Dari tiap perwakilan baik angkutan umum, ojek pangkalan dan taksi konvensional mengeluhkan keberadaan ojek online dan taksi online. Sementara itu Kepala UPT LLAJ Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur di Jember Agus Wijaya menyoroti terkait banyaknya para pengemudi belum tergabung pada badan usaha atau perusahaan resmi. Tak hanya itu pengemudi juga harus mempunyai SIM A umum dan kendaraannya harus mengikuti uji kir selayaknya angkutan umum seperti yang tertuang dalam Permenhub nomor 108 yang per 1 April telah diberlakukan resmi.

“Para pengemudi taksi online ini harus mengurus perijinannya dulu kepada pemerintah kabupaten seperti mengurus SIUP dulu baru nanti rekomendasi dari Jember kita bantu ke (Dishub) propinsi Jawa Timur,” kata Agus Wijaya.

Agus Wijaya juga mengatakan jika sebenarnya kuota untuk pengemudi taksi online di Jember hanya 80 orang namun sampai saat ini di Jember ada lebih 200 orang.

Sedangkan menurut humas Paguyuban Taksi Online Jember (PTOJ) Fandi, selama ini pihanya telah berusaha mentaati regulasi yang ada. “Anggota kami ada 202 orang kami siap mengikuti aturan yang tertuang pada PM 108. Kami ingin mencari rejeki dengan mentaati aturan yang ada,” kata Fandi.

Bahkan, sejak adanya angkutan online, pendapatan para sopir MPU di Kabupaten Kediri terus turun, keberadaan mereka semakin merampas lahan penghasilan sopir MPU, terkait hal itulah para sopir mendesak Bupati Kediri untuk segera bertindak menyelesaikan masalah tersebut.

Salah seorang sopir MPU memgaku bernama Susanto mengatakan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya, karena dangan munculnya angkutan berbasis online pendapatan para sopir terus merosot tajam. “Untuk itu kami meminta kepada ibu Bupati untuk mengambil langkah agar keberadaan angkutan online itu segera ditertibkan, ” kaitanya.

Lebih lanjut sopir asal Desa Pare itu menambahkan, sejak beberapa hari lalu ternyata Dinas Perhubungan tidak melakukan penertiban terhadap angkutan online tersebut.“Hari ini kami meminta Bupati Kediri mengakomodir tuntutan kami untuk membubarkan aplikasi angkutan online dan menertibkan mereka,” tegas Susanto

(baca juga : Sopir Angkot Jurusan Pare-Kediri, Luruk Kantor Perhubungan )

Kehadiran angkutan online itu dirasakan oleh para sopir sangat meresahkan, selain merasa lahannya diserobot dan pendapatan mereka mengalami penurunan, mereka juga merasa pelanggan mereka yang selama ini telah dibina semuanya buyar. Bahkan, tarifnya dibawah standart.“Pendapatan kita anjlok sejak angkutan online ini beroperasi. Sebelumnya setiap hari para sopir mampu punya penghasilan Rp 70 ribu, kini sehari hanya mendapat Rp 25 ribu,” keluhnya

Para sopir angkutan tersebut mendatangi kantor Bupati sekitar pukul 08.00 Wib, dangan berkumpul di kawasan Simpang Lima Gumul, berkoordinasi sebentar, mereka kemudian melakukan pawai menuju Kantor Bupati Kediri.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan diluar kendali para sopir, jajaran personil Dari Polres Kediri telah disiagakan. (mid/edi/aji)

Pantauan Memontum.com, mediasi dilakukan di Kantor Lurah Patokan, Kecamatan Situbondo, Selasa (20/3/2018) pukul 10.00 WIB. Pertemuan dihadiri oleh Kanit Binmas Polsek Situbondo Aiptu Subowo, Bhabinkamtibmas Kelurahan Patokan dan Babinsa Kelurahan Patokan.

Sedangkan pihak paguyuban becak dan ojek online dari Grab Bike dan ojek lain yang hadir dalam mediasi ini ada 25 orang. Mediasi ini sendiri dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah.

Lurah Patokan Sugeng Purwo Priyanto SE MM mengatakan, di kawasan jalan RSUD dr.Abdoer Rahem, sering terjadi selisih paham antara tukang becak dan ojek online Grab. Paguyuban becak disebut tak terima ojek online Grab mangkal di wilayah tersebut.

Lurah Patokan Sugeng Purwo Priyanto SE MM saat diwawancarai Memontum.(im)

Mediasi ini selesai pada pukul 12.15 WIB. Ada empat poin penting yang berhasil dicapai antara paguyuban becak dan ojek online Grab, yaitu:

1. Bagi pengemudi online yang akan mengambil penumpang di kawasan RSUD. Batas penjemputan penumpang pengguna jasa transportasi online Grab untuk kawasan RSUD dr.Abdoer Rahem Situbondo menuju arah selatan titik penjemputan dikawasan jalan depan Kantor Dinsos Situbondo, sedangkan arah utara titik penjemputannya di depan Kantor BPJS.

