Wakasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Andhika Widiarto, menjelaskan Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Percontohan Antikorupsi oleh KPK sejak 2022. “Kami ke Desa Sukojati untuk menilai kembali komitmen desa. Apakah Desa Sukojati masih komitmen atau tidak dalam menerapkan indikator antikorupsi secara berkelanjutan,” jelasnya, Rabu (06/05/2026) tadi.

Didampingi Kepala Inspektorat Banyuwangi, Coiril Ustadi Yudawanto, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Tim KPK mendengarkan langsung pemaparan dari Pemdas Sukojati. Selain itu, juga mendengarkan testimoni dari BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta megecek kondisi di lapangan dalam proses Monev ini.

Andhika menyebut, ada lima indikator penilaian Desa Percontohan Antikorupsi. Diantaranya, indikator pengawasan, peran serta masyarakat, kearifan lokal, pelayanan publik dan tata kelola.

“Kami mengapresiasi apa yang dipaparkan Pemdes Sukojati. Alhamdulilah, sejauh ini Desa Sukojati mengikuti apa yang disyaratkan dalam indikator Desa Antikorupsi,” ujarnya.

Di kesempatan itu, KPK juga mendorong ada perluasan Desa Antikorupsi. Ke depan, program ini harus merambah ke tingkat kecamatan. Maka dari itu, Kabupaten Banyuwangi sudah saatnya mulai memperluas inisiatif ini ke setiap kecamatan yang ada.

“Kita harapkan semua kecamatan yang ada di Banyuwangi itu belajarnya ke Desa Sukojati. Supaya apa yang dilakukan di Sukojati bisa ditularkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Banyuwangi,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Permas KPK, Anisa Nurlitasari, turut mengapresiasi tata kelola Desa Sukojati yang rapi. Mulai keteraturan dokumentasi, kreativitas tim media sosial, serta konsistensi desa dalam mengunggah informasi ke publik.

Berdasarkan pengalaman Monev di berbagai desa binaan KPK, Anisa mengakui tidak semua desa memiliki kedisiplinan yang sama. Banyak desa yang justru lengah dan lupa memperbarui data setelah menyandang predikat Desa Antikorupsi.

“Jika nanti saya berkesempatan melakukan Monev ke desa lain, saya akan menjadikan Desa Sukojati sebagai contoh. Jadi dokumen-dokumen yang telah dicanangkan sejak 2022 hingga 2026 ini tetap terunggah dan media sosialnya pun tetap aktif,” ungkapnya.

Sekretaris Desa Sukojati, Mohammad Aris, mengatakan jika selama ini Pemdes mengedepankan transparansi. Pihaknya rutin mengunggah berbagai informasi ke situs resmi desa, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, indeks kepuasan masyarakat, hingga program pemberdayaan warga.

“Memang apa yang kami lakukan tidak sempurna, kami juga menerima beberapa masukan berharga dari KPK untuk kami sempurnakan. Harapannya, Sukojati dapat terus mempertahankan predikat sebagai Desa Percontohan Antikorupsi tingkat nasional,” kata Aris.

Kepala Inspektorat Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap Desa Sukojati dan desa-desa lainnya agar transparansi di tingkat desa tetap terjaga. “Terkhusus di Desa Sukojati, hingga saat ini perkembangannya terpantau sangat baik dan layak menginspirasi desa-desa lainnya. Kami terus mendorong desa-desa lain agar seperti Sukojati untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas,” ujar Ustadi.

Dampak positif Program Desa Antikorupsi, juga dirasakan langsung oleh warga. Ketua Pemuda Dusun Krajan, Luki Syafaat, menceritakan bagaimana desa memberikan dukungan terhadap kesenian desa. “Pada 2023 kami menerima bantuan satu set alat musik kuntulan dan tahun berikutnya kami mendapatkan seragam kesenian. Kami sangat merasakan dukungan penuh pemerintah desa terhadap aktivitas pemuda,” ungkap Luki.

Dalam Monev ini, KPK dalam tahap mengumpulkan data-data untuk penilaian. Nantinya pada tahun depan, Tim KPK akan kembali ke Desa Sukojati apakah desa ini masih mempertahankan Desa Percontohan Antikorupsi atau tidak. (kom/bwi/gie)

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari kalangan pemuda. “Ini adalah salah satu upaya kami dalam pencegahan korupsi. Karena itu, perlu edukasi sejak awal. Pemuda kami ajak berpartisipasi secara aktif. Kami berikan materi dan pendidikan agar mereka bisa menularkan semangat antikorupsi, setidaknya kepada teman sebayanya dan lingkungan terkecil, yaitu keluarganya,” jelas Hendro.

