Dalam pertemuan itu, Komisi I meminta agar Disparbud melakukan audit dan evaluasi terkait pengamanan di sekitar lokasi. “Terhadap adanya empat wisatawan yang terseret ombak di Pantai Prigi kemarin, kita sudah memanggil dinas terkait, dalam hal ini Disparbud. Hal yang kita tanyakan, salah satunya mengenai standard keamanan di sana,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi, Senin (09/01/2023) siang.

Dari laporan yang disampaikan dinas terkait, tambahnya, di seputaran Pantai Prigi, memang sudah terpasang papan larangan-larangan agar tidak main atau mandi di pantai. Namun, nyatanya masih banyak wisatawan atau pengunjung yang nekad mandi dan main di pantai.

“Melalui pemanggilan ini, diharapkan kejadian serupa tidak terulang,” lanjutnya.

Alwi menegaskan, bahwa pada dasarnya keberadaan lifeguard (penjaga pantai), sudah tersedia. Bahkan, pengadaan lifeguard itu juga dibiayai dari APBD. Maka dari itu, Komisi I meminta agar pengadaan lifeguard ini bisa dievaluasi lebih lanjut.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita juga menanyakan terkait imbauan atau larangan-larangan, standarisasi petugas lifeguard dan standarisasi pihak ketiga penyedia lifeguard. Dan hasilnya, lifeguard yang ada di Pantai Prigi, ini diketahui sebagai tenaga outsourcing (pihak ketiga),” terang Alwi.

Terkait legalitas lifeguard yang ada ini, Komisi I juga menanyakan apakah sudah memiliki sertifikasi atau belum. Mengingat dalam kesepakatan antara Disparbud dengan pihak ketiga, tentu sudah tertulis apa-apa saja kewajiban atau hal-hal yang harus dilakukan seorang lifeguard.

“Karena tadi Disparbud juga masih belum bisa menjelaskan secara rinci terkait standarisasi kerja dan operasional lifeguard, maka kita minta agar segera dilakukan audit dan evaluasi lebih lanjut,” ujarnya.

Audit dan evaluasi yang dimaksud ini, lanjutnya, mulai dari evaluasi dokumen kontrak antara Disparbud dengan pihak ketiga, maupun kompetensi lifeguard yang ada selama ini. Dengan demikian, diharapkan kesalahan dalam proses pelaksanaannya tidak akan terulang lagi. Dan kejadian-kejadian yang tak diinginkan bisa diminimalisir. (mil/gie)

Pengambilan urine para sopir bus ini, juga diawasi oleh petugas yang berjaga di depan pintu kamar mandi. Selanjutnya, urine dari para sopir diperiksa menggunakan alat monotest. Dengan teliti, petugas memeriksa urine para sopir bus untuk mengetahui apakah pengemudi tersebut positif mengkonsumsi narkoba atau tidak.

Kapolres Probolinggo Kota,AKBP Alfian Nurrizal mengatakan, dengan test urine diharapkan bisa mengantisipasi dan meminimalisir adanya kecelakaan yang disebabkan oleh sopir yang mengkonsumsi narkoba. Karena dampak dari narkoba, menjadikan sopir tidak fokus saat mengemudi. Padahal mereka membawa banyak nyawa penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya.Sabtu (22/12/2018)

“ Tegur Pengemudi apabila mereka mengemudikan dengan kecepatan tinggi serta ugal ugalan,”terang Kapolres.

Beberapa pengemudi bus antar kota tidak keberatan dengan langkah petugas yang melakukan test urine, karena saat ini sudah mulai musim mudik libur panjang dan Tahun Baru. Mereka juga tidak merasa terganggu dengan adanya tes urine tersebut, karena dengan test seperti ini bisa mewaspadai akan adanya pengemudi yang di duga menggunakan obat-abatan tertentu saat mengemudi.

Dari puluhan pengemudi bus antar kota yang menjalani test urine, semua dinyatakan negatif dan mereka dinyatakan siap untuk membawa para penumpang ke tempat tujuan masing-masing.(geo/yan)

Akibatnya jalan menuju Dusun tersebut, sepanjang 400 meter berada di tengah area sawah gelap gulita pada malam hari. Terpaksa warga memilih jalan memutar,untuk menghindari kecelakaan ketika melintasi jalan itu.

” warga saat melakukan aktifitas dimalam hari,banyak memilih melintasi jalan utama yang menuju WTS (Warung Tengah Sawah) meskipun jaraknya jauh.Sebab kondisi jalan paving itu,sudah bergelombang dan sebagian berlubang.Intinya menghindari kecelakaan, dikarenakan gelap gulita hanya mengandal kan lampu motor saja,katanya Supardi (48) warga Balong Gabus

Jalan petuangan Dusun Balong Gabus,Desa Balong Tani tanpa PJU (gus HP)

Kepala Desa Balong Tani,H.Abdul Muntholib SH mengakui,jalan alternatif menuju Dusun Balong Gabus itu membutuhkan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).Lantaran pada malam hari,kondisinya gelap gulita itupun juga terdapat pada RT.12,RT.13,RW.05, ucapnya

Diakui,Abdul Muntholib jalan itu memang tidak rawan begal atau tindak kriminalitas. Akan tetapi mengantisipasi,agar tidak terjadi kecelakaan.Untuk menerangi jalan sepanjang 400 meter,diperkirakan membutuhkan 15 titik termasuk jalan yang menuju sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di Dusun Ngingas,ungkapnya

Jalan Dusun Balong Gabus menuju WTS (Warung Tengah Sawah) tanpa PJU (gus HP)

Tidak dipungkiri,pihaknya Pemerintah Desa Balong Tani berulangkali mengajukan proposal bantuan program pengadaan PJU pada instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo tetapi tidak direalisasikan.Sedangkan Dusun Balong Gabus letaknya bersebelahan atau perbatasan langsung dengan Desa Jemirahan,sering dikunjungi para wisata domestik maupun pejabat tinggi untuk menikmati masakan menu kuliner.”Kami berharap,bantuan PJU segera direalisasikan ” pungkas,Abdul Muntholib (gus/yan)

]]> 46690