Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, selaku pimpinan eksekutif Lamongan menyampaikan, bahwa sesuai saran yang diberikan ke tujuh Fraksi DPRD Lamongan terhadap perbaikan sarana pendidikan baik negeri maupun swasta, pemerintah mengedepankan skala prioritas dengan mengutamakan gedung sekolah yang kondisinya rusak berat dan sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh sekolah.

“Pemerintah selalu mengedepankan kualitas dan relevansi pendidikan agar peningkatan mutu pendidikan dapat merata di semua lembaga pendidikan. Baik itu melalui peningkatan kualitas guru, proses pembelajaran dan tata kelola pada masing-masing satuan pendidikan, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas belajar dan mengajar melalui implementasi kurikulum merdeka belajar,” terangnya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, dengan agenda penyampaian Jawaban Eksekutif sebagai tanggapan Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022, Senin (05/09/2022) tadi.

Sementara itu, sesuai harapan dan saran berbagai fraksi mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang prima, Pemkab Lamongan melalui Dinas Kesehatan Lamongan berupaya memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk Mobil Sehat. Pada tahun 2023, Pemkab Lamongan akan memenuhi ketersediaan Mobil Sehat di semua desa. Hal ini, tentu dimaksudkan sebagai wujud pemerataan sekaligus mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lamongan.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selanjutnya dalam bidang infrastruktur terutama pembangunan jalan dan jembatan, paparnya, pemerintah mengutamakan kualitas. Salah satunya, dengan melakukan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah serta mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan tim monitoring.

Bupati Yuhronur juga menjelaskan, terkait pencukupan pupuk subsidi di saat musim tanam, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat, dengan mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022. Sehingga, kebutuhan pupuk pada saat musim tanam akan terpenuhi.

“Pemkab melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan sebagai dinas teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah melakukan langkah-langkah koordinasi secara intensif terkait pupuk. Mulai dari koordinasi dengan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga koordinasi dengan Kementerian Pertanian pada tanggal 24 Maret 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 sebelum diturunkannya Permentan 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian,” paparnya.

Sebelumnya, fraksi telah menyampaikan tanggapannya atas penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan Bupati Yuhronur dengan postur pendapatan daerah naik sebesar 2,20 persen yakni Rp 3.042.816.053.000 dari proyeksi sebelumnya. Sementara untuk alokasi Belanja direncanakan mencapai Rp 3.360.582.125.000 mengalami peningkatan 7,77 persen. Sehingga, dalam postur perubahan APBD tersebut mengalami defisit yang akan ditempuh melalui penerimaan pembiayaan daerah. (zen/sit)

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan APBD tahun 2022’. Dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, nampak optimis dengan APBD tahun 2022.

Karena, selain ada peningkatan belanja modal dibanding tahun sebelumnya, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadikan proporsi belanja ini bisa lebih optimal. “Gambarannya, secara umum kita melihat APBD 2022 ini lebih optimis. Belanja modal kita dari tahun yang lalu lebih tinggi, karena disebabkan oleh pinjaman daerah,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (08/11/2021) malam.

Dirinya menyampaikan, sistem kesehatan pun pasti akan lebih kuat dengan adanya penambahan fasilitas kesehatan di RSUD dr. Soedomo. Karena yang diketahui, pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar itu, akan difokuskan untuk pengembangan RSUD senilai Rp 150 miliar.

Bupati juga menambahkan, jika saat ini tengah berproses pembangunan gedung isolasi Covid 19 berkapasitas 100 ruangan dan gedung Instalasi Gawat Darurat yang dilengkapi ruang operasi bertekanan negatif.