Dikatakannya, bahwa upaya tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diikuti dengan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Inspektorat Jatim telah melakukan seleksi terhadap 40 pemuda terbaik yang nantinya akan dididik menjadi penyuluh antikorupsi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga :

“Malam ini nanti kami melakukan seleksi. Ada 40 orang yang terpilih dan akan mengikuti diklat selama tiga hari di Jakarta bersama KPK,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya langkah tersebut akan menjadi awal dari sinergi lintas instansi di Jawa Timur dalam memperkuat pencegahan korupsi. Salah satunya dengan melalui pendekatan pendidikan dan sosialisasi di berbagai sektor.

“Program ini bersinergi dengan seluruh OPD kami agar upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan secara simultan dan sejak dini. Ke depan, para Patriot Integritas Muda ini akan terlibat aktif dalam sosialisasi dan edukasi antikorupsi di seluruh OPD terkait,” imbuhnya. (rsy/sit)

Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, mengungkapkan bahwa pihaknya akan kembali mengikuti rapat dengan KPK, 31 Januari mendatang. Pihaknya menjelaskan, KPK akan berkunjung untuk memberikan arahan terkait rangkaian bimbingan teknis (bimtek) kota antikorupsi. Menurutnya, ini penting sebagai bekal penilaian terhadap kesiapan Kota Blitar.

Ratih juga menyebut, agenda Bimtek pertama akan digelar pada 11 hingga 13 Februari 2025 dengan agenda pemahaman secara umum terkait kota/kabupaten Antikorupsi. Bimtek itu akan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

Baca juga :

Menurut Ratih, penunjukkan Kota Blitar sebagai kandidat kota antikorupsi ini tidak lepas dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di tahun 2024 melampaui target, sebesar 97,98 persen. Pemkot Blitar pun optimistis mendapat hasil terbaik dalam pembentukan daerah antikorupsi.

“Bisa terpilih jadi kota antikorupsi, artinya paling tidak kita dalam kehidupan sehari-hari tatanan pemerintah dan masyarakat bisa mengimplementasikan,” terang Ratih, Senin (27/01/2025) tadi.

Sementara itu, pemilihan kota dan kabupaten antikorupsi se-Indonesia akan dilakukan 9 Desember mendatang, bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia). Ratih berharap, Kota Blitar bisa menyandang predikat kota antikorupsi tahun ini. (kom/bli/sit)

Owl Garage, begitulah nama bengkel reparasi tersebut. Untuk menemukan bengkel motor tua atau klasik ini, peminat bisa mengunjunginya di Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang.

Baca Juga:

• Pemkab Lumajang dan DPRD Perkuat Koordinasi Pengelolaan Keuangan untuk Kepentingan Masyarakat
• Cegah Penyalahgunaan Zat Terlarang di ASN, Bupati Lumajang Minta Inspektorat Lakukan Pemeriksaan Pararel
• Tingkatkan Kompetensi hingga Integritas Moral, Pendidikan Vokasi Berbasis Nilai Jadi Jawaban

Meski terbilang bengkel berskala sedang atau kecil, sang pemilik, Ega Norton, panggilan akrabnya, mengatakan usaha bengkel yang dirinya geluti ini terbilang sudah mempuni. Berangkat dari hobi sejak jaman sekolah, kini pekerjaan itu sudah ditekuni hingga kini. Bahkan, demi menjaga nama baik bengkelnya, sang owner pun tidak mau sembarangan dalam melayani konsumen.

“Pertama dulu yang saya tangani Vespa, sama motor-motor yang lain mulai dari pabrikan Honda seperti motor CB. Kemudian, kini sudah berlanjut sampai pada motor Eropa an,” katanya.

Untuk restorasi motor tua buatan Eropa, Owl Garage ini memang tidak ingin keluar dari pakem aslinya. Jadi, sebisa mungkin motor harus benar-benar mengikuti versi produksi motor yang keluar dari pabrikan saat itu.

Selain restorasi, Owl Garage juga sering menerima konsumen yang ingin melakukan resparasi bahkan building (Bangun motor mulai nol). Bahkan saat ini, Owl Garage banyak menerima konsumen dari luar kota, mulai Bali, Surabaya, Jakarta bahkan sampai Aceh. Dengan berbagai macam merk motor Eropa seperti Birmingham Small Arm (BSA), Norton, Triumph, Sunbeam dan Harley Davidson. (adi/ed2)

Aksi solidaritas memasangkan pita hitam tersebut sebagai simbol duka terhadap gugurnya lima demonstran dan banyaknya korban luka-luka dalam aksi massa menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK.

Pantauan media ini, mereka yang mengenakan pita hitam tanda berkabung yaitu Akademisi dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, Centre for Human Rights, Muliculturalism and Migration ( CHRM2) Universitas Jember, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Surabaya, Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI).

Ketua HRLS FH Unair dan Sekretariat KKAI, Dr Herlambang P Wiratraman mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo tidak perlu takut dengan munculnya isu pemakzulan yang tidak masuk akal dan tidak boleh terpengaruh dengan sedikit banyaknya tekanan partai politik. Presiden harus meyakinkan publik dengan mempelopori pemberantasan korupsi.