2. Batas penjemputan penumpang pengguna jasa transportasi online Grab untuk wilayah SMAN 2 Situbondo arah utara titik penjemputannya di warung Nasi Karak, untuk arah selatan titik penjemputannya di area Alfamart selatan stadion, sedangkan dari arah timur titik penjemputannya di area bengkel Motul.

3. Batas penjemputan pengguna jasa transportasi online Grab untuk wilayah SMPN 1 Situbondo arah barat titik penjemputannya di depan Koramil Situbondo, untuk arah timur untuk penjemputannya di depan Kampus UNARS Situbondo.

4. Saling menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut dan penjemputan penumpang agar sesuai dengan titik lokasi aplikasi.

Sugeng Purwo mengatakan, para tukang becak paguyuban RSUD, SMAN 2, SMPN 1 Situbondo dan driver ojek online Grab yang datang dalam mediasi itu merupakan para koordinator. Dia meminta semuanya mengkomunikasikan hasil mediasi dan mentaati peraturan bersama yang telah dibuat.

“Ke depan pun akan saya rencanakan untuk mendata seluruh anggota paguyuban becak dan driver ojek online Grab maupun yang online lainnya untuk di kelurahan patokan,” ujar Sugeng.

Sementara itu, Aiptu Subowo juga berpendapat senada. Dia berharap ke depan tidak ada lagi perselisihan di antara driver ojek online dan paguyuban becak di wilayah Situbondo.

“Saya berharap ke depan tidak ada perselisihan di antara driver ojek online dan para tukang becak, semua mencari rejeki. Jadi kami selaku pihak kepolisian menyarankan agar menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya,” ucapnya.

Sementara Babinsa Patokan menyatakan, di Situbondo sebenarnya ada sekitar 100 pengemudi ojek online Grab. Namun baru saat ini ada perselisihan. Dia pun meminta hal itu tidak terulang kembali adanya kesalahan pahaman antara para tukang becak di wilayah RSUD.

“Kunci utama yaitu komunikasi dan saling menghargai,” imbuhnya. Usai mediasi, para tukang becak dan pengojek online ini bersalaman. Mereka semua lalu membubarkan diri dan kembali beraktivitas dengan situasi aman dan tertib. (im/nay)

Karena operasional para sopir online itu dianggap merusak lahan penumpang para angkot tradisional. Kedatangan puluhan massa tersebut dengan menggunakan kendaraan yang sehari hari digunakan untuk mencari rejeki.

Imam Mujianto kordinaror sopir angkutan umum Kediri – Pare meminta agar Dinas Perhibungan (Dishub) menertibkan angkot Online pemerintah menulusuri uji kir, Sim umum dan izin pengoprasian trayek angkutan umum berbasis aplikasi itu. “Angkutan online ini main tabrak sistem yang ada, tapi mereka berani mengangkut penumpang umum. Sedangkan kami harus melewati berbagai macam izin bila ingin beroperasi,” katanya.

Lebih lanjut Imam Mujianto menamnahkan, semua penumpang dihabiskan angkot online, baik penumpang dari arah Kediri dan arah Pare pun juga mereka habisi. “Maka dari itu, kami meminta ketegasan kepada pemerintah supaya menertibkannya sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai mereka meraja rela disini, tanpa adanya trayek yang ditentukan,” ungkapnya.

Para angkot tradisional wajib setoran Rp 50.000/hari, namun karena kehadiran angkot online, tidak bisa setor. “Saat ini kami tidak bisa memenuhi target tersebut, bahkan, kami tidak mendapat uang sepeserpun dari hasil bekerja menarik angkutan umum seharian,” keluhnya.

Sementara itu Joko Hariono Kepala Bidang Angkutan Umum Dishub Kabupaten Kediri saat dikonfirmasi mengatakan, ia tidak tahu menahu soal akutan online.”Terus terang saja kami tidak tahu, karena selama ini dari pihak MPU online tak pernah ada izin dengan Dishub Kabupaten Kediri,” katanya.

Ketika ditanya permasalahan angkutan online ini, Joko Hariono berjanji akan berkoordinasi dengan Polres dan Provinsi untuk mencari solusinya. “Jadi bukan Kabupaten atau Kota yang mengeluarkam ijin, yang jelas langkah konkret kami akan sesegera berkordinasi dengan Provinsi,” tegasnya.

Dalam aksi kemarin, para sopir membawa banner yang bertuliskan tuntutan pemerintah harus dengan ketentuan pemerintah UU no 10 meliputi, SIM umum, Plat mobil harus kuning, ada uji kir, dan juga stiker. (mid/aji/nay)