“Peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di Banyuwangi merupakan tanggung jawab bersama. Alhamdulillah, kami berterima kasih atas apresiasi Kemenag atas upaya daerah mendukung penguatan pendidikan agama,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (05/12/2025) tadi.

Anugerah Tanda Cinta PAI sendiri diberikan kepada Banyuwangi, juga karena dinilai mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru PAI di daerah. Salah satunya, dengan memfasilitasi guru PAI baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Anugerah tersebut, diserahkan langsung Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin kepada Bupati Ipuk di Jakarta, Selasa (02/12/2025) lalu. Sementara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Islam, merupakan Program Kementrian Agama dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas (Asta Cita) Presiden RI Tahun 2024- 2029. Program ini, juga sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru dituntut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik.

Baca juga :

Pada program tersebut, Kemenag meminta dukungan daerah untuk mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik untuk guru PAI di sekolah negeri dan swasta. Pada tahun 2024, Banyuwangi telah mengirimkan 379 guru Agama Islam dari tingkat SD dan SMP dari sekolah negeri dan swasta untuk mengikuti program.

“Ini adalah bentuk komitmen daerah untuk terus menghadirkan pendidikan agama yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi dan professionalitas guru. Prndidikan agama menjadi bagian penting dalam penguatan karakter generasi bangsa,” papar Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan, Suratno, pelaksanaan Program PPG guru Agama Islam Banyuwangi pada tahun 2024, diikuti total sebanyak total 379 guru tingkat SD dan SMP dari sekolah negeri dan swasta se Banyuwangi. “Mereka menjalani PPG selama empat bulan di Universitas yang ditunjuk oleh Kemenag. Untuk Banyuwangi dilaksanakan di UIN KHAS Jember,” katanya.

Selanjutnya, pada tahun 2025 Banyuwangi juga kembali mengirimkan guru Agama Islam untuk mengikuti program PPG. Guru yang difasilitasi sebanyak 246 orang. “Dengan dikirimnya para guru tersebut, saat ini semua guru agama Islam sudah mengikuti Program PPG dari Kemenag. Selain untuk peningkatan kompetensi dan professionalitas, program PPG ini juga menjadi salah satu syarat bagi para guru untuk mendapatkan sertifikasi dari Kemenag,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Pernyataan tersebut, disampaikan Bupati Fawait saat meresmikan fasilitas stadion milik PTM Anugerah Kencong, Sabtu (22/11/2025) tadi. Kegiatan ini, juga menjadi penutup kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Kencong.

Kehadiran orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Jember, ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap perkembangan olah raga di tingkat desa, yang semakin menunjukkan kemajuan nyata. Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait-sapaan Bupati Lumajang, mengaku terkejut sekaligus bangga melihat adanya pembinaan atlet tenis meja yang dilakukan secara konsisten di Desa Kencong. Menurutnya, potensi olah raga di wilayah pedesaan selama ini acapkali kurang, padahal banyak bibit unggul yang lahir dari desa-desa di Jember.

“Jujur saya kaget dan tidak menyangka di Desa Kencong, ada pembinaan calon atlet tenis meja yang sangat serius. Anak-anak kita ini bukan hanya hebat di bidang akademik, tetapi juga berprestasi di non akademik, terutama olahraga,” kata Gus Fawait.

Pada momen tersebut, Bupati Fawait juga memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi. Dirinya menegaskan, bahwa pada gelaran Porprov 2025, Pemkab Jember memberikan bonus terbesar dibandingkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Baca juga :

Gus Fawait juga mengajak para atlet muda di Kencong, untuk tidak setengah-setengah dalam menekuni dunia olah raga. “Prestasi tidak hanya membutuhkan latihan, tetapi juga kedisiplinan, doa, serta sikap hormat kepada orang tua, guru dan pelatih,” urainya.

Menurutnya, prestasi lahir bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari sikap hormat. “Kalau tidak patuh pada pelatih, bagaimana bisa berkembang? Ketika disuruh ke kanan, malah ke kiri, nanti malah tidak nyambung. Kunci keberhasilan itu tekun, berdoa dan hormat,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Gus Fawait menyinggung perjalanan hidupnya sebagai bukti bahwa anak desa juga bisa mencapai posisi penting. “Saya sendiri lahir di desa yang bahkan lebih pelosok dari Kencong. Bisa menjadi anggota DPR tiga kali dan hari ini diberi amanah sebagai Bupati Jember. Maka saya yakin adik-adik di Kencong pasti bisa berprestasi,” ungkapnya.

Gus Fawait menyampaikan terima kasih kepada jajaran PTM Anugerah Kencong, yang telah menghadirkan fasilitas olah raga modern bagi masyarakat, terutama anak-anak di wilayah pedesaan bagian barat Jember. Dirinya berharap, kerja sama seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi fondasi lahirnya atlet-atlet masa depan.