“Jangan sekali-kali mengulur-ulur waktu, karena ada alasan pihaknya masih pengujian yudisial (judicial review), apalagi dengan tekanan partai politik diancam pemakzulan. Saya kira itu tidak relevan, presiden harus berdiri di atas suara publik dan konstitusi. Sehingga, kami yakin kalau presiden masih punya niat baik untuk mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang maksimal,” terangnya.

Menurut dia, Perppu harus segera diterbitkan untuk membatalkan RUU KUHP dan revisi UU KPK dengan waktu yang tidak terlalu lama. Terlebih, sejak awal rancangan untuk merevisi UU yang diinisiasi DPR RI tersebut menuai banyak kritikan serta penolakan dari berbagai pihak.

“Untuk itu Perppu segera di tandatangani dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama, kami mengharap kalau alasan formalnya itu dipakai tidak lama, setelah proses itu akan otomatis sah maka segera keluarkan Perppu, karena kalau tidak akan banyak hal terjadi. Apalagi pelemahan KPK ini sejak awal terjadi, seperti dibentuknya dewan pengawas dan ada komisioner belum genap berusia 50 tahun serta masalah-masalah lainnya. Presiden harus tahu bahwa Perppu itu mimpi publik untuk memerangi korupsi,” tambahnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, pihaknya menolak segala macam bentuk peraturan dan revisi perundangan-undangan KPK. Karena hal itu masih menggantung sangat krusial, sehingga menimbulkan perdebatan paling keras dan menjadi sorotan publik.

“Kami secara tegas menolak berbagai peraturan perundangan-undangan ngawur dan mencekik kehidupan masyarakat. Kami mendengar bahwa rencana revisi atau rancangan undang-undang ditunda, tetapi ada satu revisi UU yang tidak pernah disentuh DPR dan sempat disebut oleh presiden, namun itu ditentang oleh partai politik, ” urai Asfinawati.

“Ketika revisi UU KPK ada aksi besar-besaran, presiden langsung akan menunda, tetapi revisi UU KPK tidak demikian, karena itu dari berbagai UU itu, yang paling banyak perdebatan terkait KPK,” papar Asfinawati. (Kj1/Yud/oso)

Acara yang akan dilaksanakan selama dua hari tersebut diikuti sebanyak 150 peserta yang terdiri dari pendidik dari sekolah negeri dan swasta tingkat PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.

Di hari pertama, peserta menerima materi dari Inspektorat Lamongan, Kejaksaan Negeri Lamongan dan Bambang Suyono yang juga seorang trainer, motivator dan konselor dari Marion Human Capital.

Bambang menandaskan pentingnya untuk menghindari hambatan-hambatan psikologis, mental blocks, saat memberikan pendidikan pada anak. “Jangan sampai anak bereaksi salah terhadap suatu peristiwa, akibat metode Pendidikan yang negatif,” ujarnya.

Mindset pembelajaran yang menarik menurutnya akan membuat anak selalu mengingat yang diajarkan.

Bambang juga memperkenalkan pembelajaran sugesti melalui lingkungan yang positif, suasana yang aman dan dengan metode games yang bisa dipraktekkan agar pembelajaran semakin menarik.

“Seperti halnya mengajarkan anak-anak kita belajar anti korupsi sejak dini yang digagas Pak Bupati Lamongan ini. Kita harus memikirkan bagaimana anak-anak kita belajar untuk tidak korupsi. Kita memiliki tugas menyampaikan secara terus menerus, agar anak sadar dampak dari korupsi,” lanjutnya.

Sementara Bupati Fadeli memiliki harapan besar, agar sekolah, melalui guru-gurunya akan menjadi ujung tombak bagi pembelajaran anti korupsi.

“Panjengan inilah, yang akan berperan besar membentuk karakter anak-anak. Ada Sembilan nilai-nilai anti korupsi yang dimasukkan dalam mata pelajaran. Yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan,” jelasnya.

Fadeli menegaskan dia akan terus mengimplementasikan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Meski dalam program milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, capaian Pemkab Lamongan tertinggi di Indonesia, mencapai 93 persen.

”Meski upaya pencegahan anti korupsi di Lamongan nomor satu, kita tidak boleh berhenti sampai disini dan harus semakin baik,” ujar Fadeli.

Sedangkan kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Bambang Hadjar selaku ketua panitia menyampaikan tujuan diadakannya Bimtek tersebut untuk dijadikan pedoman pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di sekolah.

Pendidikan anti korupsi melalui insersi mata pelajaran di sekolah sudah diluncurkan Fadeli saat Upacara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Buku teks sebagai perangkat pembelajaran juga sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan setempat. (son/sgg/yan)