Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menegaskan bahwa fenomena alam ini menuntut kewaspadaan dini agar dampaknya tidak mengganggu aktivitas harian warga. Khususnya, seperti pada sektor domestik dan pertanian.

Sebagai langkah awal, tambahnya, BPBD Jember telah memperbarui data wilayah yang memiliki risiko tinggi mengalami krisis air. Langkah ini krusial, agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan efisien.

“Kami terus memantau pergerakan cuaca dan kondisi debit air di lapangan. Zona-zona yang secara historis sering mengalami defisit air bersih kini menjadi prioritas pengawasan kami,” kata Edy, Rabu (08/07/2026) tadi.

Baca juga :

Untuk mengantisipasi keadaan darurat, tambahnya, Pemkab Jember telah menyiapkan armada tangki air yang siap bergerak kapan saja ke titik-titik pemukiman yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD juga bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan air baku tetap aman.

Terbaru, lanjutnya, dengan memberikan bantuan air bersih kepada 125 KK yang terdampak di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari dan sekitar 100 KK di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat. Tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek berupa dropping air, Pemkab Jember juga menginisiasi program mitigasi struktural demi menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Edy Budi Susilo juga mengajak masyarakat, untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama perangkat desa dan kecamatan, untuk segera melapor ke Posko BPBD jika mulai muncul tanda-tanda krisis air di wilayahnya.

“Kerja sama dan kecepatan laporan dari warga sangat kami butuhkan agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin sebelum dampaknya meluas,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, bagi warga Jember terdampak kekeringan, bisa melaporkan kejadian di wilayahnya melalui kanal Wadul Gus’e melalui nomor WhatsApp 081130311188 atau melalui media sosial @wadul.guse. (kom/rio/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Karena itu, perlu dilakukan langkah pencegahan sejak dini agar masyarakat memahami dampak yang dapat ditimbulkan.

“Karena Kota Malang ini kota pendidikan dan kota pariwisata, tentunya hal-hal seperti itu juga ada terjadi di Kota Malang. Kami akan memberikan sosialisasi, terutama kepada OPD-OPD sektoral, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampaknya, baik terhadap kesehatan maupun yang lainnya,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (06/07/2026) tadi.

Selain sosialisasi, Pemkot Malang juga akan mengkaji berbagai aturan yang berkaitan dengan persoalan tersebut sebagai dasar penyusunan langkah penanganan ke depan. “Kami akan pelajari juga aturan yang terkait dengan LGBT. Yang jelas, secara dini kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para pendatang, sehingga kami berharap hal tersebut tidak terjadi di Kota Malang,” katanya.

Baca juga :

Saat ditanya mengenai sikap pemerintah terhadap fenomena LGBT, Wali Kota Wahyu menegaskan perlunya upaya pencegahan melalui program yang melibatkan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan. “Perlu kita cegah. Nanti ada program khusus, baik dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan, untuk memberikan gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa pengendalian HIV menjadi fokus pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinkes, hingga Mei 2026 terdapat 97 kasus baru HIV di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 persen ditemukan pada kelompok Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL).

“Jadi Januari sampai Mei 2026 itu ada 97 kasus Orang dengan HIV (ODIV) baru. Perempuannya sekitar 22 persen dan laki-laki 78 persen,” tambah Husnul.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa langkah utama yang dilakukan bukan hanya penanganan pasien, tetapi juga memutus rantai penularan melalui deteksi dini. Saat ini, Kota Malang telah memiliki 16 fasilitas layanan kesehatan yang menyediakan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), pengobatan, dan pendampingan bagi orang dengan HIV.

“Prinsip kami adalah menemukan kasus baru sebanyak-banyaknya agar sumber penularannya bisa diketahui dan rantai penularannya dapat diputus,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Gelaran Pasar Murah ini, dilaksanakan selama dua hari, yaitu mulai 25 Mei hingga 26 Mei 2026 (besok, red). Sementara selama pelaksanaan berlangsung, masyarakat dipersilahkan datang dan membeli kebutuhan bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya.

