Koordinator aksi, Rolis Barson Sembiring, menyampaikan bahwa aksi tersebut digelar untuk menolak politik uang, politik sembako dan menuntut netralitas aparat utamanya TNI/Polri. Pihaknya pun sangat prihatin, dengan dugaan pelanggaran yang dapat mencoreng integritas Pilkada 2024.

“Kami menolak politik uang, politik sembako dan menuntut netralitas aparat, terutama TNI/Polri. Temuan yang kami lihat di Kota Malang, itu menunjukkan indikasi adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Kami mendesak, agar penyelenggara Pilkada menjalankan tugas sesuai fungsinya,” kata Rolis.

Dirinya juga menegaskan, bahwa politik uang dan pembagian sembako tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi praktik korupsi. “Ketika politik uang terjadi, calon tertentu pasti akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Itu yang kami tidak inginkan,” tambahnya.

Baca juga :

Rolis juga menegaskan, agar Bawaslu yang memiliki tugas pengawasan dalam Pilkada ini, dapat segera menindaklanjuti temuan pelanggaran dan memastikan Pilkada berjalan bersih dan jujur. 

Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 11 laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024 dan masih memprosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami menolak segala bentuk politik uang dan akan menindak tegas dugaan pelanggaran yang terbukti. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan hingga hari pemungutan suara,” ujar Hasbi. 

Dirinya mengapresiasi aksi mahasiswa dan berharap partisipasi mereka dapat mendukung terciptanya Pilkada yang adil. “Pilkada harus menjadi ajang demokrasi yang jujur dan bersih, dari rakyat untuk rakyat. One man, one vote, one value,” imbuh Hasbi. (rsy/sit)

Demi terus mewujudkan rasa aman dan meningkatkan keamanan, Kalapas Kelas 1 Malang mengadakan rapat koordinasi (Rakor) antar Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Malang. Rakor ini diselenggarakan di Lapas Kelas 1 Malang, Selasa (24/10/2023) siang. Hadir dalam Rakor APH ini Kalapas Kelas I Malang, Ketut Akbar Herry Achjar bersama Kasat Reskrim Polresta Malang, Kompol Danang Yudanto dan Kasi Pidum Kejaksaan Kota Malang, Kusbiantoro.

Tampak sinergitas yang baik antara para APH. Tentu saja, dalam kesempatan itu juga membicarakan masalah keamanan di dalam Lapas dan Kota Malang. Hal ini, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kamtibmas.

Baca juga :

Menjaga kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Tentunya, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

“Kami berharap dengan koordinasi ini meningkatkan sinergitas, juga menguatkan jalinan komunikasi dalam menyikapi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dengan melakukan deteksi dini,” kata Ketut Akbar Herry Achjar.

Diketahui bersama, bahwa Ketut Akbar adalah sosok yang tegas. Bahkan saat baru menjabat sebagai Kalapas Kelas 1 Malang beberapa waktu lalu, pihaknya langsung menegaskan dan berkomitmen menjadikan Lapas Kelas 1 Malang bersih dari Narkoba. Pihaknya juga telah menegaskan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk tetap menjaga lingkungan Lapas Kelas I Malang dalam kondisi damai, aman dan bahagia. (gie)