“Kami sangat berterima kasih atas fasilitas luar biasa ini. Semoga dari Kencong akan lahir atlet-atlet Jember, bahkan atlet nasional di masa mendatang,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Dalam sambutannya, Pj Bupati Teguh mengatakan bahwa inovasi daerah sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2017. Di mana, kepala daerah wajib melaporkan penerapan inovasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), baik inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, pelayan publik, maupun inovasi lain yang sesuai dengan urusan pemerintahan.

“Laporan akan dinilai Mendagri menggunakan indikator indeks inovasi daerah dan diberikan penghargaan kepada daerah yang sangat inovatif melalui Innovative Government Awards yang diadakan setiap tahun,” kata Pj Bupati Jombang.

Dirinya juga mengungkapkan, untuk mencapai kategori sangat inovatif dalam indeks inovasi daerah, selain menyelenggarakan Lomba Krenova, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah. “Lomba kreativitas dan inovasi merupakan bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk memacu inovasi masyarakat, khususnya perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Krenova terus dilakukan setiap tahunnya. Sehingga, itu menghasilkan peningkatan nilai indeks inovasi daerah.

Baca juga :

“Pada 2022, nilai indeks inovasi daerah Jombang mencapai 47,04, masuk kategori inovatif dan merupakan rangking 181 kabupaten dan kota se-Indonesia atau 36 kabupaten dan kota se-Provinsi Jatim,” jelasnya.

Sedangkan tahun 2023, tambahnya, indeks inovasi daerah Kabupaten Jombang, semakin meningkat. “Meningkat menjadi 52,69 masuk ranking 93 se-Indonesia atau ranking 18 se-Jatim. Sedangkan pada tahun 2024, ini mencapai 69,94 dan masih proses verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Selain upaya pelaksanaan lomba Krenova, pada tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Jombang juga melaunching Klinik Inovasi Daerah. Klinik Inovasi Daerah ini, sebagai forum konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam menciptakan, menerapkan, mengembangkan serta melaporkan inovasi daerah.

“Saya berharap melalui lomba Krenova dan keberadaan Klinik Inovasi Daerah, tidak hanya lahir ide gagasan dan inovasi yang meningkat dari segi kuantitas maupun nilai indeks inovasi Kabupaten Jombang, melainkan yang lebih penting adalah dampak nyata dari seluruh Inovasi dan teknologi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” urainya.

Teguh berpesan, agar setiap perangkat daerah harus memiliki 1 inovasi unggulan disamping adanya 1 inovasi di setiap bidang. “Harus selalu berinovasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Jombang,” tambahnya.

Adapun nama-nama pemenang lomba Krenova kategori OPD, yakni untuk Juara I yaitu RSUD Ploso, Juara II yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Juara III yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Juara IV yaitu RSUD Jombang, Juara V yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Sedangkan kategori masyarakat kelompok 1 SMA/SMK/MA, yakni Juara I yakni MAN 3 Tambakberas Jombang, Juara II yaitu SMAN 2 Wonosalam dan Juara III yaitu SMKN Ngoro. (azl/gie)

Anugerah Anindhita Wistara Data diberikan, sebagai apresiasi dari BPS RI atas komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Kota Malang sendiri mendapat Indeks Pembangunan Statistik 3,12 dengan predikat baik dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024.

Atas raihan itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan rasa bangganya, karena keberhasilan itu tidak lepas dari kolaborasi bersama antara perangkat daerah di Kota Malang, yakni BPS Kota Malang serta stakeholder terkait. “Syukur alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan Hari Statistik Nasional dan Kota Malang mendapat penghargaan terbaik kedua dari Anugerah Anindhita Wistara Data 2024. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Pemerintah Kota Malang, termasuk juga dari BPS Kota Malang atas dukungan dan dedikasinya, sehingga Kota Malang mendapat prestasi ini. Semoga prestasi ini bisa ditingkatkan dan dipertahankan,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, menurut Pj Wali Kota Iwan, bahwa data yang valid menjadi sebuah keharusan dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya data memberikan gambaran bagi Pemerintah daerah menentukan arah pembangunan yang tepat.

Baca juga :

“Di era pemerintahan modern seperti sekarang, penting bagi kita punya data yang valid, ini instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Maka perlu saya tekankan, data yang kita punya sebagai lesson learn, tinggal bagaimana kita menganalisa policy yang akan diambil agar perencanaan pembangunan berada di arah yang tepat,” jelasnya.

Karena itulah, orang nomor satu di Pemkot Malang sangat mendukung penginputan data sektoral melalui e-Walidata untuk dihimpun dan diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia.

