Merespon pengumuman itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan usulan penetapan Nomor Induk, baik untuk CPNS maupun CPPPK. “Pemkab Lumajang untuk percepatan pengangkatan CASN sudah siap, karena per 8 Maret 2025, BKD Lumajang telah menyelesaikan usulan untuk 100 formasi CPNS. Begitu juga dengan 631 PPPK Tahap I, dengan 487 formasi guru, 84 formasi teknis dan 60 tenaga kesehatan,” kata Ari Murcono, seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pembahasan Pengangkatan CPNS dan PPPK bersama Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN melalui Zoom Meeting di CCRoom Diskominfo Lumajang, Rabu (19/03/2025) tadi.

Dalam hal penetapan nomor induk ASN kebutuhan anggaran 2024, ujarnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mengatur time schedule. Di mana dijelaskan, bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi kebutuhan Tahun Anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya, tetap dilanjutkan sampai diterbitkan keputusan pengangkatan.

Baca juga :

Sedangkan untuk proses pengangkatan CPNS, imbuhnya, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, diangkat menjadi CPNS paling lambat terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juni 2025. Kemudian untuk usul penetapan nomor induk CPNS, paling lambat tanggal 10 Mei 2025. Lalu untuk penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya, dari usul penetapan Nomor Induk CPNS masuk BKN. Serta, dalam hal usul penetapan nomor induk masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan perimbangan teknis nomor induknya, maka TMT pengangkatan CPNS adalah 1 Maret 2025.

Sedangkan untuk proses pengangkatan PPPK, yaitu peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan Tahun Anggaran 2024, diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025. Lalu, usul penetapan nomor induk PPPK paling lambat tanggal 10 September 2025. Sedangkan penetapan TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan nomor induk PPPK masuk BKN. Serta, dalam hal usul penetapan Nomor Induk PPPK masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknis penetapan nomor induknya, maka TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 Maret 2025.

Ari Murcono mengungkapkan, bahwa Pemkab Lumajang kini tinggal menunggu hasil Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP yang diterbitkan oleh BKN untuk penetapan NIP PNS maupun PPPK. “Jadi secara teknis, kita sudah siap. Kita tinggal menunggu Pertek NIP dari BKN, kemudian kita menerbitkan SK pengangkatan,” urainya. (kom/adi/sit)

Pj Bupati Yuyun-panggilan akrab Pj Bupati Lumajang, mengatakan mengenai pentingnya pemahaman yang baik tentang penghormatan, toleransi dan saling menghargai untuk menjaga kondusifitas wilayah. “Aparatur pemerintah desa dan kelurahan adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang penghormatan, toleransi dan saling menghargai, maka kondusifitas wilayah di desa atau kelurahan dapat terjaga dengan baik. Sehingga, setiap umat dapat beribadah sesuai keyakinan masing-masing,” kata Pj Bupati Yuyun.

Dirinya juga menambahkan, bahwa sosialisasi tersebut diharapkan dapat mendorong aparatur pemerintah desa dan kelurahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. “Hal ini sangat penting, untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di Kabupaten Lumajang. Terutama, di tengah keberagaman suku dan agama yang ada,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan adanya sosialisasi tersebut, Pj Bupati berharap agar aparatur pemerintah desa dan kelurahan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah potensi konflik dan meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat.

“Kami berharap, melalui sosialisasi ini aparatur pemerintah desa dan kelurahan dapat menjalankan peran mereka dengan baik dan menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragama. Dengan demikian, lingkungan yang damai dan harmonis di Kabupaten Lumajang dapat tercipta dan terjaga,” ujarnya.

Dalam sosialisasi itu, juga hadir berbagai pejabat terkait, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Kehadiran mereka, pun menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. (kom/adi/gie)

Program melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut, diharapkan dapat memberi gebrakan inovatif dengan meluncurkan sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk pengembangan kompetensi ASN. “Langkah ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,” kata Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, saat dikonfirmasi, Selasa (12/03/2024) tadi.

Suami Novita Hardiny, ini mewajibkan setiap ASN melakukan pengembangan minimal 20 Jam Pelatihan (JP) pertahun. Ini dilakukan, dalam upaya meningkatkan kompetensi seluruh ASN di Pemkab Trenggalek.

Baca juga:

Melalui Sipka, diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada semua ASN. Mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga staf di tingkat bawah. Aplikasi ini, memungkinkan setiap ASN untuk menyusun rencana pengembangan yang terarah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sehingga, target pengembangan dapat tercapai secara efektif,” harapnya.

Mas Ipin-sapaan akrabnya menambahkan, launching aplikasi ini berlangsung, Jumat (08/03/2024) lalu. Dirinya juga mengungkapkan, kegembiraannya karena aplikasi ini memungkinkan ASN untuk menjalani pembelajaran tanpa harus meninggalkan tempat tinggal mereka.

Dengan Sipka, pelatihan 20 jam yang dipersyaratkan dapat diakses melalui ponsel atau perangkat lainnya, memudahkan setiap ASN untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan OPD masing-masing. “Semoga Sipka diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan hasilnya, kompetensi para ASN kita dapat meningkat,” papar Bupati Arifin. (mil/sit)