Salah satunya, seperti beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp 55 ribu, beras premium Rp 70 ribu, gula Rp 14 ribu per 1 kg. Kemudian, juga ada Minyakita Rp 14 ribu perliter, minyak premium Rp 17 ribu, bawang merah 250 gram dijual Rp 8 ribu, bawang putih per 250 gram Rp 6 ribu, telur ayam Rp 22 ribu dan bahan pokok lain.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghoni, mengatakan dalam Pasar Murah ini, pemerintah menyediakan Sembako dengan harga terjangkau sesuai dengan harga di tingkat distributor. “Contohnya telur ayam per kilogramnya sekarang Rp 24 ribu, ada yang sampai Rp 26 ribu. Tapi kita di sini jual Rp 22 ribu. Gula juga begitu, di pasaran sekarang itu Rp 17.500 tapi kita jual Rp 14 ribu,” jelasnya.

Dalam gelaran Pasar Murah ini, Pemkab Pasuruan menggandeng sejumlah pihak. Diantaranya, seperti Bulog, Rajawalinusindo, DKP3, hingga pihak lain yang mensupport kegiatan ini.

Baca juga :

“Matur nuwon kami sampaikan untuk semua pihak yang telah mensupport Pasar Murah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab selain Sembako, Pemda juga menghadirkan produk-produk khas UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tujuannya, tentu tidak lain untuk semakin memperkenalkan produk kepada masyarakat di seluruh wilayah se-Kabupaten Pasuruan.

“Pemerintah daerah juga memfasilitasi UMKM dan IKM untuk bisa mengenalkan produk-produk buatannya. Mulai dari Mamin, kerajinan tangan sampai produk home made atau barang-barang perabotan rumah tangga,” ujarnya.

Lebih lanjut Yudha menegaskan, bahwa digelarnya Pasar Murah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di semua pasar. Khususnya, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H.

“Harapannya, keberadaan Pasar Murah bisa membantu masyarakat untuk menekan gejolak harga di pasar dan membantu masyarakat dalam menjangkau Sembako dengan harga yang ringan di kantong,” ungkapnya. (kom/puj/gie)

Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan bahwa langkah ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang dirilis secara nasional terkait potensi kemarau panjang. Meskipun pihaknya berharap dampak El Nino tidak berakibat fatal, langkah antisipasi sejak dini diperlukan.

“Strategi yang disiapkan mencakup mitigasi komprehensif terhadap potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” kata Partana, Senin (27/04/2026) tadi.

Satgas ini, nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, hingga elemen masyarakat. “Saat ini, statusnya masih kesiapsiagaan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim sudah siap,” tambah Partana.

Dalam proses mitigasi, BPBD telah memetakan 11 kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Wilayah tersebut, meliputi Wongsorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Blimbingsari, Kabat, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Muncar, Bangorejo dan Pesanggaran.

Baca juga :

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, tercatat ada Kecamatan Glagah, Kalipuro, Giri dan Cluring. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya seperti Banyuwangi Kota, Rogojampi, Tegalsari, Srono, Songgon, Glenmore, Genteng, Licin, Kalibaru dan Sempu masuk dalam kategori kerawanan rendah.

“Selain pemetaan air bersih, kami juga memberikan atensi khusus pada pemetaan titik-titik potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hutan produksi maupun taman nasional,” imbuhnya.

Koordinasi sendiri, telah dilakukan melalui rapat awal dengan sejumlah stakeholder di Banyuwangi hingga tingkat provinsi. Hal ini, bertujuan agar setiap instansi dapat melakukan mitigasi sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi kemarau panjang tahun ini dimulai sejak awal April dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September mendatang. “Karena itulah, kami mengumpulkan seluruh stakeholders. Untuk OPD, tugas pokok dan fungsinya sudah jelas. Peran utama ada di Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan PUDAM untuk memastikan kecukupan debit air serta kelancaran suplai air bersih bagi warga,” jelasnya.

Meski tengah bersiap menghadapi kemarau, BPBD juga tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya seperti banjir dan angin kencang. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi dan menyebabkan kenaikan debit air sungai.

“Salah satu dampaknya adalah amblesnya jembatan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, akibat terjangan banjir beberapa hari lalu. Belum lama banjir juga terjadi di Kalibaru,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa keputusan pembongkaran diambil setelah dilakukan uji konstruksi oleh tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Menurutnya, hasil kajian teknis menunjukkan adanya bagian konstruksi yang terputus. Sehingga, berpotensi menimbulkan risiko ambrol apabila tidak segera ditangani.

“Rekomendasinya tidak hanya pot yang dibongkar, tetapi juga pagar dan konstruksi di area tersebut karena ada bagian struktur yang terputus dan dikhawatirkan bisa ambrol,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa pembongkaran dilakukan secara hati-hati, karena sebelumnya ditemukan retakan pada area rooftop yang sempat menimbulkan kekhawatiran pedagang. Proses pembongkaran berat sendiri, dijadwalkan berlangsung pada malam hari guna meminimalkan risiko terhadap pedagang maupun pengunjung pasar.