“Kota Malang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan e-Walidata, Satu Data Indonesia, serta data sektoral,” tambahnya.

Terakhir, Pj Wali Kota Iwan mengutip arahan presiden yang disampaikan Mendagri, Tito Karnavian, bahwa peran data merupakan jenis kekayaan baru bangsa Indonesia, yang kini data lebih berharga dari minyak. Sehingga kedaulatannya harus diwujudkan.

“Harapan kami, seperti yang disampaikan dalam sambutan Pak Mendagri. Bahwa data menjadi hal yang sangat penting, sangat strategis. Data yang valid merupakan prioritas. Dan data valid bisa diibaratkan seperti lebih mahal dari minyak,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Penghargaan sendiri, diberikan kepada Kabupaten Lumajang sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi Sangat Memuaskan. Anugerah Pandu Negeri yang diraih oleh Kabupaten Lumajang tersebut, merupakan apresiasi berdasarkan hasil penilaian praktik governansi terbaik dari 548 Pemda di Indonesia.

“Prestasi ini tidak lepas dari dukungan seluruh staf, terutama pimpinan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja kita terutama dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” kata Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, seusai menerima Anugerah Pandu Negeri 2024 di Jakarta, Kamis (05/09/2024) tadi.

Baca juga :

Pada tahun 2024, Anugerah Pandu Negeri 2024 mengambil tema ‘Governansi dan Inovasi Daerah untuk Indonesia Unggul dan Berdaya Saing’. Gelaran Anugerah Pandu Negeri 2024, bertujuan untuk mendorong pencapaian governansi dan inovasi terbaik dari daerah demi mendorong daya saing daerah yang berkelanjutan.

Sebagaimana amanat Ketua Dewan Penasihat IIPG yang merupakan Wapres ke-11 RI periode 2009-2014 dan Ketua Umum IIPG, Rudiantara, Bunda Yuyun-sapaan akrab Pj Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa kriteria penghargaan ini dinilai dari berbagai aspek. Diantaranya, tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan program anti korupsi.

“Kita harus bisa meningkatkan gerakan anti korupsi di dalam tata kelola pemerintahan kita, itu yang terutama,” ujarnya.

Lebih lanjut Bunda Yuyun menjelaskan, bahwa Anugerah Pandu Negeri 2024 juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan peran IIPG sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung reformasi governansi sektor publik agar mampu mencapai kinerja terbaik dengan mempertahankan sinergi dan harmonisasi multi-sektor. “Tadi Pak Anas MenpanRB juga berpesan, bahwa kita juga dituntut untuk bisa mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di Lumajang untuk mempermudah memberikan layanan dan menggerakkan roda pemerintahan yang ada di Lumajang, PR bagi kita semua untuk bisa mengintegrasikan digitalisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Lumajang,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Sebelumnya, atau pada Tahun 2011, Pemkab Pamekasan juga meraih opini yang sama. Hanya saja pada tahun 2012 dan tahun 2013, berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun anggaran 2023 tersebut, diterima langsung oleh Pj Bupati Pamekasan, Masrukin dan Ketua DPRD Pamekasan Halili.

Baca juga :

“Perolehan WTP ini menandakan laporan keuangan Pemkab Pamekasan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,” kata Pj Bupati Masrukin.

Ditambahkannya, opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria. Yakni, kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain kriteria tersebut, lanjutnya, terdapat efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) serta kecukupan pengungkapan atau adequate disclosures. “Kami sampaikan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal memberikan yang terbaik untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Pamekasan,” paparnya. (azm/sit)

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, pada malam penghargaan. Sementara Sekda Agus Triyono, seusai menerima penghargaan, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menginformasikan berbagai program, kebijakan pemerintah, layanan dan partisipasi publik dalam pembangunan di Lumajang.

Baca juga:

“Penghargaan ini merupakan bukti prestasi luar biasa dalam bidang diseminasi informasi, yang menempatkan Lumajang setara dengan provinsi/kabupaten/kota lain se-Indonesia dalam kategori konten berita populer,” kata Sekda Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan rasa syukurnya atas pengakuan dan apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dirinya berharap, kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dapat terus ditingkatkan, untuk mendukung diseminasi informasi yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat.

Tidak ketinggalan, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan tersebut. Termasuk, jajaran pimpinan atas arahan dan bimbingannya serta perangkat daerah, humas atau penerangan Forkopimda dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa di Lumajang. Menurutnya, seluruh pihak telah memainkan peran penting dalam menjalin komunikasi publik yang efektif dan berkontribusi dalam proses penyerapan, pengolahan dan penyebaran informasi hingga ke tingkat desa.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sejalan dengan harapan untuk mencerdaskan publik melalui informasi yang akurat dan bermanfaat,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Dalam Anugerah KIP Jember 2023 ini, juga dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto. Sementara acara ini, merupakan puncak kompetisi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komunitas Informatif Masyarakat (KIM) untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jember.

