Atas raihan penghargaan tersebut, pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu berharap agar masyarakat Kota Malang di tingkat kelurahan dapat mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik lagi. “Alhamdulillah, dengan diraihnya Penghargaan Anubhawa Sasana, diharapkan iklim investasi di Kota Malang menjadi lebih kondusif, karena masyarakat Kota Malang mempunyai tingkat kesadaran hukum yang lebih baik. Tidak lupa, ucapan selamat kepada kecamatan maupun kelurahan yang sukses meraih prestasi ini,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Rabu (31/07/2024) tadi.

Prestasi tersebut, turut diikuti oleh 5 kecamatan dan 13 kelurahan di Kota Malang serta Bagian Hukum Setda Kota Malang, yang juga mendapat penghargaan Anubhawa Sasana dan ditetapkan sebagai Desa atau Kelurahan Sadar Hukum (DKSH). Itu juga menjadi cermin kestabilan aspek hukum dan sosial masyarakat.

“Sehingga, DKSH ini menjadi branding positif untuk menarik investor, dengan harapan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk kriteria ditetapkannya suatu desa atau kelurahan menjadi DKSH, diantaranya terdapat pembinaan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat di wilayah tersebut yang dilakukan secara optimal. Proses penilaiannya meliputi dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan serta dimensi demokrasi dan regulasi.

“Semoga ini menjadi pemicu semangat untuk kelurahan-kelurahan lain. Ke depan, saya berharap harus semakin banyak kelurahan yang berhasil meraih predikat kelurahan sadar hukum. Karena semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin tertib pula kehidupan bermasyarakatnya dan kondisi keamanan yang baik ini akan menjadi nilai jual tersendiri untuk menambah kepercayaan investor dalam berinvestasi,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu.

Sebagai informasi, kecamatan dan kelurahan yang menerima penghargaan ini antara lain Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang. Kemudian, Kelurahan Kauman, Kelurahan Klojen, Kelurahan Bareng, Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Samaan, Kelurahan Balearjosari, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Buring, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo. (pro/rsy/sit)

Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Widodo Eka Tjahjana, kepada Bupati Jember, Hendy Siswanto, di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (02/10/2023) tadi.

“Pertama, saya senang dan mengapresiasi atas banyaknya langkah bapak Bupati Jember beserta seluruh jajaran untuk menuju Jember yang makin sadar hukum,” kata Widodo Eka Tjahjana dalam sambutannya.

Baca juga :

Dirinya menginginkan, bahwa apa yang sudah dikerjakan ini terus ditingkatkan. Sehingga, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jember, bisa menjadi desa dan kelurahan sadar hukum.

Sementara itu, Bupati Hendy Siswanto mengucapkan terima kasih atas pembinaan hukum yang diberikan selama ini. “Terima kasih Prof Widodo beserta jajaran. Saya sebagai penanggung jawab Kabupaten Jember merasa bangga. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi kami untuk terus lebih baik lagi ke depan,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam sambutannya.

Bupati Hendy menyanggupi tantangan dari Widodo, untuk terus memperbanyak desa dan kelurahan sadar hukum. Selain itu, dirinya meminta seluruh camat untuk menggerakkan desa-desa di wilayahnya dan membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) di wilayahnya masing-masing. (kom/rio/gie)