Baca juga :

“Siang hari tetap ada aktivitas jual beli. Karena itu pekerjaan berat dilakukan malam hari saat kondisi lebih kosong,” katanya.

Pembongkaran tersebut melibatkan kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain DPUPRPKP sebagai leading sector teknis, BPBD untuk penanganan kedaruratan, serta dukungan tenaga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Dengan kondisi darurat ini membuat Pemkot Malang tidak memungkinkan melakukan pergeseran anggaran secara cepat.

“Tidak ada pos anggaran khusus. Ini dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pola penanganan tersebut serupa dengan respons kedaruratan bencana, di mana perangkat daerah bergerak sesuai kewenangannya tanpa menunggu alokasi anggaran baru. Menurutnya, dengan penggunaan tenaga internal pemerintah menjadi langkah efisiensi sekaligus respons cepat terhadap potensi bahaya bangunan.

“Kalau menunggu anggaran baru justru lebih lama. Karena ini menyangkut keselamatan, maka kita kerjakan bersama sesuai tupoksi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Pemkot Malang telah mendapatkan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kesiapan menghadapi potensi bencana. Koordinasi juga terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kita tetap melakukan antisipasi. Walaupun dari kajian provinsi tingkat kerawanan Kota Malang termasuk ringan, tetapi prediksi bisa saja berubah, sehingga kita harus tetap siap,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (14/04/2026) tadi.

Menurutnya, potensi bencana yang paling diwaspadai saat musim kemarau adalah tanah longsor di sejumlah wilayah tertentu. Pemkot Malang pun menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi bencana.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang kerap meningkat saat cuaca panas. Dirinya menilai faktor kelalaian manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran di kawasan permukiman padat.

“Kami juga meminta masyarakat lebih berhati-hati, terutama penggunaan kompor gas maupun instalasi listrik. PLN juga kami dorong untuk terus melakukan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko kelistrikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa Pemkot Malang telah menyiapkan langkah mitigasi melalui penguatan kesiapan relawan kebencanaan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam waktu dekat, kesiapsiagaan tersebut akan kembali diperkuat melalui apel siaga bencana.

“Nanti kita apelkan lagi lebih lebih dini untuk kesiapan menghadapi bencana,” lanjutnya.

Tak hanya itu, penyusunan peta rawan bencana berbasis wilayah hingga tingkat RT juga terus diprogreskan. Peta tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

“Progresnya sudah berjalan. Tidak hanya relawan, masyarakat juga mulai memahami langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” ujar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Diikuti dari berbagai unsur TNI, Polri, Pemerintah Kota Malang, serta berbagai mitra Kamtibmas, diantaranya relawan, Pramuka, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi komunikasi masyarakat di lingkup wiayah terkecil.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, dalam amanahnya mengatakan Operasi Ketupat tahun ini mengusung tema Mudik Aman, Keluarga Bahagia, menekankan kesiapsiagaan aparat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Intinya, Operasi Ketupat Semeru ini bukan hanya soal lalu lintas, tetapi tentang pelayanan publik, keamanan, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas liburannya dengan aman dan nyaman,” ujar Kombes Pol Putu Kholis.

Kombes Pol Putu Kholis menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi bersama saat Rakor lintas sektor, ada 5 potensi tantangan utama yang perlu diantisipasi selama masa libur panjang di Kota Malang.

Pertama adalah potensi kepadatan lalu lintas, mengingat Kota Malang menjadi jalur strategis menuju kawasan wisata Malang Raya. Kedua, kepadatan di fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, pusat kuliner, serta destinasi oleh-oleh yang biasanya meningkat signifikan selama libur Lebaran.

Baca juga :

Ketiga adalah masalah parkir yang kerap muncul akibat meningkatnya mobilitas masyarakat di pusat keramaian. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Semakin tinggi mobilitas masyarakat, maka semakin tinggi pula konsumsi dan aktivitas ekonomi. Dampaknya adalah munculnya tantangan lain seperti pengelolaan parkir, pengelolaan sampah, hingga inflasi musiman yang perlu kita kendalikan bersama,” jelas Kombes Pol Putu Kholis.

