difokuskan pada wilayah yang selama ini belum terlayani, seperti Jalan Danau Toba dan kawasan permukiman lainnya.

“Misalnya satu jalur ada 100 unit angkot, tapi load factornya cuma 30 persen. Sisanya ke mana? Sementara ada wilayah yang belum terlayani. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Tanpa menambah jumlah armada, kita bisa mengatur ulang distribusinya,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, menurutnya para sopir Angkot juga berharap agar dapat dilibatkan dalam sistem transportasi Trans Jatim sebagai feeder atau pengumpan. Hal ini diyakini bisa menjadi solusi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para sopir angkot.

“Sehingga itu masuknya adalah re-routing tadi,” ucapnya.

Tidak hanya soal rute, para sopir angkot juga mengeluhkan tingginya beban operasional, termasuk kewajiban membayar pajak kendaraan. Sehingga, menurutnya para sopir meminta pada Pemerintah Kota Malang agar menyampaikan permohonan keringanan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Selama ini mereka mengaku tidak mampu membayar pajak. Maka mereka minta agar Pemkot menyampaikan permohonan keringanan ke Pemprov Jatim,” tuturnya.

Menanggapi permintaan para sopir tersebut, menurut Jaya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, tentu memberikan dukungan penuh terhadap langkah perbaikan layanan Angkot. Sebab, hal itu dinilai sejalan dengan misi dan program prioritas dalam RPJMD.

“Termasuk juga dalam Dasa Bhakti, Ngalam Ngopeni, Ngalam Asik dan Ngalam Nyaman, dimama itu salah satunya menyasar sektor transportasi,” imbuh Jaya. (rsy/sit)