“Terus juga dengan fasilitas jaringan jalan dan jembatan yang belum terbiayai karena adanya refocusing, dengan pinjaman daerah ini juga terjadi percepatan pembangunan,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini optimis, jika di tahun 2022 akan ada pembangunan yang lebih baik. “Jadi saya rasa tahun 2022 ini kita melihat proporsi pembangunan yang lebih optimis. Kemudian dari belanja-belanja tadi, sudah saya sampaikan bahwasanya belanja makan minum dan sebagainya, kita melakukan penghematan yang cukup besar, di atas 20 persen. Ini bentuk empati kami yang ada di Kabupaten untuk melakukan belanja yang serapannya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambah Mas Ipin-sapaannya.

APBD Trenggalek tahun 2022, lanjutnya, diproyeksikan sebesar Rp 2,054 triliun yang akan dialokasikan kepada 4 kelompok belanja (operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer). Sedangkan belanja daerah terdapat peningkatan sebesar 1,05 persen dari perubahan Perubahan APBD tahun 2021.

“Artinya Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan banyak melakukan proyek infrastruktur di tahun 2022 nanti,” papar Bupati Arifin.

Perlu diketahui, di tahun 2022 nanti, nilai belanja modal sebesar Rp 433.531.623.793,00 atau naik sebesar Rp 138.322.825.167,00. Kenaikan ini ditunjang dari pendapatan yang bersumber dari DAK fisik yang naik Rp 40 miliar dari pada tahun lalu dan pengalokasian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (mil/sit)

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan oleh salah satu anggotanya, Ahmad, disampaikan bahwa pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 2,97 triliun terealisasi Rp 2,84 triliun, belanja daerah yang dalokasikan sebesar Rp 3,01 triliun terealisasi Rp 2,82 triliun, serta pembiayaan daerah yang terealisasi 99,18 persen dari sisi penerimaan dan terealisasi sebesar Rp 6,87 milyar pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah. Dengan pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 36,29 milyar, dan SILPA (Sisa Lebih Perhutungan Anggaran) sebesar Rp 51,42 milyar.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Berdasarkan hasil pembahasan, Badan Anggaran menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 telah dilakukan pembahasan secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku, serta telah disepakati antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan dapat diterima,” ungkap Ahmad.

Badan Anggaran DPRD Lamongan berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatkan target realisasi pendapatan dengan menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, dan mampu meningkatkan kinerja BUMD.

Selain itu juga, berharap setiap ada permasalahan agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD, serta dalam pengelolaan keuangan agar dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tuntasnya agenda terakhir dari rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Anggaran 2020, yakni disetujuinya Raperda menjadi Perda, maka Pemkab Lamongan telah menyelesaikan secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

“Kami terus berupaya dan bekerja keras serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar ke depannya terus lebih baik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah mendapat persetujuan bersama ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” jelas Bupati Yuhronur. (fjr/zen/ed2)

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sutiaji mengaku ini adalah masukan normatif dan wajar diterima oleh pihak eksekutif. “Saya kira tidak ada masalah. Namun yang perlu kami tegaskan, sesungguhnya laporan pertanggungjawaban kali ini tidak sama dengan laporan pertanggungjawaban di tahun kemarin. Karena saat ini sudah menuju ke new normal,” ungkapnya.

Baca juga:

• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026
• Pasokan Masih Bergantung dari Luar Daerah, Harga Telur di Kota Malang Alami Kenaikan Jelang Lebaran
• Buka Puasa Bersama, Pemkab Lumajang Dorong Kolaborasi Pengusaha Stockpile dan Penambang Manual

Sehingga baginya, di situasi dan kondisi tidak normal ini, apa yang dilaporkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun juga tak senormal biasanya.

“Jadi saya harap cara pandang dan pemikiran juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Terlebih masyarakat harus paham literasi kondisi dimana membuat apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya,” bebernya.

Beberapa catatan dari keenam Fraksi di DPRD sempat disinggung oleh pemilik kursi N1 itu. Antara lain capaian pendapatan yang menurun.

“Capaian pendapatan menurun di angka 18 persen, padahal dulu asumsi kita akan turun hingga 60 persen. Nah ini tidak bisa jadi patokan pendapatan di Kota Malang menurun. Harus melihat penyesuaian kondisi saat ini,” sambungnya.