Tantangan kelima adalah inflasi temporer atau inflasi musiman, yang biasanya muncul akibat meningkatnya permintaan barang dan jasa menjelang hari raya. “Jika kita mampu bersinergi dan mengelola situasi dengan baik, maka momentum libur panjang ini juga dapat menjadi peluang pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan bahwa Malang adalah kota yang aman, ramah bagi wisatawan dan nyaman bagi warganya,” urainya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang bersama TNI-Polri telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman. Pihaknya juga menyiapkan tim pengurai kemacetan yang akan bergerak secara mobile untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, terutama di pusat keramaian dan kawasan kuliner

“Kota Malang sebagai kota transit menuju destinasi wisata seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang, titik kepadatan diperkirakan terjadi di beberapa ruas jalan utama, kawasan pusat perbelanjaan, destinasi wisata, serta kawasan kuliner populer seperti kawasan Heritage Kayutangan,” jelasnya.

Operasi Ketupat Semeru tahun ini, pengamanan di Kota Malang melibatkan ribuan personel gabungan dari berbagai instansi, mulai Polri, TNI, pemerintah daerah, relawan hingga supeltas, termasuk warga yang aktif di Siskamling.

Patroli bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga unsur kelurahan dan RT/RW untuk mengamankan rumah kosong dan lingkungan permukiman juga semakin ditingkatkan. Diharapkan dengan pengamanan maksimal, Kota Malang akan selalu aman dan kondusif. (gie)

Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa ada sekitar 119 pohon yang dirempesi, baik pohon berukuran besar maupun kecil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 pohon merupakan pohon besar yang diperkirakan berusia lebih dari 40 tahun.

“Pemangkasan sudah kita mulai sejak Rabu lalu, akan berjalan sampai 12 hari. Itu kita mulai dari depan Mako Polresta Malang Kota hingga depan Hotel Savana,” ujar Raymond, Senin (09/03/2026) tadi.

Menurutnya, perempesan dilakukan karena sebagian pohon sudah mulai lapuk dan berpotensi membahayakan jika terjadi angin kencang. Selain itu, juga sebagai bagian dari persiapan program pembangunan drainase dalam proyek Nu-Frep.

Baca juga :

“Sehingga dari saran ahli tanaman metode pemangkasan yang dilakukan adalah uptoping. Karena nanti pembangunan drainase memungkinkan mengenai akar pohon. Dengan dipangkas pendek diharapkan pohon tidak membahayakan dan tidak mati,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dalam proses pemangkasan itu tidak mudah karena ukuran pohon sangat besar. Bahkan, dalam beberapa kasus satu pohon bisa membutuhkan waktu hingga dua hari untuk diselesaikan.

“Pohon-pohonnya besar sekali, terutama yang di depan Mako Polresta. Bahkan ada satu pohon yang dua hari belum selesai dipangkas,” katanya.

Untuk menghindari kemacetan panjang di kawasan tersebut, sebagian proses pemangkasan terutama pada pohon berukuran sangat besar dilakukan pada malam hari. “Kalau dilakukan siang hari, 15 menit saja sudah bisa menimbulkan kemacetan sampai tiga sampai empat kilometer. Jadi beberapa pekerjaan kami lakukan malam hari,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan bahwa dibukanya posko tersebut untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh perusahaan. Posko tersebut, dibuka secara offline di tenan Disnaker yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Malang, serta secara online melalui layanan pengaduan Customer Service (CS) MPP.

“Kalau aturan THR sudah keluar dan ada pekerja yang tidak menerima haknya, kami siap menerima laporan. Baik datang langsung ke MPP maupun melalui pengaduan online,” ucap Arif, Senin (02/03/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, laporan terkait THR tidak terlalu banyak. Beberapa kasus yang muncul, umumnya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran akibat kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil.

Namun, keterlambatan itu dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara perusahaan dan pekerja, tanpa mengurangi nominal THR yang menjadi hak karyawan. “Tidak ada yang sampai tidak membayar. Kalau pun ada keterlambatan, itu disepakati kedua belah pihak dan tetap dibayarkan penuh,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, mengenai aturan pencairan THR biasanya dilakukan paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Namun, jika regulasi tahun ini telah terbit, maka akan segera dilakukan sosialisasi kepada pengusaha maupun perwakilan serikat pekerja.

“Peraturan tiap tahun itu hampir sama. Cuma hitungannya yang berbeda biasanya berapa persennya itu. Karena biasanya ada aturan dari kesepakatan dari beberapa menteri,” imbuh Arif. (rsy/sit)