Kepala Diskominfo Jember, Bobby Arie Sandy, menyampaikan bahwa kompetisi PPID ini melibatkan juri independen dari lembaga profesi jurnalis PWI, AJI dan IJTI, akademisi Universitas Muhammadiyah Jember dan Relawan TIK Jember. “Sedangkan kami Diskominfo dan Bapenda, tidak ikut sebagai peserta. Kenapa Bapenda tidak ikut, karena bapak Sekda (Jember) juga merupakan Plt Kepala Bapenda Jember. Ini untuk menjaga fairplay kompetisi ini. Di samping itu, kami (Diskominfo) tidak ikut campur dalam penjurian. Jadi ini murni dinilai oleh juri independen,” jelas Kadiskominfo.

Sementara itu, Bupati Jember, H Hendy Siswanto, dalam sambutannya mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan KIP. Menurutnya, semakin terbuka pemerintahan, maka akan semakin baik.

“Semuanya wajib melaksanakan KIP. Siapa yang mengkontrol itu semua, yang mengontrol adalah teman-teman jurnalis. Dan kita harus sadar siapa kita. Bahwa kita sudah berkomitmen menjadi pelayan masyarakat. Jadi, dinilai baik ya alhamdulillah. Kalau jurnalis menulis buruk tentang kinerja kita, ya itu koreksi bagi kita yang harus kita perbaiki,” jelas Bupati Hendy.

Baca juga :

Dirinya berjanji, bagi ASN yang benar-benar menerapkan KIP dengan maksimal, maka akan dinaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini, Bupati Hendy juga meresmikan Portal Satu Data Pemkab Jember yang dapat diakses melalui URL https://portal-data.jemberkab.go.id/. (kom/rio/gie)

Pemenang lomba KIP Kabupaten Jember 2023.

Favorit Pilihan Relawan TIK Jember

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Kategori Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM Kreatif

KIM Tirto Gumitir, Desa Sidomulyo Kecamatan Silo.

KIM Info Reng Sidomukti, Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang.

KIM Info Reng Tegal Gede Sumbersari.

Untuk Kategori Pimpinan Informatif

Akhmad Helmi Luqman, Kepala Dinsos Jember.

Suprihandoko, Kepala Disnaker Jember.

Moh Harsono, Lurah Jember Kidul.

Kategori PPID Desa Informatif

Desa Jambearum, Kecamatan Puger.

Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo.

Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan.

Kategori PPID Wilayah Informatif

Pemerintah Kecamatan Gumukmas.

Kelurahan Tegal Gede.

Pemerintah Kecamatan Gumukmas.

Kategori PPID Pelaksana Informatif

Dispendukcapil Jember.

Dinas Sosial Jember.

Disnaker Jember.

Penghargaan tersebut, diterima langsung Bupati Hendy Siswanto di Jogjakarta, Kamis (07/12/2023) tadi. “Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan yang istimewa. Ini juga wujud nyata selama tiga tahun kami bekerja dan bukti bahwa Jember memang keren,” kata Bupati Hendy.

Disampaikan Bupati Hendy, bahwa penghargaan ini juga merupakan kerja keras Kepala BKPSDM Sukowinarno beserta jajaran. “Penghargaan ini menjadi bukti bahwa ASN Jember, semakin berjaya,” jelasnya.

Sebab, lanjut Bupati Hendy, mereka menjalankan tupoksi secara tepat dan melayani masyarakat dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya penghargaan tersebut, tentunya mengungkapkan bahwa ke depan bakal terus menjaga birokrasi ASN yang unggul dan berakhlak.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala BKPSDM Jember, Sukowinarno, menerangkan bahwa penghargaan itu merupakan apresiasi dan juga bukti atas pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN pada penetapan kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi dan penetapan tingkat kepatuhan penerapan norma dasar, kode etik serta kode perilaku ASN di instansi pemerintah. Penghargaan itu, juga memiliki makna lain, yakni menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah baik dalam menerapkan sistem merit pada manajemen ASN.

Penilaian sistem merit sendiri, merupakan tindak lanjut dari implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menjelaskan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan dan umur.

“Untuk mendapatkan penghargaan itu, ada delapan aspek yang harus dipenuhi, yang terurai kedalam 36 indikator,” paparnya.

Yaitu, perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, sistem informasi ASN. “Dalam hal ini, yang dinilai oleh tim terpadu melibatkan antara lain KASN, Kementerian PANRB, BKN, dan LAN,” paparnya. (kom/rio/sit)