Selain itu berkaitan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang tinggi pun juga dibeberkannya. Menurut Sutiaji SILPA tinggi adalah imbas dari amanat Undang-Undang yang mengharuskan refocusing 50 persen.

“Contoh saja perjalanan dinas kemarin itu yang direfocusing sampai Rp130 miliar. Secara otomatis itu akan berpengaruh terhadap sarapan,” bebernya.

Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap sebesar 27 persen. Bagi pria berkacamata ini, hal tersebut masih tergolong bagus. Pasalnya, di masa pandemi Covid-19 jika BTT ditinggikan dan terserap semua akan mengkhawatirkan dalam hal akuntabilitas.

“Karena di BTT itu adalah tidak pada alur kebiasaannya. Contoh dulu yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) boleh belanja untuk rapid maupun alat-alat kesehatan yang tidak pada tusinya. Karena sedang masa pandemi Covid-19,” tambahnya.

Terakhir berkaitan dengan efisiensi dana pembangunan infrastruktur yang juga sempat dipertanyakan oleh anggota dewan.

“Kita tahu sekarang bahwa Jembatan Kedungkandang awalnya sekitar Rp64 miliar, ternyata pemenang tender hanya Rp51 miliar. Dan sekarang kita tahu hasilnya Alhamdulillah cukup bagus. Artinya kan ada efisiensi anggaran termasuk Islamic Center dan kantor terpadu. Itulah juga menjadi akumulatif SILPA,” urai Sutiaji. (hms/mus/ed2)

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan, pihaknya telah menetapkan 2 Ranperda menjadi Perda. “Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kami resmi menetapkan 2 Ranperda menjadi Perda. Yang pertama tentang Perubahan APBD tahun 2020, yang kedua adalah Ranperda terkait BPR Jwalita menjadi Perseroda Trenggalek,” ucap Samsul, Rabu (23/09/2020) siang.

Selain itu, Samsul juga menerangkan rapat paripurna selanjutnya terkait rencana keputusan kinerja DPRD tahun 2021 yang baru saja selesai dibahas.

Terkait pengesahan Perubahan APBD 2020, politisi Partai PKB ini menyebut karena adanya refocusing, maka DPRD menjustifikasi sebagian besar anggaran tersebut. “Tapi yang jelas target kita sudah sesuai karena ada koreksi APBD yang ditarik di pusat. Jadi asumsi kita, dari APBD induk mengalami penurunan,” imbuhnya.

DEWAN: Rapat paripurna dengan agenda persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah.

Jika normalnya mengalami kenaikan Silpa tahun kemarin, akan tetapi untuk tahun ini mengalami penurunan dari APBD induk tahun sebelumnya.

Samsul juga menjelaskan terkait rencana kerja, masih ada koreksi dari DIPA. Akan tetapi, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 dan Nomenklatur Permendagri nomor 90 menjadi semangat anggota DPRD Trenggalek untuk tetap melakukan sejumlah rencana kerja.

“Bahwa untuk uang harian, perjalanan dinas ada standarisasi nasional. Oleh sebab itu, kami masih membuat asumsi seperti yang kemarin barangkali ada revisi Perpres yang ada,” kata Samsul.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menuturkan total anggaran pada Perubahan APBD tahun 2020 menyesuaikan Silpa yang ada. “Yang jelas kita mengejar nilai belanja yang kemarin sempat terjadi refocusing anggaran selama masa pandemi,” ungkap Bupati Nur Arifin.

Soal fokus kegiatan, Bupati Trenggalek menegaskan mulai dari insfratruktur dan perluasan Usaha Mikro Kecil Menengah mulai akan dilakukan. Mengingat selama pandemi Covid-19, keduanya menjadi dampak yang cukup terabaikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan fokus pada kedua hal tersebut, demi berjalannya roda perekonomian di masyarakat. (